Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan KPK telah menaikan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka. “Saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030, kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Rabu (04/03/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Bupati Pekalongan diduga bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta yang berisikan tim suksesnya saat Pilkada. Selain itu, yang bersangkutan juga diduga mengintervensi para pejabat di bawahnya, untuk memilih perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan barang dan jasa berupa tenaga outsourcing.

Asep menambahkan, Fadia akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. “KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak 4 sampai 23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara (Rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK,” urainya.

Asep mengatakan, kasus ini bermula saat Fadia Arafiq yang baru satu tahun menjadi Bupati Pekalongan periode 2021-2025, mendirikan perusahaan bersama suaminya sekaligus Anggota DPR RI, Mukhtaruddin Ashraff Abu dan anaknya sekaligus Anggota DPRD, Muhammad Sabiq Ashraff, bernama PT RNB (Raja Nusantara Berjaya). PT RNB adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Diuraikannya, Muhammad Sabiq Ashraff menjabat sebagai komisaris PT RNB dan Muhammad Sabiq Ashraff menjabat sebagai Direktur. Kemudian pada 2024, Fadia mengganti posisi Direktur PT RNB dengan orang kepercayaannya bernama Rul Bayatun.

“Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan,” jelas Asep.

Pada periode tersebut, Fadia Arafiq melalui anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff dan orang kepercayaannya, diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan. “Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan ‘Perusahaan Ibu’ sehingga hal itu juga berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Asep mengatakan, bahwa setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan, diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS. “Hal itu melanggar prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Baca juga :

Asep juga mengungkapkan, bahwa sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan, dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, 3 RSUD dan 1 kecamatan. Tak hanya itu, sepanjang tahun 2023 – 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut, yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar Rp 22 miliar.

Sisa diantaranya mencapai Rp 19 miliar (sekitar 40 persen) dari total transaksi. Diduga rinciannya, Fadia Arafiq sebesar Rp 5,5 miliar, A (suami bupati) Rp 1,1 miliar, RB selaku Direktur PT RNB Rp 2,3 miliar, MSA (anak bupati) Rp 4,6 miliar, Mz (anak bupati) Rp 2,5 miliar, serta dilakukan penarikan tunai sebesar Rp 3 miliar.

Asep menambahkan, pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh Fadia Arafiq. Pengaturan sendiri dilakukan melalui komunikasi Grup WhatsApp bernama Belanja RSUD bersama para stafnya.

“Bahwa pada setiap pengambilan uang untuk bupati, staf selalu melaporkan, mendokumentasikan dan mengirimkannya melalui Grup WhatsApp tersebut. Penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah perusahaan ini juga digunakan untuk melakukan modus dalam penerimaan lainnya,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, Fadia disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KPK memastikan, penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan. Menurut Asep tidak menutup kemungkinan ada nantinya muncul tersangka baru.

“Bukan berarti sampai di sini. Setelah penyidikan ini nanti berjalan, kita lihat kecukupan alat bukti yang lainnya. Untuk orang-orang yang lainnya, person-person yang lainnya, kita juga tentu setelah nanti cukup (bukti), pasalnya mungkin bisa pasal yang berbeda,” kata Asep.

Saat menuju mobil tahanan, Fadia membantah bahwa dirinya tidak terkena OTT. “Saya tidak OTT. Saya tidak ada barang apapun yang diambil dan pada saat penangkapan saya, apa mereka menggerebek ke rumah,” ujarnya.

Fadia juga membantah, keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ), khususnya terkait penyediaan outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan yang sedang diusut KPK. Menurutnya, perusahaan yang dikaitkan dengan proyek tersebut adalah milik keluarganya, bukan miliknya pribadi.

“Enggak, saya tidak ikut. Itu bukan punya saya, saya enggak pernah ikut. Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Makanya saya juga bingung Mas, saya enggak OTT kok. Ya saya kan akan diskusi dengan pengacara, karena saya demi Allah tidak ada OTT serupiah pun, tidak ada. Kepala dinas saya pun tidak ada. Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah,” tuturnya. (gie)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Bupati Fadia ditangkap di kawasan Semarang bersama dua orang lainnya. “Para pihak diamankan di wilayah Semarang. Kemudian, pada pagi hari ini langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi di Gedung Merah Putih Jakarta.

Budi menambahkan, saat ini Bupati Fadia dan dua orang lainnya sudah tiba di Gedung Merah Putih dan sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. OTT yang menjerat bupati, ini terkait dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Namun untuk detail perkaranya, masih menunggu keterangan resmi dalam waktu 1×24 jam. Begitu juga, dengan status Bupati Fadia masih menjadi terperiksa.

Baca juga :

“Kami mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif. Sehingga, dapat membantu dalam proses penanganan perkara yang saat ini ada di tahap penyelidikan bisa berjalan secara efektif,” urainya.

Sebagai tindak lanjut pemeriksaan, saat ini sejumlah ruang di Pemkab Pekalongan, seperti Kantor Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, hingga Kantor Bupati dan Sekda, disegel dengan tulisan ‘Masih dalam pengawasan KPK’. Meski demikian, aktivitas ASN tetap berjalan normal dan pengamanan tidak terlihat ditingkatkan.

Sementara dikutip dari laman resmi Protokoler Komunikasi Pimpinan Pekalongan, Bupati Fadia tercatat pernah menduduki kursi Wakil Bupati Pekalongan pada 2011 hingga 2016. Kemudian, Fadia menduduki posisi Bupati Pekalongan pada 2021 hingga 2026 dan kembali menjabat sebagai Bupati Pekalongan pada 2025-2030, atau periode ke dua. (gie)

Dalam pencarian di hari ke 2 ini, sebanyak 3 korban kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (22/01/2025) tadi. Dengan ditemukannya 3 jenazah ini, total sudah ada 20 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan beberapa rincian, sebanyak 7 korban diantaranya merupakan warga setempat, sedangkan lainnya adalah masyarakat yang sedang melintas di jalan atau berteduh saat bencana terjadi.

Salah seorang relawan Muhammadiyah Banjarnegara, Jaka Prasetyo, yang ikut dalam pencarian korban, menjelaskan bahwa pencarian di hari kedua ini diwarnai dengan cuaca gerimis. Dijelaskan pula, bahwa 3 korban itu ditemukan di lokasi berbeda. Satu jenazah ditemukan di sekitar sungai, bawah bambu sekira pukul 10.00.

Baca juga :

Sedangkan dua jenazah tersebut, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ditemukan sekitar pukul 11.00. “Korban asli dari penduduk lokal itu hanya 7 orang, mereka meninggal dunia semua. Selebihnya orang yang berlalu lintas atau berteduh di rumah pak carik,” jelasnya.

Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya, mengatakan bahwa petugas gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban longsor lain di Desa Kesimpar. Bahkan titik pencarian difokuskan pada lokasi yang lebih sulit karena diduga masih ada korban yang tertimbun.

Letkol Inf Rizky menjelaskan bahwa 3 korban meninggal berhasil dievakuasi, dua diantaranya berhasil diidentifikasi yakni Nur Aisyah, warga Singgodadi dan Ta’ari, warga Yosorejo, Pekalongan. Sedangkan satu orang lagi, masih dilakukan pemeriksaan tim medis di Puskesmas Petungkriyono, yang membangun tenda darurat di dekat lokasi bencana longsor.

“Meskipun kondisi cuaca masih buruk dan berkabut, pencarian dengan cara menyisir di sejumlah titik terus dilakukan dengan harapan korban lain dapat segera ditemukan dan dievakuasi,” tegasnya. (gie)

Karena kondisinya yang mengalami luka serius, korban pun segera dilarikan ke Puskesmas Petungkriyono, untuk mendapatkan perawatan medis. Kapolres Pekalongan, AKBP Doni Prakoso Widamanto, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penemuan korban selamat tersebut.

“Ada satu orang yang berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup walaupun luka berat,” kata Kapolres Pekalongan.

Baca juga :

Dijelaskannya, dengan temuan ini, total korban yang hilang berjumlah empat orang. Namun, jumlah ini masih bersifat fluktuatif dan masih bisa berubah-ubah. “Kalau dari kepolisian informasi yang kami dapat ada 5 orang hilang dan 1 orang sudah berhasil ditemukan. Akan tetapi ini perkembangan akan terus kami update, dalam artian kami masih menunggu mungkin ada keluarga-keluarga yang mungkin mencari,” jelas AKBP Doni.

Sementara itu, Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, menjadi wilayah lokasi terdampak paling parah akibat longsor. Sementara proses evakuasi sendiri, juga sedikit terhambat oleh cuaca buruk serta jembatan putus akibat diterjang longsor.

“Kendala yang paling utama tentu saja cuaca dan akses menuju lokasi terputus. Selain karena longsor, ada jembatan putus juga. Petugas yang hendak ke lokasi bencana, harus berputar ke Kabupaten Banjarnegara dengan jarak tempuh yang memakan waktu kurang lebih tiga jam perjalanan,” tambahnya.

Diketahui, bahwa banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengakibatkan sedikitnya 17 orang meninggal dan merusak sejumlah rumah serta Sarpras. (mtv/gie)

Tim SAR gabungan sendiri, ungga tadi masih terus melakukan pencarian korban yang hilang akibat bencana ini. Namun, proses pencarian korban masih terkendala hujan.

“Sebanyak 17 orang meninggal dunia,” kata Koordinator Basarnas, Dani Maulana, Selasa (21/01/2025) tadi.

Diketahui, bahwa banjir bandang dan longsor menimpa sejumlah wilayah Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono. Bahkan, jembatan akses jalan juga terputus sehingga tidak bisa dilewati. Sedangkan di Desa Kayupuring, Kecamatan Putungkriyo, terjadi banjir bandang dari Sungai Welo dan berdampak ke wilayah kecamatan bawah, yaitu Kecamatan Doro, Karanganyar, Karangdadap, Kedungwuni dan Wonopringgo.

Baca juga :

Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, mengatakan bahwa dalam bencana ini, Sekretaris Desa (Sekdes) Kasimpar, juga turut menjadi korban meninggal. “Satu keluarga, termasuk Sekdes dan anaknya, ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun longsoran tebing,” ujar Yulian.

Desa Kasimpar memang menjadi daerah yang paling parah terdampak longsor.

Sejumlah rumah tertimbun material longsor. Bahkan terlihat juga mobil-mobil yang tertimbun di sawah berasal dari jalan yang menghubungkan Doro-Petungkriyono.

“Di atas jalan tersebut terjadi longsor, sementara di bawahnya banjir lumpur menggenangi beberapa kecamatan seperti Kedungwuni, Wonopringgo, Karanganyar, Tirto dan Wonokerto,” jelasnya. (gie)