Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan jika kasus tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Di tahun 2023 lalu ada enam kasus pasung, lalu menurun di tahun 2024 ada satu kasus, namun sudah terselesaikan.

“Untuk satu kasus itu ada di Kecamatan Sukun dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tapi sudah terselesaikan. Jadi sudah nol kasus saat ini,” kata Donny, Senin (30/09/2024) tadi.

Dalam hal ini, menurutnya penting ada pendekatan yang lebih manusiawi dalam penanganan ODGJ. Sebab, ODGJ sendiri juga memiliki hak-hak dasar sebagai manusia, termasuk kebebasan dan akses terhadap perawatan kesehatan.

Baca juga :

“Karena bagaimanapun juga, dengan kondisi apapun, mereka juga manusia. Punya hak-hak hidup, tidak boleh dikurung. Harusnya ya diobatkan,” tambahnya.

Apalagi dalam hal ini, menurut Donny penanganan ODGJ tidak selalu mudah. Salah satu tantangan yang dinilai cukup besar dalam menangani kasus ini justru datang dari keluarga ODGJ itu sendiri. Karena masih banyak dari keluarga yang enggan memberikan izin agar anggota keluarganya yang ODGJ mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan mental, seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lawang.

“Salah satu kendala penanganan ODGJ di Kota Malang ini justru adalah ODGJ yang mempunyai keluarga. Karena itu tidak bisa langsung kami rehab. Butuh persetujuan keluarganya, misal mau dibawa ke RSJ Lawang ya butuh surat BPJS dan sebagainya,” jelasnya.

Diakhir, Donny juga menuturkan apabila keluarga menolak untuk dilakukan perawatan di RSJ, maka Dinsos P3AP2KB Kota Malang akan merekomendasikan agar keluarga dapat bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berfokus pada penanganan ODGJ.

“Keluarganya kami sarankan ke sana dan jangan dipasung. Agar mendapatkan perawatan yang layak tanpa harus dipasung atau dikurung di rumah,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Malang menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Malang, berhak mendapatkan perlakuan baik. Termasuk, untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Mereka yang mengalami gangguan sakit, baik jiwa maupun fisiknya, berhak mendapatkan pelayanan pengobatan dari pemerintah. Sehingga, yang dipasung kita dorong untuk ditangani di RSJ ini,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menyampaikan, sampai saat ini sudah ada 14 ODGJ yang dilepaskan pasungnya dan dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat. Pelepasan itu, dimaksudkan agar mendapat penanganan dan tidak ada yang di pasung.

“Kami fasilitasi pengobatannya. Kalau punya BPJS, maka dijamin BPJS. Ini saya sudah kerja sama dengan BPJS dan semua ODGJ sudah didaftarkan. Nantinya, biaya preminya masuk Dinas Kesehatan, untuk orang yang tidak mampu,” imbuhnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Malang tersebut juga menyampaikan jika langkah selanjutnya, akan dibicarakan bersama dengan Forkopimda Kabupaten Malang. “Tindak lanjutnya seperti yang dicanangkan Bu Dirut tadi. Yakni, pembinaan keterampilan dan usaha. Tentunya, kami berharap ini sesuai dengan program pemerintah yaitu prioritas utama pendidikan, dan yang kedua, kesehatan. Masyarakat Kabupaten Malang tidak ada yang sakit lagi,” harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Mursyidah, menuturkan jika dalam pantauannya ODGJ yang dipasung ada sebanyak 43 orang. Dari angka itu, kemudian turun menjadi 15 orang di 8 kecamatan.

“Sebarannya berada di Gedangan, Bantur, Wajak, Pagelaran, Lawang, Ngantang, Kasembon dan Tajinan. Kemudian yang 14 sudah kita rujuk ke sini, yang satu dari Kasembon, keluarganya tidak bersedia, tetapi sudah tidak di pasung lagi,” tutur Mursyidah.

Dirinya juga menjelaskan, tingginya angka gangguan jiwa di Kabupaten Malang, dipicu beban kehidupan dan perekonomian yang tak bisa teratasi. “Saat ini kita sudah mendorong seluruh Puskesmas untuk memiliki Posyandu Jiwa. Kita sudah bentuk tim penaganan kesehatan jiwa, anggaran juga sudah kita siapkan,” terangnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini turut hadir diantaranya Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat, Dandim 0818 Malang-Batu, Letkol Inf Taufik Hidayat, Dirut Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, Yuniar dan beberapa lainnya. (cw1/gie)

Dengan program bebas pasung tersebut, Bupati Trenggalek berharap seluruh warga di Trenggalek diberlakukan sebaik mungkin.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Salah satunya adalah kita ingin memastikan tidak ada satupun warga di Trenggalek yang terpasung. Jadi mereka harus diberikan pelayanan sebaik-baiknya,” ungkap Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat dikonfirmasi, Senin (14/06/2021) sore.

Menurut suami Novita Hardini ini, program bebas pasung tersebut juga selaras langkah yang dilakukan oleh Pemkab Trenggalek dalam mewujudkan kabupaten inklusif. Selain mendapat perawatan secara medis, para ODGJ tersebut juga akan menjalani rehabilitas hingga dinyatakan siap untuk dikembalikan kepada keluarga.

“Ini tadi kita komunikasi dengan keluarga, ada dukungan yang baik, semoga nanti pelepasan, masa pengobatan, masa rehabilitasi bisa dijalani dengan baik, kemudian nanti ketika pulang juga penerimaan warga dan lingkungan sekitar juga kita harapkan baik pula,” imbuhnya.

Diharapkan, pasca mendapat rehabilitasi dan kembali ke masyarakat bisa terselimuti kebahagiaan. “Dengan begitu, mereka bisa terus hidup dengan normal, kebahagiaan keluarga yang dulu pernah ada juga bisa utuh kembali,” harap Mas Ipin sapaan akrabnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dr. Alwi berharap masalah pasung di seluruh Jawa Timur bisa tuntas pada tahun 2023. Dan di tahun 2021 ini Kabupaten Trenggalek telah siap untuk mengawali program bebas pasung.

“Biar mereka itu bersosialisasi, mereka punya aktivitas, apalagi aktivitas yang punya nilai ekonomi, karena tingkat kerawanan itu nanti setelah kembali ke keluarga, kalau saat kembali tidak diterima dikhawatirkan akan re-pasung lagi,” terang dr. Alwi.

Terkait proses rehabilitasi terhadap ODGJ, dr. Alwi menjelaskan bahwa nantinya setelah ditangani secara medis dan dinyatakan bisa kembali, kemudian akan dikembalikan ke daerah untuk sementara waktu ditempatkan di UPT.

“Jadi pelan-pelan tapi pasti, artinya begitu kembali, kembali normal seperti yang diinginkan Pak Bupati, hidup sebagaimana layaknya manusia,” pungkasnya. (mil/syn)

Diketahui, Asman Budi dipasung gantung sejak tahun 2012 lalu dan baru dievakuasi tahun 2019. Saat dipasung, ODGJ tersebut menempati kerangkeng yang digantung dirumah keluarganya.

proses evakuasi ODGJ ASAL Desa Gamping Suruh

Menurut informasi yang diterima, Asman Budi pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lawang, tepatnya sebelum tahun 2012. “Sebelumnya penderita ini pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Mengingat kondisinya tak kunjung membaik akhirnya dibawa pulang dan kembali dipasang, ” ungkap Kasi Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, Sri Winarti saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2019) siang.

Lebih lanjut Sri mengungkapkan, Asman Budi baru dibebaskan tahun 2019 ini. Salah satu alasan pihak keluarga melakukan pemasungan terhadap Asman Budi karena ia sering melakukan kegaduhan. Untuk itu, pihak keluarga dan masyarakat setempat berinisiatif melakukan pemasungan.

“Sebenarnya penderita ini dipasung lantaran sering gaduh dan meresahkan masyarakat setempat. Hingga akhirnya penderita dipasung untuk waktu yang cukup lama, ” imbuhnya.

Proses evakuasi ODGJ di Desa Gamping ini cukup memakan waktu. Mulai dari membuat pintu dengan cara menggergaji tempat pasung untuk memudahkan mengeluarkan penderita, hingga membujuk penderita secara halus.

Sri menambahkan, saat dievakuasi penderita sempat melakukan perlawanan dan menolak diajak petugas.

“Awalnya cukup susah untuk dievakuasi. Tapi setelah dibujuk dan ia merasa kelelahan, penderita akhirnya terjatuh yang selanjutnya penderita dimandikan oleh petugas, ” tutur Sri. Hingga berita ini diturunkan, penderita dibawa ke RSUD dr Soedomo Trenggalek guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Perlu diketahui pula, Asman Budi menempati kerangkeng ukuran 1 x 2 yang digantung dirumah keluarganya. (mil/yan)