Memontum Jakarta – Presiden Joko Widodo, meresmikan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, yang terletak di Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/09/2021). Rusun yang telah dibangun sejak tahun 2016 ini, dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.

“Keberadaan pasar dengan Fasos (fasilitas sosial) dan Fasum (fasilitas umum) yang lengkap ini memberikan kemudahan bagi para penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti pedagang dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya,” ujar Presiden.

Kepala Negara menyebutkan, bahwa Rusun yang dibangun dengan biaya Rp 970 miluar ini didukung oleh jalur transportasi yang baik. Sehingga, dapat memudahkan mobilitas bagi penghuninya.

“Rusun Pasar Rumput ini juga istimewa, karena juga didukung oleh jalur transportasi yang sangat baik, terintegrasi dengan busway dan interkoneksi timur selatan menuju Dukuh Atas,” jelas Presiden.

Presiden berharap, keberadaan Rusun ini dapat meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan hunian yang nyaman, terjangkau dan dapat memfasilitasi kegiatan produktif masyarakat. “Saya berharap dengan beroperasinya Rusun Pasar Rumput ini bisa membantu saudara-saudara kita untuk memiliki hunian yang layak dan nyaman dengan lokasi strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi,” tuturnya.

Selain itu, Presiden menuturkan, bahwa keberadaan rusun ini juga akan dapat menampung masyarakat dari sisi Sungai Ciliwung yang terdampak program normalisasi sungai bagi penanganan banjir.

Untuk diketahui, Rusun Pasar Rumput dibangun dengan konsep mixed-use development dan memiliki 1.984 unit hunian tipe 36 yang terdapat di lantai 4 sampai lantai 25. Selain itu, pada lantai 1 rusun ini juga dibangun pasar dengan 318 kios dan 350 los, pada lantai 2 terdapat 649 kios, serta pada lantai 3 terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (hms/kom/aye/sit)

Baca Juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran
• Banyak PSU Belum Diserahkan, DPRD Kota Malang Nilai Bakal Hambat Program RT Berkelas
• Dukung Kebutuhan Transaksi Idul Fitri, BRI Regional 13 Malang Buka Layanan Terbatas di Cabang

Pasar yang pembangunannya dimulai tahun 2019 ini terdiri dari, bagian dalam sebanyak 8 los dimana masing-masing los terdapat 13 Stand dan 1 ruangan kosong.

Sedangkan bagian luar 12 Stand (sisi timur) terdapat 1 Mushola dan tempat wudhu, 1 Toilet pria dan 1 toilet wanita, 1 ruang kantor pasar lantai dua serta1 unit bangunan dibagian sebelah utara, tempat untuk mengumpulkan sampah.

Walikota pada sambutannya menjelaskan, bahwa pasar rakyat adalah merupakan salah satu program ekonomi kerakyatan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

“Dengan diresmikan dan mulai beroperasinya pasar rakyat ini, saya berharap, kedepannya pembeli dan penjual mendapatkan tempat yang layak dan nyaman untuk melakukan transaksi jual-beli,” ungkap Walikota.
Walikota mengajak, agar tetap semangat dalam mencegah penyebaran Corona virus desease/Covid-19.

“Jika menjamah atau memegang sesuatu, harus segera cuci tangan dengan menggunakan detergen atau sabun pada air yang mengalir, pakai masker serta hindari kegiatan kerumunan massa,” imbaunya.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan penyerahan bantuan masker, handsanitizer serta tabung penyemprot disinfektan dari pimpinan cabang BRI Kecamatan Prajurit Kulon (Pralon), Kota Mojokerto, Tri Widiatmoko kepada Walikota Mojokerto.

Selanjutnya, Walikota melakukan pemotongan tali pita sebagai pertanda diresmikannya pasar rakyat serta didampingi Wawali Mojokerto Ahmad Rizal Zakaria, Kepala Disperindag Ruby Hartoyo, Camat Pralon Hekamarta, Kepala Cabang BRI Pralon Tri Widiatmoko serta para lurah se-Kecamatan Pralon, melakukan peninjauan pasar sembari membagikan masker dan handsanitizer, bantuan BRI kepada para penjual dan pembeli di pasar rakyat tersebut. (mrg/yan)

Bupati menyatakan, memang ini masih tahapan awal, kedepan tahun 2020 akan ada perbaikan-perbaikan pasar, sehingga sesuai dengan standart nasional pasar di jember serta ditunjang dengan fasilitas yang memadai.

“Kenapa SNI? karena standart itu harus diikuti. Boleh pasarnya di desa, tapi standart nasional. Walaupun pasar rakyat, tidak boleh ada yang becek. Ada kliniknya, parkir memadai, termasuk pengelolaan sampah itu juga akan diberi wadah,” kata Faida di Aula PB. Soedirman Pemkab Jember, Selasa (23/10/2019).

Untuk hari ini, Bupati faida melakukan sosialisasi kepada lima kecamatan dari 16 pasar yang akan direvitaslisasi 2019 menggunakan APBD Kabupaten Jember tahun 2019. Sesi ini diantaranya, pasar balung, pasar jenggawah, pasar patrang, pasar gumukmas gladak merah dan pasar sukowono.

“Kita undang seribu lebih dan kita sosialisasi. Supaya pedagang tidak resah, supaya tidak simpang siur infonya dan juga tidak ada bayar membayar, karena sudah dianggarkan APBD jember,” ungkapnya.

Setelah revitaslisasi selesai, Faida menyampaikan akan menata ulang serta akan menzonasi para pedagang, dengan tujuan agar pasar lebih rapi dan pedagang serta pembeli lebih mudah. Bupati juga berharap, mudah-mudahan akhir tahun ini selesai dan berjalan dengan lancar.

Bupati juga menegaskan, agar tidak memainkan dan mengambil hak dari para pedagang. Terkecuali, pedagang tersebut tiga bulan berturut-turut, tidak bayar retribusi, maka kiosnya akan ditarik kembali. Termasuk juga, bagi pedagang yang menyewakan kiosnya kepada pedagang lain.

“Karena ini tidak diberikan, tetapi diizinkan untuk berdagang. Tujuannya kita, agar mereka berdagang dan bukan disewakan kepada orang lain. Termasuk apabila selama tiga bulan kiosnya ditinggalkan, dan tidak berdagang disana, maka juga akan kita tarik,” ungkap faida.

Bupati menyebut, semua pasar yang ada di kabupaten jember yang dikelola pemerintah kabupaten jember akan mendapatkan kesempatan yang sama, yakni semua akan di revitalisasi.

“Untuk pasar desa, nanti akan melalui dana ADD, maka nanti akan kita atur dalam perbup. Karena DD anggarannya dari pemkab jember dan salah satunya dialokasikan, untuk perencanaan perbaikan pasar desa,” bebernya. (bud/yud/oso)

Rencana itu diungkapkan oleh Bupati Jember dr Hj Faida, MMR saat bertemu dengan jamaah muslimat Kecamatan Patrang dan muslimat sekitar Pendapa Wahya Wibawa Graha.

Bupati dan muslimat bertemu dalam sholawatan di pendopo, Minggu, (31/3/2019) sore.”Kalau ibu-ibu sudah selfi di pasar, itu tanda pasarnya sudah bagus,” ujar bupati, disambut tawa jamaah muslimat.

Revitalisasi pasar rakyat ini lanjut Bupati, masuk dalam 22 Janji Kerja Bupati Wakil Bupati. “Program ini masuk dalam kelompok Jember Mandiri, ” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu bupati memaparkan gambar rencana pasar rakyat yang akan direhab, serta foto-foto pasar rakyat yang telah direhab.

Bupati menjelaskan, rehab pasar rakyat dilakukan secara bertahap. Seperti Pasar Tanjung.

“Rehab pasar induk ini dilakukan secara bertahap agar pedagang masih bisa berjualan.” terangnya. (yud/oso)

Kehadiran Pabung Kodim 0818 Mayor Arm Chairul Effendy mewakili Dandim 0818 Kab Malang-Batu Letkol Inf Ferry Muzawwad S.IP yang berhalangan hadir.

Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan gedung Among Tani Kota Batu juga dihadiri Forpimda Kota Batu seperti Walikota Batu Dewanti Rumpoko, Ketua Muslimat NU Jatim Abdulrohim dan perwakilan FKUB Kota Batu.

PEMBUKAAN : Walikota Batu Dewanti Rumpoko saat melakukan pemukulan gong tanda dibukanya pasar rakyat dalam rangka Harlah ke-73 Muslimat NU. (Istimewa)

Hadir pula Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto SIK MSi, Ketua Muslimat NU Kota Batu, Hj Azizah Ghufron, Ketua PB NU Kota Batu H Budiono serta Muspika Kecamatan Kota Batu.

Selaku Walikota Batu Dewanti Rumpoko menyampaikan digelarnya pasar rakyat itu mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu.

“Saat ini keberadaan muslimat dalam bidang UMKM sangat pesat sekali. Saya mohon dari dinas terkait untuk didampingi supaya UMKM tersebut agar bisa berkembang lebih maju lagi, “pesannya. (fik/oso)

Selain itu, Fandi Utomo juga mengunjungi sejumlah stand UMKM asal Sidoarjo itu. Termasuk mengunjungi stan Pelayanan Konsultasi Keluarga milik Muslimat NU Sidoarjo, Selasa (19/2/2019).

“Kami sangat mengapreasi acara Pasar Rakyat yang digelar Muslimat NU Sidoarjo didukung Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jatim ini. Karena ini bisa jadi model ekonomi kerakyatan. Bahkan jadi role model ekonomi kerakyatan Indonesia,” terang Fandi Utomo kepada Memontum.com, Selasa (19/02/2019) malam.

Lebih jauh, Caleg PKB ini berharap Pasar Rakyat yang digelar di Sidoarjo ini bisa menjadi rujukan bagi propinsi dan kabupaten lain untuk belajar ke Sidoarjo. Alasannya UMKM di Sidoarjo baik yang berskala kecil, menengah dan bahkan besar dapat berkembang bersamaan. Hal ini dapat membuat masyarakat sejahtera lahir dan batin.

“UMKM itu tidak hanya menopang ekonomi keluarga. Tetapi juga menjaga ekonomi untuk kemaslahatan umat. Hal ini bisa mendorong Indonesia semakin maju hingga terjaganya keutuhan bhinneka tunggal ika dan pancasila serta terwujudnya baldatun toyyibatun warobbun ghofur,” imbuhnya.

Kendati demikian, lanjut Caleg PKB nomor urut 3 ini pengembangan UMKM harus ditunjang dengan keberpihakan Pemkab Sidoarjo. Yakni dengan memgucurkan anggaran bantuan untuk UMKM.

“Tapi kami yakin Sidoarjo sudah berikhtiyar semaksimal mungkin untuk memajukan ekonomi kerakyatannya. Pasti juga sudah didukung anggaran dan dipromosikan ke luar daerah,” tandasnya. (Wan/yan)

Acara ini selain digelar dalam rangka Harlah ke 73 Muslimat NU juga dalam rangka Hari Jadi ke 160 Kabupaten Sidoarjo. Pesertanya mencapai 200 stan yang kebanyakan merupakan UMKM yang berasal dari Sidoarjo.

Kegaiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo, Forkopimda Sidoarjo, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Ketua PW Muslimat NU, Rois surya PC Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Ketua TP PKK Sidoarjo beserta pengurus.

“Kegiatan Pasar Rakyat ini merupakan kolaborasi indah antara Muslimat NU dan Pemkab Sidoarjo. Tapi semua untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan,” terang Ketua Muslimat NU Jatim, Hj Masruroh Wahid kepada Memo X, Selasa (19/02/2019) petang.

Menurut Masruroh, ada 200 stan di Pasar Rakyat ini. Sebagian besar memajang produk ibu-ibu Muslimat NU Sidoarjo.

“Karena sebagian besar produk lokal, maka yang dijual produk-produk UMKM khas Sidoarjo. Untuk itu Muslimat NU berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Muslimat NU memiliki UMKM, yang merupakan suri tauladan dari Rosululloh SAW dalam perdagangan untuk mencukupi kebutuhan keluarga,” tegasnya.

“Alhamdulillah operasional pasar ini sudah bisa berjalan, bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan, M. Zamroni saat melihat langsung kondisi Pasar Rakyat Paciran, Rabu (21/11/2018).

Zamroni mengatakan, meski sudah difungsikan, memang masih ada kendala dalam penataan para pedagang dikarenakan keterbatasan jumlah stan maupun kios.

“Tapi Alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik, ke depan tetap kita tata, karena memang ada pedagang yang belum bisa masuk karena jumlah kios yang ada di dalam pasar ini,” ucapnya.

Di Pasar Rakyat Paciran ini, dikatakan Zamroni ada sebanyak 198 lapak dengan 36 kios.

“Kemarin kita data memang kapasitas tidak muat jadi terpaksa ditaruh di luar dulu,” ujar Zamroni.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Zamroni menerangkan Disperindag mendorong agar dilakukan pengembangan. Salah satunya dengan menggunakan Dana Desa.

“Dari program pengembangan ekonimi desa itukan tidak hanya mengandalkan dana dari APBD maupun APBN, tetapi di desa itu telah dikembangkan dengan dana desa, itu boleh untuk pengembangan ekonomi desa salah satu pembangunan pasar,” terang Zamroni.

Selain di Paciran, menurut Zamroni Pasar Rakyat ini juga berada di Glagah dan Sidoharjo.

“Glagah juga sudah difungsikan dan Sidoharjo masih proses pemasangan listrik dan air. Target Desember akhir sudah bisa difungsikan semua,” pungkasnga. (ifa/zen/yan)

Pembangunan pasar baru yang mereka maksud berlokasi di tempat relokasi pedagang. Ya, seperti yang diketahui, delapan bulan yang lalu, sebagian pedagang dipindah karena pasar lama tidak bisa menampung.

Sedangkan di tempat relokasi tersebut dinilai sudah tidak layak. Pedagang tidak memiliki lapak. Ketika hujan, mereka kehujanan. Karena itulah, pedagang yang berjualan disana meminta pemerintah membangun pasar kembali.

MA Sahran, perwakilan pedagang mengatakan, selama ini, kondisi di tempat relokasi semakin semerawut. Hampir setahun kondisi demikian dialaminya.

“Permasalahan berkepanjangan jika dilakukan pembiaran,” katanya.

Dia menambahkan, permintaan pembangunan pasar rakyat oleh pedagang bersifat segera. Artinya, dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan kapan dilakukan pembangunan.

“Makanya, sekarang kami datang ke DPRD,” ujarnya.

Jika tidak dibangun pasar baru, harus ada jaminan dari pemerintah kepada pedagang untuk tetap memiliki tempat yang layak.

“Karena sekarang ini kami berjualan di pinggir jalan,” terang Sahran.

Ketua Komisi II, Muhammad Zuhri menambahkan, aspirasi dari pedagang akan segera disampaikan kepada pemerintah melalui SKPD terkait. Dia menambahkan, pihaknya juga akan mendorong pemerintah agar ada solusi terbaik.

Zuhri menambahkan, Pemkab Situbondo saat ini sudah mengakomidir keluhan pedagang. Terbukti, sudah dianggarkan untuk pembelian lahan.

“Dianggarkan di APBD 2018 sebesar Rp.1,7 miliar,” ucapnya.

Dia mengaku, pemerintah daerah memang disyaratkan menyediakan lahan untuk pembangunan pasar rakyat. Luasnya minimal 1,5 hektare. Jika sudah ada lokasi, maka biaya pembangunannya dari pemerintah pusat.

“Lokasinya sudah ada, tetapi bukan di pantura. Yaitu di tempat relokasi saat ini,” terang politisi Golkar itu.

Menurutnya, di dekat jalan pantura Besuki, ada lahan kosong yang cukup. Akan tetapi pemerintah tidak mampu membelinya karena harganya Rp.4,5 miliar per hektare.

“Sangat jauh dengan kemampuan anggaran,” tambahnya.

Zuhri menambahkan, dirinya sangat mendukung apa yang menjadi keinginan pedagang. Sebab, nasib mereka cukup memprihatinkan.

“Yang mendesak nasib pedagang yang dianggap liar, tidak mempunyai los. Dibangun saja pasar ini di tempat relokasi itu,” pungkasnya. (im/yan)