Sekedar diketahui, untuk komposisi kursi pimpinan dewan di periode ini, tetap sama dengan susunan periode sebelumnya. Yaitu, posisi Ketua DPRD akan diisi oleh kader PDI-Perjuangan sebagai partai peraih kursi terbanyak yakni 9 kursi. Untuk Wakil Ketua I, diisi oleh PKB, Wakil Ketua II oleh PKS dan Wakil Ketua III oleh Gerindra.

Khusus posisi Ketua DPRD, nama I Made Riandiana Kartika, masih menjadi kandidat kuat untuk posisi ketua. Karena selain sebagai DPC PDI-Perjuangan, Made juga menjabat Ketua DPRD di periode sebelumnya. Hanya saja, untuk rekomendasi dari DPP PDI-Perjuangan, hingga kini masih belum turun.

Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kota Malang, Eko Herdiyanto, menyampaikan bahwa keterlambatan ini (rekomendasi, red) hanya masalah waktu. “Rekomendasi dari DPP PDI-Perjuangan untuk Made Riandiana Kartika, masih dalam proses. Itu karena, ada banyak agenda di tingkat pusat, termasuk Pileg serentak,” kata Eko, Sabtu (07/09/2024) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Malang, Fatcullah, saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu rekomendasi dari DPP, terkait untuk calon Wakil Ketua I. “Kami berharap, rekomendasi bisa segera turun. Mengingat, banyak agenda lain yang harus kami selesaikan,” ujarnya.

Sementara untuk PKS, diperoleh informasi menjadi partai pertama yang sudah mengeluarkan rekomendasi. Wakil Ketua II untuk jatah kursi PKS, akan diisi oleh Trio Agus Purwono, atau menggantikan Asmualik yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS.

“Rekomendasi DPP PKS sudah turun dan saya mendapat amanah sebagai Wakil Ketua II,” jelas Trio.

Di sisi lain, untuk Partai Gerindra sampai saat ini juga masih belum memberikan keputusan terkait Wakil Ketua III. (rsy/sit)

Hal itu, menurutnya, mencerminkan bahwa adanya kegagalan Parpol dalam proses kaderisasi, yang seharusnya melahirkan tokoh internal partai untuk dikontestasikan dalam Pilkada Serentak 2024. “Abah Anton bukan kader PKB, Pak Wahyu bukan kader Gerindra dan Sam HC juga bukan kader PDI-Perjuangan. Ini menunjukkan, kegagalan partai untuk melahirkan kader yang siap berkompetisi di Pilkada,” kata Nurudin, Jumat (06/09/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa idealnya dalam kontestasi politik di Pilkada, diikuti oleh tokoh-tokoh partai yang telah lama berkarir dan memiliki jaringan mesin politik yang kuat. Namun kenyataannya, partai memilih calon berdasarkan hasil survei elektabilitas daripada memajukan kader internal.

“Kelemahannya di situ. Menurut saya, Parpol itu ya mengusung kader partainya. Namanyakan kontestasi politik, ya mereka harus berani mengusung kadernya sendiri untuk dikontestasikan, dilawankan dengan Parpol lain. Sehingga, Parpol di Kota Malang ini khususnya, terkesan hanya dijadikan sebagai perahu saja, sebagai kendaraan politik,” tambahnya.

Nurudin juga menyebut, bahwa pendekatan pragmatis oleh partai yang lebih mengutamakan calon dengan elektabilitas tinggi, meski bukan kader, menjadi praktik umum di berbagai daerah. Dicontohkan seperti pada kasus Anies Baswedan dalam Pilpres, itu sebagai fenomena serupa di tingkat nasional.

Baca juga :

“Seharusnya, partai berani mengusung kadernya sendiri untuk bertarung dalam Pilkada. Kalah atau menang adalah hal yang wajar dalam kontestasi politik. Tapi, ketika Parpol gagal melahirkan calon dari dalam, ini menunjukkan kegagalan sirkulasi elit dalam partai tersebut,” jelas Nurudin.

Kondisi ini, menurutnya juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keterikatan ideologis. Tokoh non kader yang diusung partai bisa saja tidak sejalan dengan visi dan misi parpol, yang akhirnya berdampak pada ketidakmampuan memperjuangkan gagasan partai.

Meski begitu, Nurudin menilai bahwa keberlanjutan pembangunan dan pemerintahan di Kota Malang tidak akan terlalu terpengaruh, asalkan para calon memiliki visi yang jelas dan pengalaman yang memadai dalam politik dan pemerintahan. “Pasangan Abah Anton-Dimyati dan Pak Wahyu-Ali memiliki keunggulan pengalaman di bidang pemerintahan. Sementara HC memiliki potensi melakukan terobosan karena tidak terbebani oleh masa lalu,” terangnya.

Diakhir, Nurudin juga menyampaikan agar ke depan, Parpol lebih berani mengusung kadernya sendiri, meski elektabilitasnya rendah. Sebab, elektabilitas menurutnya bukanlah sesuatu yang instan, melainkan dibangun melalui kerja politik di lapangan.

“Partai harus berani memajukan kader mereka, karena jika terus mengandalkan figur luar, kaderisasi internal tidak akan berkembang,” imbuh Nurudin. (rsy/sit)

“Alhamdulillah, hari ini saya dan Mbak Ulfi diantar tujuh Parpol pengusung, mendaftarkan diri di KPU Situbondo sebagai kandidat bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Situbondo,” kata Mas Rio Patennang-sapaannya, dalam keterangannya di KPU Situbondo.

Lebih lanjut Mas Rio Patennang mengatakan, bahwa pihaknya dan partai pengusung serta pendukung Koalisi Kebersamaan akan terus memaksimalkan kepentingan-kepentingan masyarakat. “Jika kami berdua ditakdir Allah SWT menjadi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, maka kami dengan Partai Koalisi Kebersamaan akan berjuang melaksanakan program-program kebersamaan antara Legislatif, Eksekutif dan melibatkan lapisan masyarakat Kabupaten Situbondo,” tambah Mas Rio Patennang.

Dirinya juga mengatakan, pihaknya memiliki masyarakat dan masyarakat memiliki dirinya. Maka, jika pihaknya terpilih harus mengajak semua orang elemen masyarakat untuk untuk berpikir tentang Situbondo lebih maju dan naik kelas.

Baca juga :

“Kami berdua jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, maka siapapun itu seluruh stakeholders Pemkab Situbondo, pihak Legislatif harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan baru, yang kita sebut dengan entrepreneur. Karena, mindset entrepreneur itu bukan orang hanya sekedar kewirausahaan, tapi soal pertanian, perikanan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Tidak hanya itu yang disampaikan Mas Rio Patennang, namun dirinya juga mengatakan bahwa dirinya bersyukur bisa diusung oleh dua Partai Kultur dan 5 Partai Nasionalisme. “Ini sejarah, sejak 20 tahun lalu PPP dan PKB tidak pernah bersama dalam pengusung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Alhamdulillah, di Pilkada tahun 2024 dua Partai Kultur besar di Situbondo mengusung paslon Rio-Ulfi,” tambahnya.

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada lima Partai Nasionalisme yang mengusung dirinya dengan Mbak Ulfi. “Bersatunya PPP dan PKB ditambah Partai Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, PSI dan Hanura, kami berdua akan mampu mendulang perolehan suara secara maksimal pada pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua KPU Situbondo, Hadi Prayitno, mengatakan bahwa berkas persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Situbondo Paslon Rio dan Ulfi sementara dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah. “Untuk sementara berkas pendaftaran yang diserahkan partai pengusung ke KPU Situbondo dinyatakan lengkap dan tahapan selanjutnya pemeriksaan kesehatan serta masih akan dilaksanakan verifikasi data,” jelas Hadi Prayitno. (her/sit)

Raden Bagus Fattah Jasin mengatakan, bahwasanya dengan kualitas partai pengusung yang ada, maka dirinya yakin bisa meraih kursi sebagai pemimpin di Kabupaten Pamekasan. “Kalau melihat kualitas partai pengusung dan pendukung, maka kami yakin dan akan berusaha,” katanya.

Baca juga :

Masih menurut Fattah Jasin, dengan pengalaman di birokrasi yang telah di genggamnya sejak beberapa tahun silam, maka dirinya yakin bisa membawa tata kelola Pamekasan dari berbagai bidang agar bisa berkemajuan. “Dengan sejumlah pengalaman kami, punya visi misi infrastruktur berkemajuan di Kabupaten Pamekasan serta masyarakat Pamekasan yang adil sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pamekasan, Mahdi, mengucapkan selamat datang untuk partai pengusung yang telah mengantarkan Cabup-Cawabup Pamekasan. “Di hari kedua ini sudah ada dua pendaftar. Tadi pagi Paslon Kharisma dan sekarang Tauhid,” paparnya.

Masih menurut Mahdi, Paslon yang sudah dinyatakan lolos pada tahapan verifikasi berkas, maka besok akan dilakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Selamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan. “Kedua Paslon sudah kami nyatakan lolos pada verifikasi berkas. Maka besok, kedua Paslon akan dilakukan pengecekan kesehatan selama kurang lebih delapan jam di Rsud slamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan,” lanjutnya. (azm/sit)

Bakal Calon Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh 13 partai politik (parlemen dan non perlemen, red). Menurutnya, dukungan tersebut tidak lepas dari penilaian partai terhadap kinerjanya selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang sebelumnya.

“Harapannya dengan dukungan dari 13 partai ini, maka saya dapat membuktikan bahwa saya bisa menindaklanjuti keinginan masyarakat Kota Malang,” kata Wahyu, saat melakukan Deklarasi Koalisi Malang Mbois, Selasa (27/08/2024) tadi.

Mengenai persiapan setelah mendapatkan dukungan, alumni ITN ini menjelaskan bahwa dirinya bersama dengan timnya akan segera menyusun skenario untuk menghadapi tahapan kampanye. Dengan dukungan 24 kursi di parlemen, dirinya optimis dapat menjalankan visi dan misinya untuk membawa Kota Malang naik kelas.

Baca juga :

“Kami akan berkumpul dengan perwakilan dari 13 partai untuk merumuskan strategi kampanye yang baik. Dukungan ini memberikan kami kekuatan besar untuk merealisasikan visi kami bagi Kota Malang,” ujarnya.

Selain dukungan dari lima partai besar, Wahyu juga mendapat sambutan positif dari partai non parlemen. Pihaknya menganggap bahwa itu sebagai dorongan tambahan untuk memberikan yang terbaik bagi warga Kota Malang.

“Ini adalah cambuk bagi saya untuk terus memberikan yang terbaik. Masih banyak yang perlu diselesaikan di Kota Malang dan motivasi saya adalah untuk menuntaskan hal-hal yang belum terselesaikan selama saya menjabat sebagai Pj Wali Kota,” tambah Wahyu Hidayat.

Kemudian, saat disinggung mengenai pendaftarannya sebagai calon Wali Kota Malang, Wahyu menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. “Untuk pendaftarannya masih dibahas,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Merespon mengenai partai politik (Parpol) yang akan mengusung namanya, mantan Sekda Kabupaten Malang itu menjelaskan bahwa dirinya sangat optimis akan muncul rekomendasi atas nama dirinya. Hal itu, karena selain komunikasi yang masif, juga karena belum adanya rekomendasi yang muncul dari sejumlah Parpol untuk bakal calon di Kota Malang.

“Yang pasti saya sangat optimis, mengenai Parpol (rekom, red) apa yang nantinya akan merekomendasi. Tetapi, karena saya ingin menyerahkan sepenuhnya ke Parpol, jadi biar nanti Parpol yang menyampaikan,” kata pria asli Malang ini, Senin (12/08/2024) tadi.

Baca juga :

Selain mengenai rekomendasi soal pencalonannya dalam Pilkada Kota Malang, lulusan institut teknologi nasional (ITN) ini pun juga mengaku bahwa siapa sosok yang akan menjadi pasangannya, juga akan sepenuhnya diserahkan kepada partai. Itu karena, Parpol akan memiliki banyak pertimbangan mengenai sosok yang pas. Sehingga, dirinya akan mentaati apa yang kemudian nanti menjadi usulan di rekomendasi.

“Siapa nanti wakilnya, sepenuhnya saya serahkan kepada rekomendasi. Yang pasti, dengan sudah tidak lagi sebagai Pj, maka saya sudah bisa melakukan agenda politik menghadapi Pilkada Kota Malang,” ujar mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang ini.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini menjelaskan, bahwa salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah menyapa dan menemui sejumlah relawan. Itu karena, dirinya mantab untuk maju mengikuti Pilkada, tidak terlepas dari dukungan dan support relawan. Selain tentunya, salat untuk meminta petunjuk.

“Selama kemarin menjabat sebagai Pj, tentunya banyak waktu yang tidak bisa dimanfaatkan untuk menemui relawan. Karenanya, setelah sekarang sudah tidak lagi menjabat, maka langkah-langkah politik bersama relawan akan dilakukan,” tambahnya. (sit)

Ditegaskan Pj Wali Kota Wahyu, bahwa mengenai rekomendasi dan pasangan adalah ranah dari partai politik dan bukan kewenangannya. Apalagi, saat ini dirinya juga masih menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang.

“Soal rekomendasi, itu yang berwenang menyampaikan adalah dari partai politik. Jadi, bukan saya. Apalagi, sekarang saya masih Pj Wali Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (09/08/2024) tadi.

Baca juga :

Saat disinggung terkait dengan isu pasangan dengan Ali Muthohirin dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Pj Wali Kota Wahyu kembali menyampaikan bahwa dirinya belum memiliki informasi apa pun. “Duet Wahyu-Ali? Saya belum tahu dan saya belum menjalin komunikasi aktif. Jadi, ditunggu saja,” tambahnya.

Sebaliknya, Wahyu hanya menyampaikan bahwa dirinya sering bertemu dengan berbagai tokoh politik dari berbagai partai. Termasuk, seperti dari Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, PKB, PSI, PKS, Nasdem, Demokrat dan Golkar. Namun, pertemuan-pertemuan tersebut hanya terjadi dalam konteks kedinasan di DPRD Kota Malang.

“Kalau tokoh-tokoh lain, ya sekadar ketemu. Secara mekanisme, pertemuan resmi dengan partai politik (Parpol) nanti setelah surat dari Kemendagri turun. Itu etikanya,” terang Pj Wali Kota Wahyu.

Di sisi lain, dirinya juga menjelaskan bahwa dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, juga hanya fokus pada pengambilan penghargaan dan tidak ada agenda bertemu dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai mana pun. “Segala hal terkait rekomendasi dan komunikasi dengan partai politik, akan mengikuti prosedur resmi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentu setelah surat dari Kemendagri turun ke saya,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

“Apabila keputusan dari Kemendagri sudah ada, maka baru saya bisa memutuskan. Partai yang saya inginkan, itu partai yang bisa membawa aspirasi masyarakat Kota Malang,” kata Wahyu Hidayat, Kamis (18/07/2024) tadi.

Disampaikan Wahyu, bahwa keinginannya masuk ke politik atau maju dalam Pilkada Kota Malang, tidak lepas dari adanya dukungan dari masyarakat dan para komunitas. Namun, tentunya semua harus dipertimbangkan dengan beberapa hal.

“Memang, di awal belum ada keinginan. Tetapi lama-lama, ada desakan dan akhirnya saya pertimbangkan itu,” ujarnya.

Baca juga :

Apabila nanti dari Kemendagri surat pengajuan itu disetujui, lanjutnya, maka jabatan Pj akan digantikan. Namun, apabila tidak disetujui, maka dirinya masih menjabat dan tetap melaksanakan tugas sebagai Pj Wali Kota Malang.

“Niatan maju oke, tetapi saya sebagai Pj tetap harus bisa melaksanakan kegiatan yang menjadi keluhan masyarakat. Karenakan ini juga akan menjadi penilaian,” tambahnya.

Sampai saat ini, ujar Wahyu, dirinya juga tidak bisa berharap banyak dengan keputusan tersebut. Mengingat, kewenangan tetap berada di tangan Kemendagri.

“Karena sayakan ASN. Jadi, harus mengajukan mundur dahulu sebelum maju. Sehingga, selama belum ada gantinya maka masih menjabat dan tetap melakukan kewajiban,” imbuhnya. (rsy/sit)

Disampaikan Wahyu, bahwa sebelum memantapkan diri untuk memilih maju dalam Pilkada, dirinya juga telah melaksanakan Salat Istikharah. Hasilnya, dirinya telah diberikan petunjuk yang menurutnya sangat baik sekali.

“Hasil Salat Istikharahnya, alhamdulillah sangat baik sekali dan terang sekali. Insyaallah, saya akan maju dalam Pilkada 2024,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Sesuai aturan, ujar Wahyu, dirinya juga akan mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terlebih dahulu. Surat itu, akan segera dikirimkan pada Rabu ini, sebab merupakan tenggat waktu pengunduran diri adalah hari ini, pukul 23.59 WIB.

Baca juga :

“Insyaallah, dikirim hari ini ke Kemendagri dengan tembusannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Doakan yang terbaik,” ujarnya.

Dikatakannya, selama belum ada surat keputusan persetujuan dari Kemendagri, maka dirinya masih akan tetap menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang. Sehingga, saat ini masih belum bisa dikatakan mengundurkan diri.

“Ini pengajuan pengunduran diri dahulu. Kan ada beberapa kepala daerah di Jatim, yang sudah mengajukan pengunduran diri tetapi masih menjabat. Hari ini memang paling lambat pengajuan pengunduran dirinya. Sehingga nanti, pengunduran dirinya setelah ada pejabat yang dilantik untuk menggantikan saya,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai partai yang akan digunakan untuk maju dalam Pilkada, Wahyu enggan untuk menyampaikan. Namun, pihaknya mengklaim bahwa sampai dengan saat ini komunikasi bersama dengan para Partai Politik (Parpol) di Kota Malang, terus dilakukan.

“Untuk Parpol masih belum. Tetapi kalau komunikasi dengan semua partai, iya,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)