Kepala Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso, menjelaskan bahwa regulasi yang telah dilakukan saat ini sudah sangat mudah untuk pengurusan admisnistrasi bagi PMI. Sehingga, tinggal bagaimana pengawasan yang masih belum maksimal adanya PMI ilegal di kota marmer tersebut.

“Kita sudah bertekad di tahun depan (2023, red), perlindungannya lebih ketat dari mulai tingkat desa. Dari desa, minimal ada informasi mengenai PMI,” kata Agus Santoso, Jumat (25/11/2022) tadi.

Tidak hanya itu, pihaknya dalam menghindari PMI ilegal, sejak sekitar September 2022, sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa. Sebab, untuk menghindari PMI ilegal, tidak mungkin menghadang para tekong (calo perekrut calon tenaga kerja).

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Agus menjelaskan, belum mengetahui secara persis cara kerja tekong. Artinya, gerakan tekong tidak bisa memantau persis satu persatu. Oleh sebab itu, sedapat mungkin Disnakertrans, mensosialisasikan mengenai PMI yang benar bagaimana.

“Paling mudahnya, kalau masyarakat mau ke luar negeri hubungi Disnaker. Sebaliknya, kalau ilegal maka di luar sistem itu,” paparnya.

Dirinya menjelaskan, kesulitan yang dihadapi bagi dinas terkait perihal PMI ilegal, tentunya karena di luar sistem. Karenanya, dalam pemantauan tekong ini harus dilakukan bersama dengan desa. Sebab, yang tahu persis dari bawah adalah desa.

“Minimal, pihak desa memberikan informasi mengenai warganya yang akan berangkat. Sehingga, bisa ditindaklanjuti. Termasuk, ketika kedepannya terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. (jaz/sit)

“Saya tanya dan konfirmasi ke dr Fauqa, ini nilai CT Valuenya 1,8 atau 18? Mohon swab PCR nya di ulang, karena pasien ini sudah dirawat 12 hari. Setelah diulang, ternyata nilainya memang masih 1,8,” kata  penanggung jawab RSLI, Laksanama Pertaman dr Ahmad Samsulhadi, Kamis (09/09) tadi.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Selain itu, dr Samsulhadi mengatakan bahwa beberapa PMI yang sudah dirawat selama 10 hari. Namun nilai CT Valuenya dibawah 15.

“Ini fenomena baru dan masih kita tindak lanjuti. Karena fenomena yang aneh, saya sudah meminta dr Fauqa untuk menindaklanjutinya,” terangnya.

Lebih lanjut dr Samsulhadi menyampaikan pasien PMI yang baru datang dari luar negeri tersebut  kebanyakan datang Hongkong, Brunei, Malaysia, Singapura, Taiwan dan lainnya. Lalu, mereka setelah positif PCR dikirim dan dirawat di RSLI.

Sementara, saat di konfirmasi, Dokter Spesialis Patologi Klinis sekaligus Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP) RSLI, dr Fauqa Arinil Aulia, mengaku pihaknya sering menemui fenomena CT value ekstrim hingga di bawah 5.

“Varian MU yang termasuk Varian of Interest (VoI). Sekarang ini perkembangannya sudah melanda di 39 negara,” kata dr Fauqa.

Kata dr Fauqa, mengungkapkan untuk varian MU ini tidak perlu khawatir. Karena sebagai Vol sifatnya tidak berubah dari gejala klinis, perkembangan penyakitnya dan terapinya pun masih sama.

“Yang perlu kita waspadai adalah Varian of Concert (VoC), dan Varian of High Consequence (VoHC) yang sekarang memang belum ada. Untuk VoC itu contohnya adalah Delta. Varian Delta kemarin termasuk VoC, seperti kita tahu kemarin sangat heboh, out breaknya luas dan mereka yang terinveksi Delta, nilai CT Valuenya rata-rata dibawah 25, dan ada yang extrim dibawah 5,” jelasnya.

Lanjut dr Fauqa menjelaskan, untuk Varian MU masih termasuk VoI, karakteristiknya urutan dasar masih sama, tidak merubah sifat dasar virus.

“Jadi tidak perlu terlalu dirisaukan. Kita (RSLI) menangani pasien secara holistik, dan terus memonitor apakah pasien dengan CT Value rendah masuk varian baru lagi atau tidak,” terangnya.

Lebih lanjut lagi ia menjelaskan,  pihaknya sudah tindaklanjuti dan mengirimkan 78 sampel untuk Whole Genome Sequencing (WGS) dengan tujuan untuk lebih detail mengetahui karakterisitik virus.

“Dalam WGS genome virus diturunkan lagi, dan sampai saat ini kami masih menunggu hasil uji laboratoriumnya. Proses di EDC kampus C Unair. Hasil belum keluar, masih kita tunggu,” ujarnya.

Dr Fauqa menambahkan, apakah Varian MU mengarah kevarian baru atau masih di varian Delta, tergantung hasil WGS nantinya. ”Kita tidak bisa berandai-andai, semua masih menunggu konfirmasi dari WGS daris sampel yang kita kirimkan,” tegas dr Fauqa. (ade/ed2)

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, selaku co-chair National Programme Advisory Committee (NPAC) Meeting, menjelaskan bahwa diskusi konsultasi secara virtual ini bertujuan untuk memberikan kesempatan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan relevan untuk mengidentifikasi area aksi prioritas.

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

“Selama diskusi, didapatkan informasi bahwa beberapa pemangku kepentingan telah memiliki atau dalam proses mendirikan pusat-pusat layanan untuk sektor perikanan dan pengolahan hasil ikan,” kata Anwar Sanusi.

Dialog yang secara luas, melibatkan para pemangku kepentingan di Indonesia ini bertujuan menangkap berbagai pandangan yang beragam dan representatif dari pekerja, pemberi kerja, pemerintah, sektor swasta, para pembeli, organisasi non pemerintah, masyarakat sipil, peneliti, dan para mitra pembangunan.

“Para peserta banyak gagasan dan usulan kegiatan. Banyak permasalahan dalam sektor perikanan muncul dan didiskusikan dan solusi pun ditawarkan dengan niat untuk memperbaiki situasi, agar dapat lebih mendukung dan melindungi para pekerja migran,” katanya.

Anwar Sanusi juga menambahkan, beberapa pemangku kepentingan mengusulkan adanya dukungan bagi pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah mereka miliki. Namun hingga saat ini, masih terkendala adanya ketidaktepatan dalam memahami lingkup dan keefektifan layanan yang saat ini diberikan, serta termasuk apa yang dapat dikembangkan kemudian.

“Misalnya, Kemnaker kini telah memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa lokasi. Terkait awak kapal ikan, beberapa peserta merasa perlu untuk meng-upgrade kurikulum pelatihan maritim yang saat ini ada untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan awak kapal ikan migran bekerja di kapal-kapal ikan asing,” ujar Anwar Sanusi.

Sementara Koordinator Program Nasional, Ship to Shore Rights Southeast Asia (SEA) Programme ILO, Alberta Bonasahat, mengungkapkan bahwa tujuan lain dari diskusi Ship To Shore Rights SEA ini, yaitu melindungi hak-hak tenaga kerja dan mendorong lingkungan kerja yang aman dan nyaman, bagi para pekerja migran sepanjang siklus migrasi, mulai dari masa perekrutan hingga akhir masa kontrak kerjanya. Selanjutnya, memberdayakan pekerja migran, keluarga mereka, organisasi, dan komunitasnya dalam mendorong terwujudnya dan menjalankan hak-hak mereka. “Gagasan dan usulan aksi yang mengemuka dalam dialog ditangkap dan didokumentasi, area aksi prioritas akan menjadi dasar pengembangan rencana kerja Ship to Shore Rights SEA Indonesia,” lanjut Albert. (hms/ker/aye/ed2)

Ke-131 PMIB/WNI yang tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum di kembalikan daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa ke-131 PMIB yang dideportasi dari Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan.

“Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 perempuan,” ujarnya.

Suhartono mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kemlu, awalnya data kepulangan kelompok rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun terdapat 10 orang yang gagal terbang dikarenakan positif COVID-19.

“Saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 PMIB/WNI dalam status fit to fly,” ucapnya.

Lebih lanjut, Suhartono menjelaskan bahwa 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 Provinsi. Terbanyak berasal dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), dan diikuti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung masing-masing 7 orang.

Selanjutnya, PMIB/WNI dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul Jawa Tengah (4), Jambi (3), Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah (2), dan Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing 1 orang.

“Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos, ” kata Suhartono. Suhartono menambahkan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal,” katanya. (hms/ker/aye/ed2)

Dengan dipimpin oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mereka juga menjenguk tiga korban yang sedang dirawat RS Wava Husada Kepanjen, Kabupaten Malang. Setelah itu, mereka menuju ke Polresta Malang Kota untuk menyampaikan temuanya.

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Kasus yang memang layak mendapat perhatian kita, terima kasih respon cepat dari Polresta Malang Kota. Saat ini proses hukum sedang berjalan. Kami berikan dukungan penuh penuh agar menemukan keadilan bagi pekerja migran itu sendiri. Dari temuan di lapangan, mereka (calon PMI) sering mengalami kekerasan verbal. Ada satu peristiwa, seorang calon PMI menggunakan celana pendek. Hal itu memang tidak diperbolehkan di perusahaan itu. Bukannya teguran, melainkan calon PMI itu diperlakukan tidak senonoh. Jadi, celananya langsung diturunkan dan disaksikan oleh banyak orang,” Benny Rhamdani.

Terkait HP, juga disinggung oleh Benny. Dimana ada temuan bahwa PT CKS melakukan penahanan ponsel calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Ada penahanan HP. Informasi yang kita peroleh, HP hanya bisa digunakan calon PMI pada pukul 17.00 sampai pukul 22.00. Bisa dibayangkan, mereka yang butuh komunikasi dengan keluarganya yang sangat jauh. Jika seandainya ada berita keluarganya sakit, kedukaan, dan karena HP ditahan akhirnya mereka putus informasi. Ini kan sangat bahaya,” ujar Benny saat di Polresta Malang Kota, Sabtu (12/06).

Dia menjelaskan bahwa biaya korban perawatan di rumah sakit sepenuhnya tanggung jawab negara. “Baik mengalami patah tulang kaki kiri. Minarti mengalami patah tulang belakang punggung dan patah tulang kaki kiri. Untuk Fauziah agak berat, karena mengalami patah tulang pinggang, patah tulang pinggul, dan patah tulang kaki. Semuanya, tindakan medis yang diambil adalah operasi. Biaya perawatan hingga sembuh menjadi tanggung jawab negara,” ujar Benny.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa PT CKS tidak pernah memberikan salinan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja ke PMI. “Tidak hanya itu, perusahaan juga mengambil keuntungan dari setiap PMI yang diberangkatkan. Mereka ternyata dipotong kurang lebih Rp 4,1 juta, dari setiap gaji yang diterima tiap bulannya. Misal, gaji di Singapura Rp 5,5 juta dan mereka dipotong per bulan Rp 4,1 juta dikali delapan bulan. Jadi per bulan selama delapan bulan itu, PMI hanya menerima Rp 1,4 juta. Cukup apa untuk dikirim ke keluarganya, untuk biaya anak-anaknya sekolah. Ini juga di luar ketentuan,” ujar Benny.

Juga ditemukan pelanggaran lainnya sehingga BP2MI merekomendasikan pencabutan izin. “Dengan izin dicabut, tidak boleh ada kegiatan penempatan dan penampungan. Bagi merwka yanh sudah mendapatkan job, akan tetap diterbangkan. Mangkannya, kita menunggu proses hukum dari pihak kepolisian. Saat ini, proses hukum sedang berjalan. Apapun proses hukumnya, BP2MI akan menghormati dan memberikan dukungan sepenuhnya,” ujar Benny.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak lima calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) mencoba kabir dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT Central Karya Semesta (CKS), di Jl Rajasa, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Rabu (09/06) sekitar pukul 19.00. Ke lima TKW ini nekat keluar kabir dari jendela lantai empat dengan menggunakan beberapa selimut yang diikat. Diperkirakan lantai empat tersebut memiliki ketinggian sekitar 12 meter.

Mereka bergegas turun agar tidak ketahuan pihak keamanan PT CKS. Namun saat itu, ikatan selimut terputus hingga membuat para calon TKW ini terjatuh di atas paving di sebelah kiri gedung. Informasinya tiga orang alami luka-luka dan dua orang selamat.

Tiga orang terluka berinisial BI (24) warga Jl Otak Pancor Utara , Kecamatan Musbagik, Lombok Timur, F (24) warga Dusun Enjak, Keluarahan Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah dan M (32) warga Ambawa, Sumbawa. Dua diantaranya luka patah pada kami dan seorang luka pada bagian kepala. Ketiganya kemudian dibawa ke RSUD Kota Malang yang lokasinya tak jauh dari TKP. (gie)

Test Swab yang dilakukan oleh tim medis Puskesmas Arjasa dan turut didampingi Babinsa Sopet, Sertu Irwan dan anggota Koramil 0823-10/Arjasa, Serma Sukarto, untuk memastikan kondisi terakhir PMI, sebelum diperbolehkan untuk kembali ke domisilinya masing-masing.

Baca Juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• DPC PDI-Perjuangan Situbondo Gelar Aksi Berbagi Sembako
• Pemkab Situbondo Gelar Sataon Mas Rio dan Mbak Ulfi, serta Bagikan 10 Ribu Takjil Gratis di Situbondo

“Sebelum diperbolehkan pulang atau berkumpul kembali dengan keluarga, sesuai tahapan dan prosedur untuk PMI, maka akan dilakukan Swab dahulu oleh Pemprov Jatim. Selanjutnya, jika hasilnya negatif, maka langsung diarahkan ke kabupaten atau kota masing-masing,” kata anggota Koramil 0823, Serma Sukarto.

Selanjutnya, tahapan berikutnya, PMI akan kembali melakukan tes Swab di kabupaten atau kota. Hal ini pula, yang dilakukan di Situbondo.

“Hasil test Swab hari ini, akan dikirim ke RSUD Abdul Rahem Situbondo, untuk mengetahui hasilnya. Sementara itu, ke enam PMI, diwajibkan tetap tinggal sementara di tempat karantina Puskesmas Arjasa, guna mununggu hasil dari test Swabnya tersebut,” paparnya.

Masih menurut Serma Sukarto, ke enam orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) semuanya warga Kecamatan Arjasa dan pekerja migran dari Malaysia. (geo/sit)

Setiba di Situbondo mereka langsung dibawa ke lokasi karantina, Hotel Rengganis di Jalan PB Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan/Kabupaten Situbondo.

Baca Juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• DPC PDI-Perjuangan Situbondo Gelar Aksi Berbagi Sembako
• Pemkab Situbondo Gelar Sataon Mas Rio dan Mbak Ulfi, serta Bagikan 10 Ribu Takjil Gratis di Situbondo

Empat dari 10 warga Kabupaten Situbondo yang dideportasi dari Malaysia tersebut masih anak-anak. Umurnya antara 3 hingga 8 tahun.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Kantor Disnakertran Kabupaten Situbondo, Ahmad Zaini mengatakan, begitu mendapat informasi 10 PMI asal Kabupaten Situbondo datang dari Malaysia dan menjalani karantina di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pihaknya langsung menjemputnya setelah masa karantina di sana selesai.

“Setiba di Situbondo, mereka langsung ditempatkan di lokasi karantina sementara, sesuai protokol kesehatan tentang Covid-19,” kata Ahmad Zaini, Selasa (04/05).

Menurutnya, sebelum diperbolehkan masuk ke ruang karantina, sebanyak 10 PMI tersebut diperiksa kesehatannya oleh petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo.

“Setelah tiga hari menjalani karantina, mereka akan kembali cek kesehatan hingga dilakukan swab, jika hasil swab negatif, mereka langsung dipulangkan ke rumah masing-masing,” ujar Zaini.

Salah seorang PMI bernama Ibrahim (45) asal Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo mengatakan, dirinya bekerja di Malaysia selama 11 tahun.

“Saya berangkat ke Malaysia bersama istri, dan bekerja sebagai tukang instalasi listrik,” kata Iskandar.

Dirinya bersama PMI lainnya asal Situbondo tiba di bandara Juanda pada 1 Mei 2021 lalu dan menjalani karantina di Ssrama Haji Sukolilo, Surabaya.

“Usai menjalani karantina, saya bersama para PMI asal Situbondo dijemput oleh petugas Disnakertran Situbondo,” bebernya. (her/ed2)

“Sekarang ada sembilan PMI yang dikarantina di Safe House. Kesemuanya, sesuai prosedur masih belum diperbolehkan pulang. Sementara itu, ada dua orang PMI, yang hari ini baru di Swab dan hasilnya otomatis besok,” kata dr Husnul.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional

Berdasarkan keterangan pria yang sempat menjabat sebagai Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) ini, kesembilan PMI menjalani masa karantina total selama lima hari. Di mana, dua hari di karantina di Asrama Haji Surabaya, kemudian tiga hari di Safe House Kota Malang.

“Nanti hari kelima, baru mereka terima hasil Swabnya. Begitu negatif, keluarganya sudah bisa dihubungi untuk kembali ke rumah,” jelasnya.

Mekanisme PMI datang di Kota Malang, terang dr Husnul, sudah ada mekanismenya. Di mana, Satgas Covid-19 daerah asal PMI akan menjemput di Asrama Haji Surabaya.

“Kemarin dikoordinasikan yang menjemput itu ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yaitu Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) dan Dinkes,” ucapnya.

Dinkes sendiri, bertugas mendampingi PMI selama penjemputan. Sedangkan Disnaker-PMPTSP adalah OPD induk yang menangani PMI. Untuk Dishub, dalam hal ini memfasilitasi perihal transportasi.

Perihal penjemputan PMI, dijelaskan dr Husnul, Disnaker-PMPTSP akan menerima notifikasi pemberitahuan.

“Jadi Disnaker-PMPTSP dapat daftar tanggal kepulangan PMI. Selain itu ketika PMI sudah karantina di Asrama Haji selama dua hari, nanti ada notifnya, lalu kita jemput,” tuturnya. (mus/sit)

Adalah sistem karantina terhadap PMI, yang akan dilakukan Dinkes sebelum sejumlah pekerja migran bisa berkumpul dengan keluarga di desa atau wilayahnya masing-masing.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional

“Jadi nantinya, setiap PMI asal Jatim, untuk kedatangan akan dipusatkan di Bandara Juanda-Surabaya. Di sana, seluruh PMI akan menjalani PCR. Setelah menjalani PCR oleh provinsi, untuk PMI yang positif akan langsung di karantina. Sebaliknya, untuk yang negatif, akan langsung dikirim ke wilayah atau tujuan kepulangan masing-masing PMI,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo.

Khusus PMI Kabupaten Malang, tambah mantan Direktur RSUD Lawang itu, akan kembali menjalani karantina di Safe House yang sudah disiapkan. Di lokasi itu, PMI akan menjalani sampai lima hari, sebelum akhirnya dilakukan PCR kembali untuk memastikan kondisi PMI.

“Karantina di Safe House kabupaten, akan dilakukan selama lima hari. Memasuki hari ke enam, PMI akan dilakukan PCR untuk memastikan kondisi PMI. Ketika kondosinya negatif, maka akan langsung diarahkan ke Safe House desa atau domisili, sebelum akhirnya berkumpul dengan keluarga,” terangnya.

Masih menurut Arbani, selama pelaksanaan karantina di Safe House kabupaten, untuk prosedur pengamanan sudah disiapkan. Mulai dari tim medis hingga petugas pendukung. Termasuk, ketika PMI diarahkan ke Safe House desa.

“Saat di Safe House kabupaten, itu sudah ada tim medisnya. Sementara di desa, pun juga ada tenaga pendukungnya,” paparnya. (sit)