Dirinya menilai, jika galian tidak sesuai dengan spesifikasi, maka secara otomatis akan membahayakan. Salah satunya, selain warga juga keberadaan pipa yang ditanam tersebut.

“Ini sekarang, dikeluhkan oleh warga. Keluhan masyarakat, salah satunya karena tidak adanya sosialisasi. Terus, ya galiannya yang amburadul. Misalnya, yang sudah digali dan ditutup, itu tidak disama ratakan. Sehingga, ini sangat mengganggu. Bahkan, bekas galiannya juga banyak yang menumpuk dipinggir jalan. Karena membahayakan masyarakat inilah, masyarakat berkeluh kesah. Belum lagi, juga bisa membuat warga juga jatuh ke lubang galian, karena minim pengaman,” ungkapnya.

Dirinya pun berharap, agar proyek ini dihentikan dahulu untuk sementara waktu. Setidaknya, diadakan evaluasi dan duduk bersama masyarakat terutama para tokoh masyarakat setempat. “Karena apa, ya sosialisasi ini sangat dibutuhkan. Gas bumi ini bisa membahayakan, jika pemasangannya seperti itu. Apalagi, nanti masuk-masuk ke desa,” imbuhnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Suhari menambahkan, jika proses pemasangannya bagus, dirinya juga berharap agar proyek Jargas ini bisa berjalan dengan baik. Karena menurutnya, kalau pekerjaannya baik, maka hasilnya akan baik. “Tapi, kalau pekerjaannya tidak baik, maka hasilnya pasti tidak baik. Kita berharap, pekerjaan ini dievaluasi sehingga hasilnya betul-betul baik,” tambahnya.

Sementara itu, pihak pelaksana proyek Jargas ketika hendak dikonfirmasi di kantornya, diketahui yang berwenang tidak ada. Menurut seorang yang di kantor, disampaikan bahwa pihak pelaksana sedang tidak ada ditempat. “Yang berkompeten memberikan penjelasan sedang keluar, Pak,” kata salah satu pekerja yang ada di kantor tersebut, Senin (10/10/2022) tadi.

Sementara itu, ketika pihak Jargas dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, pun tidak memberikan jawaban.

Sekedar diketahui, dari papan nama proyek tertulis Intansi Kementerian ESDM – Ditjen Migas. SUP/Proyek Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Lumajang (4, 020 SR). Sementara Kontraktor KSO Petronesia Benimel – Maharani Prima. Waktu Pelaksanaan 210 Hari (20 Mei – 15 Desember 2022). (adi/sit)

“Mudah-mudahan dalam Pileg 2019, PBB Sidoarjo meraih suara satu fraksi atau sekitar 7 kursi. Minimal dapat 1 Dapil 1 suara untuk di DPRD Sidoarjo,” terang Ketua DPC PBB Sidoarjo, Munawir Anshori kepada Memo X, Kamis (10/05/2018) dalam pembukaan dan peresmian kantor baru DPC PBB Sidoarjo.

RESMIKAN – Sekjen PBB, Afriansyah Nur meresmikan kantor DPC PBB Sidoarjo yang ada di Komplek Ruko Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo ditandai dengan pemotongan tumpeng didampingi para pengurus DPC PBB Sidoarjo dan DPW PBB Jatim, Kamis (10/05/2018)

Selain itu, Munawir mengucapkan terima kasih ke sejumlah pihak atas diresmikannya kantor baru PBB itu. Termasuk ke sejumlah pengusaha dan donatur yang mau menyumbangkan anggarannya untuk kemajuan DPC PBB Sidoarjo.

“Mari yang mau mencalonkan diri lewat PBB. Insyaallah amanah untuk membesarkan partai dan membela umat Islam. Meski tahun 2014 hanya meraih 1 kursi tetapi M Taufiqulbar didapuk menjadi Ketua Komisi. Tahun depan harus lebih banyak lagi yang duduk di dewan agar ada teman diskusinya M Taufiqulbar,” tegasnya.

Sementara Ketua DPW PBB Jatim, Mashudi Toha mengamini target Ketua DPC PBB Sidoarjo. Namun ada kendala, untuk kursi DPRD Propinsi Jatim lantaran Dapil Sidoarjo Surabaya dipecah menjadi 2 Dapil yakni Dapil Sidoarjo sendiri dan Dapil Surabaya sendiri.

“Artinya kita (PBB) hanya punya peluang 6 kursi di DPRD Propinsi Jatim dalam Pileg besok,” ungkapnya.

Sedangkan Sekjen DPP PBB, Afriansyah Nur menegaskan mulai Tahun 2009 hingga kini PBB tak ada perwakilan di DPR RI. Hal ini disebabkan batasan keterwakilan suara 2,5 persen. Oleh karena PBB hanya meraih suara 1,8 persen Tahun 2009 dan 1,5 persen Tahun 2014, maka peluang 7 kursi di DPR RI tak bisa dimanfaatkan. Namun pihaknya optimis mulai Pileg 2019 bakal ada perwakilan di DPR RI.

“Karena makin banyak orang dan organisasi Islam yang mendukung, mencoblos dan memberikan suaranya ke PBB pada Pileg 2019 mendatang. Makanya kami minta pengurus Sidoarjo dan Jatim bekerja keras meraih suara dan dukungan sebanyak-banyaknya,” pungkasnya. (wan/yan)

“Bermodal contoh dari Pak Yusril itu, kami yang di daerah bakal memprioritaskan anak Kiai (Gus) untuk menjadi Caleg PBB dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang,” terang Sekretaris DPC PBB Sidoarjo, M Taufiqulbar kepada Memo X, Senin (5/03/2018).

Lebih jauh, Taufiqulbar sebagai pengurus mengaku pihaknya siap mengalah untuk kalangan Gus untuk menjadi caleg PBB. Pria yang juga anggota DPRD Sidoarjo ini berjanji pihaknya bakal intens sowan ke para kiai dan pesantren Sidoarjo untuk meminta mereka memberikan dukungan kepada PBB. Langkah sowan ke kiai dan pesantren itu, kata Sekretaris Fraksi Golkar Bintang Persatuan ini sekaligus menyampaikan jika PBB bukan partai radikal.

“PBB merupakan partai yang religius-nasionalis. Dengan langkah ini kami berharap target PBB mendapatkan minimal satu fraksi di DPRD Sidoarjo bisa terwujud,” imbuh Alumnus ITS ini.

Keputusan Bawaslu yang meloloskan PBB menjadi peserta Pemilu 2019 diakui Taufiqulbar menjadi amunisi baru bagi kader dan simpatisan PBB di Sidoarjo. Kini mereka kembali bersemangat menyapa masyarakat Sidoarjo untuk bertarung dalam Pileg 2019 mendatang.

“Makanya sejumlah kader muda PBB kini tidak malu-malu lagi menyatakan mau nyaleg,” pungkas Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini. (wan/yan)