Dalam orasinya, PC PMII Sampang menilai bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang, dengan uang sebesar Rp 600 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode Januari, Februari dan Maret 2022, telah menimbulkan polemik di masyarakat. Hal tersebut, berdasarkan adanya laporan masyarakat dan investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) PC PMII Sampang, bahwa selama proses penyaluran BPNT melalui PT POS Indonesia di setiap kecamatan, bahwa praktek yang terjadi adalah adanya indikasi pemaksaan. Bahkan, penggiringan KPM untuk membelanjakan ke toko atau agen tertentu serta intimidasi kepada KPM.

Hal tersebut, menurut pengunjuk rasa, dianggap bertentangan dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 dan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK/01/2/2022 tentang KPM bebas memilih tempat pembelian bahan pangan dan tidak boleh memaksa KPM untuk membelanjakan di tempat tertentu.

Ketua PC PMII Sampang, M Nadzir Fatihil Haq, mengatakan bahwa aksi turun jalan yang dilakukan adalah sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari beberapa keluhan KPM terkait carut marutnya persoalan penyaluran BPNT tahun 2022. “Kami bersama sahabat PC PMII Sampang, mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Sampang, untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik penyaluran BPNT Sembako tahun 2022 ini” tegasnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan, adalah pertama yakni menuntut Pemkab Sampang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran BPNT. Kedua, menindak tegas oknum pos penyalur dan pejabat desa yang melakukan penyelewengan. Tiga, melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait. Empat, mendesak DPRD Sampang untuk membentuk Pansus. Dan terakhir atau lima, melaporkan hasil temuan kepada publik dan menindak lanjuti hasil temuan.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi dalam kurun waktu 7 x 24 jam, maka PC PMII Sampang, akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih banyak” ujarnya.

Dalam orasi atau penyampaian tuntutan tersebut, sayangnya massa tidak bisa bertemu langsung bupati dan wakil bupati Sampang. Selanjutnya, massa pun bergerak menuju DPRD Sampang dan ditemui Wakil Ketua 3 DPRD Sampang, Fauzan Adima.

Dihadapan para pengunjuk rasa, Fauzan siap mengawal adanya indikasi penyelewengan BPNT tersebut. “Kalau ada data konkrit, mari laporkan ke polisi bersama-sama. Berkenaan dengan Pansus, kami dari Fraksi Gerindra siap, walaupun sekarang. Namun untuk pembentukan Pansus, harus disetujui oleh fraksi yang lain” paparnya. (mds/sit)

Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, Moh Lutfi, mengatakan bahwa Pemkab Pamekasan selama ini kurang serius menangani banjir. “Salah satu penyebab banjir di Kabupaten Pamekasan, itu adalah ketidakberanian pemerintah untuk menutup dan menertibkan tambang ilegal yang ada di Pamekasan,” ujarnya, Kamis (03/03/2022).

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Diketahui, bahwa tambang yang tidak mengantongi izin (Ilegal) sebanyak 221 titik. Lutfi menyampaikan, bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya menyelesaikan di hulu tapi juga hilir. “Seharusnya, pemerintah di dalam menangani banjir tidak hanya pada konteks hilir seperti pelebaran dan pengerukan sungai. Tetapi juga hulu, seperti perusakan lingkungan seperti maraknya tambang iligal juga harus di tertibkan dan ditindak. Sehingga, solusi yang diberikan seimbang antara hulu dan hilir,” ujarnya. (udi/srd/gie)

“Sahabat, ayo tingkatkan kualitasmu. Nalar kritis boleh, tapi harus ada isi atau bobotnya,” ungkap Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Cak Thoriq juga menyampaikan, bahwa di masa mendatang kompetisi-kompetensi itu harus ada di pundak anggota PMII. Sebab, sebuah kesuksesan seseorang perlu adanya perjuangan yang dimulai sejak dini.

“Kalau kompetisi-kompetensi tidak kalian lahirkan dan diisi mulai saat ini, maka siap-siaplah akan menjadi tong kosong yang kalau ditendang akan jauh larinya,” katanya yang sekaligus menjadi Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII Jatim.

Cak Thoriq menambahkan, bahwa dirinya juga berkeinginan, agar pengurus PC PMII Lumajang yang baru dilantik, dapat memajukan PMII kedepannya. “Selamat bergerak, selamat mengabdi untuk PMII dan mempertaruhkan kompetensi sahabat-sahabat semuanya,” imbuhnya.

Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Jatim, Abdul Ghoni, dalam kesempatan itu mengharapkan agar pengurus yang baru dilantik nantinya bisa terus berkomitmen dan istiqomah dalam menjalankan program PMII. Sehingga, dapat melahirkan generasi muda yang berkualitas.

Baca Juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Jangan lupa kita memiliki forum diskusi yang dapat menempa mental kita, yang nantinya 5 sampai 10 tahun yang akan datang sahabat-sahabat pantas untuk menjadi pemimpin di masa depan,” tegasnya.

Di kesempatan itu, dirinya juga menerangkan, bahwa para pengurus PMII telah menggalang dana dan saat ini telah terkumpul sejumlah Rp 135 juta, yang nantinya akan diwujudkan menjadi sebuah musala dan rencananya akan dibangun di tempat relokasi, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. (kom/adi/sit)