Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini dilaksanakan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar menandai dimulainya pembangunan masjid KH M Hasyim Asyari, Rabu (11/03/2020). Kemudian disusul KH Rofiq Siraj, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin serta Ketua DPRD Sidoarjo Usman untuk meletakkan batu di masing-masing titik pondasi.

PELETAKAN – Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar meletakkan batu pertama pembangunan Masjid KH M Hasyim Asy’ari di Kampus Unusida Sidoarjo, Rabu (11/03/2020)

Sejumlah kiai hadir dalam peletakan batu pertama ini. Diantaranya KH Salim Imron, KH Amir Mu’in, KH Abdul Aziz Munif, KH Abdus Salam Mujib, KH Soleh Khosim, KH Maskun dan KH Abdul Wahid Harun. Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, Arwani serta Rektor Unusida Fatkhul Anam.

Kendati baru peletan batu pertama pembangunan masjid ini langsung banjir bantuan. Bersamaan peletakan batu pertama terkumpul bantuan Rp 3,529 miliar. Bantuan ini terkumpul dari mulai senilai Rp 100.000 hingga tertinggi Rp 1,5 miliar.

Tiga bantuan terbesar berasal dari anggota Fraksi PKB DPRD Propinsi Jatim. Diantaranya Anik Maslachah (Dapil Sidoarjo) sebesar Rp 1,5 miliar, Aisyah Lilia Agustini (Dapil Nganjuk dan Madiun) sebesar Rp 1 miliar serta dari Achmada Amir Aslichin (Dapil Sidoarjo) sebesar Rp 1 miliar.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin berharap ada kekompakan dalam penyelesaian pembangunan masjid KH M Hasyim Asyari. Kekompakan itu, sangat dibutuhkan demi segera terwujudnya pembangunan. Jika semua kompak, dirinya yakin pembangunan tidak akan berjalan lama.

“Kalau kompak semua, masyarakat, warga Nahdlatul Ulama, muslimin muslimat, Inshaalloh pembangunan ini (masjid KH M Hasyim Asyari) tidak akan berjalan lama,” katanya.

Bagi Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur ini, jika memungkinkan Pemkab Sidoarjo akan membantu biaya pembangunannya melalui APBD. Asalkan tidak melanggar aturan, hal itu bisa direalisasikan.

“Kalau tak ada aturan yang melarang bisa jadi Pemkab Sidoarjo membantu pembangunannya,” imbuhnya.

Ketua PCNU Sidoarjo KH Maskun menjelaskan pembangunan masjid KH M Hasyim Asyari diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 8,5 miliar. Luas bangunannya 42×55 meter persegi. Desain masjid KH M Hasyim Asyari bakal menggabungkan tiga desain masjid. Yakni desain masjid Islam nusantara, masjid Timur Tengah dan desain masjid China. Pemilihan desain masjid itu telah melalui proses yang panjang.

“Desain itu merupakan masukan dari instruktur PKPNU Pusat menjadi rujukan,” tegasnya.

Maskun menegaskan instruktur PKPNU Pusat meminta masjid yang akan dibangun nanti harus mengakomodir tiga model desain masjid itu. Baginya masjid KH M Hasyim Asyari yang akan dibangun bakal menjadi pilot project bagi masjid-masjid PCNU yang tersebar di tanah air.

“Islam Nusantara harus tampak sehingga masjid ini menggunakan desain seperti masjid Demak, yang kedua harus mengakomodir juga Timur Tengah. Dan harus mengakomodir China. Semua akan diakomodir dalam desain masjid yang akan dibangun PCNU Sidoarjo,” paparnya.

Sementara Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar menargetkan seluruh bangunan masjid dapat selesai setahun selesai. Baginya membangun masjid ini harus melibatkan semua pihak agar bisa diselesaikan sesuai targetnya.
“Kalau selesai sesuai target, maka saya akan datang meresmikannya. Kalau tak selesai ya jangan ajak saya meresmikannya,” tandasnya. Wan/yan

Acara baiat itu disaksikan Ketua DPC PKB Sidoarjo, Saiful Ilah. Selain itu juga disaksikan Ketua PCNU Sidoarjo, KH Maskun dan sejumlah kiai maupun pengurus PCNU Sidoarjo lainnya.

Dalam tanda tangan komitmen yang dipimpin Saiful Ilah itu, diantaranya berisi siap mematuhi seluruh perundang undangan yang berlaku dan sanggup berkhidmat secara penuh kepada perjuangan NU dan PKB sesuai dengan tingkatannya, menjaga marwah, wibawa, martabat dan kehormatan PKB dan siap melaksanakan makdasiasi PKB serta tidak berkhianat kepada partai dengan cara apapun.

Selain itu, tunduk dan patuh serta bersedia untuk ditempatkan dimana saja, pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Sidoarjo periode 2019-2024 sesuai dengan kebijakan partai dan siap diganti, siap memberikan kontribusi dalam partai baik rutin maupun khusus tertentu yang telah ditetapkan partai, siap mendukung sepenuhnya khidmat DPC PKB ke PCNU dan pemerintahan yang diusung PKB serta terakhir siap di PAW (Pergantian Antar Waktu) jika melanggar komitmen dan disiplin partai atau melawan kebijakan fraksi dan melanggar peraturan yang berlaku.

“Baiat dan komitmen itu agar semakin solid. Selain itu, agar semua loyal terhadap partai dan tidak ada kader yang mbalelo. Apalagi tidak mendukung kebijakan partai,” terang Ketua DPC PKB Sidoarjo, Saiful Ilah usai pelaksanaan baiat dan penandatanganan komitmen bersama di DPC PKB Sidoarjo, Jumat (20/09/2019) malam.

Lebih jauh, Abah Ipul menjelaskan sanksi keras bagi anggota Fraksi PKB itu jika terbukti tidak setia pada keputusan partai. Bahkan bakal diganti melalui proses PAW.

“Apa pun keputusan partai harus didukung. Jangan lagi ada yang melenceng. Anggota FPKB harus setia dan solid. Jangan sampai ada dusta diantara kita, karena sanksinya tidak main-main itu. Yakni harus siap di PAW,” tegas Bupati Sidoarjo dua periode ini.

Sementara Ketua PCNU Sidoarjo, KH Maskun menegaskan baiat dan komitmen itu agar anggota PKB ingat dengan NU.

“Ini bentuk penegasan kembali agar semua anggota Fraksi PKB ingat kembali, kalau PKB adalah anak kandung Jamiyah NU dan NU Bapak kandungnya PKB,” tandasnya. Wan/yan

“Saat ini warga Sidoarjo terutama bagian barat sudah menanti-nanti kehadiran rumah sakit itu. Karenanya harus segera dibangun karena RSUD Sidoarjo sering overload,” terang Ketua PCNU Sidoarjo, KH Maskun kepada Memontum.com, Minggu (7/10/2018).

Lebih jauh, Maskun menguraikan polemik skema pembiayaan seharusnya segera diselesaikan. Hal ini dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat itu. Apalagi, Pemkab Sidoarjo sudah memiliki perhitungan matang soal skema KPBU yang diterapkan dalam membangun RSUD Barat itu.

“Saya berharap kader NU baik di legislatif maupun eksekutif, mendukung penuh kebijakan untuk segera membangun RSUD itu. Kalau skema KPBU memudahkan pendirian rumah sakit dan mempercepat operasional, kenapa tidak menjadi keputusan bersama,” pintanya.

Hal senada, disampaikan Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo, M Idham Kholiq.

Menurutnya, skema pembiayaan rumah sakit hendaknya diserahkan ke Pemkab Sidoarjo. Idham meyakini masyarakat Sidoarjo barat, tidak mencampuri urusan skema yang masih alot dibahas dewan itu.