Kepala BNPB mengatakan, bahwa Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jawa Timur dan unsur Forkopimda, dapat merinci secara detail segala dampak kerusakan di lapangan. Termasuk, semua kebutuhan maupun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan kedepannya.

“Terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 18 obyek infrastruktur yang telah rusak, kami minta segera diinventarisasi kebutuhan dan pelaksana agar jelas sesuai ketentuan. Sehingga, tidak tumpang tindih pekerjaan antar lintas sektor,” katanya.

Dalam diskusi itu, turut hadir Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono, Plh Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika N Sudigda, Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, Sekretaris Dinas PU SDA Jatim dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang.

Baca juga:

Sementara itu, sebagaimana diketahui bahwa Bupati Lumajang, menyampaikan jika sebanyak 18 infrastruktur dan beberapa fasilitas umum di sejumlah wilayah telah mengalami kerusakan berat. “Jumat (07/07/2023) lalu, tercatat ada 18 infrastruktur dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat akibat bencana alam Banjir Lahar Dingin Semeru dan Tanah Longsor,” kata Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, dalam laporannya kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Sedangkan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang meminta dukungan dan arahan dari Kepala BNPB. “Penanganan darurat sudah dilaksanakan dengan baik dan sampai hari ini tidak ada kendala. Tetapi, kami mengharapkan dukungan dan arahan dari BNPB untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana terjadi,” ujarnya. (kom/adi/sit)

Dalam Rakor tersebut, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menjelaskan bahwa pasca terjadinya bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang bergerak cepat melakukan asesmen dampak termasuk penanganan keselamatan jiwa. Termasuk, juga menyampaikan mengenai sejumlah kebutuhan dasar para pengungsi di beberapa titik, yang sudah dan telah terpenuhi.

“Dari semua penanganan ini, kami Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak bisa menuntaskan secara keseluruhan. Kami perlu intervensi BNPB dari penanganan beberapa rekontruksi di Lumajang pasca bencana longsor dan lahar dingin,” ujarnya.

Bupati memaparkan, bahwa ada lima jembatan yang rusak akibat bencana lahar dingin Gunung Semeru. Diantaranya, jembatan penghubung Desa Kloposawit dengan Tumpeng, Jembatan Kaliregoyo penghubung Desa Jugosari dengan Dusun Kebondeli Selatan, Jembatan penghubung Lumajang, -Malang, Jembatan Limpas penghubung Desa Tumpeng dan Desa Nguter, serta Jembatan Kalibiru penghubung Desa Sidomulyo dengan Desa Pronojiwo.

“Untuk jembatan, ada lima yang sedikitnya rusak,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono, juga menerangkan bahwa untuk mempercepat penanganan perlu sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. “Fokus kita adalah menyelesaikan infrastruktur, penanganan keselamatan manusianya sudah tertangani dan tinggal dibagi saja pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Lumajang. Nanti berbuat apa untuk menyelesaikan infrastrukur yang perlu ditangani dengan cepat,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan, mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jawa Timur, dalam penanganan tanggap darurat bencana longsor dan lahar dingin. “Penanganan darurat sudah dilakukan dengan baik dan benar. Meminimalisir dampak korban dan yang terdampak tidak bertambah menderita. Artinya, terkait dengan penanganan pengungsi sudah tertangani dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Fajar Setyawan juga menyampaikan bahwa infrastruktur vital yang rusak akibat bencana tersebut akan segera ditangani. Seperti halnya, jembatan penghubung Lumajang-Malang yang terputus material lahar dingin, akan segera dibangun secara permanen dalam waktu dekat.

“Segera mulai dilakukan pembangunan jembatan permanen yang membutuhkan waktu sekitar empat bulan,” ujarnya. (kom/adi/gie)

Ternyata, banyak alasan yang dikuak dalam tesis ini. Yaitu, kenapa suami Novita Hardiny ini getol memperjuangkan pemberdayaan perempuan di daerahnya atau Trenggalek. Pertama, ingin spirit dari Bung Karno itu bisa terus berkobar dan juga terus mewarnai hingga pengambilan kebijakan sampai saat ini.

Urgensi yang cukup penting itu, mendorong perempuan dan kelompok rentan berdaya bila pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan ekstrem dan juga stunting. Pasalnya, 40 persen angka kemiskinan ekstrem di Trenggalek, menyasar perempuan dan kelompok rentan.

“Kita selama ini kalau ngomong program hingga kebijakan, khususnya pada pemberdayaan perempuan, kemudian yang prespektif gender, itu belum terlalu banyak. Padahal, urgensi kita saat ini minim sekali program-program yang kemudian menyasar perempuan dan kelompok rentan,” kata Mas Ipin, dalam paparannya, Selasa (04/07/2023) siang.

Dirinya mencontohkan, pesan Presiden Jokowi yang menginginkan kemiskinan ekstrem itu bisa 0. Bagaimana kemiskinan ekstrem bisa 0, bila kemudian banyak data kemiskinan ekstrem seperti di Trenggalek, itu 40 persen adalah perempuan. Tentu, tidak bakal mentas kalau tidak menyentuh ke arah itu.

“Kemudian terkait masalah stunting, tidak bisa diatasi kalau pendidikan pengasuhan tidak ditingkatkan begitu juga dengan ekonominya. Jadi, mengangkat ini alasannya satu. Kita ingin bahwa spirit dari Bung Karno, ini kemudian bisa terus berkobar dan juga terus mewarnai hingga pengambilan kebijakan sampai saat ini,” jelasnya.

Ditambahkan Bupati Arifin, bahwa struktur penulisan buku Sarinah itu dari bab pertama, babnya ada keselarasan dengan gender analisis yang dikembangkan oleh Kementrian PPPA. “Kenapa saya bisa katakan demikian, karena Bung Karno membuka babnya dengan data terpilah gender. Bung Karno memperlihatkan bagaimana perempuan itu tidak lemah sampai menyangkal beberapa data-data,” terangnya.

Baca juga :

Seperti contoh data perbandingan otak laki-laki dengan perempuan. Di Buku Sarinah, dikupas karena banyak orang yang mengatakan bahwa perempuan itu kelas ke 2, karena otaknya tidak lebih berat daripada laki-laki.

Terus Bung Karno menyangkal, laki-laki otaknya lebih berat karena badannya lebih besar. Sehingga, bila dikorelasikan dengan seluruh masa otot keseluruhan, maka prosentasenya lebih besar komposisi otak perempuan.

Ditanya mengenai tesisnya apakah mempengaruhi terhadap basis data saat ini, bapak tiga anak itu menjelaskan banyak pengaruhnya. Karena, program pemberdayaan perempuan yang dilakukan tidak hanya sekedar pemberdayaan dan seharusnya tidak hanya berhenti pada individu perempuan itu, akan tetapi secara ekosistem.

“Kalau kata Bung Karno, itu sosialisme. Karena apa? Kalau perempuan itu diberdayakan secara individu-individu sendiri yang terjadi justru persaingan usaha antar sesama perempuan yang diberdayakan. Yang ada, justru yang bertahan adalah siapa yang paling kuat, sedang yang tidak kuat maka dia akan mati. Kalau dia mati, maka apa gunanya kita meniti pemberdayaan,” tuturnya.

Masih kata bupati, dalam istilah sosialisme pasti ngerti yang serem-serem, tapi ini bukanlah yang seperti itu. Menceritakan pengalamannya di California, yang di sana ada sebuah komunitas pembiayaan dimana pengusaha pengusaha sukses yang dibantu oleh pemerintah melakukan donasi berupa uang.

Kemudian, donasi ini digunakan untuk mendidik perempuan lain yang selama ini belum sesukses mereka. Termasuk, bila ada sesama perempuan yang mau konsultasi bisnis, harus wajib mengajari.

“Semangat seperti itu, kadang belum ada di kita. Kadang justru di tempat kita, mikirnya kalau resepnya ditiru maka justru tidak laku,” jelas Bupati Arifin. (mil/gie)

Salah satu pedagang musiman hewan kurban, Rizki Fajar, mengatakan bahwa Hari Raya Idul Adha tahun ini sangat berbeda dibandingkan penghasilan tahun lalu. Di mana, untuk tahun ini jauh lebih meningkat.

“Tahun ini, kami mendapatkan penghasilan hingga Rp 125 juta, setelah dipotong modal pembelian. Dari pendapatan itu, tentunya harus dipotong hingga sekitar Rp 25 juta untuk operasional selama 21 hari berjualan. Sehingga, pendapatan bersih bisa di angka kisaran Rp 100 juta,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkan Rizki, saat berjualan serupa di tahun lalu, penghasilannya hanya sekitar Rp 50 juta. Itupun, masih berupa pendapatan kotor. Sementara tahun ini, dua kali lipat dan sudah pendapatan bersih.

“Kalau tahun lalu hanya Rp 50 juta. Itupun, masih pendapatan kotor,” imbuhnya.

Masih menurut Rizki, dalam jualan hewan kurban tahun ini, untuk stok kambing yang didatangkan sebanyak 220 ekor. Hingga sekarang, hanya menyisakan sekitar 12 ekor.

“Selain jumlah kambing yang cukup banyak, tahun ini juga diuntungkan dengan harga kambing di tingkatan peternak atau pemilik. Apalagi, stok kambing mereka juga tidak banyak. Sehingga, banyak pembeli yang bertransaksi di tingkatan penjual,” tambahnya. (put/sit)

“Seperti yang kita ketahui, kejadian bencana itu yang mengetahui pertama adalah perangkat desa atau masyarakat sekitar. Maka dari itu, BPBD memastikan proses pengkajian pasca bencana. Artinya, korban bencana sering terabaikan. Sehingga, diharapkan proses rehabilitasi dan rekontruksi bisa menjadi normal lagi seperti sebelum bencana terjadi,” kata Hendro Soelistijono.

Baca juga :

Pelaksanaan Jitupasna sendiri, paparnya, digelar dengan tujuan untuk bisa memberikan sosialisasi kepada semua masyarakat desa. Tentunya, untuk mengantisipasi dalam menghadapi kejadian setelah bencana. Sehingga, bisa segera terselesaikan jika sampai terjadi bencana alam.

Ditambahkan Hendro Soelistijono, bahwa Pemkab Jember sangat mensupport kegiatan ini. Karenanya, diharapkan semua masyarakat selalu siaga jika terjadi bencana. Selain itu, juga menjadi bekal apa yang harus dilakukan setelah terjadi bencana. (kom/rio/gie)