Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Muji Dwi Leksono, menjelaskan bahwa regulasi baru dengan nama PBG ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). “Jadi, dengan regulasi yang baru ini, maka istilah IMB diganti dengan PBG. Ini menggunakan aplikasi SIMBG. Jadi, setiap pengguna layanan yang mau izin PBG, bisa melalui aplikasi ini,” terang Muji, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (23/03/2023) tadi.

Aplikasi SIMBG, tambahnya, itu bisa diakses oleh semua. Bahkan, terkoneksi dengan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Proses itu akan berjalan dan dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Baru setelah proses dipenuhi, maka dilakukan pembayaran restribusi. Seperti di IMB ada bayar restribusi. Setelah membayar restribusi proses berjalan baru masuk ke perizinan. Di perizinan inilah, merupakan domain dari DPMPTSP. Dan, kami akan menindaklanjuti selama dua hari kalau sudah masuk di perijinan tadi,” jelasnya.

PGB ini, tambahnya, adalah perubahan. Dalam artian, kesan izin itu tidak ada tetapi menjadi persetujuan. Sedangkan, saat ini melalui aplikasi SIMBG untuk mengurus PBG di dinas perumahan dan kawasan pemukiman sudah 182 berkas yang diproses. Tahun 2023 ini, baru satu PBG yang sudah selesai. “Ya, harapan saya tentunya tidak terjadi trouble pada sistem aplikasinya. Karena, sudah banyak yang menunggu,” laparnya. (put/sit)

Salah satu Aliansi LSM Jombang, Lutfi Utomo, dalam orasinya menyampaikan bahwa fenomena dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para investor besar di Kabupaten Jombang, membuat aliansi LSM Jombang, harus bergerak cepat. Karenanya, Satpol PP harus tidak bersikap melemah terhadap pelanggar.

“Indikasinya, yaitu seringkali Satpol PP selaku penegak peraturan dan perundang-undangan, melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Khususnya, di sektor pembangunan industri, bangunan-bangunan pabrik besar, toko-toko besar, properti-properti serta tower BTS. Semua yang identik itu, adalah dimiliki oleh pengusaha berkapital besar dan dibiarkan membangun tanpa mengantongi izin pembangunan. Seperti salah satu contoh kasusnya, terindikasi pada PT Kema Sejahtera Kabuh,” ujar Lutfi.

Pihaknya merasa, Satpol PP terkesan membiarkan pembangunan pabrik yang tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kondisi ini, malah menjadi sebuah tontonan penegakan hukum yang memalukan. Sehingga, Satpol PP dianggap mengalami kemandulan dalam penegakkan hukum.

“Menanggapi kemandulan dalam penegakan hukum ini, kami meminta kepada Satpol PP Jombang agar menutup aktifitas pembangunan PT Kema Sejahtera Kabuh, sekarang juga. Serta, membongkar bangunan tanpa mengulur waktu dengan memakai alasan koordinasi dengan lintas OPD,” tuturnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Alisiansi LSM Jombang juga meminta Satpol PP, agar bertanggung jawab kepada sejumlah petani yang areal tanamannya rusak akibat terendam air hujan. Dampak tanaman terendam, adalah dari adanya pembangunan pabrik tanpa izin.

Usai orasi, mereka pun diminta melakukan audiensi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Thomson Pranggono, menyampaikan bahwa sejak adanya pengaduan masyarakat pada 27 Desember 2022 terkait PT Kema Sejahtera Kabuh, pihaknya sudah melakukan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Mulai dari tanggal 29 Desember 2022, kami sudah menjalankan SOP dengan mengirimkan surat panggilan pada PT Kema Sejahtera Kabuh. Namun dari pihak tersebut, tidak memenuhi surat panggilan dengan alasan masih dalam masa libur tahun baru,” ungkapnya.

Satpol PP juga sudah melayangkan surat peringatan pertama, agar perusahaan PT Kema Sejahtera Kabuh, memhentikan aktivitas perusahaan. Setelah menunggu balasan surat panggilan yang tidak dipenuhi sesuai dengan masa yang telah ditentukan dalam SOP, yakni balasan dan tanggapan akan ditunggu selama 3 hari dan paling lama seminggu. Pada akhir audiensi, Sat Pol PP bersama aliansi LSM Jombang, sepakat untuk mendatangi PT Kema Sejahtera Kabuh. (azl/gie)

Sesuai aturan yang ada, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan, untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut.

Dalam aturan tersebut, juga diurai bahwa setiap orang yang ingin membangun sebuah bangunan, maka harus mencantumkan fungsi dari bangunan dalam PBG. Fungsi bangunan itu, meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ketua Pansus IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa pembahasan Raperda tentang PBG ini masih dalam tahap pemaparan awal. “Jadi, hari ini kita membahas rencana retribusi PBG yang dimulai dari pemaparan awal terlebih dahulu. Gambarannya kita menyesuaikan PP nomor 16 tahun 2021. Jadi kita harus menyesuaikan pergantian dari IMB ke PBG. Disini kita juga mengatur proses perijinan bangunan gedung,” ujarnya, Selasa (04/10/2022) pagi.

Nantinya, Pemerintah Daerah akan memproyeksikan kenaikan nilai tarif pajak dan retribusi gedung atau bangunan yang telah disebutkan dalam Perda yang baru. Adapun yang menjadi fokus pembahasan Raperda ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi, konsekwensinya tatkala masyarakat, dunia usaha akan mendirikan bangunan khususnya di Trenggalek, haruslah memiliki persyaratan yang ada dalam aturan Perda ini nantinya,” jelas Obeng-sapaan akrabnya.

Untuk besaran nilai tarif PBG, ujarnya, nantinya berada di bawah daerah lain seperti halnya Kediri. Besaran tarif ini menyesuaikan dengan kondisi di Trenggalek. Kurang lebihnya, besaran tarif untuk retribusi PBG di Trenggalek nantinya antara 0,1-0,5 persen dari daerah lain.

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, jika sesuai dengan undang-undang terbaru yakni nomor 1 tahun 2022, semua pajak dan retribusi daerah harus dijadikan 1 Perda. Akan tetapi, PP yang mengatur hal itu masih belum keluar. Sehingga perlu adanya persiapan objek retribusi dalam 1 Perda yang sesuai dengan UU.

“Insyaallah, nanti kita mempersiapkan beberapa obyek retribusi yang ada di Trenggalek untuk dijadikan 1 Perda saja,” imbuhnya.

Pansus IV Trenggalek menyarankan, usai pemaparan awal Raperda PBG yang disampaikan Dinas pengampu Perda kali ini agar implementasi kedepannya harus lebih mudah. “Tadi kita memberi saran masukan kepada Dinas pengampu Perda. Paparan implementasinya jangan sampai mempersulit masyarakat yang akan melakukan ijin PBG maupun akan tertib administrasi yang lain,” papar Obeng.

Dalam hal ini, Pansus IV juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan 2 Perda sekaligus. Yang pertama Perda PBG dan yang kedua Perda NPWP. Ditargetkan kedua Perda ini akan selesai sebelum Desember 2022. (mil/sit)