Kasi Humas Polres Situbondo, Iptu Achmad Sutrisno SH, mengatakan bahwa aturan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di ruang publik, telah diwajibkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat yang cenderung meningkat pada perayaan Tahun Baru 2022. Sesuai arahan dari Satgas Penanganan Covid-19, bahwa aplikasi ini tidak hanya dipasang tapi juga ditegakkan penggunaannya, khususnya di ruang publik termasuk tempat wisata.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Pembatasan pengunjung di lokasi wisata diwajibkan bagi pengunjung dengan scan Aplikasi PeduliLindungi guna antisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan mewaspadai Varian Omicron,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, petugas Pos Pam Nataru juga mengingatkan baik pengelola, penjaga dan pengunjung wisata pasir putih untuk menerapkan protokol kesehatan 5M yakni wajib pakai masker dan tidak berkerumun. (her/sit)

Seperti yang terlihat Senin (29/11/2021) ini, pada pintu masuk Kantor Balai Kota Malang, telah tersedia barcode PeduliLindungi, yang harus discan oleh pengunjung, tamu atau pegawai yang hendak masuk. “Aplikasi PeduliLindungi di kantor Pemkot Malang sudah mulai hari ini (29/11) diterapkan,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji.

Pemilik kursi N1 itu mengatakan, bahwa verifikator untuk pemasangan aplikasi PeduliLindungi, ada pada tusi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehingga untuk saat ini, orang nomor satu di Pemerintahan Kota Malang itu, belum mengetahui secara pasti berapa jumlah OPD yang sudah tuntas melakukan verifikasi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Belum tahu, berapa OPD yang sudah verifikasi dan terpasang PeduliLindungi, selain di Balai Kota. Karena, ini kan verifikatornya dari Pemerintah Pusat, di kementerian,” kata Sutiaji.

Namun ke depan, dirinya memastikan semua kantor OPD di lingkup kerja Pemkot Malang, pasti akan terpasang Aplikasi PeduliLindungi. “Semua OPD terpasang, pasti itu nanti. Termasuk, juga Kantor Kelurahan dipasang PeduliLindungi,” terang Politisi Partai Demokrat tersebut.

Seperti yang telah diketahui, pada aplikasi tersebut, siapapun yang hendak memasuki area perkantoran bisa terdeteksi. Apakah yang bersangkutan sudah menerima vaksin dosis pertama, kedua atau belum divaksin sama sekali. Apabila pengunjung, tamu atau pegawai sudah menerima dua dosis vaksin, maka keterangan akan berwarna hijau. Jika menerima vaksin baru satu dosis, akan memunculkan tanda berwarna kuning. Dan jika belum tervaksin, akan berwarna merah. (hms/mus/sit)

“Taman di Kota Malang sudah dibuka semua beberapa hari lalu. Tapi memang belum menerapkan aplikasi PeduliLindungi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Wahyu Setianto, Kamis (04/11/2021).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Meski begitu, dirinya berharap, belum terpasangnya PeduliLindungi tidak menjadi salah faktor penambah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Malang.

“Rencananya kan kantor-kantor Pemerintah Kota (Pemkot) juga mau pasang aplikasi itu, tetapi masih belum juga. Mudah-mudahan lah tidak sampai PeduliLindungi diimplementasikan sudah 0 kita. Artinya sudah tidak ada kasus penambahan Covid-19 lagi,” bebernya.

Upaya sementara lain saat ini untuk menjaga pengunjung taman tidak abai protokol kesehatan (prokes) adalah dengan melakukan penjagaan secara sporadis.

“Jadi tidak ada petugas tertentu yang standby di satu taman. Karena petugas kita itu terbatas dan kalau kita hitung ada kurang lebih 86 taman mulai dari yang besar hingga kecil di Kota Malang. Tapi tetap kita kontrol meskipun itu sifatnya tidak stay disitu, jadi kita sambangi lah seperti itu,” tutup Wahyu. (mus/sit)

“Kita memang minta pada pengelola cafe untuk memakai aplikasi PeduliLindungi. Jadi, ketika ada pengunjung yang datang, discan barcode dahulu,” ungkap Sutiaji, Sabtu (16/10/2021).

Meski begitu, pihaknya menjelaskan, masih akan mengkaji lebih dalam lagi perihal kebijakan tersebut. “Karena memang tidak semua masyarakat yang sudah divaksin itu juga punya aplikasi PeduliLindungi, ini akan dikaji dahulu,” tambahnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Kebijakan tersebut direncanakan Sutiaji, karena seiring masih banyak catatan berkaitan dengan Prokes di cafe. Sehingga, dipandang perlu untuk langkah-langkah antisipasi.

“Memang banyak catatan di cafe, makanya saya minta jangan hanya oprak-oprak (penertiban, red) saat operasi gabungan. Kita kan sudah beberapa kali kemarin operasi ke cafe-cafe mendisplinkan prokes di sana,” jelasnya.

Dari kegiatan operasi gabungan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menghasilkan beberapa pelaku usaha dikenai tindak pidana ringan (tipiring). “Yang kena itu mestinya dua-duanya, baik pemilik maupun pengunjung. Jadi sekarang saya rasa sudah waktunya kita ingatkan lagi,” sambungnya.

Dirinya menekankan, bahwa pihaknya akan secara reguler melakukan pencegahan mulai dari tingkat wilayah kecamatan. “Saya minta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) melaksanakan di masing-masing wilayah. Sekedar woro-woro, mengingatkan tetap pakai prokes dan tidak boleh abai,” bebernya.

Berkaitan dengan sanksi, orang nomor satu di Kota Malang itu menegaskan untuk lebih fokus pada peningkatan kesadaran di masyarakat. “Tidak usah bilang sanksi dahulu, sanksinya sudah ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Kesadaran masyarakat dikuatkan,” tutur pemilik kursi N1 tersebut. (hms/mus/sit)

“Mazoola menjadi salahsatu obyek wisata outdoor yang masuk dalam uji coba pembukaan untuk umum, Kami menyambut baik hal ini, oleh karena itu, saat ini dilakukan sidak kesiapan Mazoola menyambut para pengunjung dengan protokol Kesehatan,” ungkapnya.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Saat ini Mazoola telah masuk pada aplikasi PeduliLindungi sehingga salah satu syarat agar dapat masuk pada wisata Mazoola yakni menggunakan aplikasi ini.

“Jadi pengunjung harus menunjukkan aplikasi PeduliLindungi, artinya juga anak dibawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan masuk obyek wisata. Selain itu penerapan protokol Kesehatan yang ketat juga harus dilaksanakan oleh pengunjung yakni memakai masker, penggunaan thermal scanner serta pembatasan jumlah pengunjung sebnayak 25 persen kapasitas dan jam operasional sampai pukul 16.00,” imbuhnya.

Menurut Yuhronur ini adalah salahsatu upaya menggerakkan perekonomian di masa pandemi dengan aturan-aturan dan batasan sesuai dengan Inmendagri yang sudah dikeluarkan sesuai asesemen level PPKM.

Selain pembukaan obyek wisata, dalam Inmendagri juga dijelaskan pembolehan hajatan dengan pengaturan-pengaturan.

Dalam Surat Edaran Nomor 443.2/112/413.011/2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 Lamongan yang merujuk pada Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 tersebut dijelaskan bahwa hajatan saat ini sudah diperbolehkan dengan pengaturan pemberlakukan protokol Kesehatan yang ketat, pembatasan jumlah undangan sebanyak 25 persen kapasitas ruangan. 

Penyediaan fasilitas prokes seperti thermal scanner, masker, tempat cuci tangan, hand sanitizer serta berkoordinasi dengan satgas desa dan kecamatan untuk mulai menggunakan aplikasi PeduliLindungi. (fjr/zen/ed2)

Hal ini diungkapkan Irjen Nico melalui Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko, nantinya melalui aplikasi yang telah diunduh di ponsel pintar itu, bakal jadi syarat untuk memasuki Mako.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Nantinya dapat diterapkan menjadi syarat bagi siapa pun, baik anggota maupun masyarakat umum yang masuk ke dalam Mako Polda sampai tingkat Polsek,” terang Gatot, Selasa (24/08) tadi.

Hal ini dilakukan, kata Gatot, supaya anggota maupun masyarakat umum yang berkunjung di kantor Polisi, dipastikan telah mengikuti vaksinasi Covid-19, untuk saling menjaga satu sama lain terhadap paparan Covid-19.

Rencananya, barcode tersebut akan disediakan di pintu masuk Mako. Anggota atau masyarakat umum dapat melakukan scan barcode tersebut menggunakan aplikasi PeduliLindungi. “Harus di scan barcode vaksin Covid-19 menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Jadi, syarat menunjukan keterangan vaksin tidak hanya di mal saja, masuk kantor polisi juga wajib sudah di vaksin,” jelasnya. (ade/ed2)