Launching produk air mineral kemasan Tirta Baluran ini, dilakukan oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi, didamping Wakil Bupati Situbondo Nyai Khoirani, Sekretaris Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan dan disaksikan oleh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Direktur Rumah Sakit Pemkab Situbondo, Pimpinan Perbankkan dan tamu undangan.

Bupati Karna Suswandi mengaku sangat bangga dengan terobosan yang dilakukan PDAM Tirta Baluran, dalam memproduksi air mineral kemasan. “Sejak tahun 2021 awal saya menjabat sebagai bupati, Direktur PDAM Tirta Baluran saya motivasi agar segera melaunching air minum dalam kemasan Tirta Baluran. Alhamdulillah, hari ini Pak Direktur PDAM Tirta Baluran akhirnya berani melaunching air minum dalam kemasan Tirta Baluran,” kata Bung Karna-panggilan akrab Bupati Situbondo.

Lebih lanjut Bung Karna mengatakan, optimis dengan munculnya inovasi unit usaha PDAM yang memproduksi air minum dalam kemasan Tirta Baluran tersebut. “Semoga dengan adanya unit usaha baru ini, PDAM Tirta Baluran Situbondo mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. Kita semua patut berbangga, karena PDAM Tirta Baluran Situbondo sudah mampu memproduksi air mineral dalam kemasan yang prosesnya higienis dan menggunakan mesin-mesin canggih yang serba otomatis,” tuturnya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Bukan hanya itu, pria kelahiran desa terpencil Curahtatal ini, berharap kepada seluruh kepala OPD Pemkab Situbondo mau mempromosikan bersama-sama air minum dalam kemasan Tirta Baluran yang di produksi PDAM Situbondo. “Promosikan bahwa air minum dalam kemasan Tirta Baluran ini memiliki keunggulan yang luar biasa jika dibandingkan dengan produksi air minum dalam kemasan yang lain,” ajak Bung Karna.

Selain itu, Bupati Karna juga meminta kepada seluruh kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, untuk menggunakan air minum dalam kemasan Tirta Baluran milik PDAM Situbondo. “Saya meminta kepada Pak Sekda Wawan untuk menginstruksikan kepada kepala OPD yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo, untuk membeli air minum dalam kemasan Tirta Baluran,” tegasnya.

Bupati juga menyarankan Kepada Direktur PDAM Tirta Baluran, agar air minum dalam kemasan Tirta Baluran tersebut dijual lebih murah dari pada air minum kemasan lainnya. “Air minum dalam kemasan Tirta Baluran ini, agar dijual paling murah di pasaran. Begitu prospek pasarnya menguat baru dinaikan secara berlahan,” papar Bung Karna.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Baluran, Asy’ari, mengatakan bahwa Air Minum Dalam Kemasaan Tirta Baluran ini mengambil sumber mata air pilihan yang dikelola dengan mesin semi otomatis. “Air Minum Dalam Kemasan Tirta Baluran ini diproduksi dalam lima kemasan. Diantaranya kemasan gelas isi 150 mililiter, kemasan isi 220 mililiter, kemasan botol isi 330 mililiter, kemasan botol isi 600 mililiter dan galon isi 19 liter,” jelas Asy’ari.

Lebih lanjut Asy’ari mengatakan, pangsa pasar Air Minum Kemasan Tirta Baluran tersebut sangat jelas, yakni sasarannya birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. “Semoga dengan unit usaha baru ini, PDAM Tirta Baluran mampu menambah pendapatan, sehingga berkontribusi ke Pendapatan Asli Daerah,” tuturnya.

Berdasarkan testimoni dari rekan-rekan yang sudah sering mengkomsumsi Air Minum Kemasan Tirta Baluran ini, kata Asy’ari, rasa air lebih seger jika dibandingkan dengan air kemasan merek lain. “Setelah launching, kita harus terus memproduksi lebih banyak lagi. Karena saat ini kita baru bisa memproduksi air minum kemasan ini baru 8 ribu dus per hari,” paparnya. (her/sit)

“Kita dituntut maju seiring dengan perkembangan revolusi industri. Jadi, kalau tidak mau, berarti kita tidak siap hidup pada zaman ini,” papar Bupati Baddrut Tamam.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Menurutnya, selain dituntut solid dan cepat, pada zaman ini kita dituntut untuk berkolaborasi dan berinovasi demi terwujudnya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Pamekasan yang bagus. “Kemudian kita dituntut untuk berkolaborasi dan berinovasi. Seluruh aspek layanan harus maksimal, bagaimanapun PDAM ini yang dibutuhkan kinerja pegawai yang siap, cepat, serta sigap melayani,” paparnya. (azm/sit/adv)

Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, menjelaskan jika rumah tersebut pada awalnya merupakan rumah jabatan milik Kepala Dinas Kesehatan. Namun, pihak terkait sudah purna tugas (pensiun). Dimana seharusnya, rumah jabatan tersebut harus dikembalikan pada daerah.

“Mulai tahun 1969 ada SK Wali Kota dan juga sudah ditempati hampir 55 tahun, dan beliau sudah pensiun sekitar tahun 2000. Kemudian sebelum kami melakukan kegiatan ini, sudah banyak proses yang kami lakukan,” ujar Subkhan.

Kemudian, terangnya, juga ditambahkan putusan terakhir dari Pengadilan Negeri, dengan dasar Legal Opinion (LO) dan Peninjauan Kembali (PK), kedua rumah tersebut merupakan BMD. Sehingga, diserahkan sepenuhnya pada Pemkot Malang terkait dengan penanganan dan penertiban aset milik daerah.

Baca Juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

“Kami juga tidak serta merta. Kami lakukan komunikasi dengan penghuni. Baik yang di 23, maupun 23A. Alhamdulillah, dengan proses dari peringatan pertama hingga ketiga, kemudian kita sampaikan dalam batas waktu tertentu, sampai tanggal saat ini, itu dilakukan pengosongan. Artinya penghuni juga sudah tahu,” katanya.

Lebih lanjut Subkhan menyampaikan, jika penghuni di ke dua rumah tersebut juga kooperatif untuk mengosongkan rumah yang ditempati. Namun, masih ada satu ruangan terkunci di rumah No 23, yang masih tersisa barang.

“Karena untuk satu ruangan ini dipakai praktek dokter gigi. Kemudian, tentunya untuk pengangkutan juga perlu waktu. Karena peralatan ini juga peka. Sehingga pada posisi ini, berdasarkan permintaan eks penghuni, meminta tolong waktu untuk nanti pengangkutan sendiri. Dengan kondisi yang tadi sudah kita amankan, tentu untuk pengambilan, harus ada izin terlebih dahulu. Izinnya ke Satpol PP nanti difasilitasi BKAD,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini aset yang dimiliki oleh Pemkot Malang ada sebanyak 8.264. Dimana dari jumlah tersebut, beberapa perlu dilakukan penertiban, namun tetap berproses.

“Kita tracing ada beberapa memang yang perlu ditertibkan. Satu per satu, lah. Yang berproses tidak lebih dari 5, ada 4. Termasuk ini. Yang penting penertiban ini berjalan dengan baik, smooth, dan tidak ada insiden apapun,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

Disampaikan Kabag Teknik Perumdam Among Tirto, Choirul Anam, bahwa longsor itu mengakibatkan pondasi pemangku pipa hancur. Sehingga, pipa anjlok dan memutus sambungannya. “Ada gerusan air di bawah jembatan mengakibatkan longsor. Akhirnya, pipa kita putus,” jelas Anam, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (08/02/2023) tadi.

Akibat curah hujan beberapa hari ini, tambahnya, membuat kondisi air di bawah jembatan sangat deras. Sehingga, mampu menggeser bebatuan besar dan menghancurkan pondasi yang menjadi titik tumpuan pipa sebesar 10 inci tersebut.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

“Pipa 10 inci itu anjlok, sehingga sambungan terputus. Dan, sebenarnya usia pipa itu juga sudah lama. Sejak PDAM masih milik Kabupaten Malang. Terus, pipa ini juga berasal dari sumber air Banyuning dan Ngesong yang dialirkan ke wilayah Kota Batu,” terang Anam.

Untuk teknik perbaikan, jelas Anam, untuk sementara sambungan pipa dilewatkan di atas jembatan. Sedangkan, untuk pelayanan air disediakan mobil tangki air yang didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak.

“Untuk penanganan sementara, pipa dipasang di atas jembatan. Dengan waktu pengerjaan sekitar 5 hingga 12 hari. Sebagai kompensasi kepada masyarakat terdampak, kita bekerjasama dengan Damkar Pemkot Batu. Truk tangki Perumdam Among Tirto dan milik Damkar kirim air ke masyarakat terdampak,” tuturnya.

Ditegaskan Anam, kalau dilihat kondisinya, pipa yang terbentang di jembatan Sukorame itu sebenarnya sudah terlalu tua. Apabila, diganti dan dipasang dibuatkan jembatan sendiri akan menelan anggaran sekitar Rp 1 miliar.

“Yang jelas kita ganti pipa, karena pipa yang ada sudah tidak layak. Nantinya, bila anggaran ada kita pasang dengan membuat jembatan untuk pipa itu dengan besar 10 inci. Tapi ya biaya anggarannya Rp 1 miliar,” jelas Anam.

Dilihat di lokasi jembatan, pipa milik Kota Batu ini berjajar dengan milik Perumdam Tugu Tirta Kota Malang. Bagian gerusan air yang membuat longsor itu berada di ujung jembatan Sukorame. Bila dilihat, posisi pipa terputus ini berada di bawah warung makan. Sedangkan, dari longsor ini juga membuat retak lantai bagian depan warung makan tersebut.

Putusnya pipa air minum ini beberapa wilayah terdampak di antaranya Jalan Metro, Jalan Sudarmo. Sebagian Jalan Suropati, Jalan Abdul Gani, Jalan Syahat, Jalan WR Supratman, Jalan Diran, Jalan Sajid dan Jalan Mustari. Lalu Jalan Imam Bonjol, Jalan Kapten Ibnu, Jalan Bulutangkis dan Jalan Utomo Rejo, juga wilayah Sisir Kota Batu. (put/gie)

Salah satu warga Perumahan Tiara yang menolak namanya disebut, mengatakan bahwa sejak dirinua membeli perumahan tersebut sekitar tiga tahun yang lalu hingga saat ini, belum juga disediakan air bersih. Akibatnya, dirinya harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembuatan sumur resapan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

“Memang pihak pengembang menyediakan jaringan air bersih beserta meteran air. Namun, keberadaan jaringan air dan meteran tersebut seolah hanya menjadi pajangan saja. Faktanya, hingga saat ini kami tidak pernah memperoleh fasilitas air bersih yang menjadi hak kami,” terangnya kepada wartawan, Rabu (28/12/2022) tadi.

Menurutnya, pada tahun pertama dirinya menempati perumahan tersebut, pihaknya terpaksa membeli air bersih dari penjual keliling. Namun, pada perkembangannya, biaya yang harus dirinya keluarkan cukup memberatkan.

Dirinya pun memutuskan, untuk membuat sumur resapan yang terbuat dari Bongbis.

“Untuk membuat sumur resapan dengan 10 buah Bongbis, kami harus membayar biaya Rp 2,3 juta. Uang sebesar itu, cukup menyulitkan bagi kami yang berpenghasilan pas-pasan. Namun, kami tidak memiliki pilihan lain, karena hingga hari ini pengembang perumahan tidak juga memenuhi kewajiban terkait pemenuhan air bersih tersebut,” keluhnya.

Hal yang sama, juga disampaikan oleh Abdi, salah satu warga yang sudah menempati rumah di Perumahan Tiara, hampir sekitar setahun terakhir. Menurutnya, tidak ada pilihan lain bagi warga yang ada di Perumahan Tiara, untuk mendapatkan air bersih, selain dengan membeli atau membuat sumur resapan.

Sementara itu, dari pantauan wartawan ini, diketahui saat ini sudah tersedia jaringan pipa induk air bersih yang ada di depan Perumahan Tiara. Jaringan pipa induk air bersih ini, berasal dari Sungai Brantas di Mojokerto. Namun, hingga saat ini jaringan tersebut belum terkoneksi dengan jaringan air bersih yang ada di perumahan.

Salah satu kontraktor yang bergerak di bidang air bersih, menyebutkan bahwa penyambungan dari pipa induk ke jaringan air bersih Perumahan Tiara, menjadi kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hanya saja, jaringan pipa dan meteran yang ada di kawasan Perumahan Tiara, belum sesuai standar PDAM.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

“Jika pihak perumahan ingin menyambungkan jaringan air bersih yang ada di perumahan dengan pipa induk, maka pihak pengembang harus mengganti seluruh jaringan beserta meteran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PDAM, ” terang kontraktor yang meminta agar namanya tidak disebutkan ini.

Ketua Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LKPM), Ispandoyo Ramadhani, mendesak agar pemerintah mengevaluasi izin beserta fasilitas subsidi yang diberikan kepada pengembang tersebut. “Pengembang yang seperti ini, jelas ngawur. Dia sudah mendapatkan berbagai kemudahan dari pemerintah, untuk membangun rumah bersubsidi. Namun, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi malah diabaikan,” terangnya.

Bila perlu, kata Ispandoyo, jika tidak ada evaluasi dan perbaikan oleh pengembang, Pemerintah Daerah Lamongan segera memberhentikan seluruh aktivitas pengembang. “Bila perlu diberhentikan sementara seluruh aktivitasnya, hingga pengembang secara totalitas memenuhui syarat, juga kewajiban kepada seluruh user yang ada di sana,” ujarnya. (zen/gie)

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, menyampaikan jika terpilihnya Dewas sudah melalui proses open bidding. Pemilihan itu, juga sudah sesuai dengan pemenuhan komposisi yang dibutuhkan.

“Pemilihan Dewas ini harus melalui open bidding, walaupun dari ASN sendiri. Saya kira, komposisinya sudah terpenuhi semua,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Dirinya berharap, dengan telah dikukuhkannya Dewas PDAM Tugu Tirta, maka persoalan air yang ada di masyarakat nantinya bisa segera teratasi. Apalagi, masalah ketersediaan air baku yang juga masih menjadi kendala.

“Selama ini kan air baku masih kurang, ini harus ada perombakan. Harapan kami persoalan yang ada di masyarakat, PDAM Tugu Tirta bisa segera teratasi,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, jika perusahaan tersebut sudah berprofit namun belum maksimal. Sehingga, pihaknya menekankan kinerja dan manajemen perusahaan PDAM Tugu Tirta juga harus terus dikuatkan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Sementara itu, Ketua Dewas terpilih, Handi Priyanto, menyampaikan jika tugas dari Dewas yakni sebagai penasehat kinerja dari Direktur PDAM Tugu Tirta. Sehingga, hanya memberikan saran dan masukan, untuk dilaksanakan oleh direksi.

“Tentu eksekutornya adalah diresksinya. Kita tidak punya kewenangan. Semua hal yang dilakukan direksi, nanti tentu dengan hasil komunikasi dan persetujuan dengan Dewas, dengan KPM, tujuannya untuk memperbaiki kinerja PDAM,” tutur Handi.

Kemudian, dikatakan jika masih banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) dan catatan dari Wali Kota Malang. Sehingga, dirinya berharap kedepan bisa segera terselesaikan dan teratasi.

“Banyak hal yang menjadi PR dan catatan sesuai intruksi Pak Wali. Tapi yang paling vital adalah ketersediaan sumber air. Mudah-mudahan ada jalan dan titik temu atas problem itu,” ujarnya.

Disamping itu, menurutnya juga ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Diantaranya, yakni peningkatan layanan, ketepatan, dan kecepatan layanan.

Selain itu, Direktur PDAM Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, menuturkan jika dengan terpilihnya Dewas tersebut bisa membantu meringankan beban yang menjadi permasalahan PDAM.

“Tentu saja itu akan membantu beban yang selama ini harus kita pikirkan sendiri, dan semangat kami adalah semangat pelayanan publik. Sehingga, dengan adanya Dewas juga membuat kami semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” imbuh Muhlas. (rsy/sit)

Kepada Memontum.com, Puspitasari, menyampaikan bahwa dirinya setuju dengan seruan pergantian Dirut Tugu Tirta. Alasannya, permasalahan air yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, terkesan ditanggapi dengan santai dan biasa saja.

“Setuju, kalau Dirut harus diganti. Karena, ini polemik yang serius untuk masyarakat. Tetapi, kesannya justru dibuat biasa aja. Kami juga membayarnya tidak pernah telat, agar tidak diputus. Tetapi nyatanya, malah dibuat seenaknya,” ucapnya, Minggu (18/09/2022) tadi.

Dikatakannya, bahwa seruan ini harus ditindaklanjuti. Apalagi, kemacetan air ini sering terjadi belakangan ini. Bahkan, pihaknya juga sering melaporkan ke Perumda Tugu Tirta Kota Malang, mengenai adanya kebocoran yang terjadi, agar segera ditangani. Namun, pihak PDAM malah menanggapi dengan santai.

“Pernah kami laporan melalui telepon terkait kebocoran air. Namun, berkali-kali tidak ada tanggapan. Hanya nanti-nanti dan tunggu,” lanjutnya.

Karena permasalahan tersebut sering terjadi, bahkan sampai puncaknya di tahun lalu, yang distribusi air di rumahnya bau solar, akhirnya terpaksa juga membuat sumur bor. Pemasangan ini dilakukan, karena menyangkut masalah usahanya sebagai catering.

“Karena saya punya catering, lalu air yang saya masak kena solar, ya astaghfirullah. Rasanya kecewa sekali. Dari situ, akhirnya saya memakai air sumur untuk kebutuhan catering,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Puspitasari, bahwa dengan kejadian air yang sempat mati beberapa pekan ini, untuk tagihan pembayaran tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ada pengurangan biaya dalam pembayarannya atau apa pun.

“Adik saya rumahnya kosong dan tidak pernah dicek, tetapi bayarnya tetap banyak. Padahal, rumahnya kosong. Lalu, yang di Kedungkandang atau rumah saudara saya juga seminggu mati, bayarnya tetap,” imbuhnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Sementara itu, anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Muhammand Nur Wahyudi, mengatakan bahwa dengan ramainya masyarakat yang menginginkan pergantian Dirut, apakah nantinya bisa menjamin terselesainya permasalahan yang terjadi. “Jadi begini, apakah setelah ada pergantian Dirut, semua masalah akan selesai begitu saja? Nggak bisa, itu faktor alam,” kata Nur Wahyudi, saat dihubungi terpisah oleh Memontum.com, Minggu (18/09/2022) tadi.

Dijelaskannya, bahwa masalah kemacetan air yang terjadi dan kebocoran pipa, itu diakibatkan karena air baku yang dimiliki kini tidak mencukupi. Karena debit air di beberapa sumber, sudah mulai mengalami penurunan. Kemudian, terkait dengan pipa air, itu karena ada spesifikasinya, sehingga perlu adanya reinvest.

“Salah satu penyebabnya, debit air di beberapa sumber sudah mulai mengalami penurunan. Lalu, kita perlu reinvest terobosan pipa yang sekian tahun itu. Karena, ada batasnya 10 tahun. Biayanya itu, juga cukup besar,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam rilis Perumda Tugu Tirta, diperoleh informasi upaya menjaga stabilnya distribusi layanan ke pelanggan, yang salah satunya memaksimalkan operasional pompa. “Kami juga mengatur out flow ke Tandon Mojolangu, sehingga ada tambahan lebih ke Tandon Buring Bawah,” ungkap Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, M Nor Muhlas.

Muhlas menambahkan, pihaknya juga melakukan pemasangan pompa tambahan dari Buring Bawah ke arah Buring Tengah dengan kapasitas 20 sampai dengan 40 Lps. “Dipasang secara bertahap dengan pertimbangan jumlah inflow air baku. Lalu tahap berikutnya juga diarahkan dari Buring Tengah ke Buring Atas,” bebernya.

Upaya tersebut dilakukan, katanya, untuk mengcover layanan kepada pelanggan, utamanya yang berada di wilayah Kecamatan Kedungkandang. Selain itu, Perumda Tugu Tirta saat ini juga mengebut pemasangan pompa 2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2 Sawojajar yang ada di area kantor pusatnya.

“Terus dipercepat, sehingga nanti efektif mengcover layanan area Sawojajar dan sekitarnya,” tambah Muhlas.

Bagaimana dengan area lain di penjuru Kota Malang? Terkait hal itu, Muhlas menjelaskan, bahwa saat ini sudah mulai dijalankan proyek SPAM 3 dengan sejumlah titik yang tersebar. Diantaranya, ada di kawasan Joyoagung, Sumber Juwet Dieng, Terminal Mulyorejo dan daerah Kebonsari.

“Jika semua pengeboran sukses dilakukan, Insyallah akan menambah produksi air baku kita secara signifikan. Ini merupakan bagian dari upaya percepatan layanan air minum 100 persen untuk masyarakat,” paparnya. (rsy/sit)

Bupati Situbondo, Drs H Karna Suswandi, MM, mengatakan bahwa dalam penyampaian penjelasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Tahun 2023 seperti yang diatur dalam pasal 90 ayat (1), (2) dan (3) peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Disebutkannya, bahwa rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan PPAS, disampaikan kepada DPRD untuk pembahasan serta disepakati bersama.

Selanjutnya, ini menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD. Tujuan penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2023, adalah sebagai dasar sinkronisasi program kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Selanjutnya, adalah sebagai pedoman untuk penyusunan rancangan program kegiatan dan sub kegiatan serta patokan batas maksimal anggaran kepada perangkat daerah, yakni sebagai dasar penyusunan RKA SKPD yang selanjutnya untuk bahan penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Karna menyampaikan, terkait agenda persetujuan bersama antara DPRD dan bupati sebagai bagian akhir dari proses pembahasan Raperda Kabupaten Situbondo, tentang penyertaan dan penambahan modal kepada Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Baluran. Diketahui bersama, bahwa Raperda tersebut telah dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat pertama oleh komisi serta panitia khusus badan pembentukan Perda DPRD Situbondo, bersama tim yang ditunjuk oleh bupati.

“Hari ini dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat ke II. Sehingga dengan demikian, sudah selesai seluruh tahapan dalam pengusulan rancangan peraturan daerah. Semoga, Raperda tersebut dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Situbondo. Saya atas nama pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD,” kata Bung Karna-sapaan akrab Bupati Situbondo.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) anggota DPRD dari fraksi koalisi (PPP, PDIP, Fraksi Demokrat dan Golkar), Ningsih, menyampaikan bahwa Raperda tentang penyertaan dan penambahan modal Perumda Tirta Baluran telah dilakukan pembahasan secara bersama-sama antara DPRD dan pemerintah daerah dengan suasana yang cukup dinamis. Kajian dan pendapat dari empat fraksi, menyampaikan beberapa masukan yang perlu mendapat perhatian serta tindak lanjut. Sehingga, dapat mencapai kemaslahatan bagi masyarakat Situbondo.

Masih menurut Ningsih, untuk penyetaraan modal Perumda Tirta Baluran setelah pengesahan Perda ini, diantaranya harus menjadi motivasi dalam peningkatan kinerja. Tentunya, ini untuk menambah PAD. Memiliki motivasi lebih maju dan semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Harus semakin kreatif dan cerdas membaca peluang, sehingga pelanggan semakin banyak.

“Perumda harus bisa menjangkau pelayanan sampai ke pelosok dan utamanya daerah yang rawan kekeringan. Setelah dilakukan pembahasan, pemahaman dan pengkajian. Kami menyetujui Raperda tentang penambahan penyertaan modal pengesahan Perumda Tirta Baluran, untuk dijadikan Perda Kabupaten Situbondo yang definitif,” ungkapnya.

Sementara itu dalam penyampaian pendapat akhir, Ketua Fraksi PKB DPRD Situbondo, H Tolak Atin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini cukup istimewa karena bersamaan dengan peringatan Harjakasi. Sehingga, diharapkan pada momen Harjakasi ini benar-benar dapat diambil hikmahnya dan meneguhkan tekad untuk membangun Kabupaten Situbondo, agar kedepannya semakin lebih baik.

“Ada sebuah kesadaran tumbuhnya kecintaan terhadap daerah yang kita pijak saat ini. Karena, disinilah tempat kita bekerja, mencari ilmu dan mendedikasikan diri terhadap tugas dan jabatan kita. Kemudian, menumbuhkan kesadaran kita agar patuh terhadap hukum dan aturan perundang-undangan yang ada,” jelasnya.

Masih menurut Tolak Atin, dalam melaksanakan penggunaan hak, tentu didasari jabatan bukan dari pribadi. Sebagai pejabat abdi negara dan petugas masyarakat yang mempunyai jabatan, pada hakekatnya harus patuh pada atasan, yaitu hukum.

“Jabatan kita diperoleh dan diberi oleh masyarakat. Sehingga dalam melaksanakan hak dari sebuah kewenangan, kita harus mampu mempertanggung-jawabkan pada masyarakat,” tegasnya. (her/sit/adv)

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, M Nor Muhlas, mengatakan bahwa penyebab terjadinya kebocoran pipa itu diakibatkan karena faktor usia pipa yang sudah tua. “Iya itu pipa lama, yang usianya sudah tua. Lalu, anjlok dan patah,” ujar Muhlas, Selasa (05/07/2022) tadi.

Karena kebocoran itu, terangnya, ada 11 titik kelurahan yang terdampak dalam layanan air bersih. Diantaranya Kelurahan Sawojajar, Madyopuro, Polowijen, Pandangwangi, Rampal Celaket, Ksatrian, Bunulrejo, Polehan, Balearjosari, Bumiayu dan Buring.

“Untuk ini, pipanya tidak diganti tetapi cuma disambung. Ini juga sifatnya sementara. Saat ini, pun sudah dimatikan aliran airnya,” lanjutnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Untuk penanganan perbaikan pipa jebol, tambahnya, ini akan memakan waktu sekitar empat jam dan saat ini petugas masih melakukan perbaikan. Selain itu, penanganan pipa tersebut berbeda dengan yang di kawasan pulung dowo.

“Ini beda sama yang pernah terjadi di Pulungdowo. Karena, membutuhkan ring dan prosesnya lama karena gravitasi. Kalau di sini, cuma disambung pipanya,” tambahnya.

Muhlas menambahkan, untuk pemeliharaan atau maintenance semua pipa dilakukan secara rutin. Tetapi, mengingat panjangnya pipa seperti jarak Jakarta-Malang, dan Malang-Jakarta, maka dianggap kondisi tersebut lumrah.

Akibat dari kebocoran pipa tersebut, selain banjir, juga mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Mengingat kawasan Sawojajar di sore hari padat arus. (rsy/sit)