Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang masih sangat bergantung dari dana transfer pemerintah pusat. Kondisi dana transfer saat ini sudah mulai diatur peruntukannya, bahkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dahulu secara penuh menjadi kewenangan pemerintah daerah, saat tidak lagi seperti itu.

“Sekarang ada DAU Earmark yang mengatur secara khusus penggunaannya. Salah satu upaya untuk mengatasi ketergantungan dari dana transfer pemerintah pusat, Kabupaten Lumajang dituntut untuk optimalisasi PAD,” kata Pj Bupati Indah Wahyuni, saat membuka kegiatan Pemberian Piagam Penghargaan Bagi Desa Lunas PBB-P2 Dan Wajib Pajak Patuh Pajak Daerah di Aula BKD Kabupaten Lumajang, Kamis (05/12/2024) tadi.

Menurutnya, salah satu komponen utama dalam PAD yaitu pajak daerah. Karena itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peran penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi ujung tombak pembangunan daerah.

Baca juga :

“Sampai dengan saat ini, ada sebanyak 70 desa yang lunas PBB-P2 tahun 2024. Disamping itu, juga ada 16 desa yang melakukan pelunasan PBB-P2 tahun 2023 pada tahun ini, serta ada beberapa desa yang melakukan pelunasan PBB-P2 tahun 2020, 2021 dan 2022. Saya sampaikan apresiasi kepada para kepala desa yang telah lunas PBB-P2,” ungkapnya.

Dirinya berharap peran para camat, kepala desa dan lurah yang sampai dengan saat ini masih belum lunas PBB-P2 di wilayahnya agar segera dilakukan upaya percepatan, mengingat masih ada waktu dan juga memanfaatkan program bebas denda dalam rangka Hari Jadi Lumajang (Harjalu) ke – 769.

Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni juga memberikan penghargaan kepada Desa Tercepat Pembayaran PBB-P2 dan Wajib Pajak Patuh. Diantaranya Kategori Desa Lunas Tercepat, yakni Desa Sombo, Kecamatan Gucialit dan Desa Tempursari, Kecamatan Kedungajajang.

Selanjutnya Kategori Wajib Pajak Patuh, diantaranya jasa makanan dan minuman oleh GM Resto, jasa perhotelan oleh Hotel GM, jasa parkir oleh GM Plaza, jasa hiburan oleh Mopic dan Pajak MBLB oleh CV Label. (kom/adi/gie)

“Saya memohon dukungan dan support dari seluruh kepala desa, agar kegiatan pemenuhan target PAD dari PBB-P2 bisa berjalan optimal. Dengan demikian, kita dapat memenuhi target ini sesuai harapan,” kata Pj Bupati Yuyun.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa pajak daerah termasuk PBB-P2, merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penerimaan PBB-P2 masih belum optimal, dengan tingkat pencapaian yang masih di bawah 60 persen.

Baca juga :

“Setelah saya telaah, penerimaan PBB kita masih belum mencapai target atau masih di bawah 60 persen,” tambahnya.

Selain itu, disampaikan Pj Bupati Yuyun, bahwa proyeksi APBD Lumajang untuk tahun 2024 mencapai sekitar Rp 2,2 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah hingga akhir tahun 2023, hanya mencapai Rp 351 miliar. Oleh karena itu, pemerintah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, lanjutnya, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan PAD. Termasuk, melalui peningkatan penerimaan PBB-P2.

“Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka kita dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan di Lumajang. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak ini,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Disampaikan Pj Bupati Yuyun, bahwa PBB-P2 menjadi kontributor penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memegang peranan sentral dalam struktur penerimaan negara maupun daerah. “PBB-P2 memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang. Penerimaan yang optimal dari sektor ini, akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Pj Bupati.

Baca juga:

Selain itu, Pj Bupati Yuyun juga menyoroti potensi luar biasa yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Namun, masih belum dimaksimalkan sepenuhnya. Oleh karena itu, diharapkan semua potensi yang ada dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lumajang.

Menanggapi belum optimalnya pemungutan PBB-P2, Pj Bupati mengidentifikasi beberapa faktor. Termasuk, kinerja petugas pungut yang masih perlu ditingkatkan, kurangnya koordinasi antara petugas pungut dengan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak. Juga, karena adanya desa belum mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang berdampak pada wajib pajak.

“PBB adalah kewajiban wajib pajak. Saya berharap pemerintah desa yang masih memiliki tunggakan pajak, segera menyelesaikan kewajibannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPRD Kabupaten Lumajang, Endhi Setyo Arifianto, menjelaskan bahwa bahwa kegiatan tersebut melibatkan camat dan kepala desa se-Wilker (wilayah kerja, red) Yosowilangun. “Harapannya, melalui sosialisasi dan evaluasi penerimaan PBB-P2 di Wilker tersebut, penerimaan PBB di wilayah ini dapat mencapai 100 persen,” paparnya.

Dengan langkah-langkah solutif tersebut, ungkapnya, diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan koordinasi yang lebih baik, antara pemerintah desa, petugas pajak dan wajib pajak untuk memastikan optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Pj Bupati Sugiat dalam sambutannya menjelaskan bahwa PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali, kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan

“PBB-P2 mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah kita. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pemungutan pajak di desa-desa,” ujarnya.

Baca juga:

Penggunaan uang pajak, diantaranya meliputi pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau Puskesmas serta jalan roda pemerintahan daerah.

Dijelaskannya, penerimaan dari sektor ini menjadi salah satu yang dapat diandalkan untuk membantu pembiayaan pembangunan di Kabupaten Jombang. Sehingga, dibutuhkan upaya peningkatan penerimaan dari sektor PBB-P2 dengan berbagai cara. Salah satunya, dengan menambah jumlah wajib pajak atau mencari objek pajak baru serta menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada.

“Saya berharap kepada camat dan seluruh kepala desa agar lebih intensif lagi dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Hal ini, untuk meningkatkan kesadaran dan pengertian mereka akan pentingnya membayar pajak. Khususnya PBB-P2 demi kelangsungan pembangunan Kabupaten Jombang,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, masyarakat sudah bisa membayar melalui kanal-kanal pembayaran seperti BNI, Tokopedia, Indomart, Kantor Pos, Gopay serta beberapa lainya. “Hal tersebut merupakan inovasi peningkatan pelayanan bagi masyarakat, sehingga seharusnya sudah tidak lagi ada alasan untuk menunda membayar pajak,” urainya.

Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Jombang juga mengucapkan terima kasih karena berdasarkan data rekapitulasi realisasi PBB-P2 tahun pajak 2023, realisasi Kecamatan Mojowarno mencapai sebesar 98,78 persen. “Saya berharap untuk Kecamatan Mojowarno pada tahun 2024 ada peningkatan. Sehingga, PAD Kabupaten Jombang bisa lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah, terutama dari PBB-P2 di Kabupaten Jombang,” tambahnya. (azl/gie)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan program penghapusan denda pajak dalam rangka Hari Jadi Kota Batu PBB-P2 dan non PBB berlaku untuk semua masyarakat dan pelaku usaha. “Program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah PBB-P2 dan non PBB ini berlaku untuk waktu pembayaran 1 Oktober hingga 30 November 2023,” terangnya, saat di GOR Gajahmada, Kota Batu, Sabtu (30/09/2023) tadi.

Terkait penghapusan denda pajak tersebut, tambahnya, mengacu Perwali Nomor 18 Tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2. “Jadi, penghapusan denda PBB-P2 ditujukan masa pajak tahun 1996 hingga 2023,” ujarnya.

Kemudian, imbuh Aries, untuk denda pajak non PBB seperti pajak resto, hotel, tempat hiburan dan pajak parkir ditujukan masa pajak sampai dengan Oktober 2023 dengan waktu pelaporan sampai 15 November 2023 sesuai Perwali Nomor 188.45/274/KEP/422.012/2023. “Tentunya, penghapusan sanksi administrasi bukan hanya memperingat Hari Jadi Ke-22 Kota Batu. Namun, sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat untuk tertib atau taat pajak,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih dari itu, paparnya, program pembebasan pajak untuk non PBB juga sebagai bentuk terima kasih kepada pelaku usaha yang berpartisipasi dalam mensukseskan Hari Jadi Ke-22 Kota Batu. “Penghapusan denda pajak non PBB ini bentuk terima kasih Pemkot Batu. Di mana pelaku usaha resto, hotel, tempat hiburan dan oleh-oleh memberikan potongan harga up to 22 persen bagi masyarakat dan wisatawan selama bulan Oktober 2023 ini,” urainya.

Untuk itu, dirinya berharap dalam kesempatan ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat dan pelaku usaha atau wajib pajak (WP) untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak. “Semoga program penghapusan denda pajak PBB-P2 dan non PBB ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik-baiknya. Sehingga, pendapatan lebih optimal. Karena, semua ini juga dikembalikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Diketahui, berdasarkan catatan Bapenda Kota Batu, untuk realisasi PBB-P2 hingga Agustus 2023 mencapai Rp 13,2 miliar atau 78,21 persen dari target Rp 17 miliar. Selanjutnya, untuk non PBB dari pajak hotel terealisasi Rp 25,2 miliar atau 66,6 persen dari target Rp 37,8 miliar, restoran terealisasi Rp 19,3 miliar atau 65,9 persen dari target Rp 29,3 miliar. Sedangkan hiburan terealisasi Rp 24,1 miliar atau 66,4 persen dari target Rp 36,2 miliar. (put/sit)

“Hari ini kita membuka beberapa stand di Halaman Kantor Pemda Lamongan, yang nanti akan melayani teman-teman ASN yang ingin membayar pajak. Pencanangan pajak ini kita maksudkan dimulai dari ASN terlebih dahulu sebagai contoh masyarakat lainnya. Melalui kegiatan ini, kita juga ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pajak-pajak yang dibayarkan ini akan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat Lamongan,” ujarnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara maupun badan usaha kepada pemerintah. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya dalam upaya mendukung pembangunan.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Di Kabupaten Lamongan sendiri, jumlah SPPT PBB-P2 yang dicetak pada tahun 2023 sebesar 900 ribu lembar SPPT dengan nilai ketetapan sebesar Rp 48,2 miliar, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sejumlah 822.743 lembar dengan total Rp 44,5 miliar.

Untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran PBB, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus bertransformasi dengan sistem pelayanan publik dengan menghadirkan MPP mini yang ada di setiap kecamatan dan pembayaran berbasis digital. Sehingga, semakin memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

“Untuk mendekatkan masyarakat dalam membayar pajak kita terus melakukan transformasi pelayanan publik dengan menghadirkan MPP mini di setiap kecamatan. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh saat membayar pajak,” imbuhnya. (zen/sit)

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Bung Karna, ini mengatakan bahwa selama tiga tahun terakhir, PAD Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PAD Situbondo sekitar Rp 200 milliar.

“Kemudian, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp 220 miliar. Lalu di tahun 2022, meningkat lagi menjadi Rp 276 miliar,” kata Bung Karna yang disambut aplus tamu undangan.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Bondowoso ini menjelaskan, dengan meningkatnya PAD tersebut, maka berdampak terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah desa (Pemdes). Sehingga, dalam kesempatan sama dirinya pun meminta peran aktif Kades, dalam mendukung peningkatan PAD di Kota Santri Pancasila.

“Bapak-ibu Kades yang saya hormati, saya berharap pada tahun 2023, ini bisa lunas keseluruhan dalam pelaksanaan penarikan PBB. Dengan begitu, pembangunan di Kabupaten Situbondo, akan semakin merata,” tegasnya.

Lebih lanjut Bung Karna menerangkan, bahwa sebenarnya Situbondo dan kabupaten atau kota yang lain, dihadapkan dengan permasalahan yang cukup rumit. Yakni, dana alokasi umum (DAU) yang terus berkurang.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Bahkan, pemerintah pusat turut mengatur DAU. Mulai dari gaji PPPK, infrastruktur dan lainnya. Hanya sisanya, yang diberikan kepada Pemda untuk diatur,” bebernya.

Kondisi ini, ujarnya, pun membuat fleksibilitas pemerintah daerah kian berkurang. Karena itu, dirinya berharap semua pihak, tidak terkecuali Pemdes, untuk bisa membantu meningkatkan kemandirian fiskal.

“Untuk bisa meningkatkan kemandirian fiskal, saya tidak bisa bergerak sendiri. Tapi perlu bantuan semua pihak, termasuk para Kades,” tegasnya. (her/sit)

Daftar 29 desa di 10 kecamatan penerima penghargaan.

1. Kecamatan Sumbermalang, Desa Taman Kursi, Baderan, Alas Tengah, Tlogosari, Taman Sari, Kalirejo, Sumber Argo, Plalangan dan Desa Taman.

2. Kecamatan Banyuglugur, Desa Tepos, Talempong, Lubawang, Selobanteng dan Desa Kalisari.

3. Kecamatan Besuki, Desa Kalimas, Pesisir, Langkap dan Desa Widoropayung.

4. Kecamatan Suboh, Desa Mojodungkol, Gunung Putri, Cemara dan Desa Gunung Malang.

5. Kecamatan Mlandingan, Desa Alas Bayur.

6. Kecamatan Kendit, Desa Tambak Ukir.

7. Kecamatan Arjasa, Desa Bayeman.

8. Kecamatan Panji, Desa Sliwung.

9. Kecamatan Asembagus, Desa Bantal dan Desa Kedunglo.

10. Kecamatan Bungatan, Desa Blitok.

Apresiasi tersebut, diberikan kepada Kecamatan Plemahan dan Kecamatan Gurah, sebagai rangking I dan II, berdasarkan Klaster I dengan pokok ketetapan PBB P2 di atas Rp 3 miliar. Kemudian, Kecamatan Kunjang dan Kecamatan Ngancar sebagai rangking I dan II Kecamatan Klaster II dengan pokok ketetapan PBB P2 di bawah Rp 3 miliar.

“Saya ucapkan selamat kepada empat kecamatan terpilih. Penetapan rangking tersebut, berdasarkan realisasi sampai dengan 03 Agustus 2022, yang merupakan perpanjangan tanggal jatuh tempo penerimaan realisasi PBB P2,” terang bupati yang akrab disapa Mas Dhito.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Ditambahkannya, capaian realisasi di wilayahnya tersebut, masih perlu ditingkatkan menjadi 100 persen hingga akhir tahun. “Untuk mendukung kesuksesan pembayaran PBB P2 oleh masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparatur pajak,” terangnya, Jumat (21/10/2022) tadi, seusai rapat evaluasi PBB P2 di Bandung.

Pihaknya juga meminta, agar camat di wilayahnya untuk ikut serta mengawasi dan memantau para petugas pajak, dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan pembayarannya. Karena, adanya digitalisasi pembayaran pajak sangat berpengaruh pada penerimaan PBB P2, serta dapat dibayar secara langsung dan real time masuk ke kas daerah.

“Dengan kemajuan digitalisasi tersebut, diharapkan realisasi PBB P2 dapat meningkat dan tepat waktu,” paparnya. (kom/pan/sit)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dodik Siregar, SE, MM, menjelaskan bahwa sisa Rp 5 miliar tidak dapat diserap, akibat dampak dari masa pandemi Covid-19. Di mana, salah satu dampak yang dirasakan adalah pada sektor perekonomi masyarakat.

“Dari seluruh desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Bondowoso, ada 102 desa yang belum melunasi PBB-P2. Sesuai aturan, mereka harus disanksi 2 persen dari nilai pajak yang harus dibayarkan,” kata Dodik-sapaannya, Kamis (20/01/2022).

Mantan Camat Curahdami ini menambahkan, pada tahun 2022, targetnya sama dengan tahun 2021 yaitu Rp 16 miliar. “Mudah-mudahan, capaian untuk di tahun 2022, bisa terealisasi 100 persen. Mengingat, sektor ini sangat mempengaruhi pembangunan. Sementara di satu sisi, semoga kondisi pandemi terus menurun. Sehingga, perekonomian masyarakat bisa beransur-ansur kembali normal,” paaprnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Merujuk pada realisasi capaian target, Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, pun juga memberikan reward atas keberhasilan penagihan PBB-P2 oleh beberapa kecamatan. Diantaranya, seperti kepada Kecamatan Klabang, Sumber Wringin, Binakal, Wringin dan Kecamatan Curahdami.

Sementara untuk desa yang mendapat reward adalah Desa Purnama Kecamatan Tegalampel, Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo, Desa Sumber Suko dan Desa Jetis-Kecamatan Curahdami, Desa Pelalangan-Kecamatan Cermee.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada camat dan Kades yang berhasil melunasi PBB-P2. Mereka berhak mendapatkan reward atas keberhasilannya,” kata Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin. (zen/sit)