Komisioner Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Solahudin mengatakan, jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan diantaranya 62 APK pasangan calon nomor urut satu dan 31 APK pasangan calon nomor urut dua yang ditemukan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

“Ada puluhan APK yang sudah kita tertibkan, masing masing dari Paslon nomor urut satu ada 62 APK dan dari nomor urut dua ada 31 APK”, kata Abdul Hakam Solahudin, Rabu (28/03/2018).

Lebih lanjut Hakam menyebut, penertiban APK yang melanggar aturan ini diantaranya, karena tidak sesuai dengan desain yang ditetapkan,

“Pemasangan APK di paku di pohon, dan APK yang berada di sekitar tempat ibadah, sekolah dan juga fasilitas umum atau kantor pemerintahan, kami turunkan karena menyalahi aturan”, tandasnya.

Hakam menambahkan, APK yang melanggar aturan mayoritas merupakan APK yang dipasang pihak partai politik pendukung paslon. Selain itu, pihaknya telah memberikan informasi dan himbauan kepada masing-masing parpol pendukung dan tim paslon untuk menaati aturan pemasangan APK.

“APK yang sudah kita tertibkan ini merupakan APK yang dipasang oleh partai politik atau tim pemenangan dari masing masing paslon”, jelas Hakam.

Hakam mengaku, jika pihaknya terus berkomunikasi dengan Panwascam, PPL, dan juga PPK serta petugas ketertiban untuk pengawasan APK Pilgub di Kabupaten Blitar.

“Yang pasti kita akan tetap berkoordinasi dengan panwascam, PPL, dan juga PPK serta petugas ketertiban untuk pengawasan APK”, pungkasnya. (jar/nay)

Untuk itu Bupati Blitar Rijanto mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para kepala desa (kades), serta staf tidak boleh terlibat menjadi tim sukses, tim kampanye dan lainnya pada Pilkada.

Bupati Blitar Rijanto mengatakan, keterlibatan Kades dalam kampanye Cagub diyakininya bukan karena kesengajaan. Melainkan karena ketidak fahaman Kades jika ada rambu-rambu yang melarang Kades menghadiri kampanye.

“Kebanyakan mereka itu belum tau kalau ada rambu-rambunya. Jadi mereka bukan datang untuk ikut aktif berkampanye melainkan dalam rangka menyambut tamu yang datang ke desanya. Apalagi yang datang adalah tokoh nasional”, kata Rijanto, Minggu (04/03/2018).

Rijanto melanjutkan, bahkan secara terang-terangan bupati mengakui, jika dirinya sebagai bupati juga pernah mendapatkan teguran dari Panwaslu Kabupaten Blitar. Menurut Rijanto, saat itu dia diundang untuk menghadiri sebuah acara, dan dia tidak tahu jika dalam acara itu juga dihadiri salah satu Cagub.

“Kok Kades, Bupati saja pernah kena semprit. Masak saya sebagai undangan langsung pulang begitu saja saat mengetahui ada Cagub yang hadir. Apalagi saat itu yang datang Gus Ipul, kita juga tau kalau Gus Ipul saat ini juga masih Wakil Gubernur Jatim, ya gak pantas kalau tiba-tiba saya nyelonong pulang”, aku Bupati Blitar.

Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, bupati mengajak semua pihak untuk saling mengingatkan. Bupati Rijanto juga meminta KPU dan Panwaslu Kabupaten Blitar untuk semakin gencar melakukan sosialisasi. Terutama bagi para ASN dan Kades.

“Untuk menghindari hal serupa terjadi, kami terus mengingatkan Kades maupun ASN. Namun tidak hanya itu kami juga meminta KPU maupun Panwas untuk terus sosialisasi agar semua faham aturan ini”, pungkas Bupati Blitar. (an/jar/yan)