“Pembangunan infrastruktur milik pemerintah perlu kita awasi bersama agar kualitas bangunannya bagus dan sesuai dengan harapan masyarakat” kata Dummy pada memontum.com Kamis (31/10/2019) pagi.

Menurutnya, apabila masyarakat terlibat dalam pengawasan proyek pembangunan infrastruktur di daerah maka hasilnya akan berkualitas, apabila masih ada pembangunan proyek pemerintah yang kualitasnya di bawah standar, maka hal tersebut bisa dipertanyakan karena kuat dugaan ada hal-hal yang tidak sesuai.

“Kita melakukan pengawasan agar kualitas pembangunan di daerah kita bagus dan bisa bertahan lama yang dikhawatirkan, belum belum satu tahun misalnya, infrastruktur tersebut sudah mengalami kerusakan hal tersebut patut dipertanyakan” ujarnya.

Dengan adanya ajakan mengawasi proyek pembangunan infrastruktur itu diharapkan juga akan menjadi perhatian dan didengar oleh para kontraktor yang mendapatkan pekerjaan tersebut agar mereka bisa mengerjakan dengan baik dan sesuai aturan yang ada.

Dummy mencontohkan, seperti pembangunan Drainase di pasar klakah, masyarakat memang patut mempertanyakan karena anggaran yang digelontorkan juga cukup besar yaitu senilai Rp 848.148.000.00.

BACA : Proyek Drainase Senilai Hampir Rp 1 M di Pasar Klakah Dinilai Janggal

“Proyek drainase di pasar klakah misalnya, itu anggarannya kan tidak sedikit, hampir satu milyar lho, papan nama aja baru dipasang setelah diberitakan, harapan kita tentu salah satunya pembangunan drainase tersebut menjadi solusi terkait banjir yang selalu melanda pada musim penghujan kan begitu?” ungkap Dummy.

Dijelaskannya, bahwa kewajiban memasang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Selain itu ada Permen PU No.12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

“Pentingnya informasi Papan nama tersebut, di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek. Dengan adanya plang papan nama proyek itu, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan proyek yang ada di daerahnya, pemasangan papan nama itu adalah bentuk trasparansi, kalau tidak ada seperti ini berarti ada indikasi ngak bener dong” jelasnya.

BACA JUGA : Proyek Drainase Tanpa Papan Nama di Pasar Klakah Disoal

Masih menurutnya proyek drainase dipasar klakah itu patut dipertanyakan, karena terlihat seperti berhenti ditengah jalan, mestinya langsung pembuangannya ke sungai, namun itu memakai saluran air yang lama. Pihaknya akan melakukan investigasi.

“Kami akan investigasi karena ada dugaan penyalahgunaan dari nilai anggaran yang dikeluarkan dengan adanya fakta pembangunan proyek drainase tersebut, kami siap kawal hal ini agar proyek-proyek di Lumajang pembangunannya sesuai anggaran yang dikeluarkan”, pungkas Dummy. (adi/yan)

Pasalnya Proyek Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Bidang Cipta Karya itu proses pengerjaannya sudah hampir selesai. Terlihat pada papan nama yang kini terpasang pasca diberitakan tersebut berbunyi: Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Drainase Perkotaan Tahun Anggaran 2019.

PEKERJAAN: Peningkatan Trotoar dan Drainase (Jl Stasiun Klakah)

NOMOR KONTRAK: 602.1/1958/CK-PPK2/727.59/2019

VOLUME:  1(satu) Paket

BIAYA:  Rp 848.148.000.00

SUMBER DANA:  APBD

WAKTU PELAKSANAAN:  Mulai 7 Agustus 2019 Selesai 4 November 2019

PELAKSANA:  CV Medio Jaya

Kejanggalan itu kata warga terlihat dari proyek tersebut yang masih memakai saluran pembuangan lama yang ukurannya sangat kecil dan diperkirakan pada musim penghujan akan terjadi banjir.

“Proyek ini aneh menurut saya, kok seperti tanpa perencanaan, kita bisa lihat, saat ini saja belum turun hujan airnya tidak mengalir, apalagi dimusim penghujan ya pasti banjir, lha wong lubang saluran air yang lama itu sangat kecil dan posisinya lebih tinggi dari drainase yang baru dibangun ini,” kata Zulmi.

Sementara itu pihak Cipta Karya Dinas PUTR Lumajang ketika hendak dikonfirmasi dikantornya, Rabu (30/10/2019). Sedang dinas luar. “Maaf mas bapak sedang dinas luar ke Probolinggo,” terang salah seorang staf. (adi/yan)

Herman, salah seorang warga klakah mengatakan pada wartawan memontum.com selasa (1/10/2019) bahwa berdasarkan laporan yang dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat melalui pemberitaan dimedia massa, pengerjaan pembangunan proyek irigasi mempertanyakan soal papan plang proyek.

“Apakah pembangunan proyek tersebut dananya bersumber dari APBN, APBD, Provinsi atau APBD Kabupaten Kan semuanya menggunakan keuangan negara, jadi wajarkan kalau masyarakat ingin tau”, kata Herman.

Menurutnya Kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Selain itu ada Permen PU No.12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

Dijelaskannya, pentingnya informasi Papan nama tersebut, di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

“Dengan adanya plang papan nama proyek itu, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan proyek yang ada di daerahnya, pemasangan papan nama itu adalah bentuk trasparansi, kalau tidak ada seperti ini berarti proyek siluman ya kan”, tandas Herman

Selain itu, warga yang lain yang merupakan karyawan PDAM menyampaikan, pekerjaan di Jalan Gunung Ringgit tepat didepan bekas kantor pegadaian, penggarapan proyek tersebut menyebabkan rusaknya pipa saluran air PDAM yang menuju ke rumuh – rumah warga (terputus).

“Ini rusak kena bego (alat berat saat penggalian). Ya kita harus membenahi secapat mungkin, karena ini salurannya menuju ke rumah – rumah warga,” kata pekerja PDAM yang saat itu tengah sibuk menyambung pipa yang sempat putus, namun enggan menyebutkan namanya

Diduga pihak pelaksana proyek kurang berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait. Akibatnya, sejumlah rumah warga di Dusun Wakaf dan Belakang Gaden, sempat kesulitan air bersih.

Warga juga berharap agar proyek ini untuk dipercepat, karena menurutnya lokasi pelaksanaannya di lokasi muara perekonomian warga.

“Ada lagi, selain jalan tidak begitu terang, perbanyaklah rambu peringatan atau batasan pinggir. Karena kalau malam, jurang galian saya rasa membahayakan,” ujar warga lainnya.

Sementara pihak pelaksana proyek hingga saat ini, masih belum bisa dimintai klarifikasi atas keluhan dan hal yang terjadi. (adi/yan)