Hal itu disampaikan Fadhur Rosi Anggota Komisi B DPRD Bangkalan setelah meninjau lokasi kebakaran kemarin, pihaknya melakukan koordinasi dengan dinas perdagangan agar sesegera mungkin melakukan pemulihan. Sebab, pedagang pasar tanah merah sebagian telah membangun kios dengan dana pribadi agar dapat kembali berjualan.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Disdag, hasilnya mereka akan kucurkan dana sekitar 500 juta dari APBD sebagai dana tak terduga,” terangnya.

Dikatakan, dana ini tak serta merta dapat langsung diberikan, sebab masih memerlukan proses. Meski begitu, ia memastikan tak sampai 10 hari, dana itu segera cair.

“Gak sampai 10 hari bisa dicairkan, sebab arahan dari bupati agar semua pihak membantu korban supaya kondisi lekas stabil,” tambahnya.

BACA : Pedagang Blokir Jalan, Kapolres Bangkalan Bantu Bersihkan Puing Kebakaran

Sebelumnya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah menyalurkan bantuan berupa 200 terpal untuk digunakan sebagai alat sementara agar pedagang terhindar dari panas dan hujan. Tenda ini telah disalurkan langsung melalui persatuan pedagang pasar tanah merah beberapa waktu yang lalu.

“Kita telah salurkan 200 terpal untuk sementara bisa digunakan para pedagang membuat lapak darurat agar bisa kembali berjualan,” terang Kepala BPBD Rizal Morris.

Diketahui, saat ini beberapa pedagang sudah memaksakan diri untuk melakukan aktivitas jual beli meski kios ya masih dalam keadaan memprihatinkan. Sebab, bagi pedagang aktivitas tersebut harus segera dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. (isn/nhs/yan)

Pelaksanaan pembangunan klenteng dilaksanakan oleh PT Karya Nusajaya Abadi yang dipimpin Matius Kosasih, yang ikut hadir dalam acara seremonial tersebut. Selain itu nampak Nur Fadilatus Safiyah, Kasub Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan.

Wawali memotong tumpeng saat Renovasi Klenteng Tempat Ibadat Tri Dharma (TITD) Sumber Naga sebelum dimulai. (Istmw)

Sesuai rencana pembangunan klenteng akan memakan waktu sekitar satu tahun. Bahkan untuk memaksimalkan pengerjaan renovasi, sudah dibentuk panitia yang mengawal pembangunan diketuai Budi Harsono.

“Kami memastikan tidak merubah bentuk bangunan, sesuai dengan yang lama. Untuk bahan disesuaikan dengan saat iniKami memohon doa restu agar pembangunan sesuai rencana dan dijauhkan dari halangan,” kata Ketua TITD Sumber Naga, Adi Sutanto Saputra.

Sementara itu, Wawali Subri menyampaikan ucapan terima kasih kepada etnis Tionghoa yang masih berkenan menyempatkan diri membantu kemeriahan Semipro 2019 lalu. Ia pun mengucapkan duka mendalam atas terbakarnya musibah di klenteng.

“Dan, alhamdulillah sudah empat bulan dan tidak berlarut-larut, klenteng yang berdiri sejak tahun 1865 ini dengan bahu membahu akhirnya dibangun kembali. Usahakan (bangunan) bisa kembali seperti semula karena setiap sudut klenteng ini ada ukuran dan nilai historisnya,” kata Subri.

Wawali meminta ada maket desain renovasi klenteng yang dikirimkan ke pemkot untuk dibantu mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Agar punya legalitas sempurna, selain sertifikat juga IMB yang menjadi dokumen sah agar klenteng diakui secara historis dan secara legal juga,” ujarnya.

Menurut Kasub Unit Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, Nur Fadilatus Safiyah, pihaknya sudah duduk bersama dengan Disbudpar Kota Probolinggo dan panitia pembangunan klenteng untuk melakukan penyusunan pada bangunan cagar budaya.

“Intinya tidak merubah bentuk bangunan dan beliau sepakat tidak akan merubah apapun termasuk ornamen. Karena lingkungan lebih rendah dari jalan akan ada peninggian sekitar satu meter namun ornamen dan bangunan seperti awal,” ucap Nur.

“Peninggian diperbolehkan karena kondisi saat ini jalan lebih tinggi, selama tidak merubah dari bentuk fasad (bentuk bangunan) tidak masalah,” sambungnya.

BPBC Trowulan ternyata menyimpan dokumentasi beberapa bentuk ornamen di klenteng Probolinggo ini. Dokumentasi itu diperlukan untuk dikonsultasikan dengan ahlinya. Sebab dinding klenteng yang sebelumnya dipenuhi lukisan harus dikembalikan seperti semula.

“Kami sudah memberikan data yang kami miliki dan beliau semua concern. Segala bentuk perkembangannya pun kami selalu dilibatkan. Untuk pembangunannya, proses ke depan mungkin akan melakukan peninjauan,” ucap Nur Fadilatus lagi.

Dari yang menggarap bangunan klenteng sendiri, Matius Kosasih, PT Karya Nusajaya Abadi mengatakan, pengerjaan awal yang akan dilakukan adalah pengukuran eksisting. Setiap dimensi diukur dahulu karena prinsip restorasi yaitu mengembalikan bentuk sesuai asal mulai dari bawah sampai ke atas.

“Barang yang putus mempunyai tingkat resiko berbahaya akan diturunkan bertahap. Yang bahaya kita turunkan. Lalu membuat kuda-kuda dan lengkungnya disesuaikan seperti awal. Setiap dimensi yang sudah siap, kami cek bersama-sama baru dibongkar. Prinsipnya ada kenaikan satu meter,” jelasnya.

Matius memperkirakan, secara main structure harus selesai dalam waktu satu tahun. Untuk final touch ia tidak menjamin akan selesai di tahun yang sama.

“Kami harus mendapat referensi dari banyak sumber. Tulisan, lukisan yang rusak harus cari sumber yang cocok dan ini upredictable. Kalo struktur sangat cepat, tetapi ornamen lainnya harus terukur dan ada filosofinya,” terang pria berkacamata ini.

Tenaga kerja yang dilibatkan dalam renovasi klenteng ini tidak bisa secara frontal karena ada detail yang harus diperhatikan. Saat ditanya soal anggaran yang dibutuhkan, Matius mengaku masih menghitung antara material yang dibutuhkan dan budget. Ia juga akan melibatkan ahli feng shui dalam proses renovasi klenteng di Jalan WR Supratman Kota Probolinggo ini. (pix/yan)

Sesuai rencana awal, tahun 2019 proses pembangunan Pasar Pon akan dilakukan. Namun, lantaran terganjal kendala – kendala di lapangan, pembangunan pasar Pon mundur hingga Bulan September.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin menuturkan proses pembangunan Pasar Pon akan dikerjakan bulan Oktober mendatang.

“Sejauh ini, pengembangan lelang desain juga sudah selesai. Kemungkinan proses pembangunan akan bisa dilakukan bulan Oktober nanti, ” ungkap Arifin, Senin (02/09/2019) siang.

Dalam puncak peringatan Hari Jadi Trenggalek ke 825 kemarin, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak juga turut hadir dan menyampaikan jika pembangunan Pasar Pon akan segera terealisasikan.

“Saat peringatan Hari Jadi kemarin Pak Wagub juga datang dan menyampaikan langsung dihadapan masyarakat dan tamu undangan lainnya jika pembangunan Pasar Pon akan segera direalisasikan, ” imbuhnya.

Lebih lanjut, saat disinggung terkait pengelolaan Pasar Pon, Bupati menyampaikan meski progres pembangunan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat, namun pengelolaan aset tetap dikelola Pemerintah Daerah.

“Dari asetnya nanti akan diserahkan kepada daerah. Mengingat di Undang – Undang RI nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan perdagangan adalah menjadi kewenangan Daerah. Jadi Pasar Pon ini nantinya akan menjadi Pasar Daerah, ” pungkas Arifin. (mil/yan)

“Karena anggaran sudah keluar sebesar Rp 20 miliar, maka kami minta pembangunan Pasar Porong secepatnya direalisasikan. Kami bakal desak Kemenkeu karena pembangunan pasar ini untuk kepentingan masyarakat. Pasar Porong penyuplai bahan seluruh Indonesia Timur. Tapi kami minta Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim untuk ikut mendesak realisasi pembangunan Pasar Porong,” terang anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono kepada Memo X, Kamis (20/12/2018) saat sidak.

Lebih jauh politisi Partai Gerindra ini menguraikan infrastruktur Pasar Porong sudah cukup baik. Bahkan jalan akses ke pasar juga memadai. Selain jalan-jalan menuju lapak juga terlihat bersih.

“Termasuk sekarang sudah di standby kan adanya mobil Pemadam Kebakaran (PMK) di pintu masuk pasar itu,” imbuhnya.

Hanya saja, kata anggota Banggar DPR RI ini, ada masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat sidak itu. Berdasarkan hasil interogasi ke sejumlah pedagang Pasar Porong, dari 100 persen pedagang 80 persennya tidak mengenal KUR. Baginya uang KUR Rp 130 triliun gagal disosialisasikan ke sejumlah bank pelaksana program KUR.

“Ada pedagang yang mau pinjam KUR, tapi setelah mengumpulkan foto kopi KTP hingga 3 bulan lebih belum ada realisasinya. Khusus KUR seharusnya bukan pedagang pasar ke bank tetapi petugas bank wajib mendatangi pedagang. Karena bank pelaksana KUR wajib mensosialisasikan dan menyelurkan KUR itu ke pedagang dan pengusaha kecil,” tegasnya.

Selain itu, Bambang menilai adanya kenaikan harga sembako di pasar karena dimainkan para cukong. Menurutnya jika tahun 2012 harga bawang merah masih Rp 12.000 per kilogram kini mencapai Rp 35.000 per kilogram. Hal ini memicu daya beli masyarakat menurun drastis karena kenaikan lebih dari 100 persen.

“Padahal sesuai UU Nomor 7 dan PP Nomor 71 Tahun 2014 tengang Perdagangan ada 11 komoditas yang harus dijamin pemerintah harganya oleh pemerintah,” paparnya.

Sementara itu, Kabid Pasar, Disperindag Pemkab Sidoarjo, Nawari menegaskan lelang pembangunan Pasar Porong bakal direalisasikan pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2019.

“Insyallah triwulan pertama sudah dilelang. Harapan kami lelang di awal tahun pembangunannya biss cepat diselesaikan agar pedagang bisa berjualan di kios dan stan yang normal,” pungkasnya.