“Kalau terkait pedagang yang enggan untuk pindahkan, itu sebenarnya kita sayangkan. Karena, anggaran untuk rehabilitasi itu sudah kita setujui bersama. Anggaran itu bukan bim salabim langsung kita setujui, ini melalui sebuah mekanisme dan sebuah prosedur. Yang mana, dinas mestinya sudah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para pedagang pasar, bahwasanya pasar ini akan dilakukan rehabilitasi,” ungkapnya kepada Memontum.com, Selasa (14/02/2023) tadi.

Ditegaskannya, pihak dinas mestinya sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan pedagang, sebelum melakukan pendekatan pada para pedagang. “Seharusnya, pendekatan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Kalau sekarang duitnya sudah ada, namun prosesnya ini tidak bisa dilaksanakan ini perlu kita pertanyakan. Apakah dinas itu sudah melakukan sosialisasi ataupun cuma sekedar mengajukan anggaran,” terang H Akhmat.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Karena ini masih ada waktu, tambahnya, mungkin pendekatan lagi perlu dilakukan. Sehingga, jangan sampai anggaran sudah kita setujui bersama ini, tidak bisa dilaksanakan. Namun, kalau misalkan hal terburuk sekalipun tidak bisa dilaksanakan, ya mungkin nanti akan ada sebuah perubahan anggaran keuangan yang akan dilakukan,” imbuhnya.

Perlu diketahui, pekerjaan rehabilitasi Pasar Baru Lumajang, menghabiskan anggaran senilai Rp 863,365 juta dari APBD Tahun 2022, terancam mangkrak. Itu karena, meski pelaksanaan sudah rampung, namun pedagang tidak mau pindah ke tempat yang baru. Dengan alasan, pembangunan dianggap pedagang tidak sesuai. Saat hendak dibangun, pengakuan para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan, mereka terpaksa harus pindah ke tempat penampungan sementara, meski sebelumnya tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. (adi/sit)

Saat hendak dibangun, pengakuan para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan, mereka terpaksa harus pindah ke tempat penampungan sementara, meski sebelumnya tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini, sebagaimana disampaikan salah satu pedagang sembako, Hj Daniyah, yang mengatakan bahwa pembangunan pasar baru terkesan dipaksakan. Sementara, para pedagang tidak diajak berbicara terlebih dahulu, sehingga hasil pembangunan tidak sesuai harapan para pedagang.

“Itu terlalu sempit, pak. Sehingga, kita tidak bisa pindah ke sana (Tempat yang baru dibangun, red). Karena, lokasinya tidak muat menampung dagangan kami,” ujarnya, Selasa (07/02/2023) tadi.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkannya, bahkan saat itu, tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Meskipun saat itu, ada petugas dari dinas waktu akan dibangun dan hanya menyampaikan rencana relokasi.

“Waktu itu hanya menyampaikan hari Minggu harus bersih alias pindah. Hanya begitu aja. Kalau tidak bersih, nanti di bego (alat berat, red). Jadi, hanya peringatan saja yang disampaikan dan tidak ada sosialisasi atau nggak ada kumpulan terlebih dahulu,” terangnya.

Keterangan tidak jauh berbeda, juga disampaikan pedagang lain, yaitu Jamak. Perempuan ini juga menyampaikan, tidak ada sosialisasi. Termasuk, bagaimana bangunan nantinya. “Ndak sesuai mas, sebelumnya kita juga tidak dimintai pendapat. Bahkan, tidak dikumpulkan terlebih dahulu. Tiba-tiba disuruh pindah lalu dibangun begitu saja dan hasilnya malah seperti ini” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UMKM) Kabupaten Lumajang, Muhammad Ridha, ketika dikonfirmasi Memontum.com melalui sambungan WhatsApp mengatakan jika pihaknya sedang menyiapkan data-data terkait hal tersebut. “Teman2 bidang Sarpras sedang menyiapkan data2 terkait tsb, mas,” tulisnya dalam pesan singkat. (adi/sit)

Memontum Lumajang – Petani di Kabupaten Lumajang, mengeluhkan susahnya bertani di saat pandemi Corona. Di mana, mereka kesusahan akan kelangkaan pupuk bersubsidi dan juga harga obat-obatan pertanian yang mahal. Penderitaan mereka semakin lengkap, manakala mahalnya biaya produksi, tidak ditunjang dengan harga hasil produksi yang sangat murah.

“Informasinya, kuota pupuk memang dikurangi, mas. Namun, faktanya di lapangan, pupuk justru tidak ada. Saya sendiri beli pupuk sampai ke Jember,” ungkap petani Lumajang, Imam, kepada Memontum.com, Senin (12/10) tadi.

Menurut Imam, sekarang ini biaya produksi terlalu mahal jika dibandingkan dengan hasil produksi. Bahkan, dalam dua kali panen, dirinya masih merugi. “Saya tanam padi dua kali, rugi semua,” ujarnya.

Ditambahkan, harga pupuk urea yang biasanya dijual Rp100 ribu, kali ini mengalami kenaikan sampai dikisaran angka Rp 300 ribu. Malahan, harga obat-obatan pertanian, pun sama mahalnya. “Bukan saya saja, yang merasakan mahalnya harga. Petani lain, sekarang ini juga sama menjeritnya. Harga tomat saja, sekarang ini harga jualnya cuma Rp 1000,” imbuhnya.

Memontum.com yang mencoba memastikan harga ke Pasar Baru Lumajang, nyatanya benar adanya. Seperti harga jual tomat di Pasar Baru, dipatok dengan harga Rp 2 ribu per kilo. “Untuk harga tomat, per kilonya seharga Rp 2 ribu,” kata seorang penjual, Umi. (adi/sit)