Hal tersebut, disampaikan oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, saat melakukan Halal Bihalal dan silaturahmi bersama dengan Paguyuban Pedagang Pasar Kota Malang (P3KM) di Pasar Sukun, Kota Malang, Selasa (16/05/2023) sore.

“Di pasar jangan hanya ada tempat berjualan. Tetap,  juga harus ada fasilitas lain seperti musala, taman, area merokok dan tempat menyusui. Sehingga, itu dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan bagu para pengunjung yang datang di pasar rakyat Kota Malang,” ujar Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang.

Selain itu, ditambahkannya jika pola pikir para pedagang dalam meningkatkan kualitas pelayanan, juga perlu berubah. Mereka (para pedagang) harus bersikap ramah kepada siapa saja, lalu selalu menjaga kebersihan, serta menyediakan produk yang berkualitas bagi para konsumennya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Dengan demikian, pasar rakyat Kota Malang dapat menjadi tempat yang lebih menarik dan diminati oleh masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, menurutnya pasar rakyat juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga, dari 26 pasar rakyat yang ada di Kota Malang, sampai saat ini Pemkot masih terus berupaya untuk melakukan revitalisasi di beberapa pasar yang belum terlaksana, seperti Pasar Blimbing dan Pasar Besar.

“Karena soko guru perekonomian masyarakat ada di pasar rakyat. Jadi penting untuk ada kerjasama dan kolaborasi antara pedagang, pemerintah, DPRD, dan P3KM dalam mewujudkan konsep pasar rakyat yang lebih baik,” katanya.

Tentu dengan adanya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, pihaknya berharap pasar rakyat di Kota Malang, bisa memberikan kontribusi maksimal dalam memajukan perekonomian daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat. “Karena pasar rakyat yang mengusung konsep inovatif dan pelayanan yang prima akan memberikan dampak positif bagi pedagang dan masyarakat. Keberadaan pasar yang modern, bersih, dan menyediakan fasilitas lengkap akan meningkatkan daya tariknya sebagai pusat perdagangan lokal dan destinasi belanja yang menyenangkan bagi warga Kota Malang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Jumat (10/1/2020) Komisi B DPRD Kota Malang melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk meninjau progres pembangunan Pasar Sukun. Menurut Agus, keterlambatan penyelesaian pembangunan Pasar Sukun lebih dikarenakan faktor teknis. Seperti posisi dan keadaan pasar yang menyebabkan kurang bebasnya lalu lalang.

“Kalau kita lihat posisi pasarnya itu kan kurang bebas ya untuk lalu lalangnya, otomatis berdampak pada mobilisasinya, jadi itu yang mungkin jadi molor,” ujar Trio Agus.

Selain itu, menurut dia, penyebab lain keterlambatan penyelesaian pembangunan pasar sukun yaitu proses pembongkaran yang juga memakan waktu cukup lama, yakni mencapai sekitar 1,5 bulan.

“Mungkin juga karena pembongkaran yang di bagian belakang itu kan juga jadi bagian pasar. Itu juga memakan waktu hingga 1,5 bulan lamanya,” imbuh dia.

Namun demikian, ia berharap, keterlambatan yang terjadi tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Hal itu dimaksudkan agar, seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan pasar sukun bisa fokus untuk segera menyelesaikan pekerjaan di sisa waktu yang ada.

“Ya itu semua kan sudah tahu, ini terlambat. Memang kita sesalkan, tapi ya sudahlah, pihak kontraktor pun juga sudah all out dan full team untuk segera menyelesaikan pekerjaan ini,” terang dia.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menilai, jika memang revitalisasi pasar Sukun mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, hal itu merupakan salah satu ketidaksiapan Pemda dalam realisasi perencanaan pembangunannya.

“Di awal-awal kami sudah menekankan, di banggar juga, bahwa kalau Pemkot membuat jadwal, itu harus disesuaikan kemampuan. Itu sudah kami sampaikan. Dan mereka jawabannya bisa kok kepada kita,” ujar Made saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (9/12/2019).

Made menyebut, hal itu akan masuk sebagai bahan evaluasi, dan akan menjadi catatan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Malang kepada DPRD.

“Yang jelas itu akan menjadi bahan evaluasi kami. Untuk divisi pengawasan kita juga. Dalam LKPJ akan kami beri catatan, ya jelas rapor merah lah. Kita kan sifatnya memberi saran, kami juga sudah ada catatan-catatannya kok,” terang Made.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pergadagangan (Diskoperindag) Kota Malang, Wahyu Setianto mengatakan keterlambatan yang terjadi dikarenakan faktor teknis.

“Jadi kemarin itu dari pihak pemborong itu ternasuk pembongkaran, dan membongkarnya itu sudah 1 bulan sendiri. Jadi sebenarnya bukan lemahnya perencanaan, perencanaannya sudah oke. Dan yang kedua itu teknis nya karena cuaca hujan,” ujar Wahyu.

Untuk diketahui, saat ini pembangunan Pasar Sukun telah mencapai 97 persen. Namun, jika berdasarkan target awal pada 27 Desember 2019, progres pekerjaan mencapai 91 persen. Oleh karena itu, Wahyu menjelaskan, sisa pekerjaan sebesar 9 persen dimasukan dalam tahun anggaran 2020, dan baru dapat dianggarkan melalui PAK tahun 2020.

“Target awalnya kan 27 Desember 2019, itu baru selesai 91 persen. Jadi yang bisa dicairkan dalam tahun anggaran 2019 sesuai progressnya sebesar 91 persen. Nah sisanya masuk SILPA di tahun 2019. Yang 9 persen akan bisa dianggarkan melalui PAK tahun 2020, namun itu tadi juga ada denda bagi pengembang sebesar sepermil dari progres yang belum selesai. Jadi sekitar Rp 500 ribu per harinya,” ujar Wahyu.

Dengan keterlambatan tersebut, telah disepakati penambahan waktu hingga 50 hari. Namun demikian, Wahyu optimis bahwa pihak pengembang bisa menyelesaikan pekerjaan ini tidak kurang dari 50 hari.

“Jadi kesepakatannya kan ada penambahan 50 hari, tapi saya yakin bisa selesai akhir januari ini. Dan pengembangnya juga sudah optimis bahwa pekerjaan ini akan selesai kurang dari 50 hari,” pungkas dia. (iki/yan)

“Pasar Sukun sudah 97%, dan per 1 Januari 2020 lalu, sudah dikenakan denda sepermil dari yang belum dikerjakan. Jadi kalai dirupiahkan ya sekitar Rp 500 ribu,” ujar Wahyu.

Wahyu menjelaskan, untuk pembangunan pasar Sukun telah diberi penambahan waktu selama 50 hari. Namun begitu, Wahyu optimis bahwa pembangunan Pasar Sukun bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 50 hari.

“Setelah dari Inspektorat dan TP4D turun, itu harus ada perpanjangan dari kontraktor selama 50 hari. Tapi Insha Alloh tidak sampai 50 hari, sekarang saja sudah sampai 97 persen,” imbuh Wahyu.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, sisa pekerjaan sebesar 9 persen dimasukan dalam Tahun Anggaran 2020. Hal itu dilakukan lantaran pada saat deadline awal yang ditetapkan pada 27 Desember 2019 pembangunan Pasar Sukun baru mencapai 91 persen.

“Jadi kondisi existing pada 27 Desember 2019 lalu, pekerjaan sudah 91 persen. Jadi yang bisa dicairkan ya 91 persen itu. Dan setelah ada keputusan ada penambahan waktu selama 50 hari, jadi yang 9 persen diikutkan tahun anggaran 2020. Dan itu kan jadi SILPA di 2019, makanya bisa dianggarkan di tahun anggaran 2020 melalui PAK nanti sebesar 9 persen sisanya,” terang Wahyu.

Dirinya pun juga menargetkan bahwa nanti di Bulan Februari pedagang sudah bisa pindah berjualan ke tempat baru yang sudah disediakan. Saat ini, beberapa item pekerjaan tengah dilakukan dalam proses finishing.

“Jadi sebenarnya itu item-item pekerjaannya sudah oke semua. Hanya saja kemarin ada terkendala cuaca saat akan pemasangan atap. Tapi itu sudah selesai. Dan sekarang tinggal lantai dan keramik untuk meja-meja yang digunakan berdagang nanti. Itu pun sekarang sudah hampir selesai. Kalau perhitungan teknisnya tidak sampai 1 bulan sudah selesai,” pungkasnya. Untuk diketahui pembangunan pasar yang dianggarkan sebesar Rp 4,4 Miliar tersebut disiapkan hingga sekitar 300 lapak. (iki/yan)

Wahyu mengatakan, dalam proses pembangunannya, memang sempat ada trouble yang menyebabkan proses pengerjaan sempat terhenti selama hampir dua minggu. Masalah yang ia maksud yaitu pada crane yang tanpa diduga tidak bisa dioperasikan.

“Kalau saya lihat di lapangan memang saya khawatir tidak bisa selesai tepat waktu. Makanya kami juga telah konsultasi ke Inspektorat terkait hal ini. Pasalnya, juga ada klausul yang menyebutkan, bahwa jika ada keterlembatan, itu ada berapa permil denda yang harus diselesaikan. Tapi saya rasa, keterlambatanya tidak lama,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, bahwa sebelumnya pihaknya menilai, bahwa jika pembangunan Pasar Sukun tidak selesai tepat waktu, hal tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan Pemda dalam realisasi perencanaan pembangunannya.

“Di awal-awal kami sudah menekankan, di banggar juga, bahwa kalau Pemkot membuat jadwal, itu harus disesuaikan kemampuan. Itu sudah kami sampaikan. Dan mereka jawabannya bisa kok kepada kita,” ujar Made saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum lama ini.

Made menyebut, hal itu akan masuk sebagai bahan evaluasi, dan akan menjadi catatan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Malang kepada DPRD. Bahkan, politisi PDIP ini menyebut keterlambatan penyelesaian pasar sukun bisa menjadi rapor merah bagi Pemda.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Mahfudz yakin bahwa pembangunan pasar sukun bisa selesai tepat waktu. Hal itu ia katakan saat ditemui di Kantor DPRD Kota Malang belum lama ini. Bahkan, ia menyebut tidak ada masalah berarti yang ditemui saat dirinya melakukan sidak ke Pasar Sukun.

“Ya diharapkan bisa tepat waktu, dan saya rasa bisa kok tepat waktu, itu kan bangunannya juga tidak bertingkat. Saya rasa bisa lah. Itu kan konstruksinya sederhana,” ujar dia.

Sementara itu, hal berbeda dikatakan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Ia menyebut bahwa Komisi B masih belum melakukan sidak. Saat dihubungi melalui pesan singkat, dirinya mengatakan bahwa Komisi B DPRD Kota Malang baru akan melakukan sidak pada tanggal 23 Desember 2019 mendatang.

BACA : Revitalisasi Pasar Sukun Kota Malang Rawan Molor

“Hasil rapat Komisi B tanggal 11 Desember memutuskan 2 agenda yaitu hearing dengan Dinas Perdagangan bersama BKAD dan bagian hukum terkait kontrak Mall Alun-alun dan Pasar Ramayana dilaksanakan tanggal 16 Desember, dan kedua sidak semua anggota Komisi B ke beberapa pasar dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019,” ujar dia melalui pesan singkat, Senin (16/12/2019).

Dirinya juga tidak tahu jika ada anggotanya yang sudah melakukan sidak ke Pasar Sukun terlebih dulu. Pasalnya untuk pihaknya masih belum memutuskan agenda untuk sidak di awal Desember.

“Di luar agenda itu, aktifitas pribadi anggota dewan yg bukan hasil dari keputusan bersama anggota komisi B,” pungkasnya. (iki/yan)

Kepala Disdag Kota Malang, Wahyu Setianto.(kik)

“Kalau Pasar Mergan dan Pasar Kasin itu kan sudah selesai mas, itu dananya bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Kalau Pasar Sawojajar itu sudah hampir selesai, sudah hampir 90%. Nah kami sedikit khawatir pada Pasar Sukun,” ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, dalam pengerjaan Pasar Sukun, memang sempat ada gangguan pada proses pengerjaan yang menggunakan crane.

“Itu sempat ada trouble waktu akan memasang pancang nya, itu kan sudah pabrikan semua, namun saat akan pemasangan itu crane yang akan digunakan sempat tidak bisa selama hampir dua minggu. Nah itu yang disini agak percaya tidak percaya, karena pedagang-pedagang disana ada yang bilang harus ada selametan dulu. Nah itu percaya tidak percaya, setelah itu ya bisa digunakan,” terang Wahyu.

Untuk itu, Wahyu menyebut, jika memang penyelesaian revitalisasi Pasar Sukun mengalami keterlambatan, maka harus ada sanksi yang diberikan kepada pihak pengembang atau kontraktornya. Sanksi tersebut berupa denda.

“Kalau saya lihat di lapangan memang saya khawatir bisa selesai tepat waktu. Makanya kami juga telah konsultasi ke Inspektorat terkait hal ini. Pasalnya, juga ada klausul yang menyebutkan, bahwa jika ada keterlembatan, itu ada berapa permil denda yang harus diselesaikan. Tapi saya rasa, keterlambatanya tidak lama,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Made Riandiana Kartika menilai, jika memang revitalisasi pasar Sukun mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, hal itu merupakan salah satu ketidaksiapan Pemda dalam realisasi perencanaan pembangunannya.

Ketua Dewan Kota Malang I Made Rian

“Di awal-awal kami sudah menekankan, di banggar juga, bahwa kalau Pemkot membuat jadwal, itu harus disesuaikan kemampuan. Itu sudah kami sampaikan. Dan mereka jawabannya bisa kok kepada kita,” ujar Made saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (9/12/2019).

Made menyebut, hal itu akan masuk sebagai bahan evaluasi, dan akan menjadi catatan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Malang kepada DPRD.

“Yang jelas itu akan menjadi bahan evaluasi kami. Untuk divisi pengawasan kita juga, kemarin Komisi B juga sudah melakukan sidak, memang dikhawatirkan tidak selesai, kalau memang tidak selesai kan akan jadi catatan. Dalam LKPJ akan kami beri catatan, ya jelas rapor merah lah. Kita kan sifatnya memberi saran, kami juga sudah ada catatan-catatannya kok,” terang Made.

Untuk itu, dalam hal ini, DPRD Kota Malang menyarankan, di sisa waktu yang ada ini, agar proses pengerjaan bisa dikebut. Agar proses pengerjaan bisa sesuai target yakni pada tanggal 25 Desember 2019 mendatang.

“Ya mumpung masih ada waktu ayolah dikebut, biar bisa selesai dengan waktu yang ditargetkan Pemkot. Yang jelas kalau memang terlambat, itu jadi preseden buruk, entah apapun alasannya, berarti kan kurang siap dari yang direncanakan,” pungkasnya. (iki/yan)