Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Muhamad Rifai mengatakan, bahwa dana Rp 7 miliar tersebut mungkin bisa digunankan sebagai Fasum (Fasilitas Umum), untuk bangunan induk perlu dana tambahan.

“Kami Komisi II sepakat untuk merubah DED pembangunan pasar Kanigoro dirubah, sehingga anggaran Rp. 7 miliar itu dikira sangat kurang, Dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan Fasum (Fasilitas Umum) meliputi andal, andalalin, kamar mandi, mushola, dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk induk pasar direncanakan yang lebih bagus, minimal kriteria kemblitarannya tampak”, kata Rifai kamis (03/05/2018)

Perubahan DED pembangunan pasar Kanigoro, lanjut Rifai hanya meliputi tampilan luarnya saja. Sedanglan untuk pembangunan dalam pasar, rata-rata sama.

“DED pembangunan pasar Kanigoro sudah jadi. Namun gambaran DED itu ibarat koki. Dia dipesan anggaran berapa maka dia akan buat. Jika anggaran bertambah, maka akan dia rubah. Sebenarnya perubahanya tidak terlalu besar hanya tampak di depan saja, untuk rata-rata pasar kan sama, hanya berisi kios-kios dan toko-toko”, lanjut Eifai.

Anggaran yang diharapkan Komisi II DPRD Kabupaten Blitar untuk pembangunan pasar Kanigoro sebesar 15 sampai dengan 20 miliar rupiah.

(baca juga : Pasar Kanigoro Blitar Dipastikan Mulai Dibangun Mei Mendatang )

“Untuk sementara ini, Rp. 7 miliar untuk pembangunan fasumnya dan sudah berjalan tahun ini. Tetapi karena ini sebagai pasar yang bertempat di Ibu Kota Kabupaten Blitar, kami ingin menambah anggaran sebesar 15-20 miliar, agar pembangunannya tampak bagus sekalian dan dianggarkan di tahun 2019 nanti”, tandasnya.

Rifai menambahkan, pada 11 Maret ini akan diadakan rapat bersama Baperda, BPKAD dan Desperindag untuk membahas kembali tentang anggaran pembangunan pasar kanigoro.

“Tanggal 11 bulan ini, kita akan memanggil Baperda, BPKAD sekaligus Desperindag untuk mebahas kembali. Kira-kira kemampuan anggaran pemerintah itu seberapa”, pungkasnya. (jar/b1/yan)

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Ahmad Rifai mengatakan, dalam penyampaian DED pihaknya juga menyampaikan kepada Disperindag bahwa pada dasarnya pembangunan pasar induk atau pasar rakyat tersebut sebagai simbol pembangunan pasar yang luar biasa dan berkarakter. Sehingga kedepan bisa menaungi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Blitar.

Menurut Rifai, jumlah anggaran untuk pembangunan pasar Kanigoro sebesar Rp 7 miliar dinilai masih jauh dari harapan untuk memaksimalkan pembangunannya. Sehingga sekitar pekan depan akan bertemu dengan dinas lain, seperti Bappeda dan BPKAD untuk membahas bagaimana pembangunan pasar itu bisa maksimal dan sesuai dengan harapan sebagai icon di Kabupaten Blitar.

“Rencananya jika saat ini masih ada Rp 7 miliar, maka bisa digunakan fasilitas umum lain seperti amdalnya atau untuk pembangunan pagarnya. Baru nanti pembangunan pasar induknya bisa dianggarkan bertahap dari 2019 langsung total. Jadi tahun ini tetap bangun. Namun kita berharap bangunan itu yang bagus dengan sekaligus perencanaan awal yang bagus. Jangan setengah-setengah, karena jika bongkar pasang, maka kita sendiri yang akan rugi”, kata Rifai, Kamis (03/05/2018).

Sementara untuk relokasi pedagang, lanjut Rifai, bisa dilakukan tahun depan. Namun nanti akan ada opsi jika Ruang Terbuka Hijau (RTH) segera dibangun, maka pedagang pasar Kanigoro untuk sementara direlokasi dulu dengan dibuatkan pasar sementara, sambil menunggu jadinya pasar induk.