Dalam pembukaan itu, Bupati Hendy menyampaikan bahwa sekolah lapang gempa bumi ini, merupakan pembekalan serta pelatihan khusus menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami, yang acapkali mengancam wilayah pesisir di Kabupaten Jember. “Kegiatan hari ini merupakan ikhtiar maksimal bagi kita masyarakat Jember, untuk menyelamatkan nyawa saudara kita di sepanjang pesisir Kabupaten Jember,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dirinya juga menyampaikan, bahwa bencana alam yang salah satunya berupa gempa bumi dan tsunami, itu bisa terjadi kapanpun. Oleh karenanya, membekali diri dengan pengetahuan yang maksimal mengenai mitigasi kebencanaan menjadi ikhtiar wajib bagi seluruh warga.

Bupati Hendy menambahkan, dari keterangan yang disampaikan dalam pemaparan Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno, menyebut bahwa daerah pesisir Kabupaten Jember, masuk kategori rawan tsunami. “Ketika terjadi gempa bumi, kita punya waktu 20 menit untuk menyelamatkan diri. Maka dari itu , golden times itu harus benar-benar dimaksimalkan sesuai yang diajarkan para pemateri,” paparnya.

Dalam sekolah lapang ini, menghadirkan beberapa nara sumber yang diantaranya, seperti Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno, Kepala BPBD Jember, Sigit Akbari hingga Kepala BMKG Nganjuk Sumber Harto. (kom/rio/sit)

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M Zaini, mengatakan pelabuhan perikanan berperan sangat strategis dalam pelaksanaan PNBP pasca produksi. Untuk itu, dirinya menerangkan tidak hanya mengoptimalkan dari sisi pembangunan fisiknya saja namun juga peningkatan kapasitas petugas di pelabuhan.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk

“Meningkatnya PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara ini akan membuka ruang untuk pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan nominal yang jauh lebih besar. Khususnya program atau kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menjadi pelaku utama dalam sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jumat (11/06) tadi.

Sebelumnya, Menteri Trenggono, telah menegaskan kondisi dan kinerja pelabuhan perikanan mendapat perhatian khusus dalam program terobosan KKP 2021-2024. Perhatian dimaksud antaranya adalah pada aspek manajemen kepelabuhanan (alur, lalu lintas, K3), aspek higienitas, dan aspek esensial lainnya yang sejalan dengan peningkatan PNBP dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan.

Lebih lanjut, Zaini, mengatakan agar pengelolaan PPP Tegalsari dapat dilakukan oleh pusat. Hal ini, telah disampaikannya kepada Menteri, Trenggono untuk mengurai seluruh permasalahan yang ada.

“Usai libur lebaran saya berkunjung ke sini dan mendapat laporan kalau kolam pelabuhan overload. Selain itu saya dengar banyak produksi yang tidak dilaporkan. Hal ini harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, membenarkan salah satu kendala yang dialami PPP Tegalsari adalah sedimentasi di dermaga kolam pelabuhan perikanan. Belum optimalnya fasilitas serta pengelolaannya juga membuat pelabuhan tersebut terkesan kumuh.

Sementara itu, kehadiran Tim Panja Komisi IV DPR RI di PPP Tegalsari diharapkan dapat memberikan rekomendasi dukungan kegiatan, anggaran dan kebijakan khusus. Setelah dibangun puluhan tahun yang lalu, tentu banyak fasilitas, sarana dan prasarana yang harus diperbaiki dan dikembangkan.

Ketua Tim Panja Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, menyebutkan sinergi pembiayaan dari pusat dan daerah akan menjadi solusi agar PPP Tegalsari semakin menjadi salah satu pelabuhan perikanan terdepan di Indonesia.

“Kita sama-sama ketahui PPP Tegalsari ini menjadi salah satu dari 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebih 1.000 kapal berpangkalan di pelabuhan ini dengan nilai produksi ratusan miliar per tahun harus mendapat perhatian khusus,” ungkapnya.

Dia mengatakan hasil peninjauan lapangan, komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta nelayan ini akan menjadi bahan untuk rapat kerja di Komisi IV DPR RI. Besar harapannya untuk mengembangkan wilayah PPP Tegalsari yang memiliki luas lahan 17,2 hektare agar semakin bergeliat dan menjadi salah satu sentra perikanan tangkap yang ada di Jawa Tengah.

Dalam kegiatan kunjungan kerja Panja Komisi IV DPR RI tersebut, dilakukan pula penyerahan sejumlah bantuan untuk nelayan. Antara lain penyaluran permodalan nelayan dari BPD Jateng, BRI, Bank Mandiri, BNI, PT Pegadaian, BLU LPMUKP, 500 paket sembako dari Ditjen Perikanan Tangkap dan 5 unit life jacket dari PPP Tegalsari. (hms/kkp/aye/ed2)