Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, menjelaskan bahwa Manajemen Talenta bukan sekadar penggunaan aplikasi digital, melainkan sistem menyeluruh untuk memetakan kinerja serta potensi ASN secara objektif. “Manajemen Talenta ini bukan hanya terkait aplikasi. Aplikasi hanya menjadi media untuk membantu memproses penilaian kinerja dan potensi setiap ASN,” ujar Hendru, Rabu (20/05/2026) tadi.

Menurutnya, dalam mekanisme tersebut melibatkan Tim Komite Manajemen Talenta yang memiliki fungsi hampir serupa dengan tim penilai kinerja ASN. Tim tersebut, bertugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Malang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait ASN yang layak menduduki jabatan strategis.

Baca juga :

“Tentunya yang bisa menduduki jabatan atau promosi ini mereka yang masuk di box 7, 8 dan 9,” katanya.

Ditambahkannya, bahwa pembentukan Tim Komite Manajemen Talenta telah dilakukan sejak April 2026 lalu, melalui proses ekspose internal pemerintah daerah. “Tim komite sudah terbentuk. Nantinya mereka bekerja memberikan pertimbangan kepada Pak Wali Kota terkait ASN yang bisa menduduki jabatan,” jelasnya.

Sesuai dengam ketentuan, anggota tim komite menurutnya dapat berasal dari kalangan ASN Pemkot Malang. Keterlibatan unsur akademisi dimungkinkan, namun tidak menjadi kewajiban. Dengan telah terpenuhinya tahapan administratif dan kelembagaan, Hendru membuka peluang pelaksanaan rotasi maupun mutasi pejabat dalam waktu dekat.

“Sangat memungkinkan dilakukan pada bulan Mei ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekedar diketahui, Ahmad Dzulfikar atau akrab disapa Avi, adalah anak Bupati Malang atau ‘Putra Mahkota’ yang menduduki posisi Sekretaris DLH. Secara bersamaan, atau terhitung sejak Maret 2024, Avi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) di Kepala DLH atau rekor terlama menjabat posisi Plt di satu dinas. Sementara Astri, sebelumnya adalah Sekretaris Disperindag dan Indra, sebelumnya mengisi posisi Camat Pujon.

Selain melantik tiga nama itu, ada total sebanyak 447 pegawai, yang turut dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan. Prosesi pelantikan sendiri, dihadiri Forkopimda, anggota DPRD, Kepala OPD hingga peserta pelantikan dari mulai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Bupati Sanusi dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan menjadi bagian penataan pemerintahan yang baik. Yang mana, pelaksanaan menggunakan sistem merit.

Baca juga :

Karenanya, tambah bupati, dalam pelaksanaan juga dilakukan pembacaan pakta integritas. “Tadi pembacaan pakta integritas itu harus diikuti semua. Karena pakta integritas itu adalah untuk semua pejabat,” kata Bupati Sanusi.

Masih menurut bupati, bahwa proses atau tahapan pelantikan yang dilakukan secara transparan. Termasuk, tidak ada sistem jual beli jabatan.

“Karenanya kalau ada (jual beli jabatan, red), tolong disampaikan. Karena itu tidak benar. Bahkan kalau perlu, sampaikan juga kepada siapa jual beli itu dilakukan. Kalau perlu, bupati yang mengembalikan uangnya,” ujarnya.

Dengan dilantiknya tiga nama mengisi posisi kekosongan di eselon II, maka sedikitnya ada empat jabatan eselon II yang masih kosong. Empat posisi itu, yakni staf ahli, Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) dan Inspektorat. (sit)

Keempat nama pejabat yang dilantik, diantaranya Fathurrahman sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan, Yuswianto sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Firdaus Handara sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Sarinah Rostief sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan. Prosesi pelantikan tersebut, berlangsung di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan dan disaksikan Ketua DPRD, Samsul Hidayat, Sekretaris Daerah (Sekda), Yudha Triwidya Sasongko, hingga Kepala OPD.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menegaskan bahwa untuk pertama kalinya, pelantikan Pejabat Eselon II di Pemkab Malang menggunakan sistem merit. “Kami menjadi salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur, yang pertama kali menggunakan sistem merit dalam pelantikan Pejabat Eselon II,” kata Bupati Rusdi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa dalam penggunaan sistem merit, manajemen talenta menjadi kunci dalam penempatan pejabat. Tujuannya, itu tidak lain agar sesuai dengan kemampuan dan bidang yang tepat.

Baca juga :

“Manajemen talenta ini menjadi kunci. Kira-kira, seseorang itu lebih cocok di OPD mana, di bidang apa. Nah ini terus kita lakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan menyampaikan, bahwa Pemkab Pasuruan akan mengkaji terus-menerus untuk mendapatkan formulasi yang tepat. Khususnya, dalam rangka mengukur potensi yang dimiliki masing-masing dari seluruh ASN.

“Kita terus kaji sampai dapat formulasi yang paling pas untuk tahu potensi semua ASN kita,” paparnya.

Sementara itu, saat ditanya perihal masih adanya beberapa OPD yang belum memiliki Pejabat Eselon II atau kepala dinas, Mas Rusdi menambahkan dalam waktu dekat akan langsung menempatkan Plt (pelaksana tugas). Plt itu, tentu saja harus memenuhi persyaratan dan dapat dilihat dari sistem merit yang langsung tersambung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Akan diisi dengan Plt sambil kita lihat di Merit sistem apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menjelaskan bahwa penataan ini merupakan tindak lanjut dari pengaturan kembali kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan agar berjalan lebih efektif dan efisien. Perombakan jabatan tersebut, murni dilakukan untuk kepentingan kemajuan organisasi dan peningkatan kinerja instansi.

“Upaya ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, yaitu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja, bukan sekadar menempatkan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” tegasnya di hadapan sejumlah pejabat yang dilantik.

Baca juga :

Pelantikan hari itu, tambahnya, melibatkan pejabat dari berbagai perangkat daerah, diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata serta pejabat Pengawas di tingkat kecamatan. Wali Kota Aminuddin menekankan, akan pentingnya langkah cepat para pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan struktur dan tanggung jawab baru.

“Saya meminta dengan segera, agar saudara menyikapi dengan cepat tugas-tugas yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan ini. Harapannya, kita ke depan fokus dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing-masing,” ujarnya.

Orang nomor satu di pemerintahan Kota Probolinggo, itu juga menaruh harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik untuk mampu menghadirkan inovasi dalam menjawab berbagai tantangan di tengah masyarakat. “Besar harapan saya, agar amanah yang diberikan kepada saudara benar-benar dapat dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen dan tanggung jawab. Berikanlah solusi konkret dengan menciptakan ide-ide kreatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.

Dalam pelantikan itu, turut hadir Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, Sekda, Rey Suwigtyo dan Kepala OPD. (kom/pro/gie)

Diperoleh informasi, bahwa salah satu pejabat yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) pada DJBC Kemenkeu, Rizal. Dalam OTT itu, penyidik KPK menyita uang miliaran rupiah dan emas seberat kurang lebih 3 kilogram.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa untuk barang bukti ada mata uang yang berbentuk rupiah dan uang asing. “Untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia. Untuk uang senilai miliaran rupiah, kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar tiga kilogram emas,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa Rizal diamankan di kawasan Lampung. Tidak hanya Rizal, penyidik KPK juga menangkap sejumlah pihak di wilayah Jakarta, terutama di Kantor Pusat DJBC Kemenkeu. “Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Untuk detail berapa jumlah orang yang diamankan di beberapa lokasi pada wilayah Jakarta, nanti kami akan update,” jelasnya.

Terkait OTT ini, lanjutnya, diduga berkaitan dengan korupsi terkait impor. “Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta,” tambahnya.

Masih menurutnya, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Sejauh ini, pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa.

Diketahui, Rizal saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Kemenkeu setelah dilantik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Januari 2026. (gie)

Menkeu Purbaya mengatakan, agar kepercayaan negara kepada para pejabat yang dilantik, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” kata Menkeu RI.

Baca juga :

Menkeu Purbaya juga menekankan, akan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan, sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global.

“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair. Karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Menkeu.

Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu, khususnya Bea dan Cukai, harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Khususnya, dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair.

Menkeu meminta seluruh pejabat yang dilantik, untuk bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan secara bersih dan profesional demi kepentingan negara. (kom/keu/gie)

“Rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik. Saya minta, pejabat tidak hanya di balik meja. Harus rutin turun ke lapangan, memahami langsung persoalan warga dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Bupati Ipuk.

Dalam mutasi itu, beberapa pejabat yang dirotasi, diantaranya adalah Choiril Ustadi Yudawanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda, kini menjabat sebagai Inspektur Banyuwangi. Posisinya digantikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Budi Santoso. Kemudian Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Yoppy Bayu Irawan, kini menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan posisinya digantikan Edy Supriyono, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintah dan Pembangunan.

Baca juga :

Selain itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB, Henik Setyorini, dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menggantikan Partana yang dipercaya menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Danang Hartanto, dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Sementara Kepala Satpol PP, Wawan Yadmadi, kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.

Selanjutnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Cahyanto Hendri Wahyudi, menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman. Sedangkan posisinya, digantikan Samsudin yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Selain kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bupati Ipuk juga merotasi beberapa camat. Diantaranya, Andik Basuki yang sebelumnya Camat Pesanggaran menjadi Camat Banyuwangi Kota, menggantikan Hartono yang menjabat Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan.

“Dengan rotasi ini saya berharap agar lebih responsif dan lebih cepat memberikan pelayanan pada masyarakat,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Adapun pejabat yang dilantik, ada total sebanyak 41 orang, yang terdiri dari Eselon II, III dan Eselon IV. Dengan rincian, 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 17 Pejabat Administrator, 15 Pejabat Pengawas, serta 7 Jabatan Fungsional Pengangkatan Pertama.

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa jabatan dalam birokrasi bukan sekadar simbol struktural, melainkan amanah besar yang melekat dengan tanggung jawab moral dan etika pelayanan. “Jabatan adalah amanah, bukan hak. Maka harus dijalankan dengan keikhlasan, integritas dan tanggung jawab penuh. Pejabat pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” tegasnya.

Bunda Indah juga menekankan, bahwa perubahan nomenklatur dan penataan SOTK di awal tahun 2026, harus dimaknai sebagai momentum transformasi kinerja. Karenanya, birokrasi dituntut semakin lincah, responsif dan profesional dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Baca juga :

Bunda Indah juga meminta, agar seluruh pejabat yang baru dikukuhkan untuk segera bergerak cepat mengakselerasi program prioritas daerah yang selaras dengan RPJMD serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Kinerja yang terukur, tata kelola yang akuntabel, serta penggunaan anggaran yang bertanggung jawab menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Termasuk, aspek integritas juga menjadi penekanan penting.

Bunda Indah juga mengingatkan, agar seluruh pejabat menjaga kepercayaan publik dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Termasuk yang tidak kalah strategis, juga mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Inovasi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, memangkas birokrasi yang berbelit, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. “Birokrasi yang kuat adalah birokrasi yang mampu memberi solusi. Inovasi harus hadir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif,” ujarnya.

Melalui pengukuhan dan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis dapat membangun birokrasi yang semakin profesional, berdaya saing dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan fondasi integritas dan semangat inovasi, Lumajang diarahkan melangkah lebih cepat menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas di tahun 2026. (kom/adi/gie)

Dalam sambutannya, bupati mengucapkan selamat sekaligus berharap agar amanah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik mengutamakan kepentingan masyarakat, umum dan organisasi daripada kepentingan pribadi. “Selamat untuk jabatan yang baru. Semoga amanah dan dapat memberikan energi baru dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selalu utamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi,” katanya.

Perihal strukturisasi OPD, Bupati Rusdi menegaskan bahwa hal tersebut sebagai bagian dari cara pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan perubahan Perda SOTK yang baru bersama DPRD Kabupaten Pasuruan. “Kita laksanakan perubahan nomenklatur organisasi baru, penggabungan dan lain sebagainya untuk efektifitas responsibilitas OPD di Lingkungan Pemkab Pasuruan,” tegasnya.

Tidak lupa, orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Pasuruan ini juga berharap agar seluruh pejabat yang dilantik dalam memberikan respon yang cepat dalam menerima aduan masyarakat. “Kami berharap bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, kemudian responsif cepat untuk dalam menerima aduan dari masyarakat,” imbaunya.

Baca juga :

Adapun beberapa nama yang dilantik atau mutasi di Eselon II, seperti Rakhmat Syarifudin yang sebelumnya menjabat Inspektur atau Kepala Inspektorat, kini sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Heru Ferlianto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Taufiqul Ghoni mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Eka Wara Brehaspati yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum, sekarang sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menggantikan Agus Mashadi yang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora). Sedangkan pejabat sebelumnya, Mujiono kini menjabat Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, menggantikan Diana Lukita Rahayu yang diberi amanah baru sebagai Asisten Administrasi Umum.

Kemudian, tiga dinas yang digabung menjadi satu, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekarang berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Jabatan tersebut diberikan kepada drh Ainur Alfiah. Selanjutnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang sebelumnya diemban dr Ani Latifah, kini diamanahkan kepada dr Arma Roosalina. Sedangkan dr Ani sendiri dilantik sebagai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dua nama lainnya, yakni Tri Agus Budiharto yang mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan, menggantikan Eddy Supriyanto yang telah memasuki masa purna tugas. Terakhir, Lilik Widji Asri dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sementara itu, untuk nama-nama baru yang menjabat sebagai camat, diantaranya Eddy Santoso sebagai Camat Bangil, dr Ugik setyo Darmoko sebagai Camat Kraton dan Joko Purnomo sebagai Camat Pasrepan. Kemudian, Saiful Anwar Rohman sebagai Camat Puspo, Yudianto sebagai Camat Rembang serta Zaki Yamani sebagai Camat Sukorejo. (kom/pas/gie)