Jajaran direksi PDAM Delta Tirta yang dilantik, Dwi Hari Suryadi menjabat sebagai Direktur Utama, Fatihul Faizun sebagai Direktur Pelayanan, dan Slamet Setyawan sebagi Direktur Operasional. Direktur Administrasi masih dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs).

Baca Juga:

• BMKG Juanda Peringatkan Cuaca Ekstrem yang Berpotensi Banjir hingga Puting Beliung
• Operasi Pencarian Korban Runtuhnya Bangunan Ponpes Al Khoziny Resmi Ditutup, Korban Meninggal 67 Orang
• Tiga Korban Reruntuhan Bangunan Ponpes Al Khoziny Ditemukan Meninggal

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, dalam kesempatan itu berpesan kepada para Direksi PDAM yang telah dilantik, agar dapat menggunakan kesempatan pengabdian ini dengan baik. Tugas berat sebagai jajaran direksi baru, yakni memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Sidoarjo.

“Para direksi baru ini harus bisa menjawab tugas langsung dari pemerintah pusat, yakni dengan jatah air umbulan sekitar 1.200 liter per detik. Jangan menyia-nyiakan proyek umbulan ini,” kata Bupati Sidoarjo. Kedepannya, Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Gus Muhdlor, menekankan kembali bahwa PDAM butuh inovasi – inovasi di era industri 4.0. (kom/sit)

“Pekan kemarin sudah dirapatkan. Kalau tak ada kendala mulai 30 Maret 2020, distribusi air Umbulan akan bisa dinikmati para pelanggan PDAM Sidoarjo,” terang Pj Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Abdul Basit Lao, Selasa (3/3/2020).

Lebih jauh, Basit memaparkan jika setiap DC yang baru selesai dibangun Tahun 2019 lalu, siap melayani sekitar 16.000 pelanggan. Karena itu, lantaran pelanggan terbanyak ada di wilayah Sidoarjo Kota, maka akan memanafaatkan 3 unit DC untuk melayani para pelanggan di Kota Delta itu.

“Khusus pelanggan di Kota (Sidoarjo), akan dilayani dari 3 DC sekaligus. Yakni DC Sidoarjo, Buduran dan DC yang ada di Candi. Ketiga DC itu mampu melayani 48.000 pelanggan dari sekitar 230.000 pelanggan di seluruh wilayah Sidoarjo dengan sistem interkoneksi,” paparnya.

Karena itu, Basit berharap rencana Grand Opening peluncuran air umbulan itu berjalan tanpa kendala. Pemanfaatan air Umbulan itu bakal didistribusikan melalui 8 DC yang baru selesai dibangun akhir Tahun 2019 kemarin.

“Saat ini, pipa induk Umbulan sudah terpasang dari pusat sumber di Umbulan, Pasuruan, mengarah ke Citraland, Surabaya. Sebenarnya Umbulan bisa dialirkan ke Sidoarjo. Tetapi masih menunggu pemasangan pipa di Citraland tuntas dulu. Termasuk aliran yang mengarah ke terminal 2 Bandara Juanda,” tegasnya.

Kendati bakal menggunakan air sumber Umbulan, Winong, Pasuruan, akan tetapi untuk tarif pelanggan, Basit masih enggan untuk menaikkan tarif pelanggan itu.

“Belum ada rencana kenaikan tarif dasar bagi pelanggan rumah tangga. Meski sudah 4 tahun terakhir belum ada kenaikan,” tandasnya. Wan/yan

Bantuan air bersih 5.000 liter atau satu truk tangki itu diturunkan di RT 11, RW 04 dusun setempat. Namun tak berlangsung lama, pasokan air bersih itu sudah ludes.

Saat pasokan air bersih tiba, warga berduyun-duyun membawa timba, tandon, bak kecil dan besar. Mulai ibu ibu, nenek, bapak-bapak dan anak-anak antusias antre air bersih ini.

“Pasokan air PDAM ini berkapasitas 5.000 liter. Karena sampai siang ini aliran listrik masih padam,” kata petugas PDAM, Senin (6/1/2020).

Salah satu warga Dusun Sidorono, Nunuk mengaku bantuan air bersih ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan dasar warga korban puting beliung. Apalagi, aliran listrik masih padam.

“Keluarga kami dan tetangga sangat membutuhkan air bersih ini. Misal untuk memasak, mandi dan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dusun Sidorono, Jarot Saifuddin menegaskan bantuan air bersih dari PDAM ini sangat bermanfaat bagi warganya. Apalagi di dusunnya ada 300 KK. Sedangkan jumlah KK di seluruh Desa Barengkrajan ada sekitar 2.500 sampai 3.000 KK.

“Kami minta bantuan air bersih ini bukan hari ini saja, tapi juga dikirimi berkelanjutan sampai listrik menyalah,” tandasnya. Wan/yan

Seperti yang terjadi sekarang ini Pjs Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo kembali diperpanjang.

Abdul Basit Lao pemangku Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) PDAM Delta Tirta Sidoarjo, semestinya purna tugas pertengahan Juni 2018 lalu, kini diperpanjang.

Pengukuhan Abdul Basit Lao, kembali memimpin PDAM Delta Tirta itu dilakukan sendiri oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat gelaran apel karyawan PDAM di lingkungan instansi setempat pada Senin (25/6/2018) lalu.

Selain mengukuhkan Abdul Basit Lao, bupati Sidoarjo juga mengangkat tiga pejabat melalui SK untuk mendampingi Basith Lao dalam memimpin PDAM Delta Tirta Sidoarjo.

Ketiganya pejabat tersebut adalah Juriyah sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan, Heru Firdausi sebagai Direktur Pelayanan dan Sudrajat Jatmiko sebagai Direktur Operasional PDAM Delta Tirta Sidoarjo.

Namun hingga akhir tahun 2019 belum ada tanda-tanda dilakukan seleksi untuk menetapkan Dirut PDAM difinitif. Bupati LSM LIRA Sidoarjo menyayangkan mengapa mencari sosok Dirut PDAM Delta begitu berlarut-larut.

Padahal SDM yang mempunyai kompetensi memangku jabatan Dirut PDAM begitu banyak. Tetapi Bupati Sidoarjo kembali memperpanjang Pjs dengan dalih prestasi Basit selama mengemban Pjs Dirut PDAM Delta Tirta.

BACA : Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo Antara Permen PDAM dan PP BUMD, Kursi Panas Antar 2 Mantan Dirut Menuju Lapas (1)

“ Prestasi bukan satu-satunya dasar untuk memperpanjang Pjs Dirut PDAM. Karena kalau hal ini dipaksakan akan berimplikasi luas terhadap keputusan yang dilakukan ketika menjabat,” terang Nizar .

Nizar yang politisi Partai Golkar ini lebih lanjut menjelaskan implikasi hukum itu bisa dilihat dari pasal demi pasal yang tertera Permendagri 2 tahun 2007 dan PP nomor 54 tahun 2017.

BACA JUGA : Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo Antara Permen PDAM dan PP BUMD, Usia Sudah Lewat Tetap Menjabat (2)

“ Perlu diingat ketika Basit menanda tangani kebijakan strategis yang dikemudian hari diketahui jika jabatan Pjs itu bermasalah, apakah nantinya produk hukum itu tidak bermasalah,” terang anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo ini .

Untuk itu, lanjut Nizar, pihkanya akan mendesak Bupati untuk membentuk Pansel (Panitia Seleksi), penjaringan figur yang cocok memimpin PDAM Delta Tirta. “ Ini kami bukan berarti kami tidak menghendaki Basit menjabat Pj Dirut PDAM yang kedua kali, tetapi untuk perbaikan PDAM Delta Tirta di tahun-tahun mendatang, ” tutupnya. (ari/fan/yan)

Karena pada pasal 3 ayat 4 Permendagri no 2 tahun 2007 disebutkan jika jabatan Dirut PDAM berakhir ketika yang bersangkutan berumur 60 tahun. Dan usai Basit sudah lebih dari 60 tahun.

Ketika dikonfirmasi Via HP Basit menyebut tidak ada batasan usai untuk menjabat Direktur PDAM. Pasalnya , hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menjelang perpanjangan Pjs Basit menyatakan jika menurut PP itu, batas usia maksimal ketika mendaftar calon Direktur 55 tahun. Kalau menjabat 2 periode bisa 65 tahun karena 1 periodenya 5 tahun. Belum lagi kalau kinerjanya istimewa bisa diperpanjanh hingga 3 periode ,” terang Pjs Direktur PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Abdul Basit Lao kepada Memo X, Minggu (24/06/2018).

BACA : Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo Antara Permen PDAM dan PP BUMD, Kursi Panas Antar 2 Mantan Dirut Menuju Lapas (1)

Kendati demikian, lanjut Basit pihaknya tidak mau berkomentar banyak mengenai dirinya yang sudah memasuki usia 60 tahun itu. Baginya, jika diperpanjang maka akan fokus program kerjanya.

Ir Supriyadi SH, praktisi hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum SNC and Partners yang beralamat di Ruko Gardin D- 23 Kahuripan Nirvana Village (KNV) Sidoarjo menyatakan pengangkatan kembali Basit, sebagai Pjs Dirut PDAM Delta Sidoarjo perlu dikaji lebih mendalam.

BACA JUGA : Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo Antara Permen PDAM dan PP BUMD, Usia Sudah Lewat Tetap Menjabat (2)

Pasalnya ada celah hukum yang berimplikasi luas terhadap banyak pihak. Hal itu bisa dilihat dari pasal demi pasal yang tertera Permendagri 2 tahun 2007 dan PP nomor 54 tahun 2017.

“ Sebaiknya Basit tidak perlu memaksakan diri walau tenaga dan pikiranya dibutuhkan Bupati untuk mengendalikan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Ini demi menyelamatkan PDAM di tahun-tahun mendatang,” terang Supriyono. (ari/wan/fan/yan/bersambung)

Memang dedikasi Basit panggilan Abdul Basit Lao terhadap perusahaan daerah pengelolaan air tak perlu diragukan lagi. Hal itu dibuktikan ketika sejumlah petinggi PDAM tersangku masalah hukum Basit hanya dimintai keterangan penyidik.

Mulai kasus yang dialami mantan Dirut PDAM H Jayadi dan Sugeng Mujiadi. Basit juga hanya dimintai keterangan terkait kasus Pengelola Air (IPA) 1 dan 2 Krian yang sempat dipelototi Unit Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo.

Ketika itu penyidik melakukan penyidikan terkait keberadaaan IPA 1 dan 2 PDAM Delta Tirta Krian. Beberapa pihak yang berhubungan dengan keberadaan IPA 1 dan 2 sudah dilakukan pemanggilan, beberapa saksi juga sudah dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi penyidikan.

Belakangan kasus ini disalip atas kasus yang dialami Mantan Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Sugeng Mujiadi. Pengganti H Jayadi ini akirnya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI.

Basit akhirnya diangkat sebagai Pjs Direktur Utama Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo hingga. Juni 2018 lalu. Karena prestasi yang diraihnya, jabatan Pj itu diperpanjang oleh orang nomor 1 di Pemkab Sidoarjo.

BACA : Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo Antara Permen PDAM dan PP BUMD, Kursi Panas Antar 2 Mantan Dirut Menuju Lapas (1)

Pengukuhan Abdul Basit Lao, kembali memimpin PDAM Delta Tirta itu dilakukan sendiri oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat apel karyawan PDAM di lingkungan instansi setempat pada Senin (25/6/2018).

Kini, ketika menjalani Pj Dirut PDAM periode kedua , umur Basit sudah lebih dari 60 tahun dan berseberangan dengan Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM. (ari/fan/yan/bersambung)

Mengapa Basit perlu waspada ? Berikut hasil wawancara tim liputan Biro Sidoarjo yang digali dari berbagai sumber.

Seperti diketahui 2 mantan Direktur PDAM Delta Tirta, masing-masing H Jayadi dan Sugeng Mujiadi akhirnya bernasib tragis. Itu setelah keduanya divonis bersalah oleh hakim pengadilan Tipikor Surabaya.

Djaadi dieksekusi, setelah tim Kejari Sidoarjo setelah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA). Dia terjerat kasus peminjaman uang Rp 3 miliar milik PDAM ke tim sepak bola Deltras pada 2011.

Penyidik kejaksaan menilai pemberian pinjaman itu menyalahi peraturan daerah (Perda). Atas dasar itu, jaksa menuntut Jayadi dengan pidana selama dua tahun. Namun, hakim memvonis Djayadi dengan hukuman selama setahun dan denda Rp 50 juta.

Hukuman tersebut dianulir di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.Namun, ternyata MA menguatkan putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai dasar bagi jaksa untuk mengeksekusi Jayadi.

Hal yang sama juga dialami Mantan Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Sugeng Mujiadi. Pengganti H Jayadi ini divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI.

Putusan MA ini jauh lebih berat dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur di Juanda yang memvonis terpidana 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Putusan ini bakal membuat mantan Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo ini bakal berlama-lama di tahanan. Selain itu, juga ditetapkan membayar denda Rp 500 juta itu.

“Kasasi untuk terpidana Sugeng Mujiadi kemarin baru turun memang putusannya lebih berat dari putusan Pengadilan Tipikor,” terang Kasi Pidsus, Kejari Sidoarjo, Adi Harsanto , Senin (22/1/2018).

Seiring dengan berjalanya kasus hukum itu, direktur PDAM kosong, untuk sementara Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifudin diangkat sebagai Plt hingga 30 Juni 2016.

Selanjutnya Basit menjabat pjs Direktur Utama PDAM Delta Tirta pada 2016 menggantikan Plt Dirut PDAM Delta Tirta Nur Ahmad Syaifuddin Basit juga merangkap sebagai direktur operasional dan pelayanan. (ari/fan/yan/bersambung)

Sementara lainnya, berjalan lancar dan tanpa kendala. Salah satunya pembangunan DC di Kahuripan Nirvana Village (KNV) untuk Buduran yang sudah diresmikan Bupati Sidoarjo beberapa bulan lalu.

“Beruntung sekali Sidoarjo bisa dapat jatah membangun 8 DC. Dari pembangunan 8 DC itu, hanya yang di Pondok Jati yang dipersoalkan warga. Tapi kami yakin kalau warga sudah mendapatkan penjelasan kami bisa menerima semuanya,” terang Heru Firdausi kepada Memontum.com, Selasa (5/3/2019).

Heru menguraikan ke delapan DC itu dibangun di 8 titik kecamatan untuk distribusi aliran air SPAM untuk ke wilayah Sidoarjo. Diantaranya di Kecamatan Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi, Sidoarjo, Buduran, Gedangan dan Kecamatan Waru. Anggaran pembangunan DC itu dari bantuan pemerintah pusat atau dari dana APBN sebesar Rp 179 miliar. Sedangkan pembangunan jaringan pipanisasinya mencapai Rp 1 triliun lebih.

“Makanya mubadzir nanti kalau warga tak segera menyetujui pembangunan DC di Pondok Jati. Karena kami juga dideadline Juli 2019 harus selesai pembangunan DC itu,” imbuhnya.

Baca : PDAM Ngotot Bangun DC di Lahan Fasum Pondok Jati, Warga Tetap Menolak

Padahal, lanjut Heru untuk pembangunan DC dan pipanisasinya untuk program SPAM Umbulan ini, pihaknya mendapatkan pendampingan TP4D dari Kejati Jawa Timur. Hal ini lantaran selain menggunakan dana APBN juga nilainya cukup besar.

Selain itu, tak ada upaya PDAM Delta Tirta untuk menggeser lokasi rencana awal pembangunan itu. Alasannya, karena lahan Fasum Perum Pondok Jati itu dianggap paling strategis untuk pembangunan DC atau transmisi air umbulan itu.

“Seharusnya daripada tarik ulur pro kontra seperti ini, harus dirapatkan lagi. Rapat bukan hanya melibatkan pengurus RT maupun RW saja, tetapi harus ada perwakilan warga per RT minimal 5 orang. Agar tidak ada dusta atau yang ditutup-tutupi dalam pembangunan DC ini,” ucap Ny Juwanto mewakili suaminya yang luar kota saat rapat di Kafe Ale Pondok Jati, Jumat (01/03/2019) malam.

Lebih jauh, perempuan ini mengaku warga banyak yang merasa ketakutan saat dibangun DC dengan ketinggian 15 meter itu. Apalagi, pembangunanya menggunakan tiang pancang besi. Warga ketakutan rumah mereka retak saat proses pembangunan.

“Belum lagi lalu lalang truk pengangkut urukan dan material bangunan. Kalau jalan ditutup karena dianggap mengganggu warga perumahan apa diperbolehkan warga menutup jalan ke pemukimannya sendiri,” imbuhnya.

Sementara Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sidoarjo, Benny Airlangga Y menilai dalam rapat ketiga warga itu memang belum mendapatkan hasil maksimal. Akan tetapi karena ada yang mengusulkan dirapatkan ditingkatan RT maka semua diserahkan ke pihak RT dan RW setempat.