Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya mendorong olah raga dan sport tourism saja. Namun, juga menggelar aksi sosial untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

“Ini kegiatan olah raga sekaligus bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana. Selain bersepeda menikmati Kota Malang, peserta juga menyalurkan bantuan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya itu, Wali Kota Wahyu juga menyampaikan apresiasi karena Kota Malang dipilih sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, selain didukung potensi sport tourism, Kota Malang juga baru saja meraih penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) unggul tingkat nasional dari LAN.

Baca juga :

“Tadi disampaikan, salah satu alasan memilih Kota Malang karena sport tourism-nya menunjang dan kami juga mendapat penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan paling unggul se-Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, pelaksanaan event berskala nasional tersebut juga sejalan dengan program 1.000 Event Pemkot Malang dan Dasa Bhakti Unggulan Ngalam Tahes. “Event-event seperti ini menjadi bagian dari 1.000 event yang terus kita dorong,” katanya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa penyelenggaraan berbagai event di Kota Malang telah memberikan multiplier effect yang nyata bagi masyarakat. Dampak tersebut dirasakan sektor perhotelan, UMKM, hingga destinasi wisata.

“Sudah dibuktikan, hotel sampai sulit dicari, UMKM bergerak, oleh-oleh laku dan tempat wisata ramai,” lanjutnya.

Dalam waktu dekat, menurutnya Kota Malang juga akan menjadi tuan rumah ajang lari berskala Asia Tenggara, yang diperkirakan kembali mendongkrak perekonomian lokal. “Kami berharap event-event ini betul-betul terlaksana dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Penyerahan bantuan tersebut, turut dirangkai dengan penandatanganan perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan dinas operasional ambulans antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Lumajang dengan pemerintah desa di Aula Panti PKK Kabupaten Lumajang.

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah momentum penanda keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang lebih cepat, aman dan merata, terutama bagi masyarakat desa. Dirinya juga menegaskan, bahwa Ambulans Desa bukan sekadar kendaraan operasional, melainkan bagian dari sistem penyelamatan nyawa masyarakat.

Ditambahkan Bunda Indah, keberadaan ambulans yang layak operasional menjadi penentu kecepatan dan ketepatan penanganan kasus kegawatdaruratan di tingkat desa. “Hari ini pemerintah daerah menyerahkan 29 Ambulans Desa sebagai pengganti ambulans lama yang kondisinya sudah rusak berat. Keputusan ini tidak mudah, karena di satu sisi kami ingin berlaku adil, di sisi lain kebutuhan desa sangat besar,” ungkap Bunda Indah.

Dirinya menjelaskan, penentuan desa penerima dilakukan melalui proses penilaian yang ketat dan objektif, dengan mempertimbangkan kondisi ambulans lama yang sudah tidak layak digunakan. Langkah tersebut diambil, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Bunda Indah juga menyampaikan harapannya, agar pembaruan armada Ambulans Desa dapat dilakukan secara bertahap hingga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Lumajang. Itu karena, idealnya setiap desa memiliki ambulans yang siap digunakan kapan pun dibutuhkan warga.

“Sebenarnya saya ingin semua Ambulans Desa diganti. Ambulans lama nantinya harus dibenahi terlebih dahulu dan selanjutnya dihibahkan. Mudah-mudahan pada tahun 2027 program ini bisa kembali dilanjutkan,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Bunda Indah menekankan, akan pentingnya tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga dan memanfaatkan ambulans sesuai peruntukan. Dirinya juga mengingatkan, agar ambulans desa benar-benar difungsikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Tolong kendaraan ini dijaga dengan baik. Ambulans Desa sangat dibutuhkan masyarakat. Gunakan sesuai fungsinya, jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penyerahan Ambulans Desa tersebut. Dirinya mengakui, bahwa pada tahap ini belum seluruh desa dapat menerima bantuan, namun pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melanjutkan program secara bertahap.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa menyerahkan Ambulans Desa. Meski belum semua desa menerima, kami berharap kepala desa yang mendapatkan hari ini dapat menyampaikan kepada desa lain bahwa ada kriteria penilaian tertentu,” kata Mas Yudha.

Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki harapan besar agar ke depan seluruh desa dapat memiliki Ambulans Desa yang layak operasional. Sehingga, tidak ada lagi kesenjangan layanan kesehatan antar wilayah. “Sebenarnya keinginan kami semua desa mendapatkan ambulans. InsyaAllah ke depan hal ini bisa terwujud,” tambahnya.

Pengadaan Ambulans Desa ini memiliki tujuan strategis, yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mempercepat penanganan kegawatdaruratan pra-rumah sakit, mendukung sistem rujukan antar fasilitas kesehatan, serta mengatasi kendala transportasi bagi ibu hamil, bayi baru lahir berisiko tinggi dan kasus kegawatdaruratan lainnya. Upaya tersebut, diharapkan berkontribusi nyata terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lumajang.

Sebagai informasi, Ambulans Desa yang diserahkan merupakan barang milik daerah yang penggunaannya telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/649/KEP/427.12/2025. Kendaraan tersebut dioperasikan oleh 29 pemerintah desa untuk mendukung pelayanan kesehatan dan transportasi pasien di wilayah masing-masing.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap pengelolaan dan pengoperasian Ambulans Desa dapat dilakukan secara optimal, transparan dan bertanggung jawab, sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat sistem layanan kesehatan dari tingkat desa. (kom/adi/gie)

Dalam momen itu, PKDI se-Jawa Timur hadir memberikan 1.000 paket Sembako bagi warga di wilayah terdampak. Bantuan itu, diserahkan secara simbolis di Pendopo Suhanto, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Rabu (10/12/2025) tadi.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Lumajang, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKDI. Kepedulian ini menjadi penguat semangat kami untuk terus bangkit,” ujar Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dirinya menegaskan, bahwa kejadian Semeru pada 19 November 2025, memiliki intensitas lebih besar dibandingkan peristiwa 2021. Namun kesiapsiagaan masyarakat, relawan dan pemerintah daerah mampu menciptakan capaian penting, yaitu tidak ada korban jiwa.

Situasi ini, tambahnya, bahkan mendapat apresiasi dari BNPB sebagai contoh mitigasi bencana yang berjalan efektif. “Erupsi kali ini sesungguhnya lebih besar dari 2021. Tetapi Alhamdulillah, zero korban. Ini buah kerja sama masyarakat, relawan, serta seluruh jajaran pemerintah,” jelasnya.

Meski demikian, dampak APG Semeru terhadap infrastruktur jauh lebih berat. Material vulkanik merusak jembatan, tanggul dan bendungan yang selama ini menjadi pengamanan aliran lahar.

Baca juga :

Bunda Indah menekankan, bahwa normalisasi harus segera dilakukan untuk mencegah risiko lanjutan, terutama saat curah hujan meningkat. “Jika infrastruktur ini tidak segera dinormalisasi, aliran lahar panas maupun dingin bisa mengarah ke banyak titik. Prediksi bahkan menunjukkan potensi menyebar hingga Kecamatan Tempeh,” paparnya.

Pemkab Lumajang kini sedang menyusun data kebutuhan secara komprehensif, untuk diajukan kepada BNPB dan Kementerian PUPR. Data tersebut mencakup kerusakan fisik, kebutuhan penanganan darurat, serta rencana rehabilitasi jangka panjang agar upaya pemulihan dapat segera direalisasikan.

Bagi Bunda Indah, hadirnya PKDI bukan sekadar distribusi bantuan, tetapi simbol kuatnya persaudaraan antar-kepala desa di Jawa Timur. Solidaritas ini, dinilai menjadi contoh bagaimana kolaborasi antarwilayah dapat memperkuat ketahanan masyarakat yang hidup di kawasan rawan bencana.

“Apa yang dilakukan PKDI hari ini menunjukkan bahwa persaudaraan itu nyata. Ketika satu daerah tertimpa bencana, daerah lain hadir untuk menguatkan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak akan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan warga, memulihkan infrastruktur vital, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi di masa mendatang. (kom/adi/sit)

Pelaksanaan kerja bakti ini, merupakan bagian dari Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS), yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perangkat wilayah serta warga masyarakat. Melalui gerakan ini, warga bersama-sama membersihkan sedimen, sampah dan berbagai material yang menghambat aliran air di drainase maupun sungai.

Melalui gerakan ini pula, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk lebih peduli lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke saluran air.

Wali Kota Wahyu menjelaskan, bahwa kerja bakti massal ini digelar sebagai respons atas potensi tingginya curah hujan dalam beberapa waktu ke depan. “Hari ini saya menginstruksikan lurah, camat, hingga RT/RW untuk melaksanakan kerja bakti massal, karena prediksi hujan tinggi masih akan terjadi di Kota Malang. Harapan saya, melalui kerja bakti ini bisa mengurangi potensi banjir,” terang Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menyoroti, mengenai masih kurangnya kesadaran dan kepedulian warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air. Dari hasil inspeksi di sejumlah titik, ditemukan tumpukan sampah rumah tangga hingga barang besar seperti kasur yang dibuang ke saluran air.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu menyebut, di Merjosari saja terkumpul sekitar empat truk sampah, sementara di kawasan Dieng mencapai sekitar satu setengah truk. “Drainase sudah dibuat dan saluran sudah diperbaiki, tapi tumpukan sampah masih banyak. Ini yang menghambat aliran,” terangnya.

Terkait penanganan banjir di kawasan sempadan sungai, salah satunya Sungai Amprong yang kerap meluap, Wali Kota Wahyu menjelaskan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk dapat ikut menangani titik-titik yang membutuhkan intervensi. “Alhamdulillah sudah ada kerja sama. Nanti kita akan buat MoU (Memorandum of Understanding) untuk bisa menangani hal tersebut. Insyaallah bertahap akan kita selesaikan,” katanya.

Di samping itu, Pemkot Malang juga menindaklanjuti persoalan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air maupun di lahan dengan status tidak jelas. Pihaknya telah memerintahkan perangkat daerah terkait, yakni Satpol PP, Disnaker-PMPTSP dan DPUPRPKP, untuk melakukan pendataan menyeluruh.

“Kita akan inventarisir status tanah, perizinannya, lalu kita ingatkan. Karena kalau berada di saluran, yang kena dampaknya mereka sendiri,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus dilakukan, terutama terkait kewenangan izin bangunan dan pengelolaan saluran air. “Kita beri masukan soal dampaknya. Kalau sudah ada bukti, biasanya mereka akan evaluasi,” jelasnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa normalisasi dan kerja bakti rutin di berbagai titik akan terus dilanjutkan. Selain itu, saluran baru pada kawasan yang membutuhkan juga akan dibangun. Hanya saja, infrastruktur yang telah dibangun tidak akan efektif, bila tidak dibarengi perilaku masyarakat untuk menjaga kebersihan serta peduli terhadap lingkungan. (kom/mlg/sit)

Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, didampingi Pj Sekdakot Probolinggo, Rey Suwigtyo, Forkopimda, para asisten, serta staf ahli, menyalurkan bantuan serentak secara daring dari 29 lokasi, dengan masing-masing kepala OPD hadir langsung untuk menyerahkan bantuan kepada warga di titik yang telah ditentukan. Penyerahan bantuan berupa beras 10 kg secara simbolis diberikan langsung oleh Wali Kota Probolinggo, kepada 10 penerima manfaat, yang kemudian diikuti serentak pada seluruh titik lokasi lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menekankan pentingnya semangat berbagi, terutama di Bulan Jumadil Awal yang identik dengan amal dan sedekah. “Semoga di bulan-bulan mendatang kegiatan berbagi ini dapat terus dilakukan. Kita berdoa agar Kota Probolinggo selalu aman dan para ASN diberi kesehatan sehingga dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Wali Kota Aminuddin juga menegaskan, bahwa Program ASN Peduli merupakan wujud nyata kepedulian ASN Kota Probolinggo terhadap pengentasan kemiskinan. “Dengan niat yang tulus, kita ingin bantuan ini tepat sasaran. InsyaAllah para ASN yang terlibat akan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Kami juga berharap para penerima manfaat tetap produktif, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya, karena itu menjadi modal penting dalam pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Probolinggo, Hakimuddin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat. “Kami berharap santunan ini benar-benar digunakan sesuai kebutuhan, jangan sampai disalahgunakan, apalagi dijual. Semoga bantuan dari para ASN ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para penerima,” urainya.

Salah satu penerima bantuan, Tiana (80), tampak haru saat menerima paket Sembako dirinya. “Saya bahagia sekali. Setiap hari saya cuma berjualan es, jadi bantuan beras ini sangat membantu mengurangi pengeluaran saya. Terima kasih untuk Pak Wali Kota Probolinggo dan semua ASN yang sudah memberi rezeki ini,” ujarnya.

Program ASN Peduli Duafa ini, diharapkan terus menjadi gerakan kebaikan yang membawa keberkahan serta semakin memperkuat solidaritas sosial di Kota Probolinggo. (kom/pro/gie)

Bentuk apresiasi yang diberikan ini, diserahkan secara langsung Bupati Sanusi kepada Perusahaan Proper, Corporate Social Responsibility (CSR), Desa Berseri, Sekolah Adiwiyata, Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup, Ekopesantren, Kampung Proklim. Adapun Perusahaan Proper meliputi RS Jiwa Dr Radjiman Widododiningrat Lawang, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Brantas, PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru I, PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru II, PT Kebon Agung, PT Molindo Raya Industri, PT Bentoel Prima, PT Otsuka Indonesia, PT Beiersdorf Indonesia, PT Pindad Divisi Munisi, PT Greenfields Indonesia, PT Bumi Menara Internusa, PT New Minatex, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, PT Ekamas Fortuna, PT Smoore Tecnology Indonesia.

Sementara untuk di bidang CSR, meliputi PT Bagong Dekaka Makmur, PT Bank Jatim, CV Sayap Mas Nusantara, PT Gudang Baru Berkah, PT Merapi Agung Lestari, PT Intelegensia Grahatama, BUPP KEK Singhasari. Sedangkan bidang Desa Berseri, meliputi Desa Slamet, Kecamatan Tumpang dan Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari.

Pada bidang Sekolah Adiwiyata, meliputi SMP Negeri 1 Pakis dan MTsN 2 Malang-Turen. Sementara Sutari, sebagai Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup. Pondok Pesantren An Nashr Wajak sebagai Ekopesantren. Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, sebagai Kampung Proklim.

Bupati Malang dalam sambutannya mengatakan bahwa aspek lingkungan hidup menjadi salah satu concern yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Malang. “Lingkungan hidup adalah aspek multi dimensi. Dimana penanganannya pasti membutuhkan keterlibatan banyak pihak, dan hal ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apabila hanya membebankannya pada pemerintah, akan sangat sulit untuk diwujudkan,” katanya.

Baca juga :

Bupati Sanusi berharap, semua elemen harus berkontribusi positif, agar tercipta tata kelola lingkungan yang dapat mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. “Semua elemen harus berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025, telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan mengimplementasikan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper). Adapun Proper ini adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan, khususnya di lingkup perusahaan.

“Saya berharap, agar hubungan kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan perusahaan dapat terus terjalin. Sinergi inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” jelas Bupati Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang juga berharap, kedepannya agar semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga, akan semakin besar pula dampak positif yang ditimbulkan, demi keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki.

Penghargaan yang diberikan pada acara Enviro Fair 2025 ini, adalah bentuk apresiasi dengan harapan dapat memantik keterlibatan yang lebih besar dari semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan Kabupaten Malang yang nyaman, asri dan bersih. “Mudah-mudahan inisiasi yang telah dilakukan ini, nantinya dapat terus didukung masyarakat. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” imbuh Bupati Malang. (pro/mlg/gie)

“Kita hari ini melakukan hearing bersama pimpinan dan Komisi III DPRD Trenggalek untuk mendorong terbitnya regulasi terkait kawasan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst. Ini penting, mengingat karst merupakan spons alam atau sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui. Dan ini, harus dilindungi serta tidak diperbolehkan menjadi kawasan budidaya,” ujar anggota ART, Suripto, Senin (10/11/2025) tadi.

Ditambahkannya, dari pengelolaan pengawasan lindung menjadi kawasan budidaya, khususnya karst, akan berdampak besar pada ancaman kelestarian lingkungan di Trenggalek. “Maka dari itu, ekosistem karst ini kita disepakati bersama DPRD untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut. Dan diupayakan, masuk pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026 nanti,” urainya.

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa sebelumnya sudah ada sinkronisasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ESDM dan ATR/BPN, bahwa luasan dari kawasan ekosistem karst itu tahun 2021 seluas 23.553 ha. Sedangkan, dari studi KLHK tercatat seluas 53.506 ha.

“Perbedaan data inilah, akhirnya terjadi kompromi. Perbedaan antar sesama pemerintah berbeda dikarenakan KLHK menilai karst itu sebagai sebuah ekosistem. Menyarankan ESDM melihat karst dari sisi geologinya saja. Dari situlah terjadi kompromi bahwa kawasan ekosistem karst yang disepakati hasil rapat lintas sektoral seluas 23.533 ha,” jelasnya.

Baca juga :

Pihaknya juga telah mendorong pemerintah daerah, untuk melakukan penetapan kawasan bentang alam karst ke kementerian. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, dirinya meminta pihak legislatif untuk segera melakukan penetapan Perda.

“Ancamannya, kawasan ekosistem karst jika tidak dilindungi. Sementara proses pembangunan, terus berlanjut dan dikhawatirkan akan berubah menjadi kawasan budidaya. Pastinya, itu akan merusak ekosistem karst. Sehingga, spons alam yakni air sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat Trenggalek akan rusak,” terang Ripto-sapaan akrabnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan bahwa usulan ART terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Ekosistem Esensial Karst (KEEK), akan ditindaklanjuti DPRD melalui pembahasan di Komisi III. “Jadi, dari Aliansi Rakyat Trenggalek tadi mengajukan peraturan daerah kawasan ekosistem karst. Dan tadi, setelah kita bahas ternyata masuk pada pembahasan RTRW juga. Nanti akan ditindaklanjuti pembahasannya oleh Komisi III, yang membidangi terkait itu,” ujarnya.

Yang menjadi masalah, sambung Doding, antara yang mengganjal RTRW daerah itu adalah luasan karst dari ESDM dan KLHK. Namun setelah disepakati luasan itu sekitar 23.533 ha, selanjutnya akan menjadi dasar tindak lanjut atas usulan ART untuk membuat rencangan peraturan daerah tentang perlindungan ekosistem karst.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, keberadaan kawasan karst sangat penting karena menjadi sumber air dan jalur resapan alami. “Kalau kita menetapkan kawasan ini secara hukum, kita bisa melindungi dan mengembangkannya untuk kepentingan hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Trenggalek,” imbuh Doding. (mil/gie)

Bantuan senilai ratusan juta rupiah ini, diserahkan oleh BRI Regional 13 Malang, Jumat (07/11/2025) tadi. Bantuan itu, diwujudkan dalam bentuk 74 unit peralatan canggih yang menunjang lima bidang usaha utama. Seperti, percetakan, jasa (elektronik, kecantikan, pijat), makanan dan minuman, mebel dan pertukangan, serta jahit dan bordir. Seluruh fasilitas tersebut, akan dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan, produksi dan pengembangan usaha bagi peserta program.

“BRI senantiasa berkomitmen untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Melalui program CSR BRI Peduli ini, kami ingin menciptakan peluang ekonomi yang inklusif agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya,” ujar Regional CEO BRI Malang, Arie Wibowo, Jumat (07/11/2025) tadi.

Pusat kewirausahaan ini, menjadi yang pertama di lingkungan kampus, yang ramah disabilitas dan akan melibatkan lebih dari 320 peserta, terdiri dari 290 mahasiswa disabilitas aktif UNIPAR serta 30 penyandang disabilitas dari masyarakat sekitar Jember. Program ini, diharapkan menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan sekaligus akses ekonomi yang lebih luas.

Baca juga :

Sebagai informasi, Universitas PGRI (Unipar) Jember merupakan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) pertama di Indonesia yang memiliki program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) bagi penyandang disabilitas.

Wakil Rektor Bidang Keuangan Unipar Jember, David K Susilo, menyampaikan apresiasi kepada BRI atas dukungan yang diberikan. “Bantuan ini bukan sekadar fasilitas, tetapi investasi masa depan. Dengan dukungan BRI, kami yakin para mahasiswa disabilitas dapat membuktikan bahwa mereka adalah aset berharga yang mampu mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Pembina Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Unipar Jember, Asrorul Mais, yang juga penyandang disabilitas, menegaskan pentingnya fasilitas ini bagi peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. “Kini, dengan dukungan BRI, kami siap menunjukkan kemampuan dan kreativitas kami. Ini bukan tentang belas kasihan, tapi tentang kesempatan yang setara,” ungkapnya.

Pusat kewirausahaan ini, akan beroperasi di dua lokasi kampus Unipar, yakni di Jalan Jawa dan Jalan Kaliurang, Jember. Dengan peralatan modern seperti mesin bordir komputer, digital printing, oven kapasitas besar, hingga peralatan pertukangan, diharapkan peserta mampu menghasilkan produk berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Targetnya, omzet usaha peserta meningkat hingga 200 persen sampai 400 persen pada tahun pertama operasional.

Unipar juga berkomitmen memberikan pendampingan berkelanjutan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pelatihan kewirausahaan, serta kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan pasar. Melalui BRI Peduli, BRI terus memperkuat kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development), khususnya di bidang pendidikan, kewirausahaan, dan inklusi sosial, serta menunjukkan peran nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (hms/sit)

Sementara serangkaian pelaksanaan itu, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Terutama, bagi mereka yang tinggal di hunian tidak layak.

Bupati Sanusi menyampaikan, bahwa rumah milik Buk Ni ini menjadi satu dengan kandang sapi peliharaan. Karenanya, mendapat perhatian untuk dilakukan bedah rumah.

“Inikan rumahnya jadi satu dengan kandang peliharaan. Makanya, nanti saat proses bedah rumah akan kita pisah antara kandang dengan rumahnya,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

Bupati Sanusi juga menjelaskan bahwa proses percepatan Program Bedah Rumah milik Buk Ni ini akan dikerjakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Baznas Kabupaten Malang serta akan dibantu tenaga oleh Forkopimcam Pagelaran. Sedangkan Program Bedah Rumah di Kabupaten Malang melalui Baznas Kabupaten Malang, sudah mencapai 500 rumah.

“Di Kabupaten Malang setiap tahunnya melalui Baznas Kabupaten Malang menyediakan kuota 500 Program Bedah Rumah. Jadi, jika ada RTLH di wilayah Kabupaten Malang busa di laporkan ke Baznas, Kepala Desa, Camat bahkan bisa langsung di laporkan kepada saya selaku Bupati Malang,” ujar Bupati Sanusi.

Sementara itu, Plt Kepala DPKCPK Kabupaten Malang, Johan Dwijo Saputro, menjelaskan bahwa syarat pengajuan Program Bedah Rumah ada beberapa ketentuan. Diantaranya status lahan harus milik sendiri, kondisi rumah tidak layak huni dan harus terdata di DTSN.

“Salah satu kendala yang di hadapi adalah kadang-kadang masih ada RTLH di Kabupaten Malang. Saat akan di ajukan Progran Bedah Rumah tidak bisa dilakukn karena maaih belum terdata di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN),” ujarnya. (kom/mlg/gie)