Dalam sambutannya, Dirjen PDSPKP KKP mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor ikan hias Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada periode tahun 2017–2021. Dari yang semula USD 27,6 juta pada tahun 2017, menjadi USD34,5 juta pada tahun 2021. Dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11 persen.

“Ini baru data ekspor yang tercatat di pabean. Sementara transaksi di domestik, lebih besar nilainya. Hanya kita belum mempunyai mekanisme pencatatan transaksi di dalam negeri,” kata Artati Widiarti, Sabtu (02/07/2022).

Artati menegaskan bahwa dari laporan secara sporadis selama pandemi Covid-19, peningkatannya luar biasa. Hal tersebut tidak hanya dari jenis Koi, tapi juga dari jenis ikan hias lainnya.

“Saya yakin perdagangan ikan hias di dalam negeri ini, sebetulnya sangat besar nilainya,” terangnya.

Lebih lanjut Dirjen PDSPKP KKP menyampaikan, menurut jenisnya permintaan ikan hias pada pasar ekspor di tahun 2021 didominasi oleh ikan hias air tawar sebesar 80,63 persen atau senilai USD 27,8 juta, dan sisanya ikan hias air laut senilai USD 19 juta.

“Jenis ikan hias yang paling diminati adalah Arwana Super Red dan Jardini, Cupang, Botia, Koi, Maskoki, Oscar dan lain-lain. Dan Koi ini mempunyai penggemar yang fanatik dan maki bertambah,” jelasnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Artati menegaskan, untuk mensiasati pasar ekspor, KKP telah meresmikan pusat Koi dan Maskoki Nusantara di reaser dan Ikan hias di Cibinong Bogor. “Kami berharap, bahwa peresmian ini dapat menghela pertumbuhan industri ikan hias secara nasional,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, ikan hias akan cepat berkembang dengan baik, jika terjadi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, para pengusaha, akademisi, dan peneliti.

“Penelitian secara menerus itu harus dilakukan. Ini untuk memperbaiki kualitas,” imbuhnya.

Usai membuka Munas VI Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI), Dirjen PDSPKP KKP mengatakan bahwa pemerintah mendukung bahwa asosiasi itu bergerak. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syariah mengatakan, Munas Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI) ini baru pertama kali di laksanakan di Blitar. “Harapan saya, adanya Munas ini, terjadi satu kekompakan sinergi antara pemerintah, swasta, media. Semua stakeholder ini, langsung jadi satu paket. Kalau tidak kompak seperti ini, kita tidak akan terangkat. Bagaimana Koi Blitar kualitasnya dan inovasinya,” kata Rini Syarifah.

Lebih lanjut Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar menyampaikan, budidaya Koi di Kabupaten Blitar sendiri tidak hanya ada di satu tempat. Tapi sudah terbentuk kampung-kampung Koi.

“Seluruh kecamatan hampir ada kampung Koinya,” jelas Mak Rini.

Mak Rini menambahkan, untuk melestarikan kampung Koi, pemerintah sangat mendukung peternak Koi. “Kami sangat mendukung. Kami selalu melakukan penyuluhan atau pendampingan, bagaimana kampung-kampung Koi ini sustainable. Pastikan mereka selalu budidaya hingga pemasaran,” papar Bupati Blitar. (jar/sit)

Memontum Situbondo – Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Besuki Kecamatan Besuki, Situbondo, menuai tanya. Itu karena, pengadaan langsung (PL) yang bersumber dari APBD Tahun 2021, dengan Pagu Rp 189.684.000 dan HPS sebesar Rp. 186.389.312, diduga dikerjakan tanpa mengantongi surat perintah kerja (SPK) Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.

Akibat temuan nyeleh yang diduga melibatkan dinas itu, AMIR Syndicate, pun melakukan cross cek di lapangan. Menariknya, proses rehabilitasi pun akhirnya dihentikan

“Saat saya turun ke lokasi, telah menemukan fakta di lapangan, bahwa ada salah satu proyek yang menyalahi prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (fisik, red) di Situbondo. Salah satunya, proyek milik Dinas Perikanan, berupa kegiatan non tender atau Pengadaan Langsung (PL) berupa Rehabilitasi TPI di Besuki. Proyek ini belum mengantongi tanda tangan kontraknya. Namun, oleh salah satu rekanan sudah dikerjakan lebih awal. Ini jelas-jelas sudah melanggar aturan,” kata anggota AMIR Syndicate, Bronto Seno, Rabu (22/09/2021).

Proyek yang sudah dikerjakan itu, tambahnya, sudah mencapai kurang lebih 15 persen. “Temuan ini, jelas-jelas ada indikasi perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan calon rekanan dan juga salah satu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pengguna barang, yaitu Dinas Perikanan,” jelas Bronto Seno.

Untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi di kemudian hari, maka pihaknya bersama rekan aktivis serta warga sekitar, langsung turun ke lokasi untuk menghentikan pekerjaan proyek tersebut. Hal ini dilakukan, setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Besuki, serta Kepala UPTD TPI Besuki.

“Kami minta kepada rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, agar kegiatan tersebut dihentikan. Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta juga hentikan semua bentuk kecurangan pengadaan barang dan jasa. Sebab, kecurangan itu menyebabkan kerugian,” paparnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, saat dikonfirmasi di kantornya, mengakui bahwa kegiatan proyek rehabilitasi TPI Besuki, diberhentikan. Dirinya tidak tahu, jika selama ini proyek tersebut sudah mulai dikerjakan. Sebab, PPK (pejabat pembuat komitmen) dan UPT (unit pelaksana teknis) yang bertanggung jawab di Besuki, belum memberikan laporan apa-apa kepada dirinya.

“Saya baru tahu, ketika dihubungi salah satu warga kalau ada proyek yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan, itu sudah dikerjakan. Walaupun, tandatangan kontraknya masih belum dibuat,” ungkap Sopan Efendi.

Lebih lanjut Sopan mengatakan, saat ini proyek tersebut sudah diperintahkan untuk diberhentikan sementara. Sampai, kontraknya itu selesai dibuat. “Insya Allah, 24 September 2021 ini kontrak tersebut sudah selesai. Setelah itu, baru bisa dikerjakan kembali,” ujarnya.

Sopan juga tidak mengelak, bahwa masalah ini menjadi tanggung-jawabnya. Namun, biar tidak terulang kembali kejadian ini, dirinya sudah memberikan teguran secara lisan kepada rekanan, PPK dan UPT.

“Untuk paving yang sudah terlanjur dibongkar, yang merupakan aset pemerintah, tinggal menghitung jumlah petak paving dalam permeternya. Selanjutnya, biar bagian aset sendiri yang menafsirkan harganya,” lanjutnya. (mam/sit)

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Memontum Probolinggo – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PDSPKP (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan) memberikan bantuan stimulus untuk nelayan Kota Probolinggo, Sabtu (19/12) siang.

Selain kepada nelayan Probolinggo, beberapa nelayan di daerah lain, seperti Banyuwangi dan Lumajang, pun diberikan bantuan stimulus serupa.

Beberapa bantuan yang diberikan, diantaranya seperti sarana pemasaran perikanan berupa empat unit kendaraan roda tiga berinsulasi dan satu unit chest freezer serta ratusan cool box untuk tempat ikan.
Serangkaian kegiatan tersebut, berlangsung di tempat pengasapan ikan Mayangan dan dihadiri Kejagung RI, Subhan, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jatim, Gunawan Saleh, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dan Sekda Kota Probolinggo, dr Ninik juga sejumlah nelayan penerima bantuan.

Dalam kesempatan itu, PDSPKP juga memberikan bantuan kepada para pedagang ikan. Bantuan yang diberikan, berupa satu set kelengkapan untuk bekerja seperti sepatu boat dan timbangan.

PDSPKP mengatakan, bahwa beragam inovasi usaha nelayan ini juga merupakan bentuk upaya agar para nelayan tidak bergantung pada usaha tunggalnya menangkap ikan. Kebanyakan, nelayan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selesai di situ saja.

“Kita ingin, agar rumah tangga nelayan memiliki keanekaragaman usaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pemasaran produk perikanan. Tidak hanya ikan segar, tetapi juga olahannya,” ujar Direktur Pemasaran PDSPKP, Mahmud.

Dirinya menambahkan, pandemi Covid-19 selama kurang lebih 10 bulan ini, telah memberikan dampak yang sangat luas. Dari yang awalnya hanya soal penyakit, namun saat ini sudah mengarah ke aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Termasuk, pada sektor kelautan dan perikanan.

“Kita bersama perwakilan dari Kejagung akan senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa kita dapat melalui segala bentuk cobaan ini dan kembali berkumpul untuk beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya,” ujar Mahmud.

Masih menurut Mahmud, nelayan Indonesia harus menjadi nelayan yang maju. Nelayan Indonesia harus dapat berkarya dan berhasil di negeri sendiri dengan potensi perikanan yang melimpah.

“Kita harus berani menunjukkan kalau nelayan Indonesia, bukan nelayan yang bodoh dan miskin. Teknologi yang ada harus dimanfaatkan. Misalnya, bagaimana harga jual ikan laut bisa lebih mahal, tentunya harus higienis dan segar. Ini akan berdampak meningkatkan penghasilan menuju perekonomian yang lebih baik,” ujarnya.

Mahmud juga menekankan, agar nelayan mengetahui cara menangkap dan penanganan ikan yang baik. Ikan dengan kualitas bagus tentu juga berpengaruh terhadap harga jualnya.

“Anak nelayan juga harus diberikan pengetahuan yang dikembangkan dengan baik. Harus berpendidikan. Berprofesi sebagai nelayan itu bagus dan menjanjikan. Kita ubah pemikiran kalau nelayan itu tidak miskin dan mampu berhasil,” imbuhnya.

Perwakilan Kejagung, Subhan, mengatakan agar nelayan dapat tetap berusaha. Sektor kelautan dan perikanan, sebagai salah satu garda terdepan ketahanan pangan.

“Manfaatkan bantuan dari pemerintah sebaik mungkin. Jangan sampai dipindah tangankan, yang nantuinya bisa berurusan dengan pihak kami. Laporkan jika ada temuan kepada kami,” tegasnya. (geo/sit)