Ketua GAKI Jatim, Ach. Farid Azziyadi, mengatakan masih terus melakukan investigasi secara detail. Agenda ini akan menjadi prioritas organisasi yang dipimpinnya.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN
• Cari 15 Orang ABK Kapal Putra Sumber Mas, Basarnas Kerahkan Dua Kapal di Perairan Sumenep

Lima desa ini akan menjadi atensi khusus GAKI Jatim. Satu minggu ke depan kami akan terus melanjutkan investigasi khusus ke 5 desa yang akan kami jadikan sampel, termasuk pengelolaan BUMDes nya, Kamis (03/06).

Menurut Farid, ada lima desa yang akan mereka jadikan sampel investigasi dari 14 desa yang ada. Yakni, Rombiya Timur, Ganding, Gadu Barat, Ketawang Daleman, dan Ketawang Larangan. Semua desa itu ada di Kecamatan Ganding. Dari lima desa tersebut, ia menilai pembangunan infrastrukturnya masih amburadul. Artinya masih banyak pekerjaan Dana Desa yang cenderung dikerjakan asal-asalan.

Lebih lanjut Farid menjelaskan, jika pihaknya menemukan penyimpangan dan terdapat unsur pidana didalamnya. Maka GAKI Jatim tak segan membawanya ke jalur hukum.

“Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, kami akan melaporkan ke Inspektorat untuk dilakukan audit khusus di lima desa tersebut. Apabila ada fakta pidananya, kami akan menindaklanjuti secara hukum,” terangnya.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Dana Desa, bahwa pengelolaan dan pekerjaan Dana Desa wajib dikerjakan dengan profesional, transparan dan berkeadilan. Sebab Dana Desa adalah milik semua masyarakat. Bukan milik oknum Kepala Desa (Kades).

Amanah Undang-Undang Desa, Permendagri dan instrumen lainnya, bahwa pekerjaan fisik Dana Desa  dikerjakan oleh TPK yang sudah dibentuk. Bukan oleh kepala desa.

“Termasuk pengelolaan BUMDes jelas dikelola oleh pengurus BUMDes dan pihak ketiga. Artinya tidak dikelola oleh oknum Kades.  Saya berharap dalam 1 minggu ke depan, investigasi kami rampung,” ujar Ketua GAKI Jatim, Ach. Farid Azziyadi. (dan/edo/ed2)

Tahun 2018 tersebut menghabiskan biaya anggaran ratusan juta rupiah tujuan pemerintah guna untuk memperlancar akses jalan keluar dari dalam pasar hewan bukan untuk hiasan. Namun pada kenyataannya sampai pada saat sekarang ini pembangunan jalan paving yang di kerjakan oleh CV Nirmala Karin sampai saat ini jalan paving tersebut tidak dapat di fungsikan untuk akses jalan keluar karena pagar pintu masuk di pasar hewan tersebut masih tetap di tutup.

Menurut keterangan yang di sampaikan oleh Achmad Jaelani Ketua Umum LSM BUSER Situbondo, mengatakan bahwa pembangunan jalan paving yang sudah selesai di bangun di dalam area pasar hewan sumberkolak Panarukan, seharusnya pembangunannya sudah dapat di nikmati oleh masyarakat khususnya para pedagang hewan ternak dan pintu keluar harus dibuka agar dapat di fungsikan oleh kendaraan yang mau keluar dari dalam pasar hewan tersebut.

” Kalau pembangunan jalan paving yang tidak dapat di manfaatkan buat apa pemerintah menganggarkan pembangunan paving tersebut yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah, hanya buang buang anggaran saja apalagi pembangunannya sudah amburadul, “ujar Jaelani kepada Wartawan Memontum.com. Rabu (12/12/2018).

Lanjut Achmad Jaelani Ketum LSM BUSER Situbondo itu, dengan tidak di fungsikannya jalan paving tersebut diduga dinas terkait ada kongkalikong. “Jalan paving tersebut sampai saat ini masih belum difungsikan, ini terkesan kongkalikong dengan dinas terkait, “tegasnya. (her/im/yan)