Diberlakukan kebijakan SKMI ini, berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Forkompimda Provinsi Jawa Timur bersama Forkompinda Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan Sabtu (19/06) lalu di Rest Area BPWS Bangkalan tentang Evaluasi Pelaksanaan Penyekatan di akses Suramadu maupun Pelabuhan Kamal.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Ini juga kita pikirkan terhadap warga yang tiap hari mengais rezeki harian seperti sayur mayur. Bukan masalah pegawai, tapi itu yang kami pikirkan. Untuk itu kami beri kebijakan SIKM itu dengan harus melampirkan hasil negatif. Berlaku satu minggu, minggu berikutnya harus tes lagi. itu gratis. itu ikhtiar,” ujar Kepala Diskominfo dan Jubir Satgas Covid-19 Pemkab Bangkalan, Agus Sugianto Zain.

Demi kelancaran aktifitas warga masyarakat serta menghindari penumpukan akibat penyekatan, ada 6 poin dari SIKM tersebut. Yakni, pertama, terhitung Mulai Senin (21/06) seluruh warga yang akan melintasi Suramadu maupun Pelabuhan Kamal akan diberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Kedua, SKIM diutamakan bagi warga yang setiap hari pulang-pergi Bangkalan-Surabaya seperti penjual sayur-mayur, buruh, pekerja informal, karyawan, dan pegawai swasta atau pegawai pemerintah.

Ketiga, SIKM dikeluarkan oleh kantor kecamatan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon dan berlaku tujuh hari sejak tanggal dikeluarkan. Keempat, syarat mendapatkan SIKM adalah,  menampilkan hasil negatif tes rapid antigen, dan melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan/atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktifitasnya dari pihak terkait.

Kelima pelayanan tes rapid antigen dilaksanakan oleh RSUD Syarifah Ambami dan puskesmas se Kabupaten Bangkalan setiap hari kerja mulai pukul 09.00-12.00 WIB tanpa biaya atau gratis.

Keenam, penjelasan lebih lanjut bisa diperoleh di Kantor Kecamatan. Tetapi, bagi warga melintasi Suramadu tidak memiliki SIKM tetap mengikuti proses penyekatan melalui tes swab antigen. (ade/ed2)

Dalam arahannya, Walikota Sutiaji menyampaikan bahwa kemacetan di wilayah kawasan Jalan Bandung harus segera dicarikan solusinya. “Kita duduk bersama saat ini untuk mencari solusi terbaik terhadap kemacetan tersebut, solusi yang tidak merugikan banyak pihak” ujar Sutiaji.

Dari berbagai masukan yang telah disampaikan selama audiensi berlangsung, maka disepakati beberapa point untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, antara lain; pada pukul 06.00 sampai dengan 08.30 WIB hanya berlaku sistem drop zone bagi pengantar siswa dan tidak diperbolehkan untuk parkir; setelah pukul 08.30 WIB baru diperbolehkan parkir dengan posisi 30 derajat; Sepeda motor dilarang untuk parkir di sepanjang jalan dan harus dimasukkan di halaman sekolah.

Aturan tersebut akan mulai diberlakukan terhitung sejak hari senin mendatang tanggal 21 Januari 2019 dan akan di uji berlakukan selama 1 bulan. “Selama 1 bulan tersebut, saya memerintahkan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk melakukan evaluasi secara harian serta melaporkannya pada saya” tegas Sutiaji.

Saya berharap, lanjut Sutiaji, dengan uji coba tersebut dapat mengurai kemacetan di sekitaran wilayah Jalan Bandung; dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Malang. (hms/yan)