Pasalnya sudah jelas ada surat dari PBNU perihal penghentian proses pemilihan rektor tetapi ngotot tetap melaksanakan. Bahkan hingga proses pelantikan rektor, yang saat itu terpilihlah saudara Maskuri.

Sumber Memo X sempat mengatakan dalam statuta Unisma mempunyai yayasan yang dibawahnya PBNU. Otomatis harusnya patuh pada lembaga yang memayungi. Tapi yang terjadi tidak demikian.

Selain itu dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar yayasan Unisma menurut para sumber seorang rektor hanya boleh menjabat 2 kali. Faktanya sampai menjabat 3 kali.

Entahlah, yang jelas kalau sebuah perguruan tinggi yang notabene isinya para intelektual dalam urusan seperti ini sampai menghalalkan segala cara merupakan preseden buruk. Pastinya, kita semua ingin yang normatif saja. Semoga masalah itu ketemu solusinya. Amin (*)

Penulis adalah Dirut Memo X Grup, Prayogi Pangestu.

“Kalau perlu, Ketua Yayasannya dinonaktifkan. Karena bagaimana pun, apa yang dilakukan ini bisa jadi penghambatan. Ketika ketua yayasan ini tidak tunduk atas dikeluarkannya surat PBNU, maka langkah tegas harus diberikan,” kata Sudarno, saat dihubungi Memontum, Minggu (11/12/2022) siang.

Ditambahkannya, PBNU tidak akan memberikan teguran atau himbauan, apabila tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penataan di kampus Unisma. Sehingga, apa yang telah dilakukan PBNU tersebut, dirasa sudah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi).

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Ketika teguran yang diberikan tidak digubris, PBNU harus membuat langkah-langkah tegas atas hal-hal yang dilakukan di luar statuta yang telah disusun. Saya rasa, apa yang dilakukan PBNU itu sudah sesuai dengan tupoksinya,” tambahnya.

Dirinya meyakini, bahwa PBNU tidak akan melakukan langkah-langkah blunder seperti itu. Sebab, ditegaskan jika PBNU juga merupakan bagian dari dewan pembina (ex officio) Yayasan Unisma.

“Saya yakin, PBNU tidak akan melakukan langkah-langkah blunder seperti itu. Dimana, yang bukan urusannya tapi diurusi. Artinya, langkah PBNU ini memang sudah tepat. Kareannya, saya mendukung langkah PBNU untuk melakukan intervensi sesuai dengan tupoksinya,” tegasnya.

Meskipun begitu, Sudarno juga mengapresiasi kepemimpinan di bawah Rektor Unisma, yang saat ini terpilih, Prof Dr H Masykuri Bakri MSi. Sebab, secara penilaiannya, Rektor Unisma juga bisa mengemban amanah untuk mengembangkan kampus.

“Saya sebagai alumni, bangga dengan pengembangan kampus,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemilihan yang berujung pada pelantikan Rektor Unisma untuk kali ke tiga, dinilai PBNU telah melanggar AD/ART hingga statuta. Penilaian itu diberikan, setelah pihak yayasan sebelumnya bersurat kepada PBNU. Dari surat itu, diberikan himbauan atau warning bahwa pelaksanaan telah melanggar statuta. Sehingga, diberikan instruksi untuk penetapan Pjs Rektor Unisma. Sayangnya, di hari yang sama justru dilakukan pelantikan dan PBNU, pun melayangkan sikap. (rsy/sit)

Menurutnya, proses pemilihan Rektor di Unisma yang tetap dilanjutkan, padahal sebelumnya sudah diminta untuk dihentikan sementara oleh PBNU, itu adalah bentuk nyata dan perlawanan Pimpinan Universitas terhadap Romo Kyai Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU, yang notabene pemimpin Ormas terbesar di Indonesia. “Unisma sebagai institusi Perguruan Tinggi yang mambawa nama Nahdlatul Ulama (NU), malah memberi contoh buruk,” tegas Aziz, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Konsorsium Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (KAUM-PTKIN) Se-Indonesia.

Pastinya, lanjut Aziz, PBNU akan mengambil langkah tegas. Salah satunya, melakukan komunikasi dengan Kemendikbud dan Kemenag soal administrasi dan keabsahan pimpinan Perguruan Tinggi tersebut. Termasuk, dimungkinkan mengambil langkah hukum atas penggunaan produk hukum yang patut diduga ilegal dalam proses pemilihan Rektor hingga pelantikan yang dipaksakan.

“Apa yang dilakukan Saudara Masykuri, tidak menggambarkan kematangan sebagai seorang pemimpin. Harusnya, diujung karirnya memberikan teladan yang baik pada segenap Civitas Akademika, juga Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) yang tersebar di seluruh tanah air. Paling tidak, taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan. Sudah tahu hanya dua periode malah merubah menjadi tidak mengenal periodeisasi,” kata Aziz, yang juga Advokat & Legal Consultant dan CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW.

Pria yang aktif sebagai Mediator lulusan Pusat Mediasi Nasional (PMN) lisensi Mahkamah Agung (MA) ini juga mengatakan, Masykuri seharusnya taat kepada AD/ART dan Statuta (2018), yang di dalamnya mengatur jabatan Rektor dua periode, dan merubah Statuta yang kemudian mencalonkan sebagai Rektor kembali.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Fatalnya, ia mengabaikan dua surat PBNU, yakni penundaan proses Pilrek, dan penetapan Profesor M Nuh sebagai pejabat sementara Rektor hingga tiga bulan ke depan, bahkan tidak peduli bahwa di dalam ketiga surat itu, ada tanda tangan Rais Am PBNU, yang menjadi panutan dan nasehat-nasehatnya ditaati warga NU di negeri ini,” katanya.

Terkait situasi dan kondisi penyelenggaraan Pilrek Unisma yang diduga bermasalah dalam regulasi dan prosesnya, sambungnya, Aziz mengaku sudah komunikasi langsung dengan Rais Am PBNU, Kyai Miftachul Akhyar maupun dengan Tim Tabayyun Klarifikasi (Tabayyun), yang dipimpin M Nuh. “Jadi, pemilihan rektor ini patut diduga menggunakan produk hukum yang ilegal. Sehingga, turunan hasilnya automatically (secara otomatis) tidak sah secara hukum. Dewan Pembina yang seharusnya dilibatkan secara keseluruhan, termasuk ex officio dua orang dari LP Ma’arif PBNU, tetapi faktanya dalam rapat yang digelar Dewan Pembina sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 02, 16 dan 26 November 2022, sesuai hasil klarifikasi, PBNU tidak pernah dilibatkan. Padahal, keputusan itu diambil atas dasar 2/3 dari jumlah Dewan Pembina sebelas orang itu,” tuturnya.

Sedangkan isu akan terjadi kekosongan rektor di Unisma itu, Aziz berpendapat, tidak akan terjadi. Sebab, sebelumnya sudah ada rapat dan keputusan PBNU yang hasilnya menugaskan Prof Muhammad Nuh menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Unisma dan dalam hal ini sudah diketahui oleh Masykuri. “Bahkan, disebutkan bahwa Masykuri sudah tahu dan setuju terhadap hasil rapat tersebut,” katanya. Tetapi faktanya, tetap memaksakan melanjutkan proses pemilihan rektor hingga pelantikan. “Terus terang, sebagai orang yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga Nahdliyin, saya prihatin atas realitas Pilrek di Unisma yang potensial melabrak demokrasi dan menutup adanya regenerasi. Saya syok (kaget) pada Senin lalu itu, ada demonstrasi bakar ban dari para aktivis mahasiswa yang mendesak untuk segera dilakukan pelantikan Rektor. Tentu, publik bisa menilai dengan jernih soal demo tersebut seperti apa,” ujar Aziz menyesalkan kejadian itu.

Menurut Aziz, proses penyelenggaraan pemilihan Rektor tahun 2022 di Unisma itu, dapat dikualifikasi sebagai preseden buruk karena berpedoman pada statuta yang dibuat tidak mengenal periodeisasi lagi. “Ini memang tak lazim, ya. Mana ada jabatan tak dibatasi. Bahaya, itu. Sebelum Pilrek digelar, statuta dirubah tanpa melibatkan PBNU sebagai bagian dari Dewan Pembina dan pelantikan Rektor pun terkesan diam-diam dan dipaksakan di tengah Tim Klarifikasi PBNU bekerja secara profesional dan progresif. Unisma ini mestinya menjadi contoh, malah sebaliknya,” paparnya. (sit)

Sekedar diketahui, dari penelusuran Memontum.com, diketahui bahwa PBNU sebenarnya juga telah mengeluarkan surat dengan perihal Instruksi Penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Unisma. Surat yang dikeluarkan pada 05 Desember 2022, itu bertuliskan bahwa merujuk dewan pembina yayasan unisma tanggal 3 November 2022 perihal tanggapan terhadap surat PBNU Nomor 325/PB.01/A.II.10.67/99/11/22 dan laporan yang disampaikan oleh Tim Klarifikasi PBNU, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, PBNU menyetujui usulan Dewan Pembina Yayasan Unisma menunjuk Prof Dr H Mohammad Nuh D.E.A sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Unisma. Kedua, PBNU sebagai bagian dari Dewan Pembina Ex-Officio menginstruksikan kepada Pengurus Yayasan Unisma agar segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan Prof Dr H Mohammad Nuh D.E.A, sebagai Pjs Rektor Unisma yang berlaku selama tiga bulan. Ketiga, PBNU mengintruksikan kepada pengurus yayasan Unisma untuk tidak melanjutkan proses pemilihan rektor baru yang saat ini sampai dengan tahap akhir yaitu pelantikan dan pengukuhan Prof Dr H Masykuri Bakri MSi sampai dengan proses tabayyun selesai. Dalam surat itu, juga dilengkapi tanda tangan oleh KH Miftachul Akhyar, KH Ahmad Said Asrori, KH Yahya Cholil Staquf dan Drs H Saifullah Yusuf dan dengan berstempel.

Rektor Unisma yang saat ini sudah terpilih dan dilantik, Prof Dr H Masykuri Bakri MSi, saat dikonfirmasi mengenai serangkaian surat PBNU, termasuk sinyal hukum usai pelantikannya, enggan memberikan komentar. Keterangan itu, disampaikannya melalui pesan WhatsApp.

“Saya tidak mau komen,” ucapnya singkat saat dihubungi Memontum.com, Rabu (07/12/2022) tadi.

Sementara itu, Alumni Unisma, Gigeh, menyampaikan jika pelantikan rektor hingga kali ketiga itu, diduga ada maksud dan tujuan yang lain. Terlepas, dari jabatan sebagai seorang Rektor.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Jika hingga tiga kali menjabat, tentu ini harus dipertanyakan lagi. Karena yang saya ketahui, Rektor dan Pembantu Rektor, dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Kalau lebih, pasti ada maksud dan tujuan tersendiri. Terlepas, dari jabatan seorang rektor universitas,” kata Gigeh.

Sejalan dengan keterangan itu, Alumni Unisma, M Afif, mengatakan jika dirinya tidak setuju atas dilantiknya Rektor Prof Dr H Masykuri Bakri MSi, untuk ketiga kalinya. Hal itu, tentu saja harus diganti dengan yang lainnya.

“Apakah tidak ada yang pantas menggantikan? Saya nggak setuju, karena ini seharusnya sudah waktunya ganti. Kalau kinerjanya bagus, tidak apa-apa dipertahankan sampai tiga kali,” ujarnya.

M Afif juga berkaca, dari dua periode di bawah kepemimpinan Prof Dr H Masykuri Bakrie MSi. Dimana, hanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan. “Kita lihat, dari dua periode yang pernah dipegang, itu saya rasa hanya pembangunan yang dikembangkan. Dari segi akademisi, itu masih kurang. Apalagi, masalah perizinan gedung. Kalau gedung itu untuk mahasiswa, harusnya dimudahkan kalau mau memanfaatkan gedung atau mengadakan konser,” jelas Afif.

Selain itu, dirinya juga memberikan kritikan kepada Rektor Unisma, bahwa saat ini perkembangan zaman dinilai sudah semakin maju. Namun, Unisma masih kalah dengan kampus-kampus lain. “Dua periode yang dipegang itu, selalu ketinggalan tiga sampai lima step dengan kampus lain. Bahkan, kita hanya unggul satu atau dua tingkat dari kampus sebelah,” imbuhnya.

Berbeda dengan alumni Unisma, yang namanya ingin disamarkan. Alumni berinisial A, menyampaikan jika kepemimpinan Prof Dr H Masykuri Bakri MSi, ini dirasa ambisius. Sebab, banyak guru besar yang dirasa bisa untuk menjadi rektor.

“Banyak guru-guru besar lainnya yang bisa. Meskipun, mereka banyak juga yang nggak mau maju untuk mencalonkan diri sebagai Rektor Unisma,” ucapnya. (rsy/sit)

Akibatnya, melalui surat tertanggal 05 Desember 2022 atau Senin kemarin, PBNU pun memberikan sinyal hukum atas hal tersebut. Dituangkan dalam surat satu lembar, PBNU mengisi perihal surat dengan tulisan ‘Sikap PBNU atas langkah Pengurus Yayasan Unisma’.

Adapun isi surat, yakni menjawab surat saudara nomor 601/A.35/Y.XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal klarifikasi, PBNU melalui surat ini menyesalkan langkah pengurus yayasan Unisma yang mengabaikan sikap dan kebijakan Dewan Pembina Yayasan Unisma dan PBNU. Untuk selanjutnya, PBNU akan mengambil langkah-langkah yang semestinya, termasuk mempertimbangkan kemungkinan mengambil langkah hukum jika diperlukan.

Surat tersebut, ditandatangani oleh Ketua Umum, KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal, Drs H Syaifullah Yusuf, Rais Aam, KH Miftachul Akhyar dan Katib Aam, KH Achmad Said dan berstempel.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Menanggapi hal tersebut, Kabid SDM dan Keagamaan Pengurus Yayasan Unisma, Ali Ashari, mengatakan jika dikeluarkan surat tersebut ada paham yang salah. Sehingga menurutnya, diperlukan klarifikasi.

“Saya kira ini ada paham yang salah, ini perlu klarifikasi saja,” tulisnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp, Selasa (06/12/2022) tadi.

Disampaikannya, bahwa jika Unisma itu berbeda dengan universitas yang didirikan langsung oleh PBNU. Sehingga, secara manajemen kepengurusan tidak langsung di bawah kendali PBNU.

“Unisma ini didirikan oleh kelompok orang NU yang tergabung dalam yayasan. Sehingga, secara manajemen tidak langsung di bawah PBNU. Berbeda dengan UNU, karena mereka didirikan oleh PBNU. Maka bisa dikendalikan langsung oleh PBNU,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sesuai surat yang dikeluarkan pada Selasa (29/11/2022) lalu, tepatnya satu hari sebelum pelantikan, dijelaskan dalam surat yang tertanda Ketua Umum, KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal, Drs H Syaifullah Yusuf, Rais Aam, KH Miftachul Akhyar dan Katib Aam, KH Achmad Said, berisikan enam poin yang disampaikan. Diantaranya, pertama, yakni PBNU berkepentingan untuk menempatkan Unisma sebagai perguruan tinggi rujukan di lingkungan NU dan harus memenuhi semua persyaratan perguruan tinggi yang taat asas dan aturan serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kedua, yakni telah berlangsung proses pemilihan rektor Unisma dengan menggunakan statuta tahun 2021 yang diduga tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Unisma berkaitan dengan persetujuan Pembina Yayasan.

Ketiga, bahwa PBNU sebagai bagian dari pembina yayasan telah menerima surat Ketua Pengawas Yayasan Unisma bernomor 16/A.Y/Pws.XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang usulan pembatalan semua aturan yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Unisma.

Keempat, agar proses pemilihan Rektor Unisma berjalan dengan AD/ART Yayasan serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, maka PBNU memandang perlu dilakukan klarifikasi (tabayun) terhadap proses pemilihan rektor yang sedang berlangsung dan kesesuaian Statuta tahun 2021 dengan AD/ART Yayasan Unisma.

Kelima, untuk selanjutnya PBNU membentuk tim klarifikasi dengan susuna, Ketua Prof Mohammad Nuh, dengan anggota Drs H Saifullah Yusuf, H Amin Said Husni dan Dr H Imron Rosyadi Hamid. Tim tersebut bertugas melakukan klarifikasi dalam rangka penyelesaian persoalan terkait proses pemilihan Rektor Unisma tahun 2022.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Keenam, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka PBNU memutuskan agar proses dan tahapan pemilihan Rektor Unisma, diberhentikan sementara dan tahapan pelantikan Rektor ditunda sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari PBNU.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) SDM dan Keagamaan Pengurus Yayasan Unisma, Ali Ashari, menyampaikan jika seharusnya pelantikan Rektor Unisma tersebut dilakukan pada Rabu (30/11/2022) lalu. Namun, karena sebelumnya terdapat laporan yang mengatasnamakan pengawas yayasan, maka pihaknya menghargai dan dilakukan penundaan.

“Memang, Unisma didirikan oleh tokoh-tokoh NU di Malang. Kemudian, ada perwakilan atau representasi dari PBNU yakni dari LP Maarif menjadi dewan pembina yayasan, akhirnya kita hormat adanya surat tersebut sehingga ditunda. Terjadi pertemuan antara pihak yayasan dan tim klarifikasi dari PBNU, sebelumnya ada surat laporan yang mengatasnamakan pengawas tetapi tidak diketahui oleh pengawas lainnya,” terang Ali.

Sementara itu, mensikapi penundaan rektor tersebut, puluhan mahasiswa melakukan aksi di depan Kantor Yayasan, Senin (05/12/2022) pagi. Korlap Aksi, Ahmad Najib, mengatakan jika para mahasiswa merasakan adanya ketidakstabilan berjalannya civitas akademika yang terjadi.

“Kekosongan kepemimpinan itu berbahaya. Jadi, tidak ada penanggungjawab soal penyelenggaraan akademik. Maka di aksi yang kami lakukan, kami menuntut pihak yayasan untuk segera melantik rektor terpilih,” ujar Najib.

Sementara itu, meski ada warning atau himbauan dari PBNU terkait dengan pelantikan, namun Unisma tetap melakukan pelantikan pada Senin (05/12/2022) sore atau sekitar pukul 16.00 WIB. (rsy/sit)

Di Pesantren Sukorejo, kedatangan Gus Yahya langsung disambut KH R Ahmad Azaim Ibrahimy, serta sejumlah ulama Pengasuh Pesantren Sukorejo, Rabu (18/05/2022) tadi. Gus Yahya yang datang ditemani Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua PBNU, Amin Said Husni, melakukan ziarah dan turut mengikuti salat Duhur berjamaah dan silaturahmi ke Ndalem KH Azaim.

“Momentum kedatangan Ketua Umum PBNU semacam inilah, yang kami rindukan. Di tempat ini, ada banyak sejarah panjang Nahdlatul Ulama,” kata KH Azaim ketika menyambut Gus Yahya.

KH Azaim lantas menceritakan, momen KH R Asad Syamsul Arifin menerima mandat tongkat dan tasbih dari Syaichona Cholil Bangkalan, sebelum NU didirikan. KH Asad pula yang dipercaya oleh Hadratusyech Hasyim Asyari, untuk mengkonsultasikan tentang NU dan lambangnya.

Sementara itu, Gus Yahya, mengatakan bahwa kedatangannya ke sejumlah kiai dan pesantren kali ini, untuk mendapatkan keberkahan dari para muazis pendiri NU, yang salah satunya di Situbondo. “Kita mewakili mandat yang berat dari para muazis jamiah ini. Barokah kebaikan hadir dalam jamiyah ini. Khusus dari KH Syamsul Arifin, apa yang kita lakukan semoga mendapatkan kemudahan dan keberkahan,” kata Gus Yahya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dalam kesempatan ini, Gus Yahya juga mengungkapkan, PBNU saat ini sedang berusaha meningkatkan disiplin organisasi serta mempererat kebaikan. Mulai ranting hingga ke atas sampai PBNU, diupayakan tidak ada nada yang tidak seirama dengan keseluruhannya.

“Mudah-Mudahan dengan barokah para muazis, semuanya bisa tercapai,” kata Gus Yahya.

Usai silaturahmi di kediaman KH Azaim, Gus Yahya lantas melanjutkan sowan ke kediaman Wakil Rais Aam PBNU, KH Afifuddin Muhajir, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari pesantren Sukorejo. Silaturahmi Gus Yahya, kemudian dilanjutkan ke kediaman KH R Muhammad Kholil Asad (Ra Kholil), yang ada di pesantren Wali Songo Situbondo.

“Kegiatan kumpul para kiai seperti ini penting. Jadi, bisa saling bersilaturahmi saling tukar pemikiran. Saya bangga, Ketum PBNU menghidupkan budaya keliling ke kiai-kiai,” kata Ra Kholil.

Keliling ke kiai seperti yang dilakukan Gus Yahya, kata Ra Kholil, mengingatkan pada KH Wahab Hasbullah dan KH Abdurrahman Wahid, yang juga suka keliling ke pesantren dan kiai-kiai. (her/sit)

“Silahkan saja sekarang ini sedang dibicarakan di kalangan yang berwenang. Kita tunggu saja. Kalau kita diajak bicara, ya kami akan sajikan pemikiran berdasarkan assessment keadaan,” kata KH Yahya Cholil Staquf seusai menghadiri Puncak Harlah ke-49 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Malang, Minggu (27/03/2022) tadi.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dirinya juga menjelaskan, keputusan penundaan atau tetap sesuai rencana itu nantinya harus beralasan secara realistis dan logis akan keadaan Indonesia saat ini. “Semuanya itu harus realistis dan logis tentunya. Kita tunggu saja,” jelas singkat Gus Yahya.

Saat dikonfirmasi realistis dan logis itu seperti apa, Mantan juru bicara (Jubir) Kepresidenan era Gus Dur tersebut enggan memberikan jawaban. “Ya kita harus diskusi lebih dalam terkait hal ini. Tidak bisa kita terburu-buru serta spekulasi berlebih,” ujar Gus Yahya. (cw1/gie)

“Konflik (bertengkar) maka akan merugi. Karena akan kehilangan berkah, kehilangan energi dan kehilangan kesempatan. Mengelolah organisasi harus dengan soliditas dan kebersamaan. Begitu juga untuk membesarkan Unusida semangat itu harus dipegang rektor dan jajarannya,” terang M Nuh kepada Memontum.com, Minggu (10/12/2017).

Mantan Menteri Pendidikan di era SBY ini mengingatkan NU dan Muslimat Sidoarjo, jika pembangunan kampus Unusida dirancang sejak Tahun 2011/2012 lalu. Yakni saat turunnya Surat Keputusan (SK) yang diserahkannya ke Bupati Sidoarjo bersama Saifullah Yusuf (Wagub Jatim).

“Sekarang tiang pancang ditancapkan. Kurang lebih 9 sampai 10 tahun ke depan sudah 100 tahun NU. Kami minta kampus di lahan seluas 2 hektar dari sekitar 6 hektar yang dibebaskan ini jadi pusat pendidikan dan perekonomian. Makanya saat Pak Rektor (Fatkhul Anam) bilang dibangun berlantai 5 saya langsung minta 10 lantai agar kelihatan dari mana-mana sekaligus ada unsur syiarnya,” imbuhnya.

Sedangkan dalam menarik dan mengelolah mahasiswa harus mengutamakan inovasi teknologi dan mampu beradaptasi. Hal ini disebabkan mahasiswa saat ini merupakan generasi digital natif dan generasi netting. Kalau tak bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi bisa jadi NU maupun Unusida nasibnya seperti Kodak (film) dan Nokia (merek Hand Phone) yang kini semakin pudar di mata masyarakat umum.

“Harus selalu berinovasi dan beradaptasi. Jangan sampai kayak kodak dan nokia. Yang dihadapi adalah generasi digital natif dan netting. Kalau pendidikan tak mau membeber karpet merah akan devisit kader dan tidak akan berkembang. Itu berlaku bukan hanya di pendidikan dan pengajaran tapi untuk semua bidang. Jadikan Unusida pencetak kader berkarakter muslim NU. Tujuannya bukan untuk kepentingan NU semata, tapi demi bangsa dan negara,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim, KH Mutawakkil Allalloh meminta Unusida dijadikan tempat mencetak anak bangsa berkualitas. Oleh karenanya dirinya meminta karakter kampus NU harus dijaga sebagai perguruan tinggi Islam.

“Kami hanya memiliki 2 pesan. Yakni kelola dengan baik melalui managemen baik, modern, transparansi dan dijaga akuntabilitasnya serta hindari konflik internal karena memicu perpecahan,” pintanya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah berjanji pembangunan Unusida bakal selesai sebelum masa jabatannya menjadi Bupati Sidoarjo berakhir. Namun pihaknya meminta seluruh pihak mendukung pembangunan Unusida itu.

“Sebelum masa jabatan saya habis. Insyaallah pembangunan Unusida selesai. Kami harap mahasiswa Unusida jadi alumni cerdas dan berkualitas serta harus pandai berbahasa asing karena MEA masuk Indonesia,” pungkasnya. (wan/yan)