Beberapa perusahan daerah yang telah disubsidi adalah. PT. Jalan tol yang di subsidi diperkirakan 700 jutaan, subsidi PDAM diperkirakan mencapai 57 miliar serta BPR Mina Mandiri disubsidi mencapai 2 Miliar.

Misal saja, PT. Jalan Tol yang sudah bertahun-tahun mendapat subsidi anggaran dari pemerintah daerah, namun masih belum diketahui berapa provit yang di dapatkan.

Saat hal ini dikonfirmasikan pada Andre Wahyudi yang duduk di kursi wakil ketua DPRD dari Fraksi PDI-P, mengatakan,”hal tersebut sangat disayangkan, peruhaan daerah yang diberi subsidi yang mencapai puluhan miliar rupiah,”tegasnya.

” Saat saya masih duduk sebagai ketua komisi II, pernah menyarankan kepada PT.jalan tol, untuk berinovasi sehingga perusahaan mendapat provit untuk meningkatkan PAD.

Seharusnya ada managemen pengelolaan yang profesional.Sehingga pendapatan atau provit atas kucuran dana milyaran rupiah tersebut berkembang.Artinya tidak stagnan seperti saat ini. Inovasi dari para pimpinan perusahaan daerah tersebut sangat diperlukan,” ungkapnya

Baca : PD Tol Pasuruan Kuras Keuangan Pemkab Pasuruan

Sementara untuk PT. Jalan tol yang di subsidi ratusan juta pada setiap tahunnya tersebut hanya untuk keperluan operasional dan gaji karyawan saja. Sedangkan provit atau bagi hasilnya, baru akan didapatkan oleh Pemkab Pasuruan tahun 2023 mendatang,” jelas Bung Andre sapaan akrab wakil ketua DPRD Kab.Pasuruan ini.

Saat ditanya terkait pailitnya PT. Jalan Tol dan adanya informasi penjualan aset-asetnya, pihaknya menjawab.

” kalau masalah terkait pailit,tidak juga hanya saja ada penurunan prosentasi saham. Sedangkan adanya penjualan aset saya tidak tahu dan akan segera kami lakukan koordinasi dengan komisi II yang membidangi investasi,” pungkasnya. (arf/hen/yan)

Perusahaan Daerah yang tidak memiliki kantor alamat yang jelas tersebut, selalu mendapatkan susidi dari APBD. Nilainya juga mencapai angka miliaran rupiah. Namun dikabarkan keberadaanya terus merugi dan tidak memberikan profit pada Pemkab Pasuruan.

Bisa jadi perusahaan daerah tersebut menjadi tempat korupsi yang terstruktur dan masif. Sebab semenjak perusahaan tersebut berdiri dinilai tidak pernah mendapat untung untuk PAD Kabupaten Pasuruan.

Saat hal ini dikonfirmasikan pada Ketua DPRD Kab. Pasuruan HM Sudiono Fauzan, pihaknya masih belum mengetahui perihal terus meruginya PD Jalan Tol tersebut.

“Nanti akan kami panggil jajaran pimpinan PD Jalan Tol. Guna memberikan penjelasan secara rinci,” ujar pria yang juga menjabat Sekretaris DPC PKB Kab. Pasuruan ini

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD-PDIP Andri Wahyudi mengatakan, “Perusahaan Daerah Jalan Tol tersebut, masih belum ada cash back, sehingga masih belum pemasukan ke pendapatan daerah atau mungkin saja masih belum dihitung mas.” Pungkasnya sembari bergegas mengikuti rapat.

Sementara itu saat hal ini dikonfirmasikan pada Joko Cahyono Ketua Komisi II yang memiliki leading sektor atas permasalahan tersebut, mengatakan.

“Jika keberadaan PD Jalan Tol hingga saat ini belum memberikan profit pada pendapatan daerah sejak diberdirikan. Bahkan ada info beberapa asetnya mulai dijual. Ini sungguh sangat naif, segera kami panggil jajaran direksi PD Jalan Tol pada Kamis depan (26/9/2019), untuk kami minta penjelasan secara detail dan konkrit,” tegas pria yang biasa disebut sang pendobrak yang juga Ketua DPC Partai Nasdem ini.(arp/yan)

Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Luli Nurmadiyono dikonfirmasi mengatakan pemerintah daerah tidak tahu itu, apalagi tentang subsidi.

“Pemerintah daerah tidak tahu itu, dan tidak ikut campur tentang manajemenya,” terang Luli, Rabu (18/9/2019).

Ditempat terpisah Ismail Makki ketua FORMAT (Forum Masyarakat Pasuruan Timur) mengatakan,” jika Kepala Keuangan Daerah tidak tahu tentang Subsudi itu sangat naif. Pasalnya perusahan Tol tersebut disubsidi yang dinilai terus merugi.

Yang lebih parah lagi perusahaan plat merah tersebut berencana akan menjual asetnya karena terus mengalami kerugian.Info yang saya dapatkan demikian perusahaan plat merah ini terus mengalami kerugian dan akan menjual asetnya” tegas Ismail.

“Jika perusahaan plat merah terus disubsidi ini akan mengurah Kuangan Daerah, tentunya kerugian tersebut harus dikaji dan saya akan mengawal kasus ini” pungkasnya. (arf/yan)