Insiden tersebut mendapat respon dari DPC PDIP di beberapa daerah. Setelah DPC PDIP Kota Malang mengadukan insiden tersebut ke pihak Polresta Malang, kini giliran DPC PDIP Kabupaten Malang yang akan mengadukan insiden yang sama ke Polres Malang.

Rencananya, laporan tersebut akan dilakukan pada Sabtu (4/7/2020) mendatang. Sebagai informasi, aksi demo penolakan RUU HIP yang berujung pada pembakaran bendera PDIP tersebut, dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI).

Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, insiden tersebut sudah jelas menyulut kekecewaan seluruh kader PDIP, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Ditambah lagi, hingga saat ini juga banyak yang menuduh adanya keterkaitan antara partai berlogo banteng bermoncong putih ini dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Didik pun membantah dengan keras apabila ada oknum yang menyebut bahwa ada keterkaitan antara PDIP dengan PKI, atau bahkan berafiliasi dengan partai yang sudah dilarang sejak tahun 1965-1966 ini.

“PDI Perjuangan adalah partai yang anti komunis. Pancasila adalah satu-satunya ideologi. Maka pada hal-hal yang disampaikan itu kan tidak benar. Kita berkewajiban untuk meluruskan perjuangan bangsa. Seharusnya oknum yang menyampaikan itu harus lebih menengok sejarah,” Ujar Didik, Kamis (2/7/2020).

Selanjutnya, Didik menyatakan, PDIP Kabupaten Malang bakal mengambil langkah hukum terkait adanya oknum yang menyebutkan PDIP menganut paham komunisme. Termasuk juga melaporkan terkait pembakaran bendera PDIP di Jakarta.

“Justru ini yang kita laporkan, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” Didik mengakhiri.

Lebih lanjut Didik mengatakan, sebagai seorang kader PDIP, hal tentunya menyulut kekecewaannya dan kader-kader PDIP yang lain. Menurutnya, bendera merupakan bagian dari identitas yang harus di jaga dengan segenap jiwa dan raga.

“Karena ini kan marwah. Bendera itu kan bagian dari lambang partai. Kami merasa tercederai. Dan ini sudah menjadi kewajiban kader-kader PDIP,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang ini.

Didik menyebut, meskipun peristiwa tersebut terjadi di Jakarta, namun pihaknya tetap membuat laporan resmi dalam rangka mendukung apa yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Untuk itu, dirinya berharap Polres Malang bakal menerima dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud.

“Kita tetap membuat laporan resmi dalam rangka memberikan dukungan laporan yang dilakukan oleh DPP. Harapannya, polisi segera menindak tegas beberapa oknum yang telah membakar bendera partai,” pungkasnya. (iki/yan)

Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto menyampaikan bahwa beras itu dibagikan secara cuma-cuma kepada sejumlah kelompok masyarakat. Termasuk masyarakat yang kurang mampu.

“Ini pertama kali kami lakukan. Ada tiga pesantren dan dua panti asuhan yang kami sasar hari ini. Kami turun ke lapangan melakukan aksi sosial dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi Covid-19 ini. Kami berpikir dan berpendapat bahwa dengan keberadaan Covid-19 ini banyak masyarakat kita yang tidak bebas kerjanya, sehingga secara ekonomi pasti terganggu,” ujar Didik, Selasa (31/3/2020).

Didik mengatakan, beras tersebut, merupakan sumbangan dari para donatur dan pengurus serta kader DPC PDIP. Beras itu dibagikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, seperti diantaranya pedagang kaki lima.

“Kemudian untuk buruh harian lepas, lah ini menjadi sasaran kami. Disamping itu kami akan bagikan kepada beberapa pesantren dan panti asuhan,” terangnya.

Terpisah, Ketua Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi DPC PDIP Kabupaten Malang, HM Sanusi menuturkan bahwa sementara ini baru beras yang dibagikan. Kedepan, bakal ada pembagian berupa bahan pokok lainnya.

“Sementara ini beras. Nanti ke masyarakat ada beberapa ton yang kita bagikan,” ucap Sanusi.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang, Ahmad Fahrur Rozi atau yang akrab disapa Gus Fahrur mengatakan jika bantuan yang diberikan DPC PDIP ini sangat membantu. Apalagi ada beberapa santri yang masih bertahan di pondok.

“Kita ada 1.300 santri, ini sangat membantu. Kita kan juga sedang ada karantina disini, agar santri itu tidak keluar main yang tidak jelas,” ujar Gus Fahrur. (iki/yan)

Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, kemungkinan besar rekomendasi dari DPP tersebut baru diketahui bulan depan.

“Belum ada bocoran. Kita juga masih menunggu mungkin bulan Desember. Tetap kita tunggu DPP, kan DPC memang tugasnya hanya melakukan penjaringan,” ujar Didik, Selasa (26/11/2019) siang.

Tambah Didik, saat ini pihaknya juga tengah fokus menyolidkan barisan pengurus dan kader partai. Didik ingin saat Pilkada nanti, mesin partai sudah benar-benar on fire.

“Saat ini kita sedang menyolidkan struktur partai sampai bawah. Kalau PDIP kan, kalau ada perintah, kepada siapapun, ya jalankan,” terangnya.

Disinggung mengenai
kemungkinan dibentuknya koalisi dengan partai lain, pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Malang ini menerangkan jika hal itu bisa saja terjadi.

“Komunikasi politik itu kan kepada siapa saja. Politik itu kan fleksibel, kalau ada koalisi kan kita tambah kuat,” tukasnya.

Sekedar informasi, ada delapan nama yang diajukan DPC PDIP Kabupaten Malang ke DPP. Diantaranya, Didik Budi Muljono, Wibie Dwi Andriyas, Wahyu Eko Setiawan, dr Umar Usman, Hasan Abadi, Hendik Arso, Djuma’ali dan Dicky Sulaiman. (Sur/oso)