PBB – Memontum

Pekan Panutan Pelunasan PBB-P2, Bupati Yuhronur Ajak ASN Lamongan Jadi Panutan Membayar Pajak

Memontum 1 — Mon, 20 Mar 2023 10:55:00 +0000

Memontum Lamongan – Tidak hanya menjadi pelopor dalam membayar pajak, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lamongan juga dituntut menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal ketaatan dan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal itu disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat membayar pajak dengan memanfaatkan platform digital Bank Jatim dalam momen Pekan Bulan Panutan Pelunasan PBB-P2 Kabupaten Lamongan Tahun 2023 di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Senin (20/03/2023) tadi.

“Hari ini kita membuka beberapa stand di Halaman Kantor Pemda Lamongan, yang nanti akan melayani teman-teman ASN yang ingin membayar pajak. Pencanangan pajak ini kita maksudkan dimulai dari ASN terlebih dahulu sebagai contoh masyarakat lainnya. Melalui kegiatan ini, kita juga ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pajak-pajak yang dibayarkan ini akan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat Lamongan,” ujarnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara maupun badan usaha kepada pemerintah. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya dalam upaya mendukung pembangunan.

Baca juga :

Di Kabupaten Lamongan sendiri, jumlah SPPT PBB-P2 yang dicetak pada tahun 2023 sebesar 900 ribu lembar SPPT dengan nilai ketetapan sebesar Rp 48,2 miliar, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sejumlah 822.743 lembar dengan total Rp 44,5 miliar.

Untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran PBB, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus bertransformasi dengan sistem pelayanan publik dengan menghadirkan MPP mini yang ada di setiap kecamatan dan pembayaran berbasis digital. Sehingga, semakin memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

“Untuk mendekatkan masyarakat dalam membayar pajak kita terus melakukan transformasi pelayanan publik dengan menghadirkan MPP mini di setiap kecamatan. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh saat membayar pajak,” imbuhnya. (zen/sit)

Optimalisasi PBB dan BPHTB, Bupati Jember Sampaikan Pajak Terutang Pemkab Capai Rp 267 Miliar

Memontum 1 — Tue, 21 Feb 2023 11:45:00 +0000

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten Jember akan menelusuri sebanyak Rp 267 miliar Pajak Bumi dan bangunan (PBB), yang terutang dan belum dibayarkan oleh wajib pajak. Jumlah pajak yang belum tertagih tersebut, adalah akumulasi selama bertahun-tahun lamanya. Ada dugaan, penunggak pajak tersebut adalah warga miskin.

Fakta banyaknya PBB yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak tersebut, diungkapkan oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto, seusai acara Optimalisasi PBB dan BPHTB di Aula Sudirman, Selasa (21/02/2023) tadi. Acara tersebut, dihadiri seluruh kepala desa dan camat serta dari pihak Kejaksaan Negeri Jember.

“Ada Rp 267 miliar yang terutang. Jadi, itu belum tertagih. Bukan pajak tahun ini, tetapi mulai 20 tahun lalu sampai hari ini,” kata Bupati Hendy.

Agar pajak terutang tersebut berkurang, ujarnya, Pemkab Jember akan melakukan penelusuran atau pengecekan. “Tentunya nanti kami detail. Kami cek, siapa saja wajib pajak yang belum membayar,” tambahnya.

Baca juga :

Data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tersebut, nantinya akan dikros cek dengan jumlah warga miskin di Jember. “Kami memiliki 220 ribu warga yang belum mampu. Dan seandainya mereka belum mampu tapi punya rumah tapi tidak kerja, ya gak mungkin harus menjual rumah untuk membayar tunggakan pajak,” imbuhnya.

Namun demikian, Bupati Hendy akan berupaya agar warga miskin mendapatkan keringanan. “Kami akan membuat satu kebijakan, selama itu tidak melanggar hukum tentunya kami akan membuat kajian dulu, sebelum kebijakan ini kami ambil,” jelasnya.

Sementara itu, pendapatan asli daerah dari sektor pajak sendiri, selama ini mengalami kenaikan. Target penerimaan dari pajak tahun 2023 sebesar Rp 80 miliar, sementara di tahun 2021 sebesar Rp 67 miliar dan di tahun 2022 naik menjadi Rp 72 miliar. “Naik realisasinya, tetapi kurang tinggi menurut saya,” jelasnya. (rio/gie)

Bupati Karna Berikan Penghargaan untuk 29 Desa di Situbondo yang Lunas PBB P2

Memontum 1 — Wed, 01 Feb 2023 09:50:00 +0000

Memontum Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menghadiri acara pemberian penghargaan atau reward kepada lembaga dan organisasi yang telah berkontribusi terhadap Pemkab Situbondo, serta pemberian penghargaan kepada kecamatan dan desa yang lunas PBB P2 tahun 2022, Rabu (01/02/2023) tadi. Serangkaian gelaran acara yang berlangsung di Pendapa Arya Situbondo, diantaranya memberikan penghargaan kepada 29 desa di 10 kecamatan.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Bung Karna, ini mengatakan bahwa selama tiga tahun terakhir, PAD Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PAD Situbondo sekitar Rp 200 milliar.

“Kemudian, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp 220 miliar. Lalu di tahun 2022, meningkat lagi menjadi Rp 276 miliar,” kata Bung Karna yang disambut aplus tamu undangan.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Bondowoso ini menjelaskan, dengan meningkatnya PAD tersebut, maka berdampak terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah desa (Pemdes). Sehingga, dalam kesempatan sama dirinya pun meminta peran aktif Kades, dalam mendukung peningkatan PAD di Kota Santri Pancasila.

“Bapak-ibu Kades yang saya hormati, saya berharap pada tahun 2023, ini bisa lunas keseluruhan dalam pelaksanaan penarikan PBB. Dengan begitu, pembangunan di Kabupaten Situbondo, akan semakin merata,” tegasnya.

Lebih lanjut Bung Karna menerangkan, bahwa sebenarnya Situbondo dan kabupaten atau kota yang lain, dihadapkan dengan permasalahan yang cukup rumit. Yakni, dana alokasi umum (DAU) yang terus berkurang.

Baca juga :

“Bahkan, pemerintah pusat turut mengatur DAU. Mulai dari gaji PPPK, infrastruktur dan lainnya. Hanya sisanya, yang diberikan kepada Pemda untuk diatur,” bebernya.

Kondisi ini, ujarnya, pun membuat fleksibilitas pemerintah daerah kian berkurang. Karena itu, dirinya berharap semua pihak, tidak terkecuali Pemdes, untuk bisa membantu meningkatkan kemandirian fiskal.

“Untuk bisa meningkatkan kemandirian fiskal, saya tidak bisa bergerak sendiri. Tapi perlu bantuan semua pihak, termasuk para Kades,” tegasnya. (her/sit)

Daftar 29 desa di 10 kecamatan penerima penghargaan.

1. Kecamatan Sumbermalang, Desa Taman Kursi, Baderan, Alas Tengah, Tlogosari, Taman Sari, Kalirejo, Sumber Argo, Plalangan dan Desa Taman.

2. Kecamatan Banyuglugur, Desa Tepos, Talempong, Lubawang, Selobanteng dan Desa Kalisari.

3. Kecamatan Besuki, Desa Kalimas, Pesisir, Langkap dan Desa Widoropayung.

4. Kecamatan Suboh, Desa Mojodungkol, Gunung Putri, Cemara dan Desa Gunung Malang.

5. Kecamatan Mlandingan, Desa Alas Bayur.

6. Kecamatan Kendit, Desa Tambak Ukir.

7. Kecamatan Arjasa, Desa Bayeman.

8. Kecamatan Panji, Desa Sliwung.

9. Kecamatan Asembagus, Desa Bantal dan Desa Kedunglo.

10. Kecamatan Bungatan, Desa Blitok.

Bapenda Kota Malang Bakal Lakukan Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2023

Memontum 1 — Tue, 27 Dec 2022 11:40:00 +0000

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, di tahun 2023 akan melakukan penyesuaian besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOPBB). Tentunya, hal itu didasari oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Kepala Bapenda, Handi Priyanto, menyampaikan jika sesuai dengan Perda tersebut, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. “Hampir seluruh wilayah Kota Malang mengikuti perkembangan harga property yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, setelah pada tahun 2021 dan tahun 2022 juga dilakukan penyesuaian di beberapa objek PBB saja,” ucap Handi, Selasa (27/12/2022) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, jika penyesuaian NJOP di tahun 2023 mendatang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena tidak diikuti dengan kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Baca juga :

“Penyesuaian NJOP tahun 2023 tidak diikuti dengan kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Karena sesuai dengan ketentuan, Perda Kota Malang Nomor 11 tahun 2011 pasal 24 ayat 2 huruf f, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 2 huruf b,” jelasnya.

Karena itu, Bapenda Kota Malang akan memberikan stimulus kepada masyarakat sebesar kenaikan PBB yang tertuang. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 15 tahun 2013, Pasal 20 ayat 2.

“Penyesuaian NJOP PBB ini meski tidak berdampak pada pembayaran PBB namun akan berdampak pada penerimaan pajak dari sektor BPHTB,” tegasnya.

Tentu dengan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dari sektor BPHTB tersebut, akan menambah dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. “Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Malang tengah melakukan persiapan untuk cetak masal PBB tahun 2023 yang akan didistribusikan pada awal tahun 2023,” imbuhnya. (rsy/sit)

Realisasi PBB P2 Tembus Angka 94,87 Persen, Mas Dhito Apresiasi Empat Kecamatan di Kabupaten Kediri

Memontum 1 — Fri, 21 Oct 2022 08:51:33 +0000

Memontum Kediri – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Kediri, mencapai 94,87 persen. Atas raihan capaian tersebut, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengapresiasi empat kecamatan yang telah mencapai pokok ketetapan pajak tahun 2022.

Apresiasi tersebut, diberikan kepada Kecamatan Plemahan dan Kecamatan Gurah, sebagai rangking I dan II, berdasarkan Klaster I dengan pokok ketetapan PBB P2 di atas Rp 3 miliar. Kemudian, Kecamatan Kunjang dan Kecamatan Ngancar sebagai rangking I dan II Kecamatan Klaster II dengan pokok ketetapan PBB P2 di bawah Rp 3 miliar.

“Saya ucapkan selamat kepada empat kecamatan terpilih. Penetapan rangking tersebut, berdasarkan realisasi sampai dengan 03 Agustus 2022, yang merupakan perpanjangan tanggal jatuh tempo penerimaan realisasi PBB P2,” terang bupati yang akrab disapa Mas Dhito.

Baca juga :

Ditambahkannya, capaian realisasi di wilayahnya tersebut, masih perlu ditingkatkan menjadi 100 persen hingga akhir tahun. “Untuk mendukung kesuksesan pembayaran PBB P2 oleh masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparatur pajak,” terangnya, Jumat (21/10/2022) tadi, seusai rapat evaluasi PBB P2 di Bandung.

Pihaknya juga meminta, agar camat di wilayahnya untuk ikut serta mengawasi dan memantau para petugas pajak, dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan pembayarannya. Karena, adanya digitalisasi pembayaran pajak sangat berpengaruh pada penerimaan PBB P2, serta dapat dibayar secara langsung dan real time masuk ke kas daerah.

“Dengan kemajuan digitalisasi tersebut, diharapkan realisasi PBB P2 dapat meningkat dan tepat waktu,” paparnya. (kom/pan/sit)

Pekerjaan Proyek Jasgas Terkesan Asal, Ketua DPC PBB Lumajang Akui Banyak Terima Keluhan dan Minta Pengerjaan Dihentikan Sementara

Memontum 1 — Mon, 10 Oct 2022 15:48:10 +0000

Memontum Lumajang – Pengerjaan pemasangan jaringan gas (Jargas) yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan berlangsung di wilayah Kabupaten Lumajang, terus menuai reaksi. Adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Lumajang, Ahmad Suhari, yang kali ini menyebut bahwa akibat banyaknya pemasangan yang terkesan asal, membuat masyarakat berkeluh kesah kepadanya terkait proyek Jasgas. “Penemuan saya di lapangan, banyak kejanggalan dalam cara pengerjaannya. Terutama, dalam penggalian, dimana yang saya dengar galiannya itu kurang lebih 150 cm. Namun, kita mendapati banyak dari galian yang saat ini sebagian sudah ditimbun, itu tidak sampai satu meter. Bahkan, ada yang diperkirakan sekitar 50 cm hingga 80 cm, itu banyak,” kata Suhari, Senin (10/10/2022) tadi.

Dirinya menilai, jika galian tidak sesuai dengan spesifikasi, maka secara otomatis akan membahayakan. Salah satunya, selain warga juga keberadaan pipa yang ditanam tersebut.

“Ini sekarang, dikeluhkan oleh warga. Keluhan masyarakat, salah satunya karena tidak adanya sosialisasi. Terus, ya galiannya yang amburadul. Misalnya, yang sudah digali dan ditutup, itu tidak disama ratakan. Sehingga, ini sangat mengganggu. Bahkan, bekas galiannya juga banyak yang menumpuk dipinggir jalan. Karena membahayakan masyarakat inilah, masyarakat berkeluh kesah. Belum lagi, juga bisa membuat warga juga jatuh ke lubang galian, karena minim pengaman,” ungkapnya.

Dirinya pun berharap, agar proyek ini dihentikan dahulu untuk sementara waktu. Setidaknya, diadakan evaluasi dan duduk bersama masyarakat terutama para tokoh masyarakat setempat. “Karena apa, ya sosialisasi ini sangat dibutuhkan. Gas bumi ini bisa membahayakan, jika pemasangannya seperti itu. Apalagi, nanti masuk-masuk ke desa,” imbuhnya.

Baca juga :

Suhari menambahkan, jika proses pemasangannya bagus, dirinya juga berharap agar proyek Jargas ini bisa berjalan dengan baik. Karena menurutnya, kalau pekerjaannya baik, maka hasilnya akan baik. “Tapi, kalau pekerjaannya tidak baik, maka hasilnya pasti tidak baik. Kita berharap, pekerjaan ini dievaluasi sehingga hasilnya betul-betul baik,” tambahnya.

Sementara itu, pihak pelaksana proyek Jargas ketika hendak dikonfirmasi di kantornya, diketahui yang berwenang tidak ada. Menurut seorang yang di kantor, disampaikan bahwa pihak pelaksana sedang tidak ada ditempat. “Yang berkompeten memberikan penjelasan sedang keluar, Pak,” kata salah satu pekerja yang ada di kantor tersebut, Senin (10/10/2022) tadi.

Sementara itu, ketika pihak Jargas dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, pun tidak memberikan jawaban.

Sekedar diketahui, dari papan nama proyek tertulis Intansi Kementerian ESDM – Ditjen Migas. SUP/Proyek Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Lumajang (4, 020 SR). Sementara Kontraktor KSO Petronesia Benimel – Maharani Prima. Waktu Pelaksanaan 210 Hari (20 Mei – 15 Desember 2022). (adi/sit)

Tingkatkan PAD Situbondo, Bapenda Bentuk Satgas Pajak dan Retribusi

Memontum 2 — Wed, 13 Apr 2022 01:23:27 +0000

Memontum Situbondo – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo, membentuk Satgas Pajak dan Retribusi sebagai langkah untuk memaksimalkan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bapenda Situbondo, Edi Wiyono, mengatakan bahwa Satgas Pajak dan Retribusi yang dibentuk, ini bertugas untuk menyelesaikan tunggakan pajak dari wajib pajak. Khususnya, tunggakan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nilainya mencapai Rp 48,242 miliar. “Angka itu merupakan ang terhutang sejak 2014 atau saat KPP Pratama melimpahkan kepada pemerintah daerah hingga 2021,” kata Edi Wiyono, Rabu (13/04/2022) tadi.

Satgas Pajak dan Retribusi ini, ujarnya, terdiri dari unsur Bapenda, inspektorat, bagian hukum, kejaksaan dan kepolisian. Mereka akan sinergi dalam menjalankan tugas dan berharap para wajib pajak membayar tunggakannya.

“Ini salah satu strategi kami, agar wajib pajak membayar tunggakannya,” imbuh Edy.

Kejar Target Taat Pajak, Bapenda Kota Batu Gelar Gebyar Berhadiah

Memontum 2 — Sat, 09 Apr 2022 09:03:50 +0000

Memontum Kota Batu – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, gelar gebyar berhadiah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, Sabtu (09/04/2022). Kegiatan ini, dimaksudkan juga untuk mencapai pendapatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Upaya ini, merupakan bagian dari percepatan Bapenda dalam mencapai target dari pendapatan PBB. Target yang diupayakan Rp 14,7 miliar. Sementara hingga saat ini atau pada triwulan pertama 2022, masih 10 persen atau hanya Rp 1,4 miliar.

“Dengan adanya gebyar berhadiah ini, kami harapkan menjadi stimulus pendorong bagi masyarakat agar patuh dan taat membayar pajak yang harus di bayar,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, Dyiah Lies Tina Purwanty.

Dyah menambahkan, gebyar ini diharapkan akan terus berjalan. Sehingga antusias dari warga untuk membayar pajak semakin besar.

Tuntaskan Misi Perdamaian PBB di Darfur Sudan, Kapolres Situbondo Beri Reward Brigadir Pradika

Memontum 1 — Wed, 16 Mar 2022 05:28:30 +0000

Memontum Situbondo – Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya, menyambut dan memberikan penghargaan kepada salah satu anggota Polres Situbondo, yang telah selesai melaksanakan tugas di bawah organisasi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN).

Apel penyambutan Brigadir Pradika Triyandana, yang telah selesai bertugas di Satuan Tugas Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 12 pada misi perdamaian PBB UNAMID di Darfur Sudan, digelar di Halaman Mapolres Situbondo. Turut hadir dalam kesempatan itu, Wakapolres, Kabag, Kasat dan Kapolsek jajaran serta anggota Polres dan ASN, Rabu (16/03/2022) tadi.

Dalam sambutannya, Kapolres Situbondo mengucapkan terima kasih dan apresiasi, atas dedikasi Brigadir Pradika Triyandana, mewakili Polres Situbondo dan satuan Polri, dalam melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh integritas sebagai kontingen Satuan Tugas Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 12 dalam menjalankan misi perdamaian PBB UNAMID di Darfur Sudan.

“Apresiasi dan penghargaan untuk Brigadir Pradika Triyandana, sebagai salah satu personil berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam bertugas. Sehingga, bisa mewakili Polres Situbondo sebagai kontingen Satuan Tugas Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 12 di bawah organisasi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” ujar Kapolres.

Baca juga :

Lebih lanjut Kapolres Situbondo menjelaskan, bahwa personil Polri yang terpilih menjalankan tugas sebagai Formed Police Unit (FPU) Indonesia, mempunyai tugas dan wewenang sesuai mandat pada misi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tiga tugas utama FPU, adalah melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum, serta mendukung kegiatan operasi Kepolisian di daerah misi.

FPU Garuda Bhayangkara Indonesia memiliki kemampuan seperti penanggulangan huru-hara, Search And Rescue (SAR), penjinakan bom, investigasi, intelijen, kontra teroris, perlindungan Very Very Important Person (VVIP), penembak jitu, komunikasi elektronik, mekanik hingga memasak.

Sementara itu, Brigadir Pradika Triyandana, dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Situbondo, atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan. Selama bertugas 1 tahun 5 bulan mulai tanggal 5 September 2020 hingga 14 Februari 2022, terus diberikan support oleh kesatuan Polres Situbondo. Sehingga, semua tugas berjalan lancar dan selamat sampai kembali ke Indonesia, khususnya di Situbondo berkumpul bersama keluarga.

“Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolres, atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan. Reward ini sebagai penambah semangat untuk terus berprestasi dan mengabdi di Polri, untuk melayani masyarakat,” paparnya. (her/sit)