Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan APBD tahun 2022’. Dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, nampak optimis dengan APBD tahun 2022.

Karena, selain ada peningkatan belanja modal dibanding tahun sebelumnya, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadikan proporsi belanja ini bisa lebih optimal. “Gambarannya, secara umum kita melihat APBD 2022 ini lebih optimis. Belanja modal kita dari tahun yang lalu lebih tinggi, karena disebabkan oleh pinjaman daerah,” ungkap Bupati saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (08/11/2021) malam.

Dirinya menyampaikan, sistem kesehatan pun pasti akan lebih kuat dengan adanya penambahan fasilitas kesehatan di RSUD dr. Soedomo. Karena yang diketahui, pinjaman daerah sebesar Rp 250 miliar itu, akan difokuskan untuk pengembangan RSUD senilai Rp 150 miliar.

Bupati juga menambahkan, jika saat ini tengah berproses pembangunan gedung isolasi Covid 19 berkapasitas 100 ruangan dan gedung Instalasi Gawat Darurat yang dilengkapi ruang operasi bertekanan negatif.

“Terus juga dengan fasilitas jaringan jalan dan jembatan yang belum terbiayai karena adanya refocusing, dengan pinjaman daerah ini juga terjadi percepatan pembangunan,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini optimis, jika di tahun 2022 akan ada pembangunan yang lebih baik. “Jadi saya rasa tahun 2022 ini kita melihat proporsi pembangunan yang lebih optimis. Kemudian dari belanja-belanja tadi, sudah saya sampaikan bahwasanya belanja makan minum dan sebagainya, kita melakukan penghematan yang cukup besar, di atas 20 persen. Ini bentuk empati kami yang ada di Kabupaten untuk melakukan belanja yang serapannya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambah Mas Ipin-sapaannya.

APBD Trenggalek tahun 2022, lanjutnya, diproyeksikan sebesar Rp 2,054 triliun yang akan dialokasikan kepada 4 kelompok belanja (operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer). Sedangkan belanja daerah terdapat peningkatan sebesar 1,05 persen dari perubahan Perubahan APBD tahun 2021.

“Artinya Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan banyak melakukan proyek infrastruktur di tahun 2022 nanti,” papar Bupati Arifin.

Perlu diketahui, di tahun 2022 nanti, nilai belanja modal sebesar Rp 433.531.623.793,00 atau naik sebesar Rp 138.322.825.167,00. Kenaikan ini ditunjang dari pendapatan yang bersumber dari DAK fisik yang naik Rp 40 miliar dari pada tahun lalu dan pengalokasian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (mil/sit)

“Totalnya ada 22.861 penerima bansos yang segera akan diberikan bantuan Rp 300 ribu,” ungkapnya.

Baca Juga:

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu

Karena digelontorkan sebagai respon Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang menjadi PPKM Level 4, bansos hanya diberikan sekali. Jika sesuai jadwal, dikatakan Penny, bansos akan diberikan Sabtu (24/07) dan Minggu (25/07) besok.

“Penyaluran dua hari, Sabtu dan Minggu di 52 titik kelurahan. Kurang lebih polanya sama saat penyaluran bansos Pedagang Kaki Lima (PKL) beberapa minggu lalu. Jadi dijamin tidak menimbulkan kerumunan,” terang Penny.

Banyaknya penerima bansos didapat dari data yang telah dimiliki Dinsos-P3AP2KB sejak 2020.

“Namun diverifikasi dan divalidasi ulang oleh kami, apakah sudah mendapat bantuan lain atau belum. Karena calon penerima bansos yang bersumber dari APBD Kota Malang ini benar-benar yang belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun. Seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dari Kementrian Sosial kemarin,” tegasnya.

Penny menjamin bansos ini akan tepat sasaran. Pasalnya, ia tak serta merta mengambil data tahun lalu, namun melakukan evaluasi ulang bersama dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

“Kami sudah semaksimal mungkin, jadi kalau ada yang tidak tersalurkan bisa jadi orangnya sudah meninggal namun tidak ada laporan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Insyaallah yang sudah mampu akan menolak jika mendapat bantuan,” tutup Penny. (mus/ed2)

Hal ini disampikan oleh Wakil Bupati Jember H. Muqit Arief saat rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Raperda Penambahan penyertaan Modal Pemkab Jember di DPRD Jember, Rabu (4/4/2018).

“Anggaran penyertaan modal ini, dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Jember,” ujarnya.

Wabup Muqit mengaku anggaran penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM Jember tidak begitu besar dibanding dana pusat yang akan dikucurkan kepada PDAM Jember sebesar Rp.259 Milyar.” Penyertaan modal ini suatu keharusan, agar dana dari pusat tersebut dapat segera dikucurkan,” ungkapnya.

Sementara Direktur PDAM Jember Ady Setyawan saat dikonformasi terkait kucuran anggaran penyertaan modal bagi lembaganya mengatakan,sudah sewajarnya seorang kepala daerah (Bupati) membuat kebijakan strategis dalam penyediaan air minum.

“Jadi kami membuat bisnisplant selama 5 tahun. Dalam bisnis ini, PDAM selama 5 tahun ditarget bisa melayani seluruh masyarakat Jember. Yang saat ini hanya bisa mengcover 9 kecamatan, diharapkan tahun 2022 nanti, bisa mengakses 31 kecamatan,” tandas Ady

Ady juga menjelaskan dana sebesar Rp.87 Milyar tadi merupakan dana sharing Pemkab Jember terhadap bantuan pemerintah pusat yang mencapai angka Rp.259 Milyar.

” Kita tidak melihat besarnya, kita melihat cakupan luasan wilayah kita yang cukup luas. Sehingga dengan adanya dana tersebut, selama lima tahun PDAM diharapkan melakukan peningkatan akses air minum hingga 100 persen,” ungkapnya(cw3/nay)