Banyuwangi Career Expo sendiri, dilaksanakan di Gedung Theater Banyuwangi Park, Jalan Raya Jember, Dadapan, Kecamatan Kabat, pada 3 hingga 4 Oktober 2025. “Ini bagian upaya kita, agar anak-anak muda Banyuwangi bisa terekrut dalam dunia kerja. Para pencari kerja bisa mendaftar pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya,” kata Bupati Ipuk.

Dalam pelaksanaan itu, ada sebanyak 64 perusahaan dari berbagai daerah yang ikut berpartisipasi. Seperti dari Semarang, Surabaya, Pasuruan dan lainnya. Mereka bergerak di sektor perbankan, pertambangan, perhotelan, manufaktur, retail, perikanan, hingga teknologi informasi.

Seperti PT Industri Kereta Api (Inka) Persero, membuka lowongan untuk staf teknologi dan pengendali kualitas. Ada juga PT Lundin Industry Invest, yang membutuhkan tenaga electrical dan finance, eL Hotel Banyuwangi membuka lowongan untuk tenaga FB manager, sales executive dan waiter/waitress.

PT Suri Tani Pemuka juga membuka lowongan untuk tenaga supervisor mechanical, quality control, admin HRD, serta driver.

Baca juga :

Dalam momen itu, Bupati Ipuk juga berpesan, agar para pencari kerja dapat mengoptimalkan kompetensinya. Sehingga, bisa berkompetisi dalam dunia kerja.

“Semoga ini menjadi jembatan bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang pas,” ungkapnya.

Bupati Ipuk berkomitmen, akan terus menggelar kegiatan ini, bahkan menambah frekuensinya. “Bisa setahun dua atau tiga kali. Harapannya, dengan menghadirkan banyak bursa kerja, banyak anak muda kita yang terserap di dunia kerja,” harap Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Banyuwangi, Abdul Latif, menambahkan bahwa Banyuwangi Career Expo 2025 ini dilakukan secara hybrid. Calon pelamar bisa memilih dan melamar pekerjaan lewat aplikasi Goker Wangi dalam Smart Kampung. “Pencari kerja juga bisa hadir langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail sekaligus mendaftar ke perusahaan yang diminati,” urainya.

Selain menawarkan lowongan kerja, Banyuwangi Career Expo 2025 juga diisi dengan beragam kegiatan lainnya. Seperti demo pelatihan keterampilan, pameran produk industri kecil menengah (IKM), edu fair, serta talk show. (kom/bwi/gie)

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa proses percepatan revitalisasi masih menemui kendala, yang salah satunya karena terjadi disharmoni di internal pedagang. Hal itu, membuat pemerintah pusat belum bisa memastikan alokasi bantuan anggaran.

“Saya sudah ketemu dengan Kementerian PU, untuk mempercepat proses. Tapi yang pertama, kami masih melihat bahwa antar pedagang belum satu suara. Itu jadi perhatian utama,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (07/07/2025) tadi.

Dalam hal ini, Pemkot Malang juga telah berkomitmen menyelesaikan berbagai kelengkapan administrasi. Termasuk, dalam kepengurusan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Baca juga :

“Kalau administrasi kami selesaikan tahun ini, kemungkinan besar penganggarannya akan masuk 2026. Tahun ini sepertinya belum bisa terealisasi karena proses di pusat cukup panjang. Tapi kami tetap jalankan prosesnya,” tambahnya.

Mengenai kekhawatiran keamanan, khususnya pasca insiden robohnya tembok pembatas yang melukai pedagang beberapa waktu lalu, Pemkot Malang akan melakukan perbaikan sementara menggunakan APBD. Namun, Wahyu menekankan bahwa solusi jangka panjang tetap harus melalui revitalisasi total.

“Kalau tidak dibongkar total, kondisinya riskan. Terutama dari sisi mekanikal dan elektrikal. Kami khawatir kejadian seperti kebakaran bisa terulang. Ini sering terjadi di Pasar Besar,” jelasnya.

Lebih lanjut Wahyu juga meminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), untuk terus melakukan pendekatan secara intensif ke semua paguyuban pedagang. Agar pedagang bisa bersatu dalam satu suara, sehingga proses dari pusat bisa berjalan lebih cepat.

“Kalau pedagang bisa satu suara, prosesnya akan lebih cepat. Saya bisa tegas, tapi Kementerian PU tetap melihat kondisi di lapangan. Mereka ingin semuanya clean and clear,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Kepala Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menyampaikan bahwa terdapat 27 perusahaan yang ikut partisipasi dan menyediakan kurang lebih 1500 lowongan pekerjaan (Loker) yang disiapkan. Melalui Job Fair ini, diharapkan para pencari kerja bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang lowongan kerja yang ada di Kabupaten Jombang.

“Job Fair 2025 ini bertujuan untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Salah satunya, yakni mengentaskan angka pengangguran,” katanya.

Baca juga :

Di tempat sama, Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Jombang, Pinky Hidayati, menjelaskan bahwa pelaksanaan Job Fair 2025 juga merupakan salah satu jawaban dari lulusan SMA atau SMK yang sulit mencari pekerjaan. “Selama ini Jawa Timur memang selalu mengupayakan yang terbaik bagi warganya. Salah satunya, yaitu untuk mengentaskan angka pengangguran terbuka melalui pelaksanaan Job Fair,” ungkapnya.

Pinky menambahkan, jumlah kelulusan siswa SMK, SMA Negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang ada sebanyak 16.030 siswa. “Untuk jumlah kelulusan di Kabupaten Jombang, dari SMK, SMA sebanyak 16.030 siswa dengan rincian SMA sebanyak 6238 siswa dan SMK sebanyak 9792 siswa. Sedangkan untuk SLB ada 219 siswa. Sehingga kalau ditotal, ada sebanyak 16.249 siswa,” tambahnya.

Pinky berharap, melalui Job Fair 2025 dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Jombang. “Saya berpesan kepada siswa-siswi yang saat ini baru lulus dan sedang mencari pekerjaan, jangan pernah putus asa. Jangan patah semangat, bangkit lagi, coba lagi sampai kalian mendapatkan pekerjaan,” urainya. (azl/sit)

Pria yang kerap disapa Dody, itu menyampaikan bahwa dalam revitalisasi tersebut penting dilakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ditegaskannya, apabila dokumen dan perencanaan telah selesai, maka pembangunan dapat segera dilaksanakan.

“Insyaallah kita perhatikan. Jika semua dokumen dan perencanaan sudah lengkap, kemudian Presiden mengumumkan anggaran, pembangunan bisa dimulai, paling tidak pada 2026,” ujar Dody.

Namun, Dody juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan pembangunan dapat dimulai lebih awal, yakni pada tahun 2025, jika anggaran memungkinkan. Akan tetapi, ditegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan ketahanan pangan nasional.

Baca juga :

“Kalau anggaran mencukupi, bukan tidak mungkin dimulai pada 2025. Tapi kita harus realistis, saat ini fokus utama adalah swasembada pangan,” katanya.

Dody menekankan, bahwa perencanaan pembangunan Pasar Besar sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, karena daerah yang paling memahami kebutuhan dan kondisinya.

“Kami di sini hanya mendukung. Pemerintah daerah yang tahu apa yang diperlukan oleh kotanya. Jika mereka sudah siap, kami akan membantu mengawal agar proyek ini masuk dalam prioritas nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa saat ini Pemkot Malang tengah menyelesaikan dokumen persyaratan revitalisasi Pasar Besar Malang. Diharapkan itu dapat segera dirampukan pada pertengahan Februari 2025, guna memenuhi syarat yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Saya punya target, pada pertengahan Februari 2025 nanti sudah harus kita selesaikan semua. Supaya kita bisa mengusulkan apa yang menjadi persyaratan,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

“Sidak ini adalah instruksi pimpinan untuk mengetahui progres pembangunan jembatan. Itu karena, sebentar lagi akan memasuki Nataru,” jelas mantan Wabup Situbondo ini.

Ditambahkan pria yang juga mantan Kepala DPUPP Kabupaten Situbondo ini, bahwa progres pembangunan jembatan ini sudah mencapai 81 persen. “Untuk kelancaran Nataru, maka pembangunan jembatan ini harus selesai pada tanggal 23 Desember 2024. Jika tidak selesai pada tanggal itu, maka kelancaran lalu lintas pada perayaan Nataru bisa terhambat. Karenanya, tadi kami tanyakan kepada pelaksana progresnya kapan selesai,” tambah Yoyok.

Baca juga :

Dirinya juga mengatakan, bahwa pelaksana jembatan memastikan jika sebelum 23 Desember 2024, jembatan tersebut sudah jadi dan bisa digunakan. “Untuk saat ini, kita belum menemukan adanya kendala teknis dari pembangunan jembatan ini. Tapi, beberapa hari lalu, sempat terjadi longsor pada jembatan darurat,” imbuh Yoyok.

Sekedar informasi, pembangunan jembatan ini menggunakan sumber dana dari DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, dengan nilai kontrak Rp 10,349 miliar. Jembatan ini dikerjakan oleh CV Kawitan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender. Adapun konsultan dalam kegiatan proyek ini, CV Bintang Sembilan, CV Cahaya Konsultan dan CV Kaya Konsultan. (her/gie)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika dua Ranperda inisiatif tersebut yaitu mengenai pengelolaan pondok pesantren dan kemajuan kebudayaan, serta Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi dua Ranperda inisiatif ini sudah masuk dalam evaluasi provinsi. Sehingga disini saya minta Kabag Hukum dari Pemkot Malang dapat proaktif untuk menanyakan itu. Jangan sudah diserahkan kemudian ditinggal begitu saja,” tegas Made, Senin (15/04/2024) tadi.

Baca juga :

Made berharap, dalam hal ini Pemkot Malang dapat segera menindaklanjuti. Sehingga, segera dapat disahkan untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Minimal seminggu sekali lah ditanyakan. Karena pada saat melempar ke Provinsi itu bukan dari DPRD lagi, tapi dari Pemkot Malang dalam hal ini Kabag Hukum. Kami harapkan dapat segera selesai,” katanya.

Selain itu, untuk di tahun 2024 ini ada delapn Ranperda wajib yang harus segera diselesaikan. Mulai dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), hingga Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Di tahun ini kita sebenarnya tidak akan membahas Perda baru, tapi menyelesaikan PR di tahun 2023. Di tahun ini ada delapan yang wajib dan harus kita selesaikan,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang sangat bagus dan harus dikelola dengan baik. UMKM harus dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintah. Sehingga, dengan tumbuhnya pariwisata, maka akan tumbuh pula UMKM. Ini akan terus saya minta agar perangkat daerah juga membantu UMKM kita,” kata Pj Bupati Yuyun.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Lumajang juga mengucapkan terimkasihnya atas seluruh kinerja Dinas PUTR Kabupaten Lumajang. Itu karena, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang, dinilai cukup baik. Pembangunan dengan skala prioritas juga telah dilaksanakan dan terukur.

Baca juga :

“Pembangunan ada skala prioritas, mana yang didahulukan, sehingga semua berjalan. Semua ini harus ada rencana dan arah pembangunan yang tepat. Ini sudah dilakukan dengan baik dan saya ucapkan terima kasih,” terang Pj Bupati.

Sementara itu, Plt Kepala DPUTR Kabupaten Lumajang, Agus Siswanto, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan Hari Bakti PU merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun. Pihaknya juga sudah berkomitmen, setiap pelaksanaan Hari Bakti PU harus memberikan efek ekonomi kepada pelaku UMKM di Kabupaten Lumajang.

“Ini rutin setiap tahun kami mencoba untuk melibatkan potensi lokal, termasuk wisata atau pelaku UMKM setempat,” jelasnya.

Selain itu, DPUTR Kabupaten Lumajang juga berkomitmen setiap pembangunan infrastuktur akan memperhatikan aspek estetikan agar bisa dimanfaatkan sebagai wisata oleh masyarakat. “Kami berharap, beberapa potensi aset DPU bisa kami maksimalkan menjadi potensi wisata. Baik karena alamnya atau memang karena kami bangun. Seperti Tumpak Selo ini, juga rencananya nanti di Gambiran itu,” paparnya. (kom/adi/gie)

Dalam rapat perhitungan itu, kenaikan UMK di Kota Batu, terhitung sebesar 4,86 persen atau Rp 147.397. Hanya saja, merespon kenaikan itu tidak sepenuhnya disetujui peserta. Bahkan, pihak Serikat Pekerja yang tidak setuju, tidak menandatangani hasil rapat.

Bagian Hukum SPSI Kota Batu, Heru Subagyo, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya tidak menyetujui jika kenaikan UMK di Kota Batu, hanya sebesar 4,86 persen. “Memang kita nggak menginginkan, kalau kenaikan UMK di Kota Batu hanya 4,86 persen,” ujarnya.

Mengapa tidak setuju, ujar Heru, karena jika dilihat dari kondisi saat ini di Kota Batu, itu pengangguran sudah turun drastis. Selain itu, kemiskinan juga turun. Berarti, geliat perekonomian mulai membaik.

“Tahun 2023 lalu, kenaikannya hanya 7,7 persen. Kami menginginkan, kenaikan untuk tahun 2024 sama dengan tahun lalu. Paling tidak, di bawahnya sedikit,” paparnya.

Baca juga :

Untuk itu, jelasnya, pekan depan atau Senin (20/11/2023) lusa, Ketua SPSI akan berkirim surat ke Disnaker Kota Batu, yang kemudian dilanjutkan ke Provinsi Jawa Timur. “Yang jelas, kami tidak setuju kenaikan UMK Kota Batu di angka 4,86 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Batu, Erwan Puja Fiatno, mengatakan bahwa hasil rapat Dewan Pengupahan adalah berdasarkan data yang diberikan oleh provinsi termasuk BPS mengenai tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks lainnya di Kota Batu. Sehingga, diperoleh angka bahwa kenaikannya Rp 147.397.

“Hasil rapat yang digelar itu, artinya UMK Kota Batu tahun 2024 naik menjadi Rp 3.177.764 atau mengalami kenaikan dari 4,86 persen,” terangnya.

Inflasi di Kota Batu, tambahnya, mencapai 3,01 persen. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Kota Batu 6,18 persen dan indeks tertentu 0,3. Maka diperoleh kenaikan 147.397 dari UMK tahun lalu. 

“Karena perwakilan SPSI tidak menandatangani hasil rapat dewan pengupahan, artinya di sini tidak menyetujui hasil rapat. Sehingga, SPSI akan mengusulkan formula perhitungan UMK mereka sendiri, untuk disampaikan ke Gubernur Jatim,” tambahnya. (put/sit)