“Kita diminta untuk melantik dan menyumpah orang-orang yang sudah PNS. Karena sebelumnya, mereka masih CPNS atau sebagai calon. Itu bisa gugur secara administrasi, tetapi ini sudah terverifikasi semuanya,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Dalam pengukuhan tersebut, Wali Kota Sutiaji menekankan kepada mereka untuk lebih profesionalisme. Apalagi di dalam Undang-Undang Nomer 5 tahun 2014, juga sudah mengatur merit sistem bagi para ASN.

“Tentu, ini saya tekankan bahwa dituntut untuk profesionalisme. Apalagi di dalam UU Nomor 5 itu adalah merit sistem, kebijakan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan jika 211 yang dilantik, diantaranya yakni ada 100 tenaga kesehatan (Nakes), 50 tenaga guru dan sisanya tenaga teknis.

“Ada 211 yang dilantik, ada Nakes, guru, dan tenaga teknis. Untuk teknis itu ada perencana, penyuluh, dan pustakawan. Itu juga terbagi banyak dinas,” terang Totok.

Dirinya juga menjelaskan, jika instrumen sistem merit itu mulai dari perencanaan, pengadaan, pengangkatan, mutasi promosi, penghargaan, gaji, pensiun dan disiplin. Termasuk, pola karir di dalamnya.

“Sistem merit ini diatur oleh UU Nomor 5 tahun 2014, di dalamnya ada empat hal yang diatur. Untuk pola karir itu sendiri, terkait dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi diklat manajerial sosial kultural teknis, sasaran kinerja (SKP), dan disiplin,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa ASN tersebut juga harus memiliki kompetensi, kinerja, disiplin, etos kerja, moralitas dan integritas. Karena mereka mengabdi dan melayani masyarakat, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. (rsy/sit)

Sebanyak 38 pejabat dilantik oleh Walikota Kota Batu. Paska pelantikan, ada empat dinas yang belum memiliki kepala jabatan definitif. Empat dinas tersebut adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dulunya dijabat Sugeng Pramono, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dulunya dijabat oleh M Agoes Machmoedi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dulunya dipimpin oleh Mokhamad Forkan dan Sekwan yang memang sedari awal belum memiliki pejabat definitif.

Sugeng Pramono sendiri, menduduki jabatan baru sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Batu. M Agoes Machmoedi menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Mokhamad Forkan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan mutasi biasa untuk mengisi kekosongan jabatan karena ada yang pensiun dan meninggal dunia. “Saya mengucapkan selamat atas jabatan baru yang diamanahkan,” ujar Wali Kota Dewanti.

Menurutnya, pejabat hatus bisa melakukan tugasnya dengan baik. “Kami tidak hanya ingin menempatkan the right man in the right place saja, tapi juga sosok yang sesuai dengan kondisi. Kondisi yang baik adalah keharusan. Dengan kondisi yang kondusif, semua pejabat bisa melakukan tugasnya dengan baik,” kata Dewanti.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Wali Kota Dewanti mengingatkan, bahwa ASN harus siap ditugaskan di mana saja dan harus menjalankan tugasnya dengan menghormati keputusan pimpinan. “Setelah beberapa kali saya melantik, saya evaluasi. Memang jauh dari ideal, apalagi menyenangkan atau bahkan memuaskan para ASN, tetapi perlu diketahui bahwa ASN akan siap ditempatkan di mana saja dan menghormati keputusan pimpinan,” tegasnya.

Dengan adanya kursi jabatan yang belum definitif, Dewanti mendorong agar para ASN bisa mengikuti seleksi yang saat ini sedang disusun oleh Pemkot Batu. Melalui seleksi terbuka tersebut, Pemkot Batu akan menentukan pejabat baru.

“Saya yakin para ASN Pemkot Batu sangat punya potensi dan kesempatan ikut seleksi terbuka. Seleksi terbuka saya pastikan dijalankan seobyektif mungkin dengan proses yang sesuai dengan ketentuan,” ungkap Dewanti.

Wali Kota Dewanti juga mengatakan, maksimal akhir Juni nanti para pejabat definitif akan dilantik. Oleh sebab itu, panitia seleksi akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tahapan seleksi. “Saat ini panitia sudah terbentuk dan kami sedang bekerja. Paling maksimal, akhir Juni nanti sudah saya lantik,” papar Dewanti. (mg3/gie)

Dalam sambutannya, Wali Kota Batu berpesan kepada pejabat yang telah dilantik, untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. “Selamat kepada ibu dan bapak yang sudah diberi tugas oleh Pemkot Batu. Semoga pendidikan di Kota Batu kian meningkat dan jauh lebih bagus,” katanya.

Selama pandemi yang menimpa Indonesia dua tahun terakhir, banyak sektor kehidupan yang terhambat. Salah satunya, sektor pendidikan mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Guru diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi.

“Pendidikan dua tahun terakhir mengalami hal yang luar biasa karena pandemi. Kita harus beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi, dan alhamdulillah tahun ini kita mulai bisa melewatinya walaupun tidak mudah,” ungkap Dewanti.

Dewanti juga menambahkan, pejabat yang dilantik diharapkan mampu memberikan kontribusi dan saling memotivasi sesama guru dan terus bereksplorasi. “Kita harus mau belajar dan berusaha. Saya mengapresiasi ibu dan bapak semua dengan kerja keras, kerja cerdasnya dan keikhlasannya,” tegas Dewanti.

Dalam pelantikan ini, juga turut hadir Wakil Wali Kota Batu, H Punjul Santoso, Sekda Kota Batu, Zadiem Efisiensi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batu.

(mg3/sit)

Seperti diketahui, dari 17 Pejabat Fungsional yang dilantik terdapat rincian sebagai berikut. Yakni, tiga jabatan fungsional ahli utama dan 14 pengangkatan jabatan fungsional pertama kali. Turut hadir menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah janji, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.

Bupati Malang dalam kesempatan itu menyampaikan selamat dan sukses kepada pejabat yang hari ini dilantik, guna mengemban amanah dalam jabatan fungsional. “Jabatan fungsional merupakan jabatan yang mengampu bidang tertentu sesuai keahlian masing-masing aparatur yang tentunya akan sangat besar kontribusinya bagi upaya mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan kompetensi, kinerja dan performanya. “Tentunya, untuk menunjang dan mengakselerasi birokrasi, sekaligus untuk memperoleh kenaikan pangkat atau golongan yang lebih tinggi,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain dilihat dari segi profesionalisme dan orientasi kerjanya, jabatan fungsional juga sangat menarik dari segi pencapaian jenjang jabatan dan pangkat tertinggi sebagai PNS. Ditambah lagi, dengan adanya tunjangan jabatan yang juga dapat menjadi daya tarik bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional.

“Selain itu, akan ada rasa kepuasan tersendiri bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, karena dapat berkontribusi langsung pada pembangunan, dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki,” terang Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga berharap, dengan bertambahnya jumlah Pejabat fungsional ahli utama, hendaknya dapat diikuti pula dengan penguatan dan peningkatan peran pelayanan kepada masyarakat. Khususnya, di bidang kesehatan dan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Saya yakin dan optimis, bahwa beberapa hal yang saya sampaikan ini, adalah modal berharga guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik, jujur dan disiplin serta akuntabel,” terangnya. (cw1/sit)

Sebanyak 30 orang mengikuti luring, sedangkan sisanya melalui virtual. Prosesi penyetaraan itu, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, drg Ninik Ira Wibawati, dengan didampingi dua saksi yaitu Asisten Administrasi Umum, Budiono Wirawan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setiorini Sayekti. Tampak pula hadir sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah setempat.

Dalam sambutannya, Sekda Ninik menjelaskan, bahwa target dari reformasi birokrasi adanya penyederhanaan birokrasi yang bertujuan untuk peningkatan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik. “Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat terwujud birokrasi yang lebih dinamis dan profesional guna meningkatkan efektivitas dan efisien di dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik,” terangnya.

Penyederhanaan ini, tambahnya, tidak menghapus tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Namun, mengalihkan pelaksana dari tugas dan fungsi tersebut menjadi pejabat fungsional.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Jabatan adiministrasi, ujarnya, sesungguhnya mempunyai peran yang sangat penting terhadap jalannya pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya teknis dan administratif. “Pengalihan jabatan administratif ke dalam jabatan fungsional ini dimaksudkan untuk mengubah pola pikir para ASN yang pada umumnya menganggap bahwa pejabat administratif memiliki kekuasaan yang lebih untuk memerintah, sehingga lebih meminta untuk dilayani daripada melayani masyarakat. Pola pikir ini harus diubah menjadi pola pikir yang mengoptimalkan fungsi spesifik tugas pemerintah, yang mengutamakan pelayanan prima pada masyarakat,” tambahnya.

Harapannya, lanjut Sekda Ninik, agar amanah yang diberikan benar-benar dapat dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen, dan tanggung jawab. “Sebab pada tingkat apapun tanggung jawab kita dan sebesar apapun amanah yang diberikan, harus kita pertanggungjawabkan, tidak hanya kepada diri sendri dan keluarga, namun terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Kepala Bidang Formasi, Informasi dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Ngatmari, mengatakan bahwa penyederhanaan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo hanya di eselon 4. “Eselon 3 ada, namun hanya terdapat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker). Usulan penyederhanaan jabatan ini disampaikan kepada kemendagri melalui gubernur Jawa Timur. Kami ajukan 3 bulan lalu, alhamdulillah kemarin dapat rekomendasinya untuk segera dilantik. Kemendagri memberikan deadline sampai tanggal 31 Desember 2021 kepada seluruh instansi daerah di Indonesia untuk penyederhanaan jabatan ini,” terang Ngamatri.

Beberapa jabatan fungsional baru yang akan dijabat, seperti Sri Lestari dari Kabid Penanaman Modal (DPMPTSP-Naker) jabatannya disetarakan dengan Analis Kebijakan Ahli Madya pada dinas yang sama. Kedua, Aditya Ramadhan, dengan jabatan lamanya kasubag peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo, jabatan fungsionalnya perancang peraturan perundang-undangan. (kom/pix/sit)

Pj Sekerataris Daerah (Sekda) Bondowoso, Soekaryo, mengatakan bahwa pelantikan tersebut sesuai dengan intruksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar pengelola barang dan jasa itu harus pejabat fungsional.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial
• Pj Bupati Bondowoso Tinjau Penyaluran Bantuan Pupuk NPK di Kelurahan Curahdami

“Di LPSE itu harus pejabat fungsional. Jadi, tidak boleh dijabat oleh non fungsional. Di sana dibutuhkan sekitar 30 orang, tetapi ini baru ada enam,” kata Pj Sekda.

Menurut Soekaryo, untuk memenuhi kekurangan yang terbilang cukup banyak itu, pihaknya akan terus melakukan pelatihan pada pejabat non fungsional yang kemudian menjadi pejabat fungsional. “Karena masih terbatasnya keahlian, kita siapkan dahulu secara bertahap untuk memenuhinya,” ungkapnya.

Pemenuhan nantinya, tambah PJ Sekda, dilakukan secara bertahap. Sehingga, sesuai dengan LPSE.

Selain itu, Soekaryo berharap, pejabat yang baru dilantik tersebut harus mempunyai integritas. Karena, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik, jika pejabatnya banyak melakukan kecurangan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan sampek membawa jago-jago penyedia yang dimenangkan tanpa prosedur yang benar,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Moh Munir, mengatakan bahwa pejabat fungsional tersebut diangkat melalui proses inpassing sesuai dengan Perpres Nomor 53 Nomor 2017.

“Karena seluruh pengadaan barang dan jasa kedepannya harus dilakukan oleh pejabat fungsional yang kemudian ditempatkan pokja di unit kerja barang dan jasa,” jelasnya. Mulai saat ini, tambahnya, keenam pejabat fungsional tersebut bisa difungsikan dalam pengadaan barang dan jasa. Diperkirakan pada tahun 2023, semua pengadaan harus ditangani oleh pejabat fungsional dan berlaku secara nasional. (dul/sit)

Hadir pula pada kegiatan tersebut adalah Wakil Walikota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Kepala BKD Kota Malang, Ketua TP. PKK Kota Malang, Dewan Pendidikan Kota Malang, Ketua MKKS Negeri / Swasta SD, SMP Kota Malang.

Dalam sambutannya, Drs. H. Sutiaji menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang telah dilantik sebagai kepala sekolah. Sutiaji menjelaskan bahwa tugas sebagai kepala sekolah merupakan tugas yang sangat berat maka dibutuhkan orang yang benar-benar profesional.

“Kepala sekolah yang baru saja dilantik harus membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang profesional, orang yang layak dipercaya untuk memegang tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi negara dan abdi masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang.”jelas Sutiaji.

Sutiaji berharap kepala sekolah yang baru dikukuhkan mampu mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan warga sekolah untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, “jabatan kepala sekolah bukanlah sebuah tujuan utama yang harus dicapai oleh seorang guru. namun kepala sekolah merupakan guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah, sehingga jadikanlah tugas yang baru ini menjadi sebuah amanah, agar dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat dilakukan dengan ikhlas dan tanggung-jawab, sehingga akan diperoleh hasil pendidikan yang bermutu.”pesan Sutiaji.

“Mudah-mudahan, apa yang menjadi awal dari langkah kita pada hari ini, akan bermanfaat bagi masa depan pendidikan kota malang yang lebih maju dan berkualitas, sehingga citra kota malang sebagai kota pendidikan benar-benar nyata adanya dan visi kota malang sebagai kota bermartabat dapat tercapai.”pungkas Sutiaji di akhir sambutannya.(hms/yan)