“Kedatangan kita ke sini, yang pertama adalah dalam rangka memprotes apa yang sudah dilakukan Satpol PP. Kali ini, Satpol PP Trenggalek dinilai menciderai apa yang sudah menjadi kesepakatan di Gedung Bawarasa Trenggalek. Dimana dalam pertemuan itu, ada beberapa pengurus partai yang menyatakan jika Satpol PP mau membredel (menertibkan, red) gambar (baliho), harus memberi tahu partai yang bersangkutan,” kata Sekretaris DPD Partai Nasdem, Asmadi, saat dikonfirmasi Selasa (11/04/2023) siang.

Akan tetapi, tambahnya, kenyataan Satpol PP tidak menghiraukan dari kesepakatan bersama itu. Dan, justru melepas semua gambar-gambar milik Partai Nasdem, bukan dengan pihak partai politik yang lain. Tentu, ini ada diskriminasi.

“Pada dasarnya, kami ( kader Partai Nasdem, red) senantiasa untuk mendukung penegakan Perda di Kabupaten Trenggalek. Seperti yang disampaikan Plt Kasatpol PP Trenggalek, menurut audiensi dengan KPK, tingkat kebocoran PAD yang paling besar terkait retribusi reklame,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung apa yang menjadi kewajiban Satpol PP, dalam menegakkan Perda. Sebagai masukan di luar penertiban baliho, dirinya juga meminta agar toko-toko retail yang tidak mengantongi izin juga perlu ditertibkan.

Disinggung soal salah satu anggota Satpol PP Trenggalek yang dinilai arogan terhadap kader Partai Nasdem, dirinya menyebut, sudah ada permintaan maaf dari yang bersangkutan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Perlu diketahui, pengancaman dari salah satu oknum Satpol PP, ini berkaitan dengan protes baliho Partai Nasdem yang ditertibkan. Sebagai catatan, sebelum ada pemasangan baliho partai politik, semua kader partai politik di Kabupaten Trenggalek, dikumpulkan dan membuat kesepakatan bersama. Yakni, jika ada baliho tidak berizin, maka Satpol PP selaku penegak Perda harus melepas dan menertibkan.

Penertiban itu, juga dengan syarat diantaranya mengirim surat kepada partai yang bersangkutan sebelum melakukan penertiban. Dan, baliho itu tidak berizin karena non komersil.

“Sebenarnya, ini bukan masalah izin atau apapun. Melainkan, kesepakatan yang sudah dibuat. Sedangkan yang mengatur baliho dan sebagainya, itu adalah Peraturan KPU. Makanya, itu bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Trenggalek, Subagya, menghargai apa yang menjadi aspirasi kader Partai Nasdem. “Kami menerima dan menghargai apa yang menjadi aspirasi para kader Partai Nasdem. Ini hanya kesalahpahaman kedua belah pihak,” ujar Subagya.

Ke depan, ujarnya, pihak Satpol PP akan mengajak seluruh kader Parpol yang ada di Trenggalek, untuk melakukan penertiban baliho-baliho sesuai jadwal yang ada. Karena, keterbatasan anggota di lapangan, maka penertiban ini dilakukan secara bertahap.

“Artinya, penertiban kemarin itu hanya di sekitar kita saja. Dan belum menjangkau yang ada di pelosok-pelosok,” paparnya. (mil/sit)

Ketua DPD NasDem Lumajang, H Charles Meikyansah, pada sambutannya melalui zoom mengungkapkan bahwa sekolah kader diadakan dengan tujuan akhir yakni untuk peningkatan suara Partai Nasdem di Pemilu 2024.

“Kami berharap, ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Nasdem. Memberdayakan pengurus untuk membangun politik yang lebih baik,” ungkap H Charles yang juga Anggota DPR RI Dapil Lumajang-Jember ini.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sekolah kader digelar dengan secara fun dan happy. Dikemas menarik, serta disisipi materi permainan tim. Sehingga, peserta antusias dan kompak mengikuti acara dari awal sampai akhir. “Jadi akan digelar bergiliran mulai pengurus kecamatan (DPC), kelurahan/desa (DPRt) sampai ke 50 kader di tingkat desa/kelurahan,” ujar Charles

Sebanyak 541 pengurus DPRt di tingkat desa/kelurahan dari 8 kecamatan se-Kabupaten Lumajang, mengikuti kegiatan ini. “Selain instruktur dari Pengurus DPD, kami juga mendatangkan pemateri berpengalaman seperti Rio Prayogo dan Faizal Ramli dari Politika Research Center,” imbuhnya.

Dalam sehari, sekolah kader dibagi jadi dua sesi yang masing-masing diikuti Pengurus DPRt dari dua kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Dengan peserta, tiap sesi sekitar 150 pengurus dan kader. (adi/gie)

Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Kediri Choirudin Mustofa mengatakan, dr.Samsul Ashar telah berkonsolidasi dengan struktural Partai Nasdem, dan menyatakan daftar caleg lewat Partai Nasdem. Bahkan ia menyatakan keinginannya untuk Caleg Propinsi, ” Pak dokter Samsul telah berkonsolidasi dengan partai kami semenjak 4 hari yang lalu, dan ia menyatakan keinginannya untuk Caleg Propinsi, ” kata Choirudin Mustofa saat dikonfirmasi melalui hand phone pribadi, Selasa (17/7/2018).

Bahkan, lanjut Choirudin Mustofa, pemberkasan pencalegan dr .Samasul sudah masuk semua, dan rencananya mantan Walikota Kediri itu akan berangkat melalui daerah pemilihan (Dapil) 6 dan mendapatkan nomor urut 5 di Partai Nasdem. ” Semua berkas pencalegan pak samsul sudah beres semua, ” lanjutnya.

Dengan keikutsertaan dr Samsul pada Pileg 2019 itu, kata Tofa, merupakan keistimewaan bagi Partai Nasdem, karena mantan penguasa Kota Kediri itu mau daftar caleg melalui partainya. “Maka dari itu, kami akan perjuangkan dan membantu pak samasul Ashar, ” pungkasnya. (mid/aji/yan)

Dalam surat pernyataan tertanggal 5 Juli tersebut berisikan, “Seiring berjalannya waktu, dengan kesadaran, tanpa tekanan dari siapapun, serta saya sudah dapat memberikan kontribusi moril, materiil, untuk kebesaran, kejayaan partai Demokrat periode 2014-2019 di Kabupaten Lamongan, maka dengan ini saya menyatakan: Mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat serta anggota DPRD Kabupaten Lamongan Fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019,” demikian yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut.

Tak hanya itu, dalam surat pernyataan pengunduran diri tersebut juga ditujukan ke ketua DPC Partai Demokrat Lamongan dengan tembusan kepada ketua KPU Lamongan dan juga sekretaris DPRD Lamongan. Surat pernyataan itu juga tertuang tanda tangan bermaterai Rp. 6 ribu.

Beredarnya surat pernyataan pengunduran diri dari H. Kaharudin tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Lamongan, Sugeng Santoso. Sugeng menyebut, surat pernyataan tersebut sudah diterima oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Lamongan.

“Ya benar, surat sudah kami terima pagi tadi,” ungkapnya, Senin (9/7/2018).

Setelah menerima surat ini, dikatakan Sugeng, pihaknya akan segera berkonsultasi ke induk partai, yaitu DPC Partai Demokrat Lamongan dan juga ke sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti.

“Kami menunggu sikap resmi dari partai, karena dengan begini pasti akan ada PAW,” tuturnya. (ifa/zen/yan)