Relokasi itu dilakukan secara bertahap. Kepada media, Kepala Pasar Pakong Ismail A mengatakan, relokasi pedagang ke tempat baru telah diumumkan sehari sebelumnya. Yakni, tanggal 21Juli. Pemberitahuan kepada semua pedagang itu melalui undangan resmi.

Ismail mengatakan, pembukaan akan dibagi tiga tahap. Tahap pertama Rabu 22 Juli dengan jumlah 186 pedagang. Undangan tahap perdana itu pedagang diwajibkan membawa kartu undangan berwarna merah.

Selanjutnya besok harinya, dilanjutkan dengan tahap kedua dengan jumlah 186. Pedagang tahap kedua ini membawa undangan berwarna kuning. “Tahap ketiga sebanyak 187 pedagang. Undangannya berwarna hijau. Undangan ini sengaja dibedakan,” kata Ismail

Pria asal Desa Pakong itu menilai keterlambatan pembukaan pasar itu karena masalah lokal yang tidak memadai. Jika dipaksakan akan menjadi bomerang. “Masalah pembangunan simakalama. Lokal tdak mencukupi jumlah pedagang. Tuntutan pedagang cepat pindah. Sementara sebagian pedagang tdk kebagian lokal,” ucapnya.

Meski pun dibukan, masih ada pedagang yang belum kebagian. Untuk mengantisipasi itu, ada jatah pedagang yang memiliki tiga kios dikurangi. Misalnya, yang punya tiga dikurangi jadi dua, tapi tidak hilang

“Saat ini ada 661 Pedagang. Sedangkan kios dan los sebanyak 386. Lokal tidak cukup, kami siasati 74 lokal los yang ada disekat menjadi dua. Itu berpatokan pada luasan yang lama yakni 1,2×2 meter. Standard ukuran satu los 2×3 M,” urainya.

Total, pedagang yang masuk masih belum kebagian kios dan los sekitar 200-an. Ratusan pedagang yang belum kebagian lokal itu sementara menunggu pembangunan berikutnya.

Kepala Disperindag Pamekasan Achmad Sjaifudin menjelaskan, suplay and deman kebutuhan lokal pasar pakong ibarat tembaukau. Kios, los dan lapak tidak seimbang dengan jumlah pedagang.

“Hitungan saya ada sekitar 200 pedagang yang belum tercover lokal. Akhir 2020 insyaallah semakin berkurang kisaran 15-20 lokal,” kata Achmad,

Mantan Kepala Bappeda itu menjelaskan, pedagang akan dicover dengan rencana pembangunan kios, los dilokasi tak jauh dari pasar yang dibangun. Ada anggaran Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Disperindag ya g akan digelontorkan ke pasar pakong

“Anggaran kurang Rp 2,6 Miliar dari kementrian perdagangan (Kemendag). Tapi, tidak berlantai. Bentuk dan model dari kemendag,” ujarnya.

Mantan Kepala Disparbud Pamekasan itu menambahkan kadang pusat punya prototipe tersendiri. Disperindag Pamekasan dalam pembangunan Pasar Pakong itu harus mengikuti pemerintah pusat.

“Seperti model pasar palengaan itu jadi bingung. Tidak bisa berinovasi. Mungkin karena pasar diluar madura dikasih meja dan lapak bagus sehingga prototype kementerian begitu. Kurang lebih seperti itu,” tambahnya.

Eks Kepala PUPR itu berharap kepada pedagang dan semua elemen yang ada untuk bersabar karena tidak tidak segera dipindah ke tempat yang baru. Achmad meminta fasilitas yang ada segera dimanfaatkan.

“Kita tidak tinggal diam. Yang penting nawaitu teman untuk berbuat kebajikan bersama, tidak tendensius. Masalah kekurangan pasti ada. Kita benahi bersama-sama lah,” ajaknya. (adi/yan)

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Pamekasan Imam Hidajad mengatakan, penyebab terkendala pembukaan pasar pakong disebabkan karena pedagang tidak mau secara pindah ke bangunan baru secara bertahap. Pedagang maunya pindah secara serentak.

Alasannya, jika masih ada pedagang yang di belakang, pembeli dagangan menjadi sepi. Disperindag, kata Imam, belum bisa berbuat banyak lantaran kios yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan 700-an pedagang yang ada berjualan di pasar tersebut.

“Kios yang ada hanya kisaran 400. Sebanyak 300 lebih siaanya pedagang belum kebagian,” ujarnya, Selasa (14/7/20).

Kendati masih ada kekurangan kios, tanggal 22 Juli 2020 direncanakan pasar tersebut sudah dibuka. Pihaknya sudah membujuk pedagang untuk pindah ke lokasi yang baru.

Tidak hanya itu, di Pasar Pakong juga akan dibangun sekitar 200 kios. Jadi, dari kekurangan 300 kios, bisa di minimalisir. Ada sisa sekitar 100 dari 700 pedagang yang belum kebagian jika yang akan segera dibangun itu terealisasi.

“Ada anggaran Rp 2,6 Miliar untuk bangun kios dan Los disana. Dana itu berasal dari tugas pembantuan (TP) APBN Pusat,” ujarnya.

Dana itu ditaksir cukup untuk membangun sekitar 200 kios dan Los. Imam mengaku, dana TP itu awalnya bukan untuk pembangunan pasar Pakong. Melainkan untuk pembnagunan pasar Gurem, Kecanatan Kota.

“Tapi, karena di Gurem tanah kas desa (TKD) sesuai aturan Kementrian Perdagangan tidak boleh. Maka, Pakong yang memang membutuhkan kios dan Los akhirnya dipilih,” pungkasnya. (adi/yan)