“Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata Ketua Panwaslukab Lamongan, Toni Wijaya, Kamis (9/8/2018)

Dikatakan Toni, berdasarkan Undang-undang Pemilu tersebut, massa kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT).

“Kampanye dilaksanakan pada tanggal 23 September hingga 13 April 2019 mendatang, sebagaimana diatur dalam PKPU No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomer 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019,” terang Toni.

Kampanye yang dilarang tersebut, tambah Toni diantaranya adalah kampanye yang dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media masa. “Sebelum masa kampanye, kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kampanye, dilarang,” tegas Toni.

“Pembersihan APK sudah sejak pagi tadi kami lakukan mulai jam 10.00 wib, ” kata Komisioner KPU Lamongan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Lamongan, MH. Fatkhur Rohman, Minggu (24/6/2018).

Dibersihkannya seluruh APK tersebut, dikatakan Fatkhur dikarenakan sudah memasuki masa tenang Pilkada, yang dilakukan pada hari Minggu (24/6/2018) sampai Rabu (27/6/2018) saat hari pencoblosan.

“Karena sudah memasuki masa akhir kampanye, sudah hari tenang,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Panwaslu Lamongan, Toni Wijaya menegaskan, penertiban spanduk dan poster tersebut dilakukan di seluruh wilayah Kabupatan Lamongan.

“Ini sesuai sesuai dengan aturan, dimana di hari tenang pelaksanaan pemilihan, atribut spanduk dan poster harus steril,” ucap Toni tegas.

Tim penertiban, lanjut Toni, kita bagi di seluruh kecamatan dibawa kordinasi Pawascam masing-masing. Hal ini untuk sebagai solusi mengingat wilayah Lamongan sangat luas terdiri 27 Kecamatan.

“Kita target hingga Minggu (24/6/2018) malam, seluruh spanduk dan poster yang terpasang di sepanjang jalan di wilayah Lamongan harus bersih,” pungkasnya. (ifa/zen)

“Yang bersangkutan (Fatkhul Huda, Bupati Tuban) adalah pejabat kepala daerah dan hadir di acara kampanye. Makanya, kita panggil untuk meminta keterangan dan klarifikasi termasuk apakah ada surat ijin cuti dari Gubernur atau tidak,” kata Ketua Panwaslu Lamongan, Toni Wijaya saat ditemui di kantor sekretariat Panwaslu Kabupaten Lamongan, Jalan Sunan Drajat Nomor 59 Lamongan, Minggu (25/3/2018).

Dikatakan Toni, pemanggilan terhadap Bupati Tuban telah dilayangkan pada Kamis (22/3/2018) kemarin, untuk memberikan keterangan klarifikasi pada Jum’at (23/3/2018) pukul 13.00 WIB di kantor Panwaslu. Namun, Bupati Tuban berhalangan datang dan hanya mengirimkan surat klarifikasi melalui salah seorang staf-nya.

“Bupati Tuban berhalangan hadir karena ada acara kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi beliau mengirimkan surat klarifikasi kepada kami yang dikirimkan ke kami melalui staf-nya,” ucap Toni.

Berdasarkan surat tersebut, Toni menerangkan kehadiran Bupati Tuban di acara tersebut adalah atas undangan dari panitia wisuda purna santri Ponpes Sunan Drajat untuk hadir sebagai Bupati Tuban. Bahkan, Bupati Tuban juga menyebutkan kalau yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa acara tersebut akan dihadiri oleh salah satu pasangan calon.

“Bahwa pada saat menyampaikan Maudoh Hasanah, Saya sama sekali tidak pernah menyinggung terkait pencalonan pasangan tertentu,” tulis Bupati Tuban dalam suratnya.

Sementara, terkait dengan foto bersama yang diekspos di salah satu media, Bupati Tuban menyebutkan kalau foto tersebut diambil pada saat dirinya dikukuhkan sebagai Santri Kehormatan Ponpes Sunan Drajat dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampaye.

“Foto tersebut diambil bukanlah atas kehendak saya,” tulisnya. Mendapatkan jawaban klarifikasi tertulis tersebut, Toni menegaskan Panwaslu Kabupaten Lamongan akan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Kita akan mengkaji lebih dulu berdasarkan data dan fakta yang kita temukan di lapangan pada saat itu. Apabila terbukti ada pelanggaran, Panwaslu akan memberikan surat rekomendasi kepada KPU dan sanksi nya itu berdasarkan isi rekomendasi nanti,” pungkasnya. (ifa/zen/nay)