Pengelola Gudang HR 29 Fresh Carrot KWB, Heriyanto, menyampaikan sebanyak 41 orang tenaga kerja di gudang itu semua berasal dari warga Desa Sumbergondo. “Kami fokus di petani wortel. Artinya, di sini kami berusaha mengangkat perekonomian petani wortel dengan harga yang stabil supaya bisa berkembang di pasarnya,” terang Heriyanto, Minggu (26/02/2023) siang tadi.

Lahan yang digunakan untuk gudang itu, tambahnya, volumenya memiliki lebih kurang 1.000 meter persegi. Dimana, dalam gudang tersebut juga dibangun tempat penyimpanan Cool Storage dengan ukuran 7 meter x 5 meter yang kapasitasnya 25 ton.

“Setiap harinya untuk kebutuhan pasar, kami sediakan 6 ton. Tetapi, kalau pasarnya ramai, setiap harinya bisa 11 sampai 12 ton,” tuturnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, jelasnya, mampu merangkul 75 petani lokal yang menaman wortel jenis varietas Brastagi. Dimana, 60 orang petani yang berada di Desa Sumberbrantas, ditambah 15 orang petani dari Desa Sumbergondo.

“Kami bermitra dengan 75 petani. Oleh karena itu, petani harus menanam wortel dengan kualitas yang bagus. Dengan sistem, panen cabut. Terus, displit untuk tanam lagi. Petani mampu menghasilkan panen sesuai kebutuhan,” ungkap Heriyanto.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Untuk pengepakan, urainya, hasil dari pengambilan dari petani setelah dicuci bersih dan dikeringkan, lalu dipacking dengan plastik dan karton. Semua dipacking per10 kilogram. Untuk harga berdasarkan kualitas, yang dipacking di plastik adalah kualitas nomor dua dengan harga pasaran Rp 60 ribu. Sedangkan, yang ditempatkan di karton adalah kualitas nomor satu dengan harga antara Rp 80, Rp 90 sampai Rp 100 ribu.

“Kalau perkilo saat ini kami menjual dengan harga Rp 6 ribu dan kami kemas di plastik per 10 kilogram dengan harga Rp 60 ribu. Kalau kualitas nomor satu memang tidak ada cacatnya. Jadi, harganya sedikit mahal. Kami dari petani mengambil harga Rp 5 ribu perkilogram. Kami kira, harga dari petani sudah standar. Dan, petani dapat untung. Kalau petani saat jual sendiri di pasar, akan dihargai Rp 4 ribu,” paparnya.

Mengenai tenaga kerja, dirincinya, untuk tenaga yang bekerja dalam gudang mulai cuci, memilah dan pengepakan sebanyak 41 orang. Sedangkan, yang bekerja di lahan berjumlah 25 orang yang sebagian berasal dari Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.

“Pangsa pasar Wortel Brastagi ini kita menyuplai di pasar tradisional mulai Pasar Batu, Pasar Karangploso Kabupaten Malang, Pasar Gadang Kota Malang, Kediri, Mojokerto, Babat, Porong Sidoarjo. Untuk luar Jawa, di Batulicin Kalimantan Selatan dan Bali,” urainya.

Oleh sebab itu, tegasnya, dengan adanya gudang pengepakan dan penyimpanan tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga lebih luas lagi. Serta, dengan harapan, ada support dari Dinas Pertanian serta Diskumdag memberikan pelatihan untuk pengembangan wortel ke depannya.

“Saat ini, dari 60 petani yang bermitra telah menggrap lahannya sekitar 60 hektar. Yang jelas, dengan adanya gudang ini bertujuan membuka lapangan kerja bagi warga desa. Di sisi lain, supaya perekonomian petani wortel Kota Batu bisa meningkat dengan kualitas bagus,” harapnya. (put/gie)

Mengunjungi Pasar Ikan Lamongan, Puan Maharani berinteraksi langsung dengan beberapa penjual dan pembeli. Beberapa aspirasi ditampung oleh Puan, diantaranya yakni keinginan masyarakat untuk mempunyai pasar yang lebih bersih, memiliki tenda atau atap yang dapat melindungi penjual dan pembeli dari panas terik matahari, memperoleh pupuk dengan mudah dan harga yang tidak mahal, serta memiliki cool storage (lemari pendingin) untuk menyimpan ikan ketika musim panen, sehingga tidak terbuang dan membuat petani ikan merugi.

“Jadi, permasalahan-permasalahan ini saya tampung. Insyaallah, akan saya cari solusinya. Saya datang ke sini, untuk dengar langsung dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya juga menyampaikan sedikit bantuan, semoga bantuan yang saya berikan ini bisa berguna,” ucap Puan.

Bupati Yuhronur menyambut baik kunjungan dari DPR RI tersebut. Dengan harapan, seluruh aspirasi masyarakat yang dalam hal ini adalah penjual dan petani di Pasar Lamongan, dapat didengar untuk kemudian dicarikan solusinya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Saya berterimakasih atas kunjungan Ibu Ketua DPR RI, Puan Maharani. Semoga apa yang telah diaduhkan masyarakat dapat didengar, ditampung dan kemudian dicarikan solusinya. Dengan demikian, kami dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat dan masyarakat menjadi sejahtera,” katanya.

Pasar Ikan Lamongan yang mulai didirikan tahun 1985 dan bertempat di Jalan Kusuma Bangsa No 1 Kabupaten Lamongan, ini memiliki luas kurang lebih 27.073 m2. Pasar tersebut memiliki jumlah lapak atau los ikan sebanyak 363 dengan jumlah pedagang mencapai 180 orang (pengecer 80 orang dan suplayer 100 orang) dan memiliki volume penjualan kurang lebih 50 ton per hari.

Adapun jenis ikan yang diperjualbelikan di Pasar Ikan Lamongan, yakni ikan tawar dan ikan laut. Jenis ikan tawar yang dominan diperjualbelikan diantaranya yakni bandeng, mujaer, udang, tombro, lele, yang berdasarkan data dari Perumda Pasar Lamongan mencapai volume penjualan 30,2 ton pada 1 Maret 2022. Sedangkan ikan laut yang disominasi oleh tongkol, cumi-cumi, kuniran, dan bawal mencapai volume penjualan 10,1 ton pada 1 Maret 2022.

Dalam kunjungan kerjanya, Ketua DPR RI juga menyerahkan secara simbolis 250 tiang penerangan jalan umum tenaga surya untuk nelayan dan warga, juga bantuan ambulan untuk Paguyuban Pedagang Pasar Ikan Lamongan. (zen/sit)

Salah satunya upayanya menjalin kerjasama dengan pasar modern. Melalui tangan Pemkab Sumenep yang menggandeng Swalayan Indomart sebagai mitra kerja pemasaran produknya. Dengan malaunching di pasar Indomart, Bangselok, Rabu, (23/04).

Baca juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, ke depan akan terus melakukan pendampingan terhadap pelaku UKM dan IKM yang ada di Sumenep. Sehingga produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Selain itu, pemerintah daerah ke depan akan memberikan ruang untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan produksi. Salah satunya pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR). “Hal ini dilakukan untuk memacu roda perekonomian daerah di Kabupaten Sumenep pada masa Covid-19 ini,” jelas Fauzi.

Branch Manager Indomart Cabang Gresik, Veronica Gratiawati yang hadir menyampaikan dalam sambutannya, bahwa Indomart di tengah pandemi Covid-19 ini lebih Focus terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Sumenep, khususnya bagi masyarakat usaha kecil dan menengah.

“Launching Produk ini, adalah bentuk nyata dari Indomart guna meningkatkan daya saing dan menambah daya tarik produk-produk UMKM dan IKM kabupaten Sumenep bagi masyarakat kecil menengah,” ungkapnya.

Sehingga, jelas Veronica, terdapat 8 produk UKM yang telah dipasarkan di 14 swalayan Indomart yang tersebar di Kabupaten Sumenep.

“Ada 14 swalayan di Sumenep dengan delapan produk UKM dan IKM yang kami terima,” kata Veronica Gratiawati Branch Manager Indomaret Cabang Gresik, pada acara Launching Produk UMKM & IKM Kabupaten Sumenep, Rabu (28/04).

Veronica mengaku sangat terbuka bagi semua produk UMKM dan IKM. Hanya saja produk yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Salah satunya produk UKM harus memiliki sertifikat, seperti sertifikat halal, sertifikat dari BPOM. Selain itu juga kemasan produk harus bagus dan layak dipasarkan serta lulus uji rasa. (roz/edo/ed2)

Setidaknya, hal itu yang disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Malang, Widayati Sutiaji, Selasa (23/02) pagi. “Pandemi membuat sektor ekonomi menjadi terpuruk. Tapi di Kota Malang, kita tidak tinggal diam, ini saatnya kita merecovery,” ungkapnya.

Baginya, kehadiran Dekranasda harus mampu membuat recovery ekonomi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya memberikan berbagai pelatihan untuk memacu kreatifitas dan peningkatan skill masyarakat Kota Malang.

“Tugas kami Dekranasda, membuat recovery tersebut berjalan baik. Sehingga, ini akan terus kami adakan pelatihan-pelatihan,” tambahnya.

Baca Juga : Pasar Besar Akan Dirubah Jadi Pasar Modern yang Ramah Lingkungan

Berdasarkan penuturan istri Wali Kota Malang itu, saat ini pihaknya sudah memiliki showroom yang dinamakan Rumah Solusi.

“Alhamdulillah, kita juga sudah showroom, Rumah Solusi. Jadi kita bantu memasarkan produk dan kerajinan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Malang,” paparnya.

Bahkan, saat ini sudah ada sekitar 600 UKM dan IKM yang dirangkul oleh Dekranasda. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai macam sektor kerajinan.

“Menurut pendataan, ada 600 sekian. Tapi kelihatannya ini masih banyak yang mati suri,” jelasnya.

Masih menurut wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), UMKM adalah jendela dan pioner yang digandrungi.

“Saya berharap agar masyarakat bisa membuat perusahaan sendiri melalui UMKM yang dikembangkankan. Masyarakat harus kreatif, karena saat persaingan lebih bebas. Kalau tidak kreatif pasti akan ketinggalan jaman,” papar Widayati. (cw1/sit)

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab menyampaikan bahwa hari ini pemberangkatan produk IKM Jombang angkatan kedua di pasar modern. Pada launching pertama diadakan secara seremonial dengan 11 produk. Sedangkan pada launching kali ini terdapat 7 produk sehingga totalnya sudah 18 produk dari 50 produk yang telah dihimpun oleh Permamin Kabupaten Jombang.

“Kami Pemerintah Kabupaten Jombang berterimakasih kepada yang telah memberikan support dan dukungan kepada pelaku usaha atau UKM yang ada di Kabupaten Jombang sehingga produknya dapat masuk. Meskipun ditengah pandemi Covid-19 namun produk yang dimiliki UKM masih dapat berjalan dan ditingkatkan, tetap berjalan dan tetap buka sesuai dengan protokol kesehatan yang terus dilakukan,” ungkapnya.

Mundjidah berharap nantinya produk IKM tidak hanya di beberapa pasar modern saja, tetapi dapat menyebar ke seluruh outlet yang ada di Kabupaten Jombang. Selain itu, banyak hal yang perlu pelaku usaha tingkatkan, diantaranya sumberdaya yang dimiliki, harus selalu berinovasi. Selalu memberikan peningkatan dalam segala hal, baik dalam kemasan, produksi maupun lainnya. Untuk tetap menjaga kualitas dan packing, serta harus ada pendampingan dalam pemasaran secara online. Karena hal tersebut penting di era teknologi saat ini yang pemasaran tidak hanya dilakukan di pasar tetapi juga secara digital. Pemerintah Kabupaten Jombang juga selalu memberikan fasilitas yang dibutuhkan, diantaranya menyiapkan pinjaman permodalan jika dibutuhkan

“Nantinya ketika memasuki masa transisi/kehidupan baru/normal baru diharapkan tetap menjaga kesehatan dan tidak bergerombol. Karena saat ini sudah banyak yang berada di dalam sehingga diharapkan yang di luar untuk sementara tidak masuk dahulu . Menunggu pengaturan lebih lanjut atau mengajak pemuda untuk melakukan pemasaran secara online, sehingga promosi tidak hanya dilakukan ditoko saja dan hal tersebut dirasa lebih cepat, selain itu masyarakat juga telah banyak melakukan transaksi secara online,” harapnya.

Sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama dengan Kominfo harus mempersiapkan pemasaran agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas untuk mencintai produk lokal sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Jombang “Menuju Kabupaten yang berkarakter dan berdaya saing” dan ini merupakan salah satu bentuk berdaya saing untuk meningkatkan dengan memperhatikan pengusaha lokal hingga nanti dapat secara Nasional maupun Internasional, jelas Mundjidah.

Sementara itu, Ketua Permamin Kuswantono mengatakan produk IKM yang masuk di Indomaret dengan keuntungan secara garis besar terbagi menjadi 2, yakni keuntungan prestasi bagi Industri Kecil dan Menengah ( IKM ) Jombang yang telah mampu bersaing di pasar modern yang merupakan inisiatif pemerintah Daerah yang bersinergi dan keuntungan efisiensi sehingga produk yang telah jadi dapat dikirimkan ke outlet yang jumlahnya banyak yang diperkirakan mencapai 90 outlet UKM Jombang yang sangat efisien dari segi tempat, tenaga kerja, listrik dan lainnya.

“Sedangkan tantangan yang dihadapi hanyalah permasalahan budaya agar masyarakat dan lingkungan gemar menggunakan dan mencintai produk lokal, karena produk tersebut merupakan produk saudara sendiri, sehingga ketika kegemaran dan cinta dengan produk lokal tumbuh di masyarakat lokal, maka secara otomatis tidak sulit, meskipun ada produk asing nantinya akan secara otomatis akan kembali ke habitatnya,” terangnya.

Menurut Kuswantono, kecintaan terhadap produk lokal perlu di dorong. Agar budaya penggunaan produk lokal benar-benar tumbuh melalui edukasi dan sosialisasi yang akan dibackup oleh Dinas perdagangan dan Perindustrian. Semua produk lokal, tidak hanya mamin saja, namun hingga semua para pelaku usaha/industri hingga mebel. (wis/yan)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pasar tersebut adalah milik pihak swasta yakni PT Joyo Agung. Dimana sebelum pembangunan pasar modern tersebut diresmikan, warga sempat mengajukan proposal mengenai kompensasi yang diminta oleh warga. Dalam proposal tersebut, warga meninginkan agar warga setempat bisa dilibatkan dalam Joyo Agung Market. Keterlibatan yang diinginkan warga yakni lapangan pekerjaan.

Namun hingga pasar modern tersebut diresmikan pada Sabtu (1/2/2020), warga masih belum mendapat jawaban apapun terkait proposal yang pernah diajukan. Dengan hal tersebut warga merasa geram, karena melalui proposa yang diajukan, warga merasa tidak dihiraukan.

“Sebenarnya kami tidak menolak, hanya saja warga dulu pernah mengajukan proposal pengajuan, agar warga bisa dilibatkan, entah diberi lapangan pekerjaan, atau lahan parkir mungkin, itu saja. Nah itu hingga saat dilaunching tadi, masih belum ada jawaban apapun,” jelas salah seorang warga RW 9, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru.

Ketua RW 11 Kelurahan Merjosari Yudi Purwanto mengatakan, pasar modern tersebut masuk bagian dari wilayah (RW 11). Sedangkan jika pihak JAM mengklaim masuk wilayah RW 7, itu dikarenakan data lama belum dirubah oleh dinas terkait. Warga juga mengaku, selama proses, warga tidak pernah diajak bicara oleh pihak Joyo Agung Market terkait pembangunannya. Hal itulah yang menyebabkan banyak warga yang menolak keberadaannya, yang

“Kami berharap pihak terkait turun ke lokasi untuk menertibkannya,” tegas Yudi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, terkait pembangunan pasar tersebut dirinya mengaku bahwa pihaknya belum mendapat laporan apapun.

“Ini saya belum dapat laporan, malah laporan yang masuk ke saya itu tadi dari warga bahwa tiba-tiba saja tadi pasar modern itu dilaunching,” ujar Made saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Sabtu (1/2/2020) siang.

Untuk itu, Made mengatakan, bahwa pihaknya akan segera meneruskan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait. Dimana menurutnya, keberadaan pasar tersebut juga pasti berdampak pada keberadaan pasar yang ada di sekitarnya.

“Disitu kan ada Pasar Dinoyo juga, lha itu bagaimana kajiannya. Pasti juga berpengaruh. Apalagi yang dikhawatirkan jika menyebabkan pasar tradisional menjadi sepi. Maka dari itu, saya akan segera menghubungi dinas terkait dalam hal ini Diskoperindag, akan kami tanyakan secara keseluruhan terkait pasar modern itu. Apalagi itu milik swasta. Bagaimana posisinya, bagaimana retribusinya, bagaimana kontribusinya dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah), akan kami tanyakan,” jelas Made.

Selain itu, Made juga mengatakan, dirinya akan segera menginstruksikan seluruh jajaran komisi DPRD Kota Malang untuk menelaah keberadaan pasar tersebut sesuai bidangnya masing-masing. “Akan segera saya instruksikan juga kepada masing-masing komisi untuk mengecek bagaimana perizinanannya, kesranya, keberadaan pasar itu sendiri, dan bebeberapa komponen lainnya,” pungkas Made. (iki/yan)

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasarkan produk UMKM yang menjadi binaan Disperindagprin ke toko modern, dalam hal ini Indomaret.

Kabar dipasarkannya produk UMKM ke toko modern tersebut disampaikan oleh Penyuluh Disperindagprin Moh Irwan Ferdiawan yang mengatakan bahwa produk yang akan dijual di Indomaret, saat ini masih menunggu register produk.

“Masih nunggu register produknya, karena harus masuk barcode, sudah ada yang terdaftar, Insyaallah publish akhir bulan ini. Kami sudah melakukan pengiriman produk ke Indomaret, tinggal diregister, ” ujar Moh Irwan Ferdiawan, Senin (16/7/19) siang, kepada Memontum.com.

Irwan menambahkan pemasaran produk UMKM untuk sementara di Indomaret yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim Sampang.

“Untuk sementara produk UMKM dipasarkan di Indomaret yang berada di Jalan KH Wahid Hasyim dan menjadi pilot project pemasaran produk UMKM di Sampang,” tambahnya.

Lebih lanjut Irwan menjelaskan bahwa saat ini masih ada 8 produk yang dipasarkan, hal itu dilakukan untuk mempercepat proses register, sehingga yang lainnya dapat menyusul.

“Karena produk kita biar cepat masuk, jadi yang dilakukan register sementara 8 untuk lainnya menyusul,” pungkasnya.

Perlu diketahui jenis produk UMKM yang diregister antara lain makanan ringan dan kopi. (zyn/oso)

Eko Sumartono selaku ketua rombongan mengatakan tujuanya hearing dengan dewan khususnya komisi B ini adalah untuk menyampaikan beberapa aspirasi agar keberadaan UMKM ini mendapatkan perhatian dan diketahui oleh pemerintah Kota Batu,

“Sengaja kami lakukan pertemuan ini dengan komisi B maupun dengan Dinas terkait supaya pemerintah kota tahu dan mengakui keberadaan kami, masak perda yang sudah ada tapi perwalinya sebagai payung hukum belum ada, oleh sebab itu kedatangan kami forum IKM Jatim bersama APKB (Asosiasi Pengusaha Kota Batu) dan GRASS (Guyub Rukun Agawe Santoso) untuk mendorong adanya Perwali tersebut.

Saat di wawancarai perihal perhatian Pemkot, kembali Eko mengatakan bahwa ” sebenarnya pemkot mengetahui keberadaan UMKM namun perhatiannya masih kurang, termasuk juga terhadap anggaran juga sangat minim sekali,sehingga Dinas tidak bisa melaksanakan pembinaan dan penyuluhan secara maksimal”.Tidak itu saja, dalam pertemuan kali ini IKM juga mengeluhkan banyaknya pasar modern yang tidak sinergi dengan produk lokal,kalaupun ada kendalanya pada sistem pembayaran.

Di samping itu kebijakan pemerintah melalui Dinas juga sering tidak konsisten, hal ini di sebabkan pergantian pejabat yang setiap pejabatnya menjalankan kebijakan sendiri, begitu keluhnya.

Sementara itu, Kudhori ketua komisi B menyampaikan, untuk menampung aspirasi forum IKM Jatim ini dan segera untuk di lakukan pembahasan bersama Dinas terkait, dan berjanji untuk memperjuangkannya sampai Perwali dapat di terbitkan. (Bir/yan)

“Sesuai Perda Kota Malang Nomor 8 / 2010 tentang penyelenggaran usaha perindustrian dan perdangan. Ke 43 Pasar Modern itu melanggar perda yang ada,” tegas Sutiaji, Selasa (23/10/2018) siang.

Berangkat dari gedung block office di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Walikota Malang Sutiaji memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Alfamart di dekat Pasar Bunul dan Indomart di Jalan Mayjend Panjaitan, Kota Malang. Kata Sutiaji, keberadaan Alfamart di depan Pasar Bunul jelas melanggar Perda Kota Malang nomor 8/2010. Jarak Pasar Modern dengan Pasar Rakyat kurang dari 500 meter.

Dalam Perda Kota Malang Nomor 8/2010 diatur jarak antara Pasar Modern dengan Pasar Rakyat minimal 500 meter. “Anda bisa melihat sendiri faktanya. Jarak Alfamart dengan Pasar Bunul kira kira hanya 100 meter,” tegas dia.

Berikutnya rombongan Walikota Malang bersama Kepala Satpol PP Priyadi, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTS), Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menuju Indomart di Jalan Mayjend Panjaitan Kota Malang.

Ditempat itu tim menemukan fakta bahwa Indomart di Jalan Panjaitan belum memiliki izin usaha. “Pemkot Malang tidak membatas investor ingin membuka usaha di Kota Malang. Tapi tolong patuhi hukum yang ditetapkan Pemkot Malang supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” tegas dia.

Menurut Walikota, setiap pengusaha Pasar Modern wajib mematuhi Perda Kota Malang. “Sebelum saya tertibkan sebaiknya segera dilengkapi izin usahanya. Khusus untuk Indomart di Jalan Mayjend Panjaitan memang belum mengantongi izin usaha. Maka kita perintahkan untuk ditutup sementara sampai proses perizinannya selesai,” tegasnya.

Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi menyebutkan, pihaknya siap menertibkan Pasar Modern yang melanggar Perda Kota Malang. “Kita peringatkan 1-3 kali. Kalau tetap membandel pasti kita ambil tindakan tegas,” sebutnya.

Penjaga Indomart Jalan Mayjend Panjaitan, Rudy Harianto menyatakan tidak tahu menahu soal perizinan usaha untuk toko yang ditunggu. “Semua perizinan yang mengurus bos saya. Tugas saya sebata berjualan didalam toko ini,” pungkas Rudy. (man/yan)