Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, mengatakan bahwa persetujuan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati akan segera ditindak lanjuti berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Pasalnya, dana cadangan yang digunakan nantinya bernilai total mencapai Rp 40 miliar.

“Pengalokasian anggarannya nanti akan dilakukan secara bertahap. Tahun 2022 sebesar Rp 20 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 10 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp 10 miliar,” terangnya.

Tidak hanya itu, Edy mengatakan, bahwa dalam rapat paripurna bersama itu juga membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah PAPBD tahun 2022. Selanjutnya, akan ditindak lanjuti untuk dilakukan pembahasan.

“Setelah diserahkan kembali dokumen draf PAPBD dari Bupati kepada DPRD, tahap selanjutnya adalah pembahasan yang akan dilakukan di masing-masing komisi bersama mitra kerjanya,” paparnya.

Edi juga menambahkan, proses pembahasan PAPBD kali ini tidak akan molor. Diperkirakan, semua akan selesai dengan cepat. Setelah selesai dibahas, PAPBD baru dinaikkan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi perda yang definitif.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Insyaallah, akan dilaksanakan kembali rapat paripurna pada tanggal 20 September 2022 mendatang,” imbuhnya.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa rapat paripurna pengesahan PAPBD itu bentuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Baik dari kondisi penerimaan maupun kondisi pengeluaran belanja, faktor makro dan mikro ekonomi dan rekomendasi dari DPRD. 

“Hal ini sebagai bagian dari upaya agar semua program dan kegiatan bisa terlaksana dengan maksimal. Lalu, tepat guna dan tepat sasaran. Kami bersyukur, atas upaya percepatan yang dilakukan oleh DPRD, serta saran dan kritikan yang disampaikan kepada pemerintah,” ujarnya. (her/sit/adv)

Pembahasan dan persetujuan Perubahan APBD itu disahkan melalui rapat paripurna, yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Bupati, serta semua Kepala OPD. “Kami memprediksi pasti semuanya kembali pada kepentingan rakyat. Proses panjang hingga disepakati PAPBD menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, eksekutif dan legislatif harus bersatu sekalipun berbeda pilihan dalam politik,” ujar Bupati H Dadang Wigiarto SH usai Sidang Paripurna Pembahasan dan Persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD 2020 di DPRD.

Kondisi ini, sambung H Dadang, merupakan pendidikan politik yang harus disampaikan dengan baik kepada masyarakat, walaupun dalam situasi Pilkada saat ini. “Pilihan boleh beda, namun untuk kepentingan rakyat harus bersatu,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Djaenur Ridoh menyampaikan, kepentingan rakyat memang harus menjadi utama dan diprioritaskan. “Alhamdulillah meski sebelumnya sempat tertunda pembahasan dan persetujuan PAPBD, namun untuk kepentingan rakyat Situbondo, akhirnya hari ini disepakati bersama eksekutif dan legislatif,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Data yang diperoleh wartawan Memo X, ada tujuh poin yang menjadi catatan empat fraksi dan sudah disepakati, yakni anggaran Bappeda untuk rehabilitasi perkantoran sebesar Rp 543.240.000 dicoret dan menjadi silpa dialihkan ke belanja tidak terduga.

Kegiatan pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah di perubahan APBD sebesar Rp 200.000.000 menjadi Rp 122.070.000, sisanya sebesar Rp 77.930.000 dialihkan ke belanja tidak terduga.

Anggaran hibah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dua lembaga dihapus, sehingga sebesar Rp 710.000.000 adalah silpa dan dialihkan ke belanja tidak terduga.

Pembangunan jembatan Ardiwilis di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan sebesar Rp 200.000.000 dicoret dan dialihkan ke belanja tidak terduga. Kegiatan PKK sebesar Rp 752.622.500 disepakati menjadi Rp 450.000.000 dan sisanya disepakati dialihkan ke program kegiatan OPD.

Sementara program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) disepakati untuk dianggarkan di APBD Perubahan karena sudah ada surat keputusan dari pusat. Dan pengadaan Sembako bersubsidi bagi masyarakat Situbondo, yang melekat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sepakat dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pembahasan PAPBD sempat tertunda, karena tujuh poin catatan kepada eksekutif sebagai syarat ditandatanganinya nota kesepahaman KUA-PPAS perubahan dari empat fraksi yakni PPP, Gerindra, PDI Perjuangan dan fraksi Demokrat tidak terakomodir dalam draft PAPBD. (cw1/im/mzm)

Maka, pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Probolinggo tidak bisa dilakukan. Berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pileg 2019, parpol yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak kadernya menjadi pimpinan DPRD Kota Probolinggo yakni PKB, Golkar dan PDI Perjuangan

“Surat rekomendasi untuk dua pempinan dewan belum juga turun, dari kedua parpol itu,” jelas Ketua sementara DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, Rabu (4/9/2019).

Mujib menegaskan, belum diterimanya surat rekomendasi kedua pimpinan definitif DPRD Kota Probolinggo, maka pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Selain soal sulitnya melakukan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan, sulit juga untuk melakukan pembahasan P-APBD 2019.

“Padahal itu sangat penting untuk segara dilakukan pembahasan secara bersama. Dengan adanya kendala ini, maka akan berdampak terhadap kinerja pemerintah dalam hal melaksanakan kebijakan untuk bisa merealisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, pembahasan P-APBD harus diajukan ke Gubernur Jatim untuk segera mendapatkan rekomendasi.

“Kami berharap semoga dengan sempitnya waktu untuk segera melakukan pembahasan P-ABPD 2019, surat rekomendasi dari kedua pimpinan segera ada. Sehingga program pemerintah bisa segera terlaksana,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, Haris Nasution menegaskan, pihaknya untuk nama calon pimpinan DPRD sudah dikirimkan kepada pengurus pusat beberapa waktu lalu. Tetapi sampai saat ini belum menerima kepastian kapan surat rekomendasi itu akan turun.

“Siapapun namanya yang dipilih oleh DPP untuk rekomendasi itu kami akan patuh kepada putusan partai,” tegasnya.

Selain itu, hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar, Mukhlas Kurniawan, secara kelembagaan pihaknya sudah melayangkan surat untuk calon pimpinan dewan di DPRD Kota Probolinggo kepada DPP melalui DPW Jawa Timur.

“Kami sudah melakukan itu. Tetapi kapan waktu akan turunnya rekomendasi itu, saya juga belum mengetahui secara pasti. Jadi kita juga sama sama menunggu,” tegasnya. (hen/yan)