Rencananya, pemberian penghargaan tersebut akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Provinsi Banten.

Dalam presentasi itu, pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, memaparkan berbagai potensi unggulan Kota Malang yang menjadi penopang pemajuan kebudayaan. Mulai dari kekayaan seni tradisi, sejarah, kuliner, hingga ekosistem kreatif yang berkembang pesat di kalangan generasi muda.

Tidak hanya itu, penetapan Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia Unesco bidang Media Arts pada akhir 2025 lalu juga disinggung. Karena, hal itu dinilai menjadi penguat posisi Malang dalam pemajuan kebudayaan nasional.

“Kota Malang memiliki kekuatan budaya yang lengkap, mulai dari warisan sejarah, seni pertunjukan, kuliner tradisional, hingga komunitas kreatif yang aktif dan inovatif. Ini menjadi modal besar untuk pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan,” ujar Wali Kota Wahyu, di hadapan tim penilai.

Baca juga :

Salah satu program unggulan yang disoroti, adalah Program 1.000 Event, yang digagas Pemkot Malang untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menghidupkan ruang-ruang budaya. Program tersebut, mencakup festival seni, pertunjukan budaya, pameran kreatif, hingga agenda berbasis kearifan lokal yang digelar sepanjang tahun.

“Saya tidak ingin melupakan kebudayaan dan kearifan lokal Kota Malang. Itu harus terus dihidupkan agar generasi muda juga mengenal identitas budayanya,” tegas Wali Kota Wahyu.

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga menjelaskan komitmen Pemkot Malang dalam memberikan ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, dukungan terhadap UMKM berbasis budaya, serta kolaborasi lintas sektor agar kebudayaan menjadi penggerak ekonomi dan pariwisata.

Pelaksanaan presentasi tersebut, dinilai langsung tim juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang terdiri dari Dr Nungki Kusumastuti, Agus Dermawan T, Sudjiwo Tejo dan Yusuf Susilo Hartono. Sementara dalam sesi tanya jawab, budayawan Sudjiwo Tejo mempertanyakan kuatnya ikatan persaudaraan Arema di berbagai daerah. Sementara juri lainnya, Yusuf Susilo Hartono, menyinggung keberadaan bahasa walikan yang masih digunakan di Kota Malang.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Wahyu menjelaskan bahwa Arema memiliki ikatan emosional yang kuat dengan identitas satu jiwa. “Karena itu, dalam salam pembuka presentasi tadi saya sampaikan salam satu jiwa, Arema,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1,062 triliun. “Dari PAD tersebut, pajak daerah ditargetkan Rp 872,99 miliar, retribusi daerah Rp 129,73 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 32,47 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 27,35 miliar,” kata Wali Kota Wahyu.

Selain PAD, pendapatan transfer juga menjadi penopang utama pendapatan daerah dengan target Rp 1,113 triliun. Nilai tersebut, meliputi transfer dari pemerintah pusat berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI No. S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025 sebesar Rp 1,057 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Untuk tahun 2026, Kota Malang tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah ditargetkan Rp 55,78 miliar,” tambahnya.

Sementara itu, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 belum tercantum secara detail. “DBHCHT akan dianggarkan setelah dilakukan pemetaan kebutuhan perangkat daerah, sesuai ketentuan penggunaannya,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa proyeksi belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 2,368 triliun. Belanja tersebut, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 2,244 triliun, yang meliputi belanja pegawai Rp 1,18 triliun, belanja barang dan jasa Rp 992,83 miliar, hibah Rp 54,86 miliar dan bantuan sosial Rp 15,73 miliar.

Sedangkan belanja modal direncanakan Rp 100,98 miliar dan belanja tidak terduga Rp 21,74 miliar. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp 192,14 miliar, yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. “Struktur RAPBD tahun 2026 tetap dalam posisi berimbang antara penerimaan dan belanja,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa ada pemangkasan anggaran dari pusat. Sehingga, memberi dampak cukup signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Potongan anggaran dari pusat lumayan berpengaruh. Dari kekuatan fiskal kita yang 43 persen, bantuan dari pusat sekitar 20 persen atau sekitar Rp 284 miliar itu dipangkas. Jadi, kami harus memilah lagi program yang perlu disederhanakan,” ucap Mia, sapaannya.

Untuk menutup kekurangan tersebut, pihak legislatif bersama eksekutif akan mengoptimalkan PAD dengan skema intensifikasi pajak dan retribusi. “Kami akan genjot dari potensi parkir, retribusi pasar, hingga penerapan sistem e-retribusi. Tapi tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat tahun depan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Evaluasi ini dilakukan, agar petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh BGN, bisa direalisasikan. Karena praktek di lapangan, masih didapati adanya oknum yang tidak serius menjalankan Program MBG. Sedangkan dampak kelalaiannya, bisa berakibat fatal.

Dadang mengatakan, bahwa mulai hari ini BGN, pemerintah daerah, Polri, TNI akan menegaskan sanksi pada pihak yang tidak tunduk akan petunjuk teknis BGN. Tidak hanya tentang standar kelayakan gizi, petunjuk teknis yang harus dipatuhi meliputi komponen bahan baku, komponen operasional dan komponen sewa.

Merespon hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen menindak lanjuti kualitas pelayanan pada Program MBG. Tindak lanjut dimulai dari pemberian sertifikat keamanan pangan, serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari hasil uji laboratorium bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Upaya ini, bertujuan agar memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi untuk anak-anak penerima manfaat. Karena program yang dicetuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi, mengurangi angka gizi buruk dan stunting pada anak. Serta, mendukung tumbuh kembang yang optimal agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berprestasi.

Baca juga :

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan guna mendukung standar kelayakan gizi dan konsumsi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melaporkan daftar menu makanan dan kandungan gizi setiap minggunya. “Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada program MBG. Semua masukan akan ditampung dan diluruskan pada pelaksanaan setelahnya,” kata Bupati Yuhronur, saat memaparkan progress Program MBG.

Ditambahkannya, program ini memiliki multiplier effect dan dipastikan dapat membantu menggerakkan perekonomian. Yakni, dengan menciptakan lapangan kerja di desa dan perkotaan, memperkuat UMKM, petani dan nelayan melalui rantai pasok makanan bergizi, serta meningkatkan perputaran uang di masyarakat lokal.

Melihat potensi tersebut, Pemkab Lamongan akan mensinergikan seluruh SPPG dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam pemenuhan bahan pangan. Serta mengintruksikan agar penggunaan bahan baku berasal dari (minimal 1/3) produk dalam daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan dirasakan merata dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

Dilaporkan oleh Kepala Satgas MBG Kabupaten Lamongan, Nalikan, target total keberadaan SPPG di Kabupaten Lamongan adalah 111 SPPG. Saat ini yang sudah beroperasi sebanyak 79 SPPG yang tersebar di 27 kecamatan. Adapun jumlah paket makanan yang disalurkan ada 149.896 paket. (kom/son/gie)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa pertemuan itu baru saja dilakukan pada Jumat (26/09/2025) kemarin, di gedung DPRD Kota Malang. Pertemuan tersebut, membahas secara detail terkait jalur, skema operasional, hingga manfaat kehadiran transportasi massal tersebut.

“Sudah ada penjelasan terkait skemanya, bagaimana rute yang dilewati. Kemarin sudah dilakukan pertemuan bersama dengan Ibu Ketua DPRD Kota Malang, Ibu DPRD Provinsi Jatim Bu Dewanti dan juga dari Dishub Provinsi Jatim,” ujar Jaya, saat ditemui Sabtu (27/09/2025) tadi.

Saat disinggung soal penolakan sebagian sopir angkutan, menururnya itu bagian dari dinamika. Apalagi, para sopir angkot yang tergabung dalam paguyuban itu masih belum paham terkait detail skema Trans Jatim.

“Jadi mereka (para sopir) masih bertanya-tanya. Karena memang antar wilayah juga saling komunikasi,” ucapnya.

Baca juga :

Ditambahkan, bahwa Kota Batu dan Kabupaten Malang memiliki jalur yang lebih sedikit. Sehingga, perlakuannya berbeda dengan Kota Malang. “Kalau di Kota Malang jalurnya panjang dan tersendiri. Halte pun masih ada yang belum dipastikan, bahkan masih ada satu jalur yang belum mencapai kata sepakat. Jadi memang butuh penyesuaian,” katanya.

Terkait waktu peluncuran, Jaya menegaskan belum bisa memastikan bulan berapa Trans Jatim akan mulai beroperasi. “Itu ranahnya Dishub Provinsi. Tapi dari pertemuan kemarin, berharap Trans Jatim segera terwujud. Karena ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus menjawab kebutuhan transportasi publik masyarakat Kota Malang,” tuturnya.

Untuk rute yang akan ditempuh, Trans Jatim menghubungkan Terminal Hamid Rusdi, Kota Malang hingga Terminal Batu. Jalurnya melalui beberapa titik penting, di antaranya Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Ki Ageng Gribig (Exit Tol Pakis), kawasan Velodrome, Stasiun Malang, Kayutangan Heritage, Ijen, Veteran, MT Haryono, Tlogomas, Terminal Landungsari, Raya Sengkaling, hingga Oro-Oro Ombo sebelum berakhir di Terminal Batu.

“Karena infrastrukturnya terbatas, maka jalurnya tidak bisa dibuat mandiri, tapi harus bergabung dengan jalur yang ada. Namun, rute ini tetap dirancang agar bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Wahyu didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait. Dirinya juga mengapresiasi, pendampingan dan evaluasi yang dilakukan KemenPAN-RB.

“Banyak hal yang sudah kami lakukan, namun masukan dari KemenPAN-RB akan semakin meningkatkan kinerja dan memberi dampak positif bagi masyarakat Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, Wali Kota Wahyu juga memaparkan inovasi aplikasi Sistem Evaluasi Monitoring Kinerja (Seroja), yang dilengkapi fitur perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi, serta terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI). Aplikasi tersebut, dinilai mampu memperkuat implementasi SAKIP agar lebih terukur dan terpantau.

“Inovasi ini memudahkan implementasi SAKIP. Dengan analisis berbasis AI, hasilnya bisa lebih cepat, akurat, dan menyeluruh,” tambahnya.

Lebih lanjut, menurutnya tim evaluator KemenPAN-RB juga turut mengapresiasi aplikasi Seroja, karena dinilai berbeda dengan aplikasi SAKIP digital lain. Sebagai informasi, Pemkot Malang berhasil mempertahankan peringkat SAKIP A selama lima tahun berturut-turut. Capaian lainnya antara lain indeks RB 88,96 (memuaskan), indeks SPBE 4,24 (memuaskan), kepatuhan pelayanan publik 97,84 (kategori hijau dan Top 10 Nasional), serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 14 kali berturut-turut.

“Keberhasilan ini juga ditunjang arahan dan pendampingan dari KemenPAN-RB. Harapannya, SAKIP bisa terus meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pemkot Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (kom/rsy/sit)

Forum yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ini bertujuan mematangkan substansi paparan kandidat dari Indonesia, sebelum disampaikan ke Chair ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC) dan panitia seleksi tingkat ASEAN. “Alhamdulillah, Kota Malang mendapat kehormatan menjadi kandidat mewakili Indonesia di tingkat ASEAN. Saya memaparkan langsung kepada KLHK mengenai komitmen Kota Malang dalam menjaga udara bersih dan berkelanjutan,” kata Wali Kota Wahyu.

Kota Malang menjadi satu dari lima kota di Indonesia, yang masuk dalam nominasi dan akan bersaing dengan kota-kota lain di Asia Tenggara. Dalam paparannya, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Malang saat ini mencapai 88,36, dan selama empat tahun terakhir konsisten menunjukkan kategori udara baik.

Baca juga :

Selain itu, potensi penurunan emisi gas rumah kaca tercatat sebesar 485.960,15 ton CO₂ eq dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga menunjukkan tren positif, dengan capaian terbaru di angka 61,76. Komitmen Kota Malang diperkuat dengan berbagai program strategis seperti, pemantauan kualitas udara secara rutin, uji emisi kendaraan, traffic counting dan roadside monitoring, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), inovasi KIPOP untuk pendataan penghijauan dan pelestarian ekosistem dan pengurangan emisi dari TPA Supit Urang.

“Komitmen ini tidak lepas dari peran serta masyarakat Kota Malang, mulai dari lomba pengelolaan lingkungan, sekolah adiwiyata, edukasi publik, hingga kemitraan dengan LSM dan komunitas hijau,” tambahnya.

Menutup presentasinya, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa keikutsertaan Kota Malang bukan sekadar mengejar penghargaan, tetapi bentuk nyata keseriusan menjaga keberlanjutan lingkungan. “Persiapan kita sudah matang dan mendapat respons positif dari KLHK. Namun, lebih dari itu, ini adalah komitmen bersama untuk menjaga udara bersih dan keberlanjutan lingkungan di Kota Malang. Mari kita dukung langkah positif ini,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)

Dalam momen tersebut, Bupati Fawait memaparkan sejumlah program kerja yang telah berjalan serta yang akan dilaksanakan. Diantaranya, seperti kembali beroperasinya PT Imasco menjadi investor di Kabupaten Jember.

Selain itu, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, juga mengatakan bahwa pihaknya melalui BKPSDM akan melaksanakan Workshop Kelompok Kerja Guru (KKG) dengan kapasitas 1.000 orang guru. Yang tidak kalah menariknya, akan direalisasikan sekolah rakyat yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca juga :

Kemudian, tambah Gus Fawait, mengenai perbaikan infrastruktur berupa jalanan yang rusak atau lubang, pihaknya mengimbau untuk melaporkan ke saluran Wadul Gus’e. “Informasi mengenai jalan yang perlu diperbaiki, mohon disampaikan lewat Wadul Gus’e dengan melampirkan detail lokasi dan foto,” kata Gus Fawait.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pihaknya telah memberikan SK kepada 1.841 PPPK tahap 1. Hal ini, tentunya menjadi komitmen Pemkab Jember dalam mendukung keberlanjutan birokrasi sistem pemerintahan. Selangkah lebih dekat dengan masyarakat, tambahnya, bupati akan melaksanakan program unggulan bertajuk Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Langkah ini, sebuah inisiatif strategis yang akan mulai dijalankan pada awal Mei 2025, dengan melibatkan sejumlah OPD terkait untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. (kom/rio/gie)

Dalam paripurna itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Di mana, terdapat prioritas utama, dua prioritas wajib dan tiga prioritas pengungkit, dengan berbagai program pembangunan yang akan dijalankan.

Akselerasi atau percepatan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintahan. Prioritas ini, juga bentuk untuk menyukseskan program penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Prioritas utama kita, yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan. Tidak hanya Banyuwangi, kemiskinan merupakan permasalahan prioritas yang diutamakan di level provinsi dan level nasional,” kata Bupati Ipuk.

Pada 2024, lanjutnya, Banyuwangi menjadi kabupaten ketiga dengan urutan kemiskinan terendah, yakni 6,54 persen. “Kemiskinan tetap menjadi prioritas utama kami. Strategi kami jelas, kami tingkatkan pendapatan orang miskin, kami bantu beban pengeluaran mereka, dan kita cegah munculnya transmisi kemiskinan baru,” imbuhnya.

Sementara dua prioritas wajib, lanjut Bupati Ipuk, yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pendidikan harus berkualitas dan merata agar sumber daya manusia Banyuwangi memiliki daya saing dan berkarakter.

Baca juga :

“Kesehatan juga harus bisa dinikmati semua kalangan, berkualitas dan terjangkau, pemenuhan gizi ibu hamil, anak usia dini, dan pelajar juga menjadi consern utama kami dalam menyiapkan generasi emas Banyuwangi,” paparnya.

Sementara untuk prioritas pengungkit, urainya, ditekankan pada tiga sektor. Yakni penguatan sektor unggulan rakyat; pemerataan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi; serta percepatan digitalisasi layanan publik.

“Langkah kita ke depan jelas, selesaikan dulu 3 prioritas pengungkit karena dia akan mempercepat pembangunan dan penyelesaian masalah lainnya. Laksanakan 2 prioritas wajib sepanjang waktu. Dan capaian akumulatifnya akan berdampak pada prioritas utama pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Untuk mendukung program kerakyatan itu, Pemkab Banyuwangi telah menginventarisasi berbagai program pembangunan yang akan dijalankan. Sebut saja di antaranya, beasiswa kuliah untuk seribu anak muda Banyuwangi, pendirian Institut Seni Indonesia di Banyuwangi, zero drop out di kalangan pelajar, dan tidak ada sekolah rusak. Pembangunan TPA Wongsorejo dan TPS Karetan.

Kemudian, jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk, pendirian rumah sakit di daerah selatan, pusat jantung dan stroke di RSUD Blambangan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta peningkatan SDM dan sarana prasarana.

Berikutnya, penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Timur (JLT) dan Jalan Lintas Selatan (Pansela), peningkatan kualitas jalan pada 518 ruas jalan kabupaten, serta perbaikan 10 ribu perbaikan rumah tidak layak huni. (kom/bwi/sit)

11 program prioritas tersebut, mencakup diantaranya revitalisasi Pasar Besar, pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), penanganan banjir di kawasan Soekarno-Hatta, pengadaan lahan parkir Kayutangan Heritage, pengembangan Malang Creative Center (MCC) dan UMKM. Kemudian, juga ada rehabilitasi gedung SD dan SMP, pemberian bantuan sosial terpadu, realisasi anggaran, optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), revitalisasi Alun-alun Merdeka serta penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Timur 2025.

“Ke-11 program ini merupakan hasil belanja masalah yang kami lakukan dari masukan masyarakat, tokoh lokal, serta perangkat daerah,” jelas Pj Wali Kota Iwan.

Dalam presentasinya, Pj Wali Kota Iwan membeberkan progres di sejumlah program utama. Misalnya, revitalisasi gedung SD dan SMP akan segera ditindaklanjuti pekan ini. Sementara, untuk alokasi anggaran penanganan banjir di Soekarno-Hatta dan parkir di Kayutangan telah dipersiapkan untuk tahun 2025.

Baca juga :

“Untuk revitalisasi Pasar Besar, itu kami mengupayakan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk pendanaannya,” tambahnya.

Masih menurut Pj Wali Kota Malang, bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan sepanjang triwulan pertama masa jabatannya. Yaitu Agustus hingga Oktober 2024, untuk memastikan capaian yang optimal.

Dirinya pun melaporkan kinerjanya berdasarkan 106 indikator nasional dan 10 indikator prioritas nasional. Termasuk, pengendalian inflasi, penanganan stunting dan pelayanan publik.

“Evaluasi ini penting sebagai pengukur kinerja. Beberapa catatan dari Kemendagri akan kami tindak lanjuti, dengan harapan program-program ini dapat berjalan sesuai rencana demi kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (pro/rsy/sit)