Kegiatan ini, dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026, untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya dalam momentum Bulan Ramadan dan libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Sementara kehadiran Bupati Malang dalam kegiatan itu, menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap sinergitas antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang.

Baca juga :

Dalam momen itu, Kapolres Malang membacakan amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 harus dilakukan secara optimal. “Hal tersebut bertujuan untuk memastikan perjalanan mudik maupun arus balik masyarakat dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Selain itu, seluruh potensi kejahatan maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekecil apa pun, harus dapat dicegah serta diantisipasi sejak dini,” katanya.

Apel gelar pasukan ini, dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Baik itu untuk dari aspek personel, sarana dan prasarana, maupun sinergitas antar instansi yang terlibat, seperti TNI atau Polri, pemerintah daerah, serta para mitra Kamtibmas lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Malang juga mengajak Bupati Malang beserta jajaran Forkopimda dan para undangan, untuk melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras (Miras) hasil sitaan selama Bulan Ramadan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis, dengan cara melindas botol-botol Miras menggunakan alat berat sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga ketertiban dan menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Malang. (pro/gie)

Posko Angkutan Nataru ini ditetapkan berlangsung selama 18 hari, atau mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Ali Afandi menegaskan, bahwa seluruh jajaran KAI Daop 7 Madiun berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketepatan waktu perjalanan kereta api.

“Kami memastikan seluruh aspek kesiapan, baik sumber daya manusia, sarana, prasarana, maupun sistem pelayanan, telah dipersiapkan secara optimal untuk melayani masyarakat selama masa angkutan Nataru,” kata Ali Afandi.

KAI Daop 7 Madiun memastikan, bahwa seluruh petugas operasional, termasuk masinis dan asisten masinis, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas Narkoba, serta siap bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Petugas pelayanan seperti kondektur, prama atau prami dan customer service juga disiagakan untuk memberikan pelayanan yang informatif dan ramah kepada pelanggan

Untuk mendukung keselamatan perjalanan, Daop 7 Madiun menambah personel prasarana ekstra, terdiri dari 117 Petugas Penjaga Jalan Lintas (PJL), 30 Petugas Pemeriksa Jalur (PPJ), serta 6 Petugas Daerah Pemantauan Khusus (Dapsus). Selain itu, Alat Material Untuk Siaga (AMUS) ditempatkan di 15 titik strategis guna mengantisipasi kondisi darurat.

Baca juga :

Dari sisi keamanan dan ketertiban, KAI Daop 7 menyiapkan 310 personel Kamtib yang melibatkan internal KAI serta dukungan TNI dan Polri. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan aparat setempat, untuk meningkatkan pengamanan di stasiun, jalur KA dan daerah perhatian khusus.

Kesiapan sarana dan prasarana, tambahnya, juga turut menjadi perhatian utama. Melalui kegiatan ramp check bersama Kementerian Perhubungan, KAI memastikan kelaikan operasi lokomotif dan rangkaian kereta. “Daop 7 Madiun menyiapkan 10 lokomotif jenis CC 201 dan CC 203 serta 96 kereta siap operasi selama masa Nataru,” ujarnya.

Selain itu, fasilitas pelayanan penumpang di stasiun dan di atas kereta, juga dipastikan dalam kondisi bersih dan nyaman, termasuk ruang tunggu, toilet dan area pelayanan lainnya.

Pada Angkutan Nataru 2025/2026, KAI Daop 7 Madiun menyediakan total 82.656 tempat duduk untuk KA Jarak Jauh Komersial, KA Jarak Jauh PSO dan KA Lokal PSO. Berdasarkan data hingga Rabu (17/12/2025) kemarin, sebanyak 51.325 tiket KA Jarak Jauh keberangkatan awal dari wilayah Daop 7 Madiun telah terjual, atau sekitar 78 persen dari total kapasitas yang tersedia.

Dalam menyukseskan angkutan Nataru, KAI juga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Antara lain, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, BNN, pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, serta komunitas pecinta kereta api.

KAI Daop 7 Madiun mengimbau masyarakat, untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan layanan informasi resmi KAI melalui Contact Center 121, WhatsApp 081-122-233-121, email cs@kai.id, serta media sosial @KAI121. (hms/pan/sit)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, mengatakan bahwa apel ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana pengamanan. Serta, memperkuat sinergitas dengan seluruh stakeholder dalam rangka pengamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Kombes Pol Nanang menyebutkan, bahwa Polri bersama seluruh stakeholder telah mempersiapkan 550 personil untuk pengamanan jelang hingga selesai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. “Kami Polri, TNI, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan dibantu seluruh stakeholder lainnya, telah menyiapkan 550 personil yang disiagakan di tiga titik Pos Pengamanan dan satu titik Pos Pelayanan,” ujarnya.

Sejumlah lokasi itu, ungkapnya, untuk tiga titik Pos Pengamanan yang ada terletak di samping Gedung MCC Kecamatan Blimbing, Exit Tol Madyopuro dan di depan Jembatan Soekarno Hatta Universitas Negeri Brawijaya (UB). Sedangkan satu titik Pos Pelayanan, terletak di Stasiun Kota Baru. Dari Pos Pengamanan dan Pelayanan itu, disediakan mulai tanggal 23 Maret 2025 pukul 00.00 sampai dengan 08 April 2025 dan dibuka selama 24 jam untuk melayani masyarakat.

Baca juga :

“Kami akan menyiapkan Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan. Tentunya, Pos Pelayanan ini lebih lengkap fasilitasnya dari pada Pos Pengamanan. Ada tempat istirahat, ada tempat kesehatan hingga ada tempat bermain anak-anak. Di setiap pos nantinya, itu pasti ada seluruh instansi dan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat. Termasuk, tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, akan ada pengamanan 24 jam terhadap rumah-rumah kosong yang ditinggal mudik. Melalui patroli oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang bekerjasama dengan security setempat.

Berikutnya, Kombes Pol Nanang juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Malang, ketika saat meninggalkan rumah agar mematikan listrik dan mengkunci rapat pintu serta jendela. Termasuk, menitipkan kendaraan pribadinya secara gratis Polsek, Polresta dan Kodim.

“Termasuk bagi masyarakat yang mudik, jika lelah dalam berkendara silahkan beristirahat di pos-pos yang sudah disediakan di seluruh Indonesia. Jika jauh dari pos-pos tersebut, bisa beristirahat di SPBU terdekat jangan berhenti ditempat yang sepi,” imbuhnya. (cw1/gie)

Hal ini, ujarnya, sesuai dengan logo BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yaitu, segitiga biru yang mengartikan bahwa kebencanaan adalah urusan kita bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media sosial. “Saya mengajak seluruh elemen, stakeholder dan masyarakat untuk berpartisi aktif dalam penanggulangan bencana terutama bencana hidrometeorologi. Sejalan dengan pembentukan kader resiliensi bencana, sebagaimana tadi telah dilakukan pemasangan pin secara simbolis,” kata Pj Bupati Lumajang.

Selanjutnya, Surat Keputusan Bupati tentang Darurat Bencana Hidrometeorologi tanggal 12 November 2024 berlaku sampai dengan 11 februari 2025. Selama kurun waktu itu, sudah terjadi beberapa kejadian mulai banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem serta angin puting beliung.

Baca juga :

Untuk itu, Pj Bupati Lumajang menekankan agar kewaspadaan harus tetap diutamakan terutama Januari sampai Februari. Karena bulan-bulan tersebut, adalah puncak musim hujan sesuai informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang yang telah melaksanakan kegiatan Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Darurat Bencana Hidrometeorologi tahun 2025 di Kabupaten Lumajang,” paparnya.

Usai memimpin apel, Pj Bupati Lumajang melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan peralatan penunjang kesiapsiagaan bencana mulai dari peralatan komunikasi, dapur umum, kendaraan maupun perlengkapan penanganan kebencanaan. (kom/adi/sit)

“Apel ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan teman-teman di kepolisian dan bukti nyata dalam memberikan layanan prima pada masyarakat. Tentunya, kami selalu hadir di masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tegas Pj Wali Kota Taufik.

Sementara itu, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Oki Ahadian, mengatakan pengamanan Nataru dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal 2024 dan pergantian Tahun Baru 2025. Dimana situasi harus dalam keadaan kondusif dan terkendali.

Pihaknya juga mengaku mengerahkan ratusan personel Polres Probolinggo Kota, yang ditempatkan di beberapa Pospam, Pos Pelayanan, Pos Terpadu dan di titik-titik keramaian. Utamanya di pusat perayaan tahun baru di kawasan Alun-alun Kota Probolinggo.

“Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personel maupun Sarpras dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” jelas AKBP Oki.

Baca juga :

Beberapa upaya pengamanan, lanjutnya, dilakukan pada objek pengamanan seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, tempat wisata maupun lokasi perayaan tahun baru. Pengamanan lalu lintas, untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan, serta pengamanan rumah kosong.

Bahwa perayaan Natal dan tahun baru ini merupakan agenda nasional rutin dilaksanakan setiap tahun, yang tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan. Utamanya yang berkaitan dengan transportasi, pasokan dan distribusi bahan pokok.

“Terlebih lagi selain Nataru, kali ini bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan Pilkada serentak. Sehingga perlu diantisipasi adanya potensi gangguan lainnya yang dapat terjadi,” katanya.

AKBP Oki juga menyampaikan, bahwa puncak arus lalu lintas diperkirakan akan terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. “Untuk itu, saya berharap rekan-rekan dapat mewaspadai berbagai potensi kerawanan arus lalu lintas, jalur tol dan arteri serta kepadatan pengunjung di lokasi wisata,” ujarnya.

Dirinya pun mengimbau masyarakat, untuk dapat mengurangi kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri. Seperti balapan liar, konvoi yang tidak perlu, atau perayaan yang berlebihan sehingga mengganggu keselamatan diri maupun orang lain.

“Kita telah menyiapkan ratusan personel dari unsur TNI Polri gabungan yang akan kami sebar di dua pos. Yakni Meteor Terpadu dan di penyebrangan pelabuhan,” terangnya. (kom/pro/gie)

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Iwan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan Pilkada serentak 2024. Khususnya, kepada Kapolresta Malang Kota, jajaran Forkopimda, serta personel yang disiagakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Apel hari ini menjadi langkah penting untuk memastikan personel yang akan bertugas di TPS siap menjalankan tugasnya. Alhamdulillah, personel lengkap, sehat dan siap diberangkatkan ke lokasi masing-masing,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan untuk para personel yang bertugas, mengingat tugas pengamanan Pilkada serentak yang akan dilakukan itu sangat berat. Karena itu, Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan berbagai fasilitas, termasuk pemberian vitamin, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi para petugas TPS.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar puskesmas di setiap wilayah itu siap siaga membantu jika ada petugas yang membutuhkan pertolongan kesehatan,” tambahnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Iwan berharap, Pilkada serentak 2024 di Kota Malang ini nantinya dapat berjalan dengan sukses, aman dan damai. “Mari kita doakan agar pelaksanaan Pilkada berlangsung lancar, tanpa hambatan, serta para personel dan petugas tetap sehat hingga akhir proses,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menyampaikan bahwa Kota Malang memiliki 1.188 TPS, yang mayoritas dikategorikan sebagai lokasi kurang rawan. Ada sebanyak 557 personel Polri, 214 personel TNI, dan sekitar 2.360 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan dikerahkan untuk mengamankan TPS.

“Setiap TPS di wilayah yang tidak rawan akan dijaga oleh dua personel Polri dan dua linmas. Jika eskalasi meningkat, pengamanan akan disesuaikan,” jelas Nanang.

Lebih lanjut Nanang juga mengimbau, agar masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara tertib. “Mari kita sambut kontestasi ini dengan damai dan penuh semangat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk kesuksesan Pilkada,” imbuh Nanang. (rsy/sit)

Pelaksanaan apel tersebut, dihadiri Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, Dandim 0821 Lumajang, Forkopimda, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

Sekedar diketahui, personel yang dikerahkan Polri itu sejumlah 420 personel dan mendapatkan bantuan BKO Brimob Polda Jatim, Yonif 527, Kodim 0821 Lumajang dan Satpol PP, Dishub serta BPBD Lumajang. Sebanyak 1.650 TPS di seluruh wilayah Lumajang, nantinya akan diawasi untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan aman dan lancar.

Baca juga :

Kapolres Lumajang, AKBP Mohammad Zainur Rofik, mengatakan bahwa apel ini merupakan representasi kesiapan Polres Lumajang, dalam menjalankan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses krusial pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024. “Pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menjamin kelancaran seluruh tahapan Pilkada,” jelasnya.

AKBP Rofik menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada. “Kami berharap dengan jumlah personel yang cukup, keamanan selama proses pemungutan suara dapat terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Kapolres Lumajang juga menegaskan, mengenai pentingnya netralitas dan kesiapan seluruh personel dalam menjalankan tugas. Dirinya berharap dengan pengamanan yang maksimal, proses pungut dan hitung suara dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Selamat bertugas, jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan dedikasi tinggi,” paparnya kepada seluruh personel apel. (kom/adi/gie)

Ari Bawa Tjahyadi menyampaikan, bahwa apel ini digelar dengan tujuan untuk kesiapan Linmas dalam memberikan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Jombang. “Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi tentang kegiatan-kegiatan seperti penerimaan logistik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang ke kecamatan se-Kabupaten Jombang,” katanya.

Lebih lanjut Ari menambahkan, bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan kepatuhan, mendeteksi masalah dini, mengevaluasi kinerja hingga peningkatan efisiensi dan efektivitas. Serta, menyediakan informasi agar Pilkada di Kabupaten Jombang, dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Baca juga :

Perlu diketahui, Linmas yang diturunkan untuk pengamanan Pilkada serentak 2024 sebanyak 70 personel. Dengan rincian, 50 personil di Kabupaten Jombang, 15 personel di kecamatan dan 5 personel di tiap desa.

“Personel di kabupaten dan kecamatan kami tugaskan selama 9 hari, sedangkan personel di desa selama 7 hari,” ucapnya.

Satpol PP Kabupaten Jombang telah memberikan kesiapan kepada personel Linmas dengan memberikan pelajaran tentang tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan, agar menciptakan rasa aman dan tentram pada masa Pilkada serentak 2024. “Adanya pengamanan yang dilakukan oleh personel Linmas, saya berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan aman, kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.

Di tempat sama, Agus Susanto salah satu personel Linmas berasal dari Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, mengaku sangat siap memberikan pengamanan kepada masyarakat pada masa Pilkada 2024. “Saya sudah mempelajari tugas pokok dan fungsi Linmas. Saya siap untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah pada masa Pilkada 2024,” ungkapnya. (azl/gie)

Dalam apel gelar pasukan tersebut, Kapolres Trenggalek, AKBP Indra Ranu Dikarta, juga menyematkan pita kepada sejumlah perwakilan sebagai tanda dimulainya Operasi Zebra Semeru 2024.

Turut dihadirkan pula berbagai sarana prasaran pendukung operasi berikut operator seperti kendaraan patroli dari jajaran Satlantas Polres Trenggalek hingga sarana angkut maupun perangkat penunjang saat terjadi bencana alam.

Di hadapan seluruh peserta apel, AKBP Indra menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan transportasi lalu lintas semakin meningkat. Selain itu juga membuat sarana dan prasarana lalu lintas terkendala.

“Data dari Ditlantas Polda jatim menyebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan, namun jika dilihat dari angka vatalitas kecelakaan yaitu korban meninggal dunia masih cukup tinggi,” kata Kapolres Trenggalek, Senin (14/10/2024) tadi.

Hal ini tidak terlepas dengan adanya peningkatan mobilitas penduduk seiring dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Namun demikian peningkatan mobilitas tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

“Pada sisi yang lain, saat ini Kabupaten Trenggalek memasuki tahapan Pilkada serentak yang cukup krusial yaitu tahap kampanye, dimana salah satu kerawanan dalam bidang lalu lintas adalah adanya kecelakaan,” imbuhnya.

Baca juga :

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas bagi masyarakat guna cipta kondisi Kamseltibcar Lantas khususnya menjelang, selama dan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas bagi masyarakat. Maka Polres Trenggalek beserta jajaran dengan dibantu oleh stake holder terkait akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Zebra Semeru 2024

Pihaknya menekankan agar seluruh personel yang terlibat operasi untuk edukasi Kamseltibcar lantas kepada masyarakat serta mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif didukung pola kegiatan penegakan hukum lantas secara elektronik dengan menggunakan ETLE statis dan mobile dan teguran simpatik

“Ke depankan langkah-langkah humanis, terapkan buddy system dan pedomani SOP, agar dapat memberikan pelayanan terbaik dengan Presisi sebagaimana harapan masyarakat,” tutur AKBP Indra.

Perlu diketahui, Operasi Zebra Semeru 2024 digelar selama 14 hari mulai dari tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024 dan melibatkan sedikitnya 55 personel yang merupakan gabungan dari satuan fungsi kepolisian. Keseluruhan personel terbagi dalam beberapa satuan tugas, yakni Satgas Deteksi, Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Gakkum dan Satgas Banops.

Dalam pelaksanaan operasi ini akan difokuskan pada lokasi-lokasi rawan kecelakaan (black spot), rawan kemacetan (trouble spot) dan rawan pelanggaran. Sedangkan sasaran prioritas operasi mencakup berboncengan lebih dari 1 orang, melebihi batas kecepatan, pengendara Ranmor dibawah umur, pengendara roda dua tanpa helm (SNI), pengendara R4 tidak memakai safety belt, pengemudi menggunakan handphone saat berkendara, pengemudi yang dibawah pengaruh Miras atau Narkoba, melawan arah, kendaraan tindak sesuai spektek dan menerobos lampu merah.

“Untuk pelaksanaan operasi ini terbagi menjadi dua periode waktu yaitu minggu pertama mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif sedangkan untuk minggu kedua mengedepankan kegiatan represif berupa pelaksanaan ETLE dan tilang manual dilaksanakan secara hunting terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan fatalitas Laka Lantas,” tambahnya. (mil/gie)