“Dengan menjadi wasit yang baik, maka pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang, bisa sukses, damai, aman dan tertib sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Juga, sesuai dengan keinginan kita bersama,” kata Bupati Karna.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Ahmad Faridl Ma’ruf, mengatakan bahwa regulasi pelantikan ini sebenarnya sudah telat. Keterlambatan ini, disebabkan karena Bawaslu Kabupaten Situbondo menunggu regulasi dari Bawaslu Pusat.

Baca juga :

“Kalau kita, itu pelaksana undang-undang bukan pembuat regulasi. Sebenarnya, kita sudah harus mengawasi rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS),” jelas Ahmad Faridl Ma’ruf.

Dirinya berpesan, agar anggota Panwaslu bisa menjalankan tugas secara profesional. Tetap independent serta penuh dengan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip-prinsip pengawasan.

“Tugas terdekat bagi Panwaslu yang habis dilantik dan diambil sumpahnya adalah mengawasi rekrutmen PPS dan mengawasi pelaksanaan Pantarlih,” ujarnya.

Ahmad Faridl Ma’ruf menambahkan, tugas Panwaslu Kecamatan ini akan melaksanakan pengawasan tahapan-tahapan Pemilu Kepala Dearah. Nantinya, setiap kecamatan akan ada tiga orang anggota Panwascam. (her/gie)

“Hari ini adalah sumpah dan janji bagi calon PKD se-Kecamatan Bumiaji, yang berjumlah sembilan orang dari sembilan desa. Diantara mereka yang dilantik, yakni enam perempuan dan tiga laki-laki,” terang Ketua Panwaslu Kecamatan Bumiaji, Achsanul Qitam, saat pelantikan PKD di sebuah hotel di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Senin (06/02/2023) tadi.

Ditambahkannya, PKD memiliki tugas agar Pemilu berjalan dengan lancar. “Tugasnya mengawasi tahapan dan kegiatan Pemilu di desa. Kemudian mencegah kegiatan politik uang, mengajak partisipasi untuk pengawasan. Lalu, melakukan hubungan dengan lembaga dan pemerintah desa. Juga mengawasi kegiatan yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat ini,” urainya.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Achsanul menjelaskan, nantinya 23 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara akan dibentuk pengawas TPS di setiap desa berdasarkan jumlah TPS. Untuk itu, dirinya berharap bisa bersinergi dengan masyarakat secara umum.

“Sejumlah TPS di desa yang mengkoordinir pengawas, adalah PKD yang dibentuk hari ini. Bahwa ini hajat negara, kita mengawal konstitusi melalui Pemilu, berharap semua damai. Kami mengutamakan pencegahan,” tegasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rohman, menyampaikan pesan kepada PKD yang baru dilantik untuk tidak tergoda dengan berbagai macam rayuan dari aktor politik. Meminta PKD bekerja profesional sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan.

“Untuk PKD, mentalitas harus kuat untuk melakukan kegiatan pengawasan. Profesional, bekerja itu ada regulasi, tidak tiba-tiba mencopot alat peraga, tidak tiba-tiba memarahi orang. Semua sesuai regulasi yang ada,” ujarnya. (put/gie)

Rata-rata, sidang pemeriksaan berkas dan identitas keduanya berlangsung sekitar 30 menit. Selanjutnya, sidang bakal dilanjutkan, Jumat (3/08/2018) dengan pembacaan isi laporan dari kedua pelapor.

“Sidang awal ini baru pemeriksaan awal berkas dan identitas pelapor. Hasilnya dinyatakan lengkap. Selanjutnya, proses sidang lanjutan dengan menghadirkan pelapor, terlapor serta para saksi dari pelapor dan terlapor,” terang Ketua Panwaslu Sidoarjo, M Rasul yang juga menjabat Ketua Majelis Hakim persidangan ini kepada Memo X (Grup Memontum.com), Rabu (1/8/2018).

Lebih jauh, Rasul mengungkapkan persidangan pelanggaran administrasi ini, lantaran KPU Sidoarjo dalam berita acaranya kedua Bacaleg ini dinyatakan TMS pada 18 Juli 2018. Namun kedua Bacaleg ini baru menerima surat pemberitahuan TMS itu pada 20 Juli 2018.

“Karena dianggap Kadaluarsa pemberitahuan itu, akhirnya kedua pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi itu ke Panwaslu Sidoarjo. Lambatnya pemberitahuan ini membuat kedua Bacaleg tidak berkutik untuk melaksanakan gugatan sengketa Pileg,” imbuhnya.

Pada hari Kamis (14/6/2018) siang pihak Ketua Bawaslucam Gumukmas Lukmanul Hakim SH mendapat informasi dari PPL, (panitia pengawas lapangan) jika ada 2 titik pemasangan Spanduk salah satu calon dari Partisi PSI yang terpasang di dua desa yaitu desa Menampu dan Desa Purwoasri.

Spanduk ukuran kurang lebih panjang 7 meter dan lebar 1 meter tersebut sengaja di pasang oleh seseorang di area jalan masuk di dekat Puskesmas Gumukmas dan juga di areal jalan raya Jember lumajang lebih tepatnya di depan Masjid Purwoasri Gumukmas.

Adapun penindakan yang dilakukan pihak Bawaslu Kecamatan yaitu mencopot, melepas untuk melihat dari dekat apa saja pelanggaran yang terlihat. Sementara ini yang di samarkan dan sengaja di lipat yaitu logo pencalonan daj dapil sengaja di kasih plester tembus pandang namun masih terlihat dan di sisi kanan terlihat lekukan yang sengaja di lipat namun nama partai masih juga terlihat jelas.

Dengan dua pembredelan Spanduk tersebut pihak Ketua Bawaslu Kecamatan Gumukmas berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Lukmanul Hakim SH selaku ketua Bawaslu Kecamatan Gumukmas mengatakan
“kami melakukan tindakan ini karena hal ini adalah salah satu APK, (alat peraga Kampanye) yang harus kita tindak dan untuk penindakan nanti kita bersama team lain untuk mengkaji dan menelaah dari berbagai sisi dan memanggil beberapa orang pemasang yang sudah terkantongi nama selanjutnya akan kami panggil, kami mintai keterangan dan selanjutnya kita limpahkan ke Bawaslu Kabupaten Jember untuk penindakan selanjutnya, ucap lukman. (Lum/yan)

Anggota Panwaslu Kota Malang Iwan Sunaryo saat dikonfirmasi menegaskan, sejak H-3 sebelum penetapan pasangan bakal calon Walikota Malang Panwaslu Kota Malang sudah berkirim surat keSatpol PP Kota Malang.

Menurut Iwan, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menurunkan spanduk dan baliho milik Cawali Kota Malang. “Seluruh baliho dan spanduk Cawali yang tidak sesuai ketentuan UU Pilkada wajib diturunkan,” tegas Iwan.

Kata Iwan, KPU Kota Malang sudah menyiapkan alat peraga kampanye (APK) milik tiga cawali Kota Malang. “Sebelum ditetapkan menjadi cawali Kota Malang Panwaslu masih memberi kelonggaran pada cawali untuk memasang fotonya ditepi jalan. Tapi sekarang tiga cawali harus mematuhi undang undang Pilkada,” ucapnya.

Selain baliho dan spanduk milil cawali Kota Malang yang harus diturunkan. Satpol PP harus melepas iklan layanan masyarakat dari Pemkot Malang yang berhamgar Mochammad Anton dan Sutiaji.

“Kemarin malam panitia pengawas lapangan dan Panwascam sudaj bergerak menyisir baliho dan spanduk milil cawali masih menempel di pohon dan papan reklame. Tapi memang jumlahnya masih banyak yang belum diturunkan,” jelas Iwan.

Kasatpol PP Kota Malang, Supriyadi saat dikonfirmasi menegaskan, anggota Satpol PP Kota Malang bergerak melepas spanduk dan baliho cawali setelah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kota Malang.

“Kalau surat dari Panwaslu sudah ditangan kita. Maka segera kita tertibkan. Proses penertibannya didampingi anggota Panwaslu Kota Malang. Supaya tidak menimbulkan fitnah diantara tim sukses cawali Kota Malang,” pungkas dia. (man/tw)

Hadir dalam acara tersebut Komandan Kodim 0820/Probolinggo, Letkol Kav Depri Rio Saransi S.Sos.,M.M, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Alfian Nurrisal, Bakesbangpol, Selamet Hariyanto, dan Pengurus Panwas KPU. Rabu (27/12/2017).

Dalam pidatonya, dikesempatan tersebut Depri mengatakan bahwa Kodim 0820/Probolinggo siap melaksanakan tugasnya saat pelaksanaan Pemilu kepala daerah bersama Polres Probolinggo.

Setelah acara tersebut, memontum.com menanyakan kesiapan Kodim 0820 Probolinggo terkait yang sudah di pidatokan. Depri mengatakan akan siap di depan.

“Kami siap berdiri di depan, dan anggota kami dalam mengamankan Pilkada tahun 2018. Kami tidak pandang bulu demi kondusifnya Kota Probolinggo,” tegasnya.

“Kami juga mendukung dan sepakat untuk mewujudkan selogan dari Polresta Probolinggo untuk menjadikan Kota Probolinggo, Aman menjadi harga mati, dan itu demua bisa diwujudkan dengan berbuat adil tanpa keberpihakan aparat Pengaman dalam menindak lanjuti suatu permasalahan.” tambah Depri kepada memontum.com.

Sementara Kasi pengawasan Bakesbangpol kota Probolinggo, Selamet Hariyanto menambahkan, soal yang terpenting dalam Pengamanan Pemilu adalah netralitas TNI-Polri serta Pegawai Negeri Sipil, dan mewaspadai money politic.

“Intinya netralitas antara TNI Polri serta Pegawai Negeri Sipil, dan warpada money politik, itu yang harus di waspadai. Ketika itu bisa terlaksana Probolinggo akan kondusif.” terangnya. (pix/yan)