Dalam pelaksanaan yang berlangsung di Ruang Graha Wiyata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, turut hadir Sekretaris Daerah, Drs. H.Syaifullah MM.

Sekda Situbondo, dalam kesempatan itu juga secara simbolis menyerahkan kartu Indonesia sehat (KIS) kepada empat orang perwakilan. Didampingi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Perwakilan BPJS Kesehatan cabang Situbondo.

Tampak hadir pula dalam pelaksanaan itu, Kabid SDK pada Dinas Kesehatan, Kepala OPD terkait, Kepala desa dan Lurah Se-Kab Situbondo, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Situbondo, serta undangan lain.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kabupaten Situbondo. Melalui jaminan kesehatan nasional (JKN), dengan harapan Kabupaten Situbondo, dapat mencapai cita-cita besar yaitu seluruh warga Kabupaten Situbondo memiliki JKN,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Bapak H. Imam Hidayat S.Kep.,M.Kes.Ners.

Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan ini, tambahnya, adalah bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Sekretaris Daerah, Drs. H. Syaifullah MM, dalam sambutannya mengatakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, program kesehatan harus dilaksanakan dengan transparan dan jelas sehingga tidak timbul permasalahan bagi masyarakat miskin Kabupaten Situbondo.

Sekedar di ketahui, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh Pemkab Situbondo, pada akhir Desember 2020 sebanyak 20.980 orang. Kemudian, dilakukan penon-aktifan sejumlah 2.728 orang, dikarenakan ada peningkatan status kemiskinan dari status sebelumnya.

“Sangat miskin dan miskin dengan melakukan updating kepesertaan melalui sinkronisasi penetapan DTD AKP tahun 2020,” ujar Imam Hidayat.

Lebih lanjut Imam Hidayat menegaskan, penambahan kepesertaan dengan memasukkan penduduk dengan kriteria sangat miskin dan miskin penetapan AKP tahun 2020 sebanyak 2.842 orang. “Sehingga, total penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per 1 januari 2021 sebanyak 21.125 orang,” imbuh Imam Hidayat.

Sedangkan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, adalah istilah baru di tahun 2021 untuk mengganti PBI APBD, dengan tidak ada lagi istilah PBI APBD. PBI hanya digunakan untuk penduduk miskin yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Imam Hidayat berharap, agar desa bisa melakukan pendataan AKP dengan benar. Sehingga, tidak ada hak penduduk miskin yang dikorbankan. Misalnya, dengan di non-aktifkan kartu KISnya padahal statusnya masih miskin.

“Sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh akses pelayanan kesehatan,” papar Imam Hidayat.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, ujarnya, telah mendistribusikan 2.842 KIS PBID. Untuk saat ini (tahap 2), tentang pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa KIS.

“Pemerintah Kabupaten Situbondo, telah mendaftarkan sejumlah 21.125 warga miskin per 1 januari 2021 ke BPJS Kesehatan. Namun, yang layak terbit dan didistribusikan saat ini baru 2.842 KIS,” paparnya. (her/ed2)

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinkes, Sudiyo. Ia mengatakan, survey sudah selesai dilakukan namun belum memiliki keputusan. Sebab, hingga kini pihaknya masih menunggu petunjuk dan teknis (Juknis) dan keputusan bupati.

“Belum bisa kami sebutkan hasil surveynya seperti apa, sebab masih menunggu keputusan pimpinan tertinggi di Bangkalan ini,” ujarnya saat ditemui di kantor dinkes ,(19/3/2020).

Namun ia memastikan, keputusan pembaruan data nanti akan menyenangkan semua pihak. Hingga kini, ada sekitar 53 ribu data yang telah di nonaktifkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial sekaligus Plt Sekda Bangkalan, SetijaBudhi mengatakan jumlah PBID tetap tunduk pada aturan pemerintah pusat dan juga kemampuan daerah melalui APBD. Hingga kini, pihaknya terus melakukan pembaruan data melalui petugas yang ada di masing-masing daerah.

“Jadi harus menyesuaikan data di Kemensos dan dana di APBD. Kalau tercecer kita bisa gunakan biakesmaskin,” pungkasnya. (Isn/nhs/yan)

Benar saja, hasil pendataan tiap dinas berbeda. Misal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu ada 1.580 DTKS, tapi Dinas Sosial mencatat 44.977 DTKS dari total penduduk Kota Batu saat ini 218.161 jiwa, dimana yang laki 109.777 dan perempuan 108.384 jiwa.

Sinkronisasi data : Rakor gabungan untuk mencocokan data warga miskin dan pra sejahtera tengah dilakukan oleh Pemkot Batu di Lantai IV Balaikota Among Tani, Rabu (11/3/2020)

“Tidak samanya data itu yang kami sinkronkan. Tujuannya biar kedepan pemda tidak salah memberikan bantuan seperti BPJS Kesehatan bagi warga miskin xa dan pemerintah pusat yaitu JKN-KIS. Kalau sampai tumpang tindih dan tak tepat sasaran yang riskan,” ucap Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso saat memimpin rakor di Lantai IV Balai Kota Among Tani, Rabu (11/3/2020).

Punjul berharap rakor ini bisa memvalidkan data tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hari ini kita juga mengundang BPJS, BPS, Dinsos, Dinkes, dan Dinas Ketahanan Pangan dan OPD terkait lainnya untuk mencari data kemiskinan yang real,” tandasnya.

Beberapa perbedaan pun ditemukan contohnya ada warga miskin/pra sejahtera yang tercatat tidak mampu namun sekarang sudah menjadi pra sejahtera. Data Dinsos tercatat 44.977 DTSK. Sesuai peraturan yang berlaku, data warga penerima bantuan harus yang masuk di data DTKS tersebut. Baik lansia, sembako dan bantuan lainnya harus berdasarkan data DTKS yang sudah by name dan by addresnya juga.

Dari jumlah itu, kemudian yang masuk di PBI JKN 23.335 jiwa, kemudian yang masuk di PBID berjumlah 13.752 jiwa dan yang tidak tercover JKN dan PBID di DTKS sejumlah 19.589 jiwa yang belum tercover. Sedangkan untuk DTKS di Dinas Ketahanan Pangan hanya 1580 DTKS. Data tersebut berbeda dengan Dinas Sosial, sehingga ada beberapa warga yang mendapat bantuan beras. Karena beberapa warga tersebut tidak memiliki NIK.

“Artinya mereka yang tidak punya NIK bukan warga Batu dan bisa diragukan. Sehingga saat membagikan sembako harus membawa NIK/Fotocopy KTP. Dengan belum sinkronnya data warga miskin di Kota Batu kami takutkan ada yang tak mendapat bantuan dari Pemkot,” keluhnya.

Asissten II Setda Pemkot Batu Endang Triningsih mengutarakan, dengan data valid pemkot bisa mengcover program pengentasan di Kota Batu. Saran Endang, data tersebut dikantongi oleh Dinsos, lalu ada perumusan kategori miskin yang harus ditetapkan.

“Data itu berubah-ubah. Nah itu yang harus sependapat dan data mana yang akan digunakan. Contoh saja verifikasi data peserta BPJS di Kota Batu warga miskin belum tercover semua karena data yang tidak valid,” tutupnya. (lih/yan)

“Dari sample yang saya terima, saya yakin peserta yang sudah dinonaktifkan kemarin, punya peluang aktif kembali,”ujar Nur Hasan saat ditemui diruang kerjanya.

Dari sample data yang diterimanya, ada sebanyak 2.572 peserta PBID. Namun 1.177 peserta dinyatakan tidak layak menerima. Sedangkan sisanya masuk dalam kategori pra sejahtera dan wajib dibiayai daerah.

“Dari contoh ini, perbandingannya 40:60. Jadi selama ini kita masih biayai 40 persen warga di kecamatan Galis, padahal sudah ada yang meninggal, sejahtera dan juga pindah domisili,” tambahnya.

Ia berharap, bisa secepatnya duduk bersama dengan pihak dinas kesehatan untuk mengetahui hasil survey secara keseluruhan. Hal itu diperlukan, untuk mengetahui data penerima sebelum ada pembaruan kontrak yang akan berlaku pada 1 Maret mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan,Sudiyo mengaku sudah menerima seluruh hasil survey PBID dari seluruh puskesmas. Namun ia belum bisa menunjukan statistik hasil rekapan data tersebut.

“Dari kemarin sudah masuk semua ke kami, namun masih di rekap lagi supaya bisa mengetahui tiap kategori,” terangnya.

Dikatakan, data tersebut dipastikan sudah selesai esok hari. Selanjutnya ia akan menunjukkan ke komisi D DPRD Bangkalan dan kemudian diserahkan ke BPJS untuk segera diinput sebagai pembaruan kontrak.

“Dari BPJS memberi kita waktu sampai tanggal 20. Insyaallah besok sudah bisa dikirim kesana,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

“Insyaallah hari ini sudah 100 persen. Seluruh Kapus sudah sanggup menyelesaikan dan besok disetor,” ucapnya, Minggu (16/2/2020). Ia juga yakin insan kesehatan yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan verval mendata sesuai keadaan yang ada dan tidak dibuat-buat. Sehingga data yang dihasilkan valid dan bantuan BPJS kelas lll itu tak salah sasaran.

“Sampai saat ini jumlahnya yang masuk kategori dan tidak masih belum kita ketahui,” tambahnya.

Diketahui, saat ini Pemkab Bangkalan mendapatkan anggaran Rp 31 milyar untuk bantuan iuran BPJS kelas lll bagi masyarakat tidak mampu. Dari jumlah tersebut, maka akan ada 65 ribu jiwa yang bisa ditanggung oleh daerah.

Meski begitu, Dinkes tutup mata jika kebutuhan masyarakat jauh diatas anggaran yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Sudiyo,Kepala Dinkes Bangkalan. Ia mengaku akan memperjuangkan anggaran lebih jika masyarakat membutuhkan bantuan Pemda untuk dicover.

“Kita akan perjuangkan kebutuhan masyarakat yang betul-betul tidak mampu untuk membayar premi ini supaya bisa turut merasakan pelayanan kesehatan. Jika kebutuhan diatas anggaran, maka kami siap carikan anggaran supaya masyarakat kecil bisa mendapat pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (Isn/nhs/yan)

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Sudiyo usai melakukan rapat bersama pihak BPJS dan Pemkab. Ia menyebut, pengurangan PBID di Bangkalan sebanyak 90.038 ribu jiwa dari jumlah sebelumnya sebanyak 155.038 ribu jiwa. Sehingga PBID Bangkalan sebanyak 65.000 ribu jiwa.

“Penyebab pengurangan itu dua, yakni verval data karena selama ini kita pakai data lama jadi kita terus perbarui data tersebut. Dan kedua, karena naiknya premi BPJS,” tegasnya.

Diketahui, tahun 2020 ini anggaran yang disediakan daerah untuk PBID sebanyak Rp 31 Milyar. Dengan naiknya premi BPJS, pemkab harus melakukan pemangkasan terhadap penerima itu sendiri.

Yoyok sapaan akrab Sudiyo menambahkan, Verval data ini sekaligus bertujuan agar bantuan pembiayaan iuran BPJS ini tepat sasaran. Bahkan, untuk memastikan penerima tersebut, Dinkes terus menyaring data dari Dinsos.

“Data itu dari dispendukcapil lalu diberikan ke dinsos, dari dinsos kita langsung cek lapangan. Kita kerahkan insani kesehatan untuk cek door to door supaya bantuan ini betul-betul tepat sasaran,” lanjutnya.

Meski demikian, saat ini Pemkab masih membayar penuh iuran BPJS bagi PBID. Ditargetkan, bulan Maret ini pendataan dapat rampung dilakukan.

Sementara itu, Dr Elke Winasari Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madura menyampaikan pengurangan PBID sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah. Ia berharap, data konkrit penerima dapat secepatnya diserahkan pada pihak BPJS.

“Untuk Madura hanya Bangkalan yang melakukan pengurangan, untuk Kabupaten lain tetap mengupayakan, baik menggunakan data lama dan juga penambahan anggaran. Itu semua kewenangan Pemda masing-masing. Kami berharap data real segera bisa diterima,” ujarnya.

Harapan itu juga bertujuan agar Pemkab tidak mengalami pembengkakan pembayaran iuran BPJS. Sebab, semakin lama data tersebut diterima maka iuran yang dibayarkan juga tinggi.

Diketahui, pembayaran iuran BPJS yang ditanggung oleh daerah untuk PBID atau kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin kelas lll yang semula Rp 25 ribu saat ini naik menjadi Rp 42 ribu. (isn/nhs/yan)