Kepala Bappeda Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, mengatakan bahwa tujuan digelarnya survei tersebut ialah untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemkot Kediri. Sehingga, nantinya dapat menjadi materi evaluasi untuk meningkatkan layanan PD kepada masyarakat di tahun mendatang.

“Untuk laporan IKM Kota Kediri 2024 seminggu yang lalu, kami sudah melaksanakan laporan sementara IKM perangkat daerah pelayanan maupun non pelayanan. Pada hari ini, kami sampaikan laporan akhir IKM Kota Kediri 2024 hasil survei mereka,” kata Chevy.

Baca juga :

Dalam paparan IKM yang dihadiri 94 PD tersebut, ujarnya, disampaikan hasil laporan SKM yakni sebagian besar masyarakat Kota Kediri, puas dengan hasil pelayanan yang diberikan Pemkot Kediri. Meski demikian, Pemkot Kediri akan tetap berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kedepannya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jadi kita konfirmasi hasil survei kemudian disampaikan ke PD terkait kekurangan dan kelebihannya agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik” tambahnya.

Sebagai informasi, adapun ruang lingkup SKM berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dimana meliputi, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan sert sarana dan prasarana.

Chevy juga mengutarakan, bahwa tindak lanjut setelah paparan ini pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan seluruh PD di Kota Kediri serta civitas akademika guna memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. “Harapan kami, tetap kerja sama antara perguruan tinggi, Bappeda dan PD semakin baik semakin meningkat. Serta kedepannya, diharapkan ada inovasi-inovasi dari PD untuk meningkatkan pelayanannya,” ujar Chevy. (kom/pan/sit)

“DAK Tematik PPKT 2025 kawasan kumuh yang kami ajukan, adalah kawasan Ketami II yang ada di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Ketami II ini berlokasi di bagian timur wilayah kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Luasnya sekitar 9,6 ha dan masuk kategori kumuh ringan dengan skor kekumuhan 21. Dimana, mayoritas penduduknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). Mayoritas penduduk merupakan buruh tani atau ternak ikan dan sektor informal lain,” terang Pj Wali Kota Kediri.

Lebih lanjut Zanariah menambahkan, analisis SWOT dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan Ketami II. Sedangkan intervensi yang dilakukan yakni pembangunan baru atau peningkatan kualitas RTLH total sebanyak 21 unit rumah, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dari jalur perpipaan terdekat sejauh 3,5 km.

Kemudian, lanjutnya, pembangunan drainase lingkungan 1.205,5 meter, peningkatan kualitas Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) dengan tujuan peningkatan ekonomi warga dan pengelolaan sampah pada sumbernya. Lalu, pembangunan 16 unit tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) individu serta pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap RT.

Baca juga :

Konsep dasar dalam penanganan permukiman kumuh ini adalah peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan. Hal ini, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Problem kekumuhan dapat teratasi sekaligus merubah wajah kawasan.

Selain itu, Pj Wali Kota Kediri juga mengusulkan inovasi dalam usulan DAK Tematik PPKT di Kelurahan Ketami, dengan mengusung tema Cupang (Cukupe Pangan). Yakni, berupa pengelolaan TPS3R Ketami, wisata edukasi pengelolaan TPS3R dan ikan hias, budidaya ikan lele dan pengembangan RTLH menjadi homestay untuk mendukung wisata budidaya ikan cupang.

Pj Wali Kota Zanariah juga memaparkan rencana keberlanjutan pasca intervensi penanganan kumuh, terkait rencana operasional, pemeliharaan dan perawatan yang akan dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antar stakeholder dan masyarakat. “Saya selalu menekankan kepada jajaran saya, untuk menghilangkan sekat-sekat sektoral untuk memastikan program pemerintah bisa memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Termasuk, intervensi penanganan kumuh ini,” ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih, karena Pemerintah Kota Kediri telah diberi kesempatan mengikuti DAK Tematik ini dalam proses evaluasi. “Semoga yang didiskusikan ini bisa berlanjut. Hal-hal yang tadi disampaikan, bisa menjadi masukan dan catatan kriteria juga melalui DAK ini. Bahwa ada inovasi yang diusulkan oleh Kota Kediri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa harus selalu minta kepada pemerintah,” tambahnya.

Turut hadir mendampingi dalam zoom meeting itu, Kepala Dinas PUPR, Endang Kartika Sari, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Hery Purnomo, Kepala DLHKP, Imam Muttakin, Direktur PDAM Tirta Dhaha Kota Kediri, Yani Setiawan, UPT Pemadam Kebakaran, Fanni dan perwakilan Bappeda. (kom/pan/sit)

Dalam sambutannya, Sekda Nur Solekan menyampaikan bahwa TPPS Kabupaten Nganjuk di tahun 2023, kinerjanya masih belum terlihat. Karenanya, maka dengan diadakannya evaluasi dan paparan rencana kegiatan percepatan penurunan stunting di tahun 2024.

“Kami berharap, bersama-sama TPPS Kabupaten Nganjuk bisa bekerja dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Nganjuk, Nafhan Tohawi, yang juga sebagai Sekretaris TPPS Kabupaten Nganjuk, dalam laporannya mengajak kepada seluruh Tim TPS untuk bersama-sama bekerja secara tim, secara terpadu, terkoordinasi dan kolaborasi. Sehingga, cross cutting dari antar OPD bisa terlihat dan semakin padu.

“Mulai tahun 2024, mari bersama-sama kita tata kolaborasinya dan masing-masing OPD bisa saling mengisi untuk bidang tugasnya sesuai SK Bupati Nganjuk. Selain itu, juga sebagai pemicu pelayanan terbaik agar angka stunting bisa turun menjadi 14 persen,” kata Nafhan.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, juga disampaikan paparan dari empat bidang. Yakni, dari Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik dari Dinas Kesehatan, Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga dari Dinas PPKB, Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan dari Bappeda dan Bidang Data Monitoring Evaluasi dan Manajemen dari Bidang Kominfo.

Dari keempat bidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa di minggu ketiga, Tim Kesehatan Kabupaten Nganjuk akan bersama-sama turun dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, dari Dinas Kesehatan sendiri akan membantu dalam penyantuman nama-nama dan data keluarga stunting. Kemudian, dilaporkan kepada ketua pelaksana penurunan stunting.

Dinas Kominfo sendiri juga menjelaskan tentang digital stunting, yang dirangkum dalam aplikasi Sida Berkat. Dalam paparan tersebut, Diskominfo mengharapkan desa bisa menggunakan aplikasi tersebut kemudian bisa dibuatkan lomba sebagai reward bagi kecamatan dan desa yang sudah mengisi data dalam aplikasi Sida Berkat.

“Dengan adanya aplikasi Sida Berkat ini, diharapkan di tahun 2024 program kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Nganjuk, bisa terealisasi dengan tepat dan cepat,” jelas Slambas Kepala Dinas Kominfo. (kom/pan/sit)

Disampaikan Cak Thoriq, bahwa beberapa program lintas sektor itu melibatkan sejumlah perangkat daerah, organisasi masyarakat dan sinergi TNI Polri. Kemudian, munculah organisasi Forum Lumajang Sehat yang pendekatannya terintegrasi komperhensif dan menerapkan pendekatan sosiokultural.

“Ini saling berkolaborasi dan bersinergi dari berbagai problem dan penyelesaian masalah yang bisa kita tuntaskan mulai dari penuruan AKI, AKB, Stunting dan program kesehatan lain di Kabupaten Lumajang,” kata Cak Thoriq.

Baca juga :

Selain itu, tambahnya, bahwa pemerintah juga telah melakukan penataan pemukiman dan fasilitas umum sehat. Melingkupi, penyediaan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi aman serta mengintegrasikan TPS 3R berbasis masyarakat. Kemudian, juga dilakukan penataan di sejumlah pasar dengan melakukan revitalisasi pasar rakyat untuk mewujudkan pasar sehat.

Kemudian, imbuhnya, untuk sektor pariwisata juga mendapatkan perhatian dari bidang kesehatan melalui optimalisasi penyediaan pelayanan kesehatan pada daya tarik wisata. Selain itu, dukungan Program Menuju Lumajang Kabupaten Sehat juga ditunjukan melalui tatanan transportasi dan lalu lintas juga tata kelola pertambangan pasir serta dengan penataan perkantoran dan perindustrian sehat melalui regulasi kebijakan kesehatan di perkantoran dan industri.

Dirinya menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang juga melakukan penataan perlindungan sosial yang fokus pada penurunan angka kemiskinan kabupaten. “Pemerintah Lumajang juga fokus pada tatanan pencegahan dan penanganan bencana lantaran Kabupaten Lumajang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi,” jelasnya. (kom/adi/gie)