Sebelum dilakukan penutupan paksa, terlebih dahulu gerai diberi kesempatan untuk mengurus izin atau rekomendasi di Dinkes. Namun, karena batas toleransi yang diberikan Dinkes kepada pemilik gerai rapid test antigen terkesan diremehkan, tindakan tegas dilakukan.

Plt Kadinkes Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan bahwa sebelum pihaknya mengambil tindakan tegas, terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan pemilik gerai rapid test antigen yang belum berizin untuk mengurus izin atau rekomendasi ke Dinkes. Ternyata, kesepakatan itu diindakan oleh pemilik gerai rapid test.

Lebih lanjut Amir mengatakan, saat pertemuan dengan pengelola atau pemilik gerai, pihaknya bersama bersama pemilik gerai membuat kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut, isinya pemilik gerai akan memenuhi persyaratan secara sukarela, jika pemilik tidak bisa memenuhi kesepakatan itu akan menutup gerainya secara sukarela.

“Sebagian ada yang menutup gerainya secara sukarela dan pengelola yang bandel, ya diterbitkan oleh Satpol PP,” kata Amir Hidayat.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Disepanjang kawasan Pelabuhan Ketapang, terdapat 48 gerai rapid test antigen. Setelah dilakukan penertiban, kini tinggal 20 gerai.

“20 layanan rapid test yang saat ini beroperasi itu gerai yang beritikad baik, mereka mau memenuhi kelengkapan izin beroperasi,” ujarnya.

Plt Kadinkes Banyuwangi menjelaskan, syarat yang harus dipenuhi yakni, harus ada toilet, drainase, ruang tunggu, pengelolaan limbah, pencahayaan, tempat yang representatif, hingga peralatan kesehatan dan SDM gerai rapid test antigen yang kompeten. “Untuk gerai yang sekarang ini buka layanan, gerai yang beritikad baik, dan akan kami terbitkan surat rekomendasi. Gerai yang buka ini nantinya yang akan memberikan layanan rapid test antigen sesuai standar operasional prosedur (SOP),” paparnya.

Amir Hidayat mengingatkan, kepada pemilik gerai yang saat ditutup dan kedapatan membuka praktik, pihaknya akan menutup kembali. “Kalau gerai yang saat ini ditutup buka lagi, ya akan kami tutup kembali oleh Satpol PP. Dan Satpol PP akan terus melakukan operasi, tidak hanya kali ini saja,” tegasnya. (aar/sit)

Mendarat di Bandara Banyuwangi, Menhub disambut langsung Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Dirut PT Angkasa Pura (AP) II, M Awaluddin. Mereka, pun langsung menuju lokasi pelaksanaan tes GeNose C19. Sejumlah penumpang, saat itu terlihat antri untuk melakukan tes deteksi Covid-19.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

“Saya mengapresiasi Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Banyuwangi, yang mulai menyiapkan GeNose C19. Ini bandara ke-9 di bawah AP II yang melakukan deteksi Covid-19 dengan GeNose C19,” terang Budi.

Masih menurut Budi, apa yang dilakukan AP II menunjukkan keseriusan mendukung pemerintah dalam pencegahan virus corona. “GeNose C19 adalah produk anak bangsa, yang perlu kita dukung. Tadi saya juga lihat operatornya anak Banyuwangi asli. Dia pelajari itu dan tentu ini memberikan suatu keahlian baru. Saya apresiasi, apalagi Ibu Bupati mendukung alat ini. Katanya, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Semoga ini semua bermanfaat untuk bangsa,” tambah Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi juga memuji Bandara Banyuwangi. Tidak hanya arsitekturnya yang hijau dan unik. Namun, Budi juga mengapresiasi pembangunan bandara yang didanai APBD, bukan APBN.

“Hari ini di Banyuwangi kita bisa bertemu di bandara yang cantik dan ecofriendly. Bandara ini menjadi contoh suatu kabupaten yang bisa membangun sendiri dan sekarang sudah berfungsi dengan baik,” pujinya.

Perlu kita sampaikan, ujarnya, karena kemandirian serta partisipasi dari Pemda itu sangat penting. Sudah mandiri, desainnya bagus dan cantik lagi. “Saya minta tolong kepada Ibu Bupati yang baru menjadikan ini sebagai legacy Banyuwangi, serta sebagai contoh bagi kabupaten lain bahwa membangun itu tidak harus dari APBN,” ujarnya.

Usai dari bandara, Menhub langsung menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, untuk memastikan protokol kesehatan (Prokes) diterapkan di sana. “Kami ingin memperluas penggunaan GeNose C19 ini untuk penyeberangan juga,” katanya.

Selain itu, Budi mengapresiasi kapal yang melayani penyeberangan Banyuwangi – Pelabuhan Lembar, Lombok. “Ini menunjukkan tumbuhnya korelasi. Tumbuhnya hubungan dagang Banyuwangi dan Lombok, yang ujungnya bisa efisiensi harga. Selain itu, juga ada peluang wisatawan karena koneksinya langsung,” ujarnya.

Bupati Banyuwangi, dalam kesempatan itu mengatakan siap mendukung upaya pengunaan tes deteksi Covid-19 untuk penumpang kapal maupun udara dengan menggunakan Genose. “Kami siap berkolaborasi dengan ASDP maupun pihak Angkasa Pura II,” ujarnya.

Ipuk juga berkomitmen terus mengembangkan Bandara Banyuwangi. “Bandara Banyuwangi menunjukkan bagaimana arsitektur berbasis kearifan lokal bisa beriringan dengan upaya membangun ekonomi daerah melalui aksesibilitas jalur udara,” ujarnya. (kom/bwi/sit)