Sekretaris Daerah Pemkab (Sekdakkab) Situbondo, Syaifullah, mengatakan hasil assessment 26 pejabat yang semuanya adalah kepala OPD sudah diterima Bupati, Jumat (21/05).

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

Syaifullah menjelaskan, Sesuai dengan amanat di dalam Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah bahwa assessment setiap pejabat eselon II akan menjadi dasar mutasi untuk mendalami rekam jejak masing-masing pejabat dalam menjalankan tupoksinya.

Diperoleh informasi, penilaian kompetensi dan rekam jejak semua kepala OPD. Ke depannya, hasil assessment itu bentuk penyegaran di setiap OPD dan akan disesuaikan dengan kemampuan atau bidang keilmuannya.

Sebanyak 26 pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo mengikuti assessment, pejabat eselon II mengikuti assessment untuk mendalami kemampuan dan kompetensinya sesuai tupoksinya.

Mutasi dan rotasi pejabat kata Syaifullahi antara lain dimaksudkan sebagai sarana pengembangan kapasitas dan karier pegawai melalui pemberian pengalaman pada situasi dan tantangan kerja yang baru.

Mutasi pejabat juga dimaksudkan sebagai penyegaran kepada yang sudah lama memangku jabatan yang sama secara terus menerus, sekaligus sebagai sarana pembinaan dan evaluasi kinerja yang disertai dengan penerapan mekanismenya, membuka wawasan serta membentuk sikap kerja yang positif, sehingga segenap pejabat eselon dapat bekerja secara produktif dan profesional dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi, yang lebih optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” jelasnya. (her/ed2)

Pesertanya diikuti 60 personil Polresta Sidoarjo. Acara digelar di Aula Bharadaksa Polresta Sidoarjo dengan narasumber Ir Achmad Husni Thamrin, MMP dari Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Zain Dwi Nugroho berharap pelatihan ini benar-benar harus diikuti dengan baik seluruh peserta. Tujuannya agar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Kegiatan ini penting untuk mengantisipasi timbulnya tindak pidana korupsi dari proses pengadaan barang dan jasa yang dapat merugikan negara, golongan dan pribadi. Sehingga terwujudnya birokrasi yang bersih di Polresta Sidoarjo dalam rangka mempertahankan Zona Integritas,” terang AKBP Zain Dwi Nugroho kepada Memontum.com, Senin (17/12/2018).

Sementara narasumber acara, Achmad Husni Thamrin berharap pelatihan ini dapat dimaksimalkan para peserta. Agar nantinya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Polresta Sidoarjo berjalan lancar.

“Tidak hanya lancarnya prosesnya tetapi juga bersih dari penyelewengan dan penyimpangan. Karena semua harus dikerjakan sesuai peraturan,” tandasnya. Wan/yan