Rapat ini berlangsung secara luring di Pendopo Wahyawibawagraha dan diikuti secara daring oleh para Camat, Kapolsek, Kepala Desa, Babinsa di kantornya masing-masing, Senin (21/06).

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Bupati yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember, Hendy Siswanto menyampaikan, para pejabat di tingkat bawah untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan warga akan protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah.

Menurutnya, pejabat paling bawah perannya sangat berpengaruh terhadap langkah pencegahan Covid-19 ini.

“Bagaimana PPKM kita harus ada konsistensi, jangan sampai lengah, pemerintah paling bawah terutama Ketua Rt/Rw ini yang paling tahu masyarakat, jika ada pendatang untuk swab dulu, ini perlu kedisiplinan kita semua,” kata Bupati Hendy dalam pengarahannya.

Di samping itu, Bupati Hendy juga meneruskan pesan Mendagri dimana sektor ekonomi dan penanganan Covid-19 ini harus terus berjalan beriringan, dengan memaksimalkan penyerapan anggaran yang telah ada. Dia tidak ingin pada akhir tahun nanti penyerapan anggaran masih rendah.

Bupati Hendy mengatakan, Pemkab Jember telah menyelenggarakan evaluasi penyerapan anggaran dan akan dilaksanakan evaluasi terus menerus ke depannya.

“Kalau untuk vaksinasi tahap pertama mencapai 52 persen, dan tahap kedua itu masih 25 persen, penyebabnya banyak warga yang masih enggan disuntik vaksin dengan alasan takut suntik maupun disinformasi mengenai vaksin itu sendiri,” sambungnya. Dia menginginkan seluruh warga Kabupaten Jember untuk kompak, patuh terhadap protokol kesehatan dan bersedia untuk divaksin supaya bencana ini segera berakhir. (kom/ed2)

“Saya mengapresiasi usaha produksi (pentol) ini. Karena bisa membuka lapangan pekerjaan cukup banyak. Ada sekitar 30 karyawan yang bekerja. Bagi saya ini perusahaan yang profesional. Ini sudah patut mendapatkan berbagai bentuk dan jenis perizinan,” ujar Cabup Sidoarjo, BHS saat mengunjungi produsen pentol Mbak Ira di Dusun Tundungan, Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Kamis (22/10/2020).

Namun sayangnya, kata BHS yang juga mantan anggota DPR RI ini, pabrik pentol Mbak Ira itu perizinannya yang sudah diajukan agak mengalami kesulitan. Bahkan usaha yang berjalan sekitar 15 tahun terakhir ini, belum ada perizinan yang bisa diselesaikan meski sudah diajukan ke Pemkab Sidoarjo dan sejumlah lembaga lainnya. “Ini pasti akan menjadi perhatian saya bila saya jadi bupati. Saya akan mempercepat semua proses perizinan untuk UMKM dan IKM di Sidoarjo. Mulai perizinan PIRT, BPOM, sertifikasi halal dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI),” imbuhnya.

Caranya kata Alumnus Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, dengan berinisiatif mengirim Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo yang terbaik untuk belajar sertifikasi perizinan BPOM, halal, PIRT dan bisa mengantongi SNI secara lokal (internal). Bahkan pengurusan perizinan dan sertifikasi itu, bakal diselesaikan dalam pelayanan satu atap agar prosesnya bisa lebih cepat.

“Nanti Pemkab Sidoarjo bakal mengeluarkan sertifiaksi internal untuk BPOM, Depkes, halal dan SNI itu dalam pelayanan satu atap. Bahkan seluruh perizinan untuk UMKM dan IKM di seluruh Sidoarjo dipercepat. Agar UMKM dan IKM menjalankan usahanya sudah sah demi hukum. Mereka juga bisa mengoperasionalkan usahanya lebih baik,” tegasnya.

Selama ini, seperti produsen pentol (Bakso) ini tidak ada kendala. Bahkan tak ada keluham warga yang sakit usai mengkonsumsi pentol ini. Bagi BHS sudah selayaknya usaha Pentol Mbak Ira itu lolos seleksi kesehatan (Depkes) dan selayaknya BPOM sudah dikeluarkan. Apalagi, sudah teruji berproduksi selama 15 tahun belum selesai perizinannya. Baik izin PIRT dan lainnya.

“100 hari kerja saya, semua perizinan UMKM dan IKM harus selesai. Itu harus direalisasikan. Karena UMKM pejuang ekonomi kerakyatan dengan sumbangan penghasilan 60 persen. Lebih besar dari pabrikan. Sekaligus menyerap tenaga kerja 90 persen lebih. Kami juga akan mengajak agar UMKM dan IKM di Sidoarjo tak kesulitan modal dengan bekerjasama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kami juga siap membantu memasarkan produk UMKM dan IKM Sidoarjo,” jelasnya.

Sementara pemilik pabrik Pentol Mbak Ira, Imam Nur Hadi mengaku sudah mengajukan berbagai perizinan ke Pemkab Sidoarjo termasuk melalui sistem OSS. Tapi belum juga selesai.  “Kami minta pendampingan di dinas juga katanya belum diajari sistem OSS hingga perizinan saya masih proses sampai sekarang. Padahal, kami sudah mempekerjakan 30 karyawan dengan produksi 500 kilogram pentol per hari. Pemasarannya ke PKL dan warung binaan serta ke Mojokerto, Gresik Lamongan, Jombang dan Kediri,” ungkapnya.

Produsen pentol bakso lainnya, Isa Ansori usahanya terhambat perizinan BPOM. Menurutnya jika izin BPOM selesai akan mendongkrak pemasaran dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

“Kalau Pak BHS memimpin Sidoarjo dan berhasil mengeluarkan izin BPOM bagi UMKM dan IKM pentol di Sidoarjo kami akan sangat salut dan mengacungi dua jempol. Karena selama ini bantuan modal saja kami belum pernah mendapatkannya,” tandasnya. (wan/syn)