Kebijakan sehari buka dan sehari tutup pasar tradisional di Sidoarjo itu, dinilai sebagai kebijakan yang salah kaprah. Meski kebijakan Bidang Pasar, Disperindag Pemkab Sidoarjo itu berdalih dampak pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua di Sidoarjo.

KELUHAN – Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendengarkan keluhan pedagang Pasar Sukodono sejak diberlakukannya kebijakan buka tutup pasar pelaksanaan PSBB tahap kedua di Sidoarjo karena merugikan pedagang dan konsumen, Sabtu (16/05/2020)

Karena itu, BHS bersama timnya terjun langsung ke pasar tradisional untuk mendengarkan keluhan pedagang dan pembeli (konsumen) itu. Salah satunya ke Pasar Sukodono yang sudah diperjuangkannya menjadi pasar berstandar nasional Indonesia (SNI).

Saat tiba di Pasar Sukodono, BHS langsung menuju sejumlah stand pedagang. Mulai stand pedagang sayur-sayuran dilanjutkan ke stand penjualan ayam potong dan daging, hingga ke stand penjualan ikan segar serta ke sejumlah stand pedagang lainnya. Hal itu untuk menampung semua keluhan pedagang.

“Kebijakan buka tutup pasar tradisional banyak dikeluhkan masyarakat. Karena saat buka kerap kali terjadi penumpukan pembeli. Alhamdulillah sekarang aturan itu sudah dihapus dan kembalikan pada aturan lama yakni hanya pembatasan jam operasional saja. Pedagang dan konsumen menyambut baik aturan baru ini karena setiap hari semua dapat melakukan aktivitas ekonomi di pasar,” terang Bambang Haryo Soekartono, Sabtu (16/5/2020) disela-sela pembagian masker untuk pedagang dan pembeli itu.

Lebih jauh, pengusaha transportasi sekaligus mantan anggota DPR RI ini menjelaskan kebijakan Pemkab Sidoarjo menerapkan sistem buka tutup pasar sangat merugikan pedagang dan konsumen. Apalagi, kebutuhan pokok sehari-hari yang dijual pedagang kebanyakan tidak dapat bertahan lama. Seperti sayuran dan daging yang mudah busuk. Bahkan kebijakan itu bisa merugikan konsumen karena tidak lagi mendapatkan barang yang segar (fresh). Begitu juga dengan pedagang pasti banyak merugi atas kebijakan yang tidak populis itu.

“Pasar tradisional harus buka. Karena mall buka setiap hari. Maka pasar juga harus bisa buka setiap hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti menyediakan tempat cuci tangan dan wajib pakai masker. Yang penting masyarakat tidak perlu berbelanja ke tempat yang lebih jauh. Karena konsep PSBB adalah masyarakat dapat berbelanja di tempat terdekat,” tegasnya.

Selain itu, Bacabup yang bakal berangkat dari Partai Golkar dan Gerindra ini memaparkan jika dirinya diamanahi menjadi Bupati Sidoarjo akan mengubah semua pasar tradisional yang ada di Sidoarjo menjadi pasar ber SNI. Seperti Pasar Sukodono yang sudah SNI.

“Pasar ber SNI ini wajib dipertahankan. Karena SNI butuh fasilitas pasar yang memadai mulai adanya layanan bank, petunjuk los/stand, stanfar petugas keamanan. Termasuk adanya ruang layanan kesehatan, penitipan balita dan anak serta ada tim kesehatan.

Pasar Sukodono tinggal menambahkan ATM dan tenaga keamanan,” paparnya.

Salah seorang pedagang ayam potong, Siti Sarirotin mengeluhkan selama penerapan PSBB pendapatannya turun drastis. Apalagi saat dilaksanakan kebijan buka tutup pasar. Pendapatannya bertambah anjlok drastis hingga 50 persen dari hari biasanya.

“Kalau kebijakan buka tutup hasil jualan turun drastis. Apalagi saat diberlakukan buka tutup pendapatan tambah merosot. Alhamdullillah sekarang kebijakannya dikembalikan seperti sebelumnya,” urainya.

Sementara Kepala Pengelolah Pasar Sukodono Hariyanto menegaskan pemberlakuan kebijakan buka tutup banyak dikeluhkan pedagang dan konsumen. Karena itu, pihaknya berinisiatif berkirim surat ke Pemkab Sidoarjo agar sekitar 300 pedagang Pasar Sukodono bisa berjualan normal.

“Mulai hari ini kebijakannya hanya diberlakukan pembatasan jam operasional. Buka dari jam 04.00 sampai 11.00 WIB dan tutup pukul 11. 00 sampai pukul 04.00 WIB. Kami juga sudah memberlakukan pembebasan retribusi selama tiga bulan bagi seluruh pedagang,” tandasnya. Wan/yan

Keluhan itu akhirnya bisa dinetralkan Bambang Haryo dengan menghadirkan Kabid Pasar, Disperindag Pemkab Sidoarjo, Nawari dalam kunjungan itu. Hasilnya, terjadi kesalahpahaman antara pedagang dan Disperindag Pemkab Sidoarjo.

Kini persoalan Pasar Sukodono kembali mengemuka setelah tim investgasi LSM Komnas (Komunitas Nasinalis Sidoarjo) menemukan dugaan penyimpangan pembagian kios setelah revitalisasi.

“ Kami mendapat pengaduan dari sejumlah pedagang. Mulai dari retribusi hingga peran seseorang yang bisa menyewakan stand baik itu kios maupan los pasar Sukodono. Kami juga menemukan sejumlah kios yang tidak jelas siapa pemiliknya.Kios-kios itu selanjutnya disewakan oleh seseorang yang bernama Tohir,” katanya.

BACA : LSM Komnas Bongkar Mafia Stan Pasar Sukodono, Pelototi Pemilik Stan Tak Bertuan (1)

Dengan peran yang bisa menyewakan sejumlah kios itu, LSM Komnas mempertanyakan kapasitas Tohir mengapa bisa leluasa mengusai sejumlah kios hingga disewakan kepada pedagang yang membutuhkan.

Atas temuan LSM Komnas Sidoarjo, ketika dikonfirmasi Maliki, Koordinator Pasar Sukodono mengaku tidak mengetahui secara pasti karena pembagian kios itu dilakukan pejabat sebelumnya.

BACA JUGA : LSM Komnas Bongkar Mafia Stan Pasar Sukodono, Koordinator Pasar Sebut Itu Urusan Pejabat Lama (2)

“ Waktu pambagian kios setelah dilakukan revitalisasi itu saya masih menjadi tukang sapu, baru setelah Pak Yatim pensiun saya diangkat menjadi koordinator Pasar Sukodono. Oleh sebab itu, saya tidak mengetahui satu persatu pemilik kios yang ditanyakan LSM Komnas,” katanya.

Jawaban Matali, yang menyebut tidak tahu data pedagang diluruskan Nawari, Kabid Pasar Disperindag Sidoarjo. Menurutnya nama-nama pedagang pemilik stan ada di data base Disperindag Pemkab Sidoarjo. (sul/ari/habis)

Somasi yang ditanda tangani Ketua LSM Komnas Suryanto setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pembagian kios setelah dilakukan revitalisasi dengan sumber dana APBN senilai Rp 6 M.

“ Kami mendapat pengaduan dari sejumlah pedagang. Mulai dari retribusi hingga peran seseorang yang bisa menyewakan stand baik itu kios maupan los pasar Sukodono,” terang Ketua LSM Komnas Suryanto.

Atas laporan itu, lanjut Suryanto, LSM Komnas melakukan investigasi guna membongkar mafia stan pasar.” Kami juga menemukan sejumalh kios yang tidak jelas siapa pemiliknya.Kios-kios itu selanjutnya disewakan oleh seseorang yang bernama Tohir,” katanya.

Dengan peran yang bisa menyewakan sejumlah kios itu, LSM Komnas mempertanyakan kapasitas Tohir mengapa bisa leluasa mengusai sejumlah kios hingga disewakan kepada pedagang yang membutuhkan.

Sejumlah kios yang namanya dipertanyakan lembaganya itu, lanjut Suryanto, diantaranya 6 los D dan los C5. Kios-kios itu disewakan Rp 5 juta/ tahun dengan durasi sewa 5 tahun.

Atas temuan LSM Komnas Sidoarjo, ketika dikonfirmasi Maliki, Koordinator Pasar Sukodono mengaku tidak mengetahui secara pasti karena pembagian kios itu dilakukan pejabat sebelumnya.

BACA : LSM Komnas Bongkar Mafia Stan Pasar Sukodono, Pelototi Pemilik Stan Tak Bertuan (1)

“ Waktu pambagian kios setelah dilakukan revitalisasi itu saya masih menjadi tukang sapu, baru setelah Pak Yatim pensiun saya diangkat menjadi koordinator Pasar Sukodono,” terang Matali.

Oleh sebab itu, lanjutnya, dia tidak mengatahui satu persatu pemilik kios yang ditanyakan LSM Komnas. Termasuk juga kenapa kios yang menyewakan saudara Tohir. “ Tohir bisa menjalankan sewa menyewa kios karena dia pengurus HPP (Himpinan Pedagang Pasar) Sukodono, “ tutupnya. (sul/ari/yan/bersambung)

Karena sejumlah pedangan tak mendapatkan tempat akhirnya dilakukan penambahan stan dengan menambah bangunan yang semestinya untuk sarana dan prasarana pasar modern.

Tapi solusi ini hanya sesaat, belakangan diketahui jika ada sejumlah stan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Hal itu terkuak setelah tim investigasi LSM (Komunitas Nasionalis Sidoarjo ) di tengah pasar Sukodono.

“ Kami mendapat pengaduan dari sejumlah pedagang. Mulai dari retribusi hingga peran seseorang yang bisa menyewakan stand baik itu kios maupan los pasar Sukodono,” terang Ketua LSM Komnas Suryanto.

Atas laporan itu, lanjut Suryanto, LSM Komnas melakukan investigasi guna membongkar mafia stan pasar.” Kami juga menemukan sejumalh kios yang tidak jelas siapa pemiliknya.Kios-kios itu selanjutnya disewakan oleh seseorang yang bernama Tohir,” katanya.

Dengan peran yang bisa menyewawaka sejumlah kiso itu, LSM Komnas mempertanyakan kapasitas Tohir mengapa bisa leluasa mengusai sejumlah kios hingga disewakan kepada pedagang yang membutuhkan.

Sejumlah kios yang namanya dipertanyakan lembaganya itu, lanjut Suryanto, diantaranya 6 los D dan los C5. Kios-kios itu disewakan Rp 5 juta/ tahun dengan durasi sewa 5 tahun.

Atas temuan LSM Komnas Sidoarjo, ketika dikonfirmasi Maliki Koordinator Pasar Sukodono sedang tidak ada ditempat.” Kepala sedang rapat di kantor Kecamatan Sukodono,” terang salah seorang staf pasar Sukodono. (sul/ari/bersambung)

Salah satu keluhan itu disampaikan pemilik kios Toha pemilik kios ukuran 4 x 4 meter di sisi depan pasar. Suami Wiwik Hamdana ini mengaku keberatan membayar retribusi Rp 1 juta per meter atau Rp 16 juta keseluruhan selama 3 tahun yakni Juni 2017 sampai Juni 2020. Apalagi, ada kabar jika rencana retribusi pemakaian stan/bangunan bakal dinaikkan dari Rp 1 juta per meter naik menjadi Rp 3 juta per meter.

“Jelas kami keberatan. Karena kami biaya relokasi pasar dan lainnya atas biaya sendiri,” terangnya kepada Memo X, Senin (8/10/2018).

Hal yang sama disampaikan pemilik los sayur lainnya. Menurutnya jika saat ini pihaknya membayar Rp 500.000 per meter jika punya ukuran luas 9 meter persegi maka dikenakan Rp 4,5 juta.

“Ada informasi tahun selanjutnya yang kena Rp 500.000 per meter menjadi 2,5 juta per meter. Ini memberatkan pedagang. Kalau naik 2 kali lipat tak masalah ini naik 5 kali lipat,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono berusaha menghadirkan Kabid Pasar, Disperindag Pemkab Sidoarjo, Nawari dalam kunjungan itu. Hasilnya, terjadi kesalahpahaman antara pedagang dan Disperindag Pemkab Sidoarjo.