“Dalam membuka kembali pariwisata ini tentunya kita butuh dukungan industri, karena akhirnya yang mengeksekusi adalah teman-teman yang di garda terdepan yaitu yang bergerak di industri pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno usai Rakor dengan Bali Tourism Board, di Bali, Sabtu (12/06).

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Pelaku industri yang tergabung di dalam Bali Tourism Board dapat membantu memastikan berbagai macam prakondisi reaktivasi Bali dilakukan dengan baik. Pra kondisi tersebut meliputi pengendalian Covid-19 yang dapat ditekan, percepatan vaksinasi untuk menciptakan herd immunity, kesiapan destinasi baik dari zona dan rute aman berwisata, serta sertifikasi CHSE end to end.

“Adapun prakondisi lainnya adalah kondisi Covid-19 secara global. Dan tentunya yang berkaitan dengan travel corridor arrangement yang sekarang sedang difinalkan untuk menentukan prasyarat agar wisatawan bisa masuk ke Bali,” ungkap Menparekraf.

Menparekraf berharap, reaktivasi pariwisata Bali ini dapat memulihkan perekonomian masyarakat Bali. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima pada akhir kuartal kedua bulan Juni 2021, Menparekraf mengatakan perekonomian Bali kembali terkontraksi.

“Data yang saya dapat, bahwa kontraksi di Bali berlanjut dan angkanya ini tidak terlalu jauh dibandingkan dengan kuartal pertama, malah termasuk kategori yang cukup dalam,” ujarnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, R. Kurleni Ukar, Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu, Pengamat Kebijakan Agus Pambagio, Ketua Bali Tourism Board Ida Bagus Agung Partha Adnyana, dan sejumlah pelaku industri parekraf. (hms/kpe/aye/ed2)

Namun peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Lamongan tak terjadi peningkatan yang signifikkan. Berdasarkan dari data KPU Lamongan yang berhasil dihimpun, terjadi kenaikan partisipasi pemilih hanya dengan angka 2 % dibandingkan Pilkada tahun 2015 lalu. Hal itu dibeberkan Ketua KPU Lamongan Imam Ghazali ,Kamis (28/7/2018).

“Partisipasi pemilih pada pilgub jatim 2018 di kabupaten Lamongan sebanyak 62.15%. Sedangkan partisipasi pemilih pada pilkada 2015 lalu totalnya 60,27%,” Kata Ketua KPU Imam Ghazali.

Tak hanya itu, Imam Ghozali juga mengaku terkait rendahnya partisipasi pemilih atau golongan putih (golput) di Lamongan masih tergolong tinggi pada pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

Hal itu terlihat dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Lamongan sebanyak 1.039.771 pemilih, namun yang terdata di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) hanya 599.653 pemilih. Atau sama dengan 62.15 persen.

Ditambahkan olehnya, terkait masih tingginya angka partisipasi pemilih di Lamongan yang tak mencapai target dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yaitu sebesar 70 persen dari jumlah DPT.

Imam Ghozali menegaskan pihaknya (KPU.red) menduga, rendahnya partisipasi pemilih diakibatkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti proses demokrasi.

Meski demikian, pihaknya mengklaim angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun pemilukada sebelumnya. Jika tahun 2015 angka partisipasi pemilih sebesar 60,27 persen, meningkat di tahun pilkada tahun 2018 sebesar 62,15 persen.

“Jauh sebelumnya pihaknya sudah berupaya penuh untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu. Bahkan sosialisasi dari tingkat Kecamatan hingga Desa sudah dilakukan. Namun angka golput masih terlihat tinggi. Saya sudah berusaha penuh untuk berkomunikasi dengan semua lapis masyarakat, juga dibantu oleh beberapa komunitas untuk mensukseskan pemilu,” ungkpanya.

Selain itu menurutnya, tingginya angka golput di Lamongan disebabkan banyak hal. Salah satunya, tidak menyebarnya informasi terhadap calon pemilih yang tidak memiliki E-KTP. Padahal di SK 574 calon pemilih yang tidak memiliki E-KTP bisa menggunakan C6. Kemudian alasan lain, rendahnya kesadaran masyarakat dan banyaknya warga yang bekerja di luar daerah hingga luar negeri.

Sedangkan, Sambung Ghozali, beberapa wilayah yang memiliki partisipasi rendah. Salah satunya di Kecamatan Sekaran. Jumlah partisipasi pemilih hanya 18.221 orang. Penyebabnya, banyak warga sekitar yang menjadi pekerja di luar kota hingga luar negeri. Sehingga ketika pemilhan berlangsung, mereka lebih banyak tetap bekerja.

“Karena banyak masyarakat yang bekerja menjadi tenaga kerja asing,” pungkasnya. (fiq/zen/yan)

]]> 45801