Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) Sunaedi selaku Direktur,memahami betul terkait penggunaan anggaran yang perlu adanya pengawasan atau kontrol khususnya dari Kejaksanaan agar di dalam pelaksanaan nya tidak sampai salah apalagi tersangkut masalah hukum.

Dengan di sosialisasikan ( TP4D ) Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah di harapkan para staf dan karyawan dapat memahami serta melaksanakan secara benar semua pekerjaan yang sudah dan akan di laksanakan.

Acara yang digelar pada rabu ( 24/10 ) ini tampak hadir Kajari Batu Nur Chusniah, SH yang di dampingi Kasi Intel Deddy Agus Oktavianto, SH beserta Kasidatun I Nyoman Sugiarta, SH. MH. Di dalam pemaparanya pihak Kajari pada intinya mengharapkan dengan TP4D ini pihak pejabat baik BUMD atau Pemerintah serta instansi terkait dapat menghindari potensi pada rana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. (Bir/yan)

Edi Sunaedi Direktur PDAM Kota Batu menuturkan, jika kegiatan dia bersama ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke 15 dengan harapan, PDAM bisa memberikan keberkahan bagi seluruh karyawan serta pelanggan dengan pelayanan prima.

Jamaah Khidmat memanjatkan doa

Bukan hanya itu saja, melalui doa ribuan jamaah, Edi berharap mewakil karyawan semua diberi kesehatan dan kekuatan khusunya PDAM diberi kelancaran n terobosan baru dalam melayani.

” Semoga kita semua diberi barokah. Seluruh karyawan PDAM melayani pelanggan dengan hati dan semangat. Makanya pengajian ini kami mengharapkan berkah sebagai bentuk syukur dengan menggelar pengajian. Dengan dukungan Allah SWT, PDAM bisa menjalankan tugasnya dengan lancar terus berinovasi dan terutam bermanfaat positif pada masyarakat,” terang Sokeh sapaan akrabnya.

Dewanti Rumpoko Wali Kota Batu bersama jamaah lain

Senada Punjul Santoso Wakil Wali Kota Batu mengatakan jika tahun baru Hijriyah merupakan suatu momentum yang tepat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bertambahnya umur, diharapkan PDAM semakin maksimal melayani masyarakat.

” Semoga selalu mendapat berkah, PDAM harus lebih maksimal dibanding tahun sebelumnya. Bertambahnya umur harus ada perkembangan dalam inovasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat Batu tidak terlayani air bersih dengam baik, ” harap Punjul.

Forkompinda bersama memanjatkan doa

Kegiatan tadi, selain dzikir dan doa bersama, acara majelis ini juga diisi dengan Mauidhotul Hasanah oleh KH. Najib Zamzami dari Kota Kediri. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua PCNU, Rektor Unisma, Jajaran Kepala OPD Pemkot Batu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat beserta Jamaah Al Khidmah Malang Raya. (lih/yan)

“Kami sudah garap Perda SPAM dan penyertaan modal dan berjalan tiga bulan. Tinggal penyelarasan setelah sudah dikonsultasi ke provinsi,” ujar Cahyo beberapa waktu lalu.

Cahyo menjelaskan, dua ranperda itu tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyertaan Modal PDAM Kota Batu. Menurutnya, dengan adanya Perda itu, nanti penggunaan air bawah tanah dan penganggaran untuk penambahan jaringan baru bisa dibahas.

“Saat ini, persyaratan dari provinsi agar Perda tersebut disetujui harus dipenuhi lewat daerah. Seperti Amdal untuk UKL dan UPL lewat DLH. Jika itu sudah lengkap izinnya akan keluar. Ini sedang kami garap agar pengambilan air bawah tanah tanpa izin bisa ditindak,” bebernya.

Bahkan, ia menegaskan, nantinya hotel dan tempat wisata harus wajib menggunakan PDAM dan tidak boleh ambil dari sumber air bawah tanah. Sehingga diharapnya tidak ada kebocoran PAD.

Terpisah, Fachruddin Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) berpesan catatan LHPPK ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh PDAM. Pertama, reklasifikasi aset gedung dan bangunan ke aset lainnya tidak jelas statusnya sebesar Rp 13 Miliar yang tidak kunjung diselesaikan dari tahun ke tahun.

Kedua, status kepemilikan aset gedung dan bangunan PDAM Kota Batu juga tidak jelas. Aset gedung sebesar Rp 1.501.619.000 pada 2006. Ketiga, perbedaan sajian penyertaan modal antara pemerintah Kota Batu dan PDAM sebesar Rp 400.000.000.

Keempat, koreksi saldo awal aset gedung PDAM yang belum ditentukan statusnya kepada SMP Muhammadyah 2 Batu Rp 153.536.000. Kondisi ini, menunjukkan betapa bahwa tidak ada itikad baik dari Pemkot Batu dan PDAM untu memperjelas dan menyelesaikan persoalan.

” Berangkat dari catatan diatas, MCW mendesak agar Pemkot Batu dan DPRD Batu tidak terburu buru untuk mengesahkan Perda tersebut, yang dinilai bakal menyakiti hati rakyat. Kita bakal mendesak kepada Pemkot Batu dan DPRD Batu agar merevisi serta melakukan uji publik, serta menampung aspirasi masyarakat Kota Batu secara menyeluruh dan terbuka bagi semua, ” ungkap Fachruddin.

Bahkan, lanjut dia, MCW pernah untuk merevisi Perda tersebut. Isi tuntutan tersebut diantaranya,

1.Pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu hendaknya agar tidak terburu buru mengesahkan ke 3 (tiga) perda tersebut.

2.Pemerintah Kota Batu membuka hasil analisis investasi kepada public, sehingga jelas dasar penambahan modalnya kepada PDAM.

3.Pemerintah Kota Batu hendaknya agar melakukan evaluasi besar-besaran terhadap PDAM Kota Batu, karena diduga mengalami banyak kebocoran.

4.Pemerintah Kota Batu dan PDAM untuk memaksa tempat hiburan atau tempat wisata serta hotel untuk menggunakan fasilitas air dari PDAM, bukan menggunakan air bawah tanah (ABT). Demi menjaga keberlanjutan sumber daya air dan ekosistem di Kota Batu.

5.Pemerintah Kota Batu agar turut menjaga fan melestarikan sumber air yang ada di Kota Batu.

6.DPRD Kota Batu agar melakukan pengawasan yang optimal kepada PDAM dan melindungi sumber mata air.

7.Aparat penegak hukum, dalam hal ini (Kepolisian dan Kejaksaan) agar selalu proaktif menelusuri dugaan kebocoran terhadap PDAM Kota Batu.

8.Masyarakat Kota Batu bakal ikut terlibat aktof dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan di Pemkot Batu. (lih/yan)

Saat ini, menurut Edi Sunaedi alias Sokeh Direktur PDAM Among Tirto Kota Batu pelayanan air bersih di Batu belum maksimal dan jauh dari sempurna. Makanya, bantuan nanti akan dimaksimalkan untuk masyarakat. Karena biaya tidak kecil, PDAM berharap segera ada pengesahan Perda itu.

” Gambarannya, dana Rp 48 Miliar bisa untuk pembangunan pipa, peremajaan pipa dan pemanfaatan sumber milik Kota Batu. Nantinya bisa jadi terkoreksi, angka itu, juga agar kami tidak sering buat perda (penyertaan modal) lagi, dan untuk mengerjakan apa yang sudah kami rencanakan,” ungkap Sokeh, Senin (7/5/2018).

Namun, lanjut dia, tidak serta merta akan turun. Sebab, masih selain uji publik, ada uji kelayanan, dan kajian dari pensihat investasi. Dalam angka kasar, dibutuhkan sekitar Rp 48 miliar untuk peningkatan layanan, penambahan

jaringan, dan inovasi lainnya. PDAM punya inisiasi, karena pihaknya punya air yang cukup melimpah ruah yang belum dimaksimalkan.

(baca juga : Raperda Penyertaan Modal PDAM Kota Batu Mulai Uji Publik )

Total, lanjut Sokeh, dari 111 sumber mata air, masih kata Sokeh, baru 6 yang digunakan. PDAM Kota Batu pun baru bisa melayani 30 persen dari penduduk.Memang untuk mencapai 50 persen itu tidak mudah, karena ada hipam yang sekarang ini melayani 47 persen air bersih masyarakat Batu.

” Adanya penyertaan modal diharapkan layanan dan penambahan jaringan bisa bertumbuh. Tercatat saat ini, PDAM Kota Batu baru bisa melayani sekitar 13.500 pelanggan. Kami target paling banyak dalam lima tahun itu ada penambahan 7000an pengguna, jadi ada 21.000an pelanggan nanti totalnya,” pungkasnya. (lih/yan)

Dalam uji publik ini, dihadiri oleh DPRD, Tim Otoda UB, Otoda Kota Batu, PHRI, Bumdes dan ormas.

Menurut Andang Budiarsa Kabag Ekbang Setda Kota Batu konsep Raperda Kota Batu tentang penyertaan modal pada PDAM Among Tirto Kota Batu sangat bagus, makanya pihak pemkot wajib menseriusi supaya segera terwujud Raperda penyertaan Modal.

” Jika terwujud dipastikan PAD dari PDAM Kota Batu akan meningkat drastis, otomatis ekonomi bisa meningkat juga,” terang Andang dalam uji publik.

Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan raperda dan sesi tanya jawab dengan narasumber dari Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah PP OTODA Ngesti D Prasetyo, Direktur PDAM Kota Batu Edi Sunaidi dan Tim Pansus Raperda DPRD Kota Batu Nur Rohman.

Ngesti D Prasetyo Ketua Pusat Pembangunan Otonomi Daerah PP Otoda mengatakan bahwa raperda sangat penting untuk pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Menurut Edy Sunaedi Direktur PDAM Kota Batu ini adalah hari terakhir masa MoU tahun kemarin 2017. Dengan adanya MoU dan pembentukan Tim Pengawalan Pengawalan Pemerintahan Daerah (TP4D) menciptakan konstruksi hukum dengan baik. Dengan harapan dalam bekerja pihak PDAM tidak dihantui masalah korupsi dan penyimpangan.

“Maka MoU ini diharapkan menciptakan regulasi yang kuat serta selalu dalam track setiap bekerja dengan langkah positif, ” terang pria yang biasa disapa Sokeh ini.

Selain pendampingan pihak PDAM juga mengajukan beberapa hal seperti simulasi dan workshop diklat pencegahan korupsi oleh Kejari Batu serta legal opinion atau pendapat hukum.

” Nantinya sebelum bekerja pihak PDAM akan meminta pendapat dulu ke kejari. Oh ini salah, oh ini benar, ini korupsi, ini tidak. Biar tidak dibayangi ketakutan tersandung masalah, para pegawai akan maksimal dalam bekerja, ” tambah Sokeh.

Kemudian lanjut Sokeh, seperti penanganan kasus di Desa Oro-oro Ombo beberapa waktu lalu banyak tebengan liar. Kejari nanti bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena PDAM lebih mengedepankan kesadaran masyarakat.

” Harus ada tata kelola yang positif toh air ini nanti berguna kembali untuk kepentingan kita semua. Jika kesadaran masyarakat tercipta tak akan ada lagi lagi omongan iki banyku iki sumberku (Ini airku, ini sumberku). Bukan seperti itu lagi, ” harap Sokeh.