Hal itu, disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023, Selasa (04/10/2022) malam, di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

Lebih lanjut Aryo Nugroho menyampaikan, selain wisata Kolam Renang Penataran, stadion milik pemerintah Kabupaten Blitar di Nglegok harus diperjelas kemanfaatannya. “Hal ini, agar keberadaan stadion yang menelan biaya milliaran rupiah tersebut bisa memberikan hasil positif bagi pemda dan masyarakat Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Fraksi PDI-Perjuangan meyakini, pemerintah daerah bisa merealisasikan PAD lebih besar dari target, dengan cara mengoptimalkan potensi pos-pos baru. “Contoh hal yang bisa diwujudkan adalah mengoptimalkan potensi tambang galian C. Selama ini, PAD dari usaha pertambangan sangatlah minim, bila dibandingkan dengan besarnya volume hasil tambang yang dipasarkan,” jelasnya.

Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta Pemda agar duduk bersama berkoordinasi dengan stakeholder. Jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka PAD bisa meningkat dengan signifikan.

“Misalnya Forkopimda dan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban dan optimalisasi terhadap usaha pertambangan galian C,” paparnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i, didampingi Wakil Ketua Mujib tersebut, diikuti 33 anggota dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi, dan telah menandatangani daftar hadir. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar Hj Rini Syarifah, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). (jar/sit)

Memontum Kota Batu – Pandemi Covid-19 saat ini memang sedikit melandai persebarannya. Hal itu seiring masifnya upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus dengan program vaksinasi. 

Namun dampak akibat Covid-19, masih saja dirasakan masyarakat, terlebih tentang masalah ekonomi. Dikarenakan aktivitas kerja belum normal akibat pandemi. Untuk itu, Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI-Perjuangan Bumiaji, melalui Posko Gotong Royong menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19, Sabtu (25/09/2021).

baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batu. Bahwa setiap PAC yang berada di kecamatan membentuk posko untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. 

“Salah satunya ya di PAC Bumiaji ini. Meski pun sudah ada bantuan dari pemerintah, kami juga ingin berbuat untuk membantu masyarakat. Dulu bantuan kita fokuskan kepada yang isoman, tapi karena sekarang kasus Covid-19 melandai, bantuan difokuskan pada masyarakat yang kesusahan,” jelas Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Batu, Punjul Santoso yang menyempatkan hadir.

Tidak hanya itu, posko juga bisa menjadi tempat konsolidasi mencari jalan keluar bila masyarakat mengalami kesulitan. Baik itu kebutuhan sembako atau bantuan kesehatan lain misalnya tabung oksigen, masker, hand sanitizer dan sebagainya.

“Fungsi posko bakal kita tingkatkan lagi, tidak hanya pemberian bantuan masyarakat juga bakal mendapat edukasi atau informasi. Keberadaan posko akan kita pertahankan sampai Pemilu Serentak 2024,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris PAC Bumiaji, Khamim Tohari, mengatakan bahwa bantuan diberikan secara langsung kepada masyarakat terdampak. Atas usulan para kader tingkat ranting yang memahami situasi di lapangan secara langsung.

“Beberapa sembako yang diberikan berupa beras kemasan 5 kilogram, gula, telur, dan sebagainya. Pesan saya masyarakat di Kecamatan Bumiaji yang membutuhkan bisa datang ke sini. Kalau jumlah kita tidak pernah menghitung, intinya setiap ada rezeki selalu kita sisihkan berapapun untuk siapa pun,” bebernya. 

Dalam kegiatan itu, para kader partai juga menyalurkan bantuan dengan mengantar langsung ke rumah masing-masing penduduk. (bir/gie)

Rekom diserahkan di DPD PDIP Jatim setelah dibacakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri via virtual secara serentak nasional sebanyak 75 bakal calon kepala daerah serentak 2020 gelombang III pada Selasa (11/8), pukul 10.00 WIB.

Ketua DPC PDIP Gresik, Mujid Riduan membenarkan rekom DPP PDIP sudah diserahkan ke pasangan Niat. “Ya, rekom Niat hari ini diserahkan oleh DPD Jatim setelah Ibu Ketum Megawati membacakan rekom 75 calon kepala daerah tahap III secara virtual,” ujar Mujid, Selasa (11/8).

Menurut Mujid, dengan diserahkannya rekom DPP untuk pasangan Niat, maka pasangan ini berhak membawa kendaraan PDIP dengan 6 kursi di DPRD Gresik untuk maju pada Pilbup Gresik 2020.

“Dengan turunnya rekom DPP untuk Niat, PDIP Gresik kian tancap gas untuk memenangkan Niat di Pilbup Gresik 2020,” terang Wakil Ketua DPRD Gresik ini.

Sekretaris DPC PDIP, Noto Utomo menyatakan, PDIP Gresik mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa telah melakukan mapping dan pemetaan kekuatan basis massa.

Langkah ini, lanjut Noto, untuk memudahkan penggalangan massa dukungan untuk kemenangan pasangan Niat. “Insya Allah, dengan mapping yang baik PDIP dan parpol lain pengusung Niat bakal memenangi Pilbup Gresik 2020,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik ini.

Sementara Bendahara DPC PDIP Kabupaten Gresik, Ir. Hj.Siti Muafiyah mengungkapkan, penyerahan rekom DPP PDIP kepada pasangan Niat setelah sebelumnya pasangan Niat dipanggil DPP PDIP.

“Alhamdulillah, Niat hari ini telah menerima rekom dari DPP setelah sebelumnya dipanggil ke DPP, ” kata Muafiyah.

Diungkapkan Muafiyah, DPP PDIP memiliki harapan besar Niat bisa memenangi Pilbup Gresik 2020, sehingga Gresik lima tahun kedepan dipimpin oleh seorang kepala daerah dari PDIP. Sebab, PDIP ingin Kabupaten Gresik yang dikenal dengan kota bertabur ribuan industri dan banyak bercokol aset-aset nasional, bisa dikelola dengan baik untuk kemanfaatan nasional, masyarakat dan Kabupaten Gresik.

“Semua demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. (sgg/ono)

Atas perbuatan tersebut DPC PDI-P Banyuwangi mendesak kepada aparat penegak hukum segera mengungkap dan menangkap pelaku teror tersebut.

Wakil Ketua Bidang (Wakabid) ideologi dan Kaderisasi DPC PDI-P Banyuwangi, Marcelinus Florianus GG dengan tegas mengatakan PDI Penjuangan menentang berbagai bentuk teror.

“Pelemparan bom molotov adalah tindakan pengecut, dan memiliki motif ideologis. Serangan ke kantor PAC tersebut adalah serangan atas demokrasi, serangan terhadap kemanusiaan dan serangan atas tatanan kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup tenteram. PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang teguh Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan kebinnekaan Indonesia. Karena itulah terhadap aksi teror tersebut, tidak akan pernah menyurutkan semangat juang kami. Terlebih atas penghormatan masyarakat Indonesia yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai Partai Nasionalis Soekarnois. PDI Perjuangan partai grass roots, tidak kenal mundur dan takut” tegas Marcell kepada Memontum.com, Rabu (29/7/2020) siang.

Lanjut Marcell sapaan akrab Marcelinus Florianus GG, Keteguhan sikap Partai di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara telah teruji.

“PDI Perjuangan memiliki akar sejarah kuat dengan PNI yang telah berjuang jauh sebelum Republik ini berdiri. Partai juga selalu menjawab tantangan sejarah dan merumuskan jawaban sesuai amanat penderitaan rakyat,” katanya.

Menurutnya, tindakan teror tidak boleh dibiarkan terjadi. Indonesia adalah negara hukum. Di sisi lain, bangsa Indonesia memiliki falsafah hidup yakni Pancasila.

“Masyarakatnya hidup rukun, penuh toleransi dan mendambakan keharmonian hidup. Karena itulah mereka yang telah mengganggu ketentraman masyarakat harus ditindak, dan hukum tidak boleh kalah dengan berbagai bentuk aksi teror yang anti ketuhanan dan anti kemanusiaan tersebut, ” tandasnya.

Kepqda segenap jajaran DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, anggota partai, kader partai dan simpatisan agar terus merapatkan barisan dan memegang teguh nilai Satyam Eva Hayate. “Kebenaran yang akan menang,” pungkasnya. (ras/tim)

Tidak hanya hadir dan menjenguk saja, akan tetapi kedatangan Fraksi PDI Perjuangan juga untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang ada di Dusun Ngandat. Karena Dusun tersebut merupakan salah satu wilayah cluster dengan tingkat kasus covid yang cukup besar setelah Desa Giripurno.

Menurut Ketua Fraksi, Sampurno bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi dari anggota Fraksi, dan bantuan sembako yang diberikan meliputi, 250 kg beras, minyak, mie instan, dan gula yang diterima secara langsung Okeh, Kepala Desa Mojorejo, Rujito pada Rabu siang (22/7/2020).

“Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Apalagi disini sedang masa PSBL sehingga warga Mojorejo butuh perhatian lebih,” ungkap Sampurno Ketua Fraksi PDIP Kota Batu. Ia juga berharap dengan adanya bantuan sebanyak 50 paket sembako bisa sedikit membantu warga sekitar.

Sementara itu Punjul Santoso Wakil Walikota Batu yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Kota Batu membeberkan bahwa jumlah positif di Kota Batu telah mencapai 150 kasus sampai pukul 13.00 WIB. Maka dari itu ia menginginkan warga Mojorejo bisa terus untuk saling mengingatkan untuk menjalankan protap kesehatan sehingga bisa memutus persebaran virus tersebut.

“Peningkatan yang terjadi ini merupakan akibat dari kurangnya kesadaran masyarakatnya sendiri. Apalagi seperti yang diungkapkan kemarin pelanggaran yang ditertibkan oleh Satpol PP bahkan mencapai 40 tempat hiburan,” tegasnya.

Dengan adanya hal tersebut, Punjul berharap kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang melanggar protap kesehatan termasuk pelanggaran fase dibukanya fasilitas,” umum di Kota Batu. (bir/yan)

Peresmian gedung DPC PDI Perjuangan Banyuwangi langsung disambut suka cita oleh seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Banyuwangi

Ketua DPC PDI Perjuangan mengucapkan terimakasih kepada Ketua umum DPP PDI Perjuangan ibu Hj megawati Soekarno putri atas penandatanganan prasasti peresmian kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi.

“Terimakasih kepada ibu Ketua Umum atas prasasti peresmian kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi , kedepannya kami bertekad menjadikannya Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi menjadi pusat konsolidasi kegiatan kepartaian sekaligus menjadikan rumah pergerakan dalam rangka memperjuangkan aspiradi masyrakat” ujar I Made Cahyana Negara, Rabu (22/72020) siang.

Disamping itu kata Made gedung DPC PDI Perjuangan ini juga dijadikan tempat pertemuan seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat ranting hingga DPC PDI Perjuangan Banyuwangi. Serta untuk kegiatan pemenangan Pemilu.

“Kami akan bekerja lebih intens lagi, dan bekerja maksimum untuk memperkuat dari tingkat DPC, PAC dan ranting dalam rangka memenangkan kegiatan kepartaian seperti Pemilu , pileg, Pilpres dan pilkada, ” pungkas Made sapaan akrab I Made Cahyana Negara. (ras/oso)

Perempuan alumnus program studi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Airlangga ini menjelaskan, fenomena bergabungnya partai PDIP dalam koalisi partai pendukung pasangan calon bupati Malang SanDi merupakan cerminan komunikasi politik di Kabupaten Malang yang dinamis.

Perempuan yang juga berprofesi sebagai Size Fashion Designer Curvilìnea by Pia Haryono ini mengatakan, menggandeng partai yang menjadi rival di pilkada sebelumnya, merupakan bentuk strategi komunikasi politik bukan saja untuk menaikkan jumlah suara pemilih tapi juga bertujuan untuk membangun stabilitas politik partai-partai yang bekoalisi.

Koalisi partai adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang dijalankan oleh partai pengusung untuk dapat menyampaikan pesan-pesan politik kepada partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan suara, mendapatkan kesepahaman politik bersama, dan meredam konflik politik baik di lini atas maupun di arus akar rumput.

Mengandeng partai rival merupakan sebuah hal yang wajar dalam strategi politik pilkada. Apalagi jika partai koalisi pendukung bakal paslon bupati Malang SanDi menganggap bahwa PDIP merupakan parpol yang penting dalam dinamika politik di Kabupaten Malang.

“Jika pada periode sebelumnya, partai koalisi pendukung Rendra- Sanusi saja sudah menang tanpa dukungan PDIP, apalagi sekarang jika PDIP bergabung mendukung paslon SanDi wajar saja jika partai koalisi menargetkan diri mereka bisa menang,” papar perempuan yang juga dosen komunikasi Universitas Brawijaya ini.

Meski menggandeng banyak partai bisa menguntungkan paslon, koalisi banyak partai juga bisa menimbulkan konflik politik di kemudian hari jika deal-deal politik dan non politik di antara mereka tidak bisa tercapai. Ujung-ujungnya di tataran legislatif bisa terjadi gesekan antar partai pendukung.

“Dalam politik tidak ada yang pasti! Semua serba dinamis dan berubah seiring dengan pandangan politik masing-masing partai pengusung dan bagaimana deal-deal politik dan non politik bisa terpenuhi oleh paslon yang diusung,” terang Pia mengakhiri. (yan)

Pemberian rekomendasi calon kepala daerah Kabupaten dan Kota Blitar tersebut, bersamaan dengan 4 daerah lain, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Trenggalek dan, Kota Pasuruan.

Wali Kota Blitar Santoso mengatakan, rekomendasi tersebut dibacakan melalui sambungan video zoom oleh Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani yang disaksikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Benar saya sama Pak Tjujuk positif mendapat rekom. Saat ini rekom sudah kami terima. Setelah ini kami konsolidasi dengan DPD Jatim dan DPC, serta relawan. Kemudian kami akan segera melakukan deklarasi,” kata Santoso, Jumat (17/7/2020).

Santoso saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Blitar, sementara calon pasangannya Tjujuk Sunario adalah kader Partai Gerindra. Sedangkan untuk pasangan Rijanto-Marhaenis, saat ini juga masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

Sementara, Bupati Blitar Rijanto, saat dihubungi hanya memberikan jawaban singkat. Rijanto mengatakan, akan segera memberi statemen resmi begitu kembali ke Blitar.

“Iya Insyaallah, doakan semuanya lancar,” jawab Rijanto melalui pesan singkat.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar Marhaenis Urip Widodo mengatakan, jika dirinya taat kepada pimpinan partai serta mengedepankan konsolidasi dengan intern partai serta masyarakat. Dia juga menegaskan, kalau dirinya siap menjalankan rekomendasi yang kembali dipercayakan kepadanya.

“DPC dan seluruh jajaran pengurus lainnya harus mengawal rekom dan menenangkan rekom. Kita taat kepada pimpinan partai, apapun keputusannya kami terima. Selain harus selalu konsolidasi dengan pengurus partai di tingkat masyarakat juga harus ada komunikasi. Dan yang terpenting kami ingin selalu dekat dengan rakyat.,” tandas Marhaenis. (jar/yan)

Hal ini disampaikan AKBP Hendri Umar usai menerima perwakilan pengurus harian dan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi atau BBHA Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Kabupaten Malang, Sabtu (4/7/2020).

“Kasus tersebut saat ini sudah ditangani Polda Metro Jaya. Kami akan memantau dan monitor perkembangan kasus tersebut. Dan kami akan memastikan, mendeteksi sejak awal, mengelola Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat, red) di Kabupaten Malang ini dengan baik, jangan sampai terjadi hal-hal lanjutan atau aksi-aksi lanjutan disini,” ujar Hendri.

Kapolres kelahiran Solok, Sumatera Barat ini menambahkan, pihak DPC PDIP Kabupaten Malang menyerahkan sepenuhnya kasus pembakaran bendera itu kepada pihak kepolisian.

“Dari teman-teman PDIP satu hal yang kami apresiasi, mereka juga sudah memastikan bahwa PDIP Kabupaten Malang tidak akan melakukan aksi-aksi yang sifatnya long march ataupun aksi-aksi lainnya yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak yang melibatkan simpatisan atau relawan. Tapi mereka akan memonitor dan menunggu proses hukum ini berjalan,” jelas Hendri.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Malang resmi melayangkan pengaduan ke Polres Malang terkait insiden pembakaran bendera partai berlambang banteng itu di Jakarta beberapa waktu lalu.

Laporan itu dilakukan oleh pengurus harian dan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi atau BBHA PDIP Kabupaten Malang. Mereka diterima langsung oleh Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar bersama Kasatreskrim Polres Malang, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo serta Kasat Intelkam Polres Malang, AKP M Syuhada.

Ketua BBHA DPC PDIP Kabupaten Malang, Agus Subyantoro SH mengatakan bahwa insiden pembakaran bendera itu juga mendapatkan atensi dari Kapolres Malang.

“Sebelum kami menyerahkan apa yang menjadi aduan kami, ternyata itu juga menjadi atensi bagi beliau. Dan sudah ditindaklanjuti, karena TKP (tempat kejadian perkara, red) di Jakarta, maka ditindaklanjuti di Polda Metro Jaya. Sedangkan kami sebagai organ partai, melaksanakan intruksi pimpinan bahwa kami mengedepankan penyelesaian secara hukum,” kata Agus, ditemui di Mapolres Malang, Sabtu (4/7/2020).

Ditambahkan Agus, selain insiden pembakaran bendera itu, ada 2 poin lagi yang diadukan ke Polres Malang hari ini. “Ada 3 hal yang kami sampaikan. Satu, masalah perusakan, pembakaran bendera partai. Bendera PDI itu dibakar, kami sampaikan itu, kami anggap itu sebagai pelanggaran pasal 406, 170 dan 160,” terangnya.

“Kemudian aksi di Jakarta tersebut, dalam aksinya, mereka mengidentikan PDI sama dengan PKI (Partai Komunis Indonesia, red). Itu sama dengan menuduh kami, memfitnah kami, pencemaran nama baik, itu juga kami laporkan, 310 dan 311,” sambung Agus.

“Dalam aksi tersebut kan massa juga membawa bendera organisasi partai terlarang, palu arit, membawa bendera PKI, dibakar. Bagi kami bukan dibakarnya, tapi ketika membawa bendera partai terlarang yang harus diusut adalah siapa yang memesan, siapa yang memproduksi, kan jelas-jelas itu bendera partai terlarang. Mereka bisa membawa bendera partai terlarang kan berarti ada yang memesan, ada yang memproduksi, itu kami minta diusut. Itu di pasal 170. Dan kami tadi mendapat jaminan dari bapak Kapolres, bahwa itu akan diusut,” pungkasnya. (iki/yan)